Budaya Politik Unggul

Meruangkan budaya unggul dalam alam politik Indonesia sepertinya menjadi pekerjaan rumah yang besar, rumit, dan menuntut banyak pengorbanan. Budaya unggul sebenarnya adalah mitos etika politik.

Sayang, sejarah etika politik kita kerdil dan selalu terjebak dalam episteme ekonomi dan kekuasaan. Justru kedua episteme ini menjadi penghalang bagi lahirnya sebuah budaya unggul. Kalau politik diartikan sebatas ini, maka yang muncul bukannya budaya unggul, tetapi budaya konsumtif dan arogansi.

Akibat lebih lanjut kedua budaya ini adalah lahirnya tindakan dengan prinsip teleologis. Artinya, tujuan menghalalkan cara, yang oleh Yves Michaud disebut sebagai politik porno.

Budaya unggul

Ketika memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku Stephen R Covey, The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung soal pentingnya menumbuhkan budaya unggul sebagai identitas dan budaya nasional (Kompas, 15/12/ 2005). Budaya unggul didefinisikan sebagai semangat dan kultur untuk mencapai kemajuan dengan cara kita harus bisa, kita harus berbuat yang terbaik.

Definisi ini jelas masih terasa abstrak dan mentah karena belum punya daya operatif. Supaya lebih nyata dan tidak spekulatif dalam mengartikan budaya unggul ini, maka budaya unggul perlu dikaitkan dengan budaya politik. Budaya politik oleh Gabriel Almond dan Verba diartikan sebagai dimensi psikologis dari sistem politik. Dengan demikian, budaya politik mencakup perilaku, kepercayaan, tata nilai, dan keterampilan yang berkembang di seluruh bidang kehidupan masyarakat. Jelas di sini yang menjadi target budaya politik itu adalah subyek yang berbudaya dan yang punya kompetensi. Almond dan Verba yakin semua orang dengan kemampuannya dapat berperan serta asalkan diberi kesempatan. Namun, seandainya kesempatan menjadi monopoli orang-orang yang haus kekuasaan dan harta, jangan harap budaya dan politik yang unggul akan lahir di bumi pertiwi ini. Budaya dan politik unggul tidak bisa tidak menuntut ketulusan dari kita semua dalam berperan serta.

Budaya unggul juga hanya bisa dicapai kalau etika politik juga memainkan peranan di dalamnya. Segala tindakan yang tercela dan kasar terjadi karena visi etika politik kabur. Karena visinya kabur, misinya pun kabur. Kalau kedua-duanya kabur, mudah saja etika politik diterjemahkan secara subyektif sehingga muncul etika subyektif, kelompok atau institusi, dan bukan etika sosial. Tak heran kalau derajat artikulasi politik Indonesia sering terempas dan koyak.

Demokrasi

Almond dan Verba lebih lanjut mengaitkan budaya dan politik unggul itu dengan kemapanan sebuah demokrasi. Baginya, budaya dan politik unggul hanya bisa dicapai ketika demokrasi mendapat tempat yang utama dalam hierarki politik. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, dan persepsi yang menopang terwujudnya partisipasi. Demokrasi dalam arti ini adalah meruangkan hadirnya orang lain untuk berandil, berperan serta menyumbangkan kompetensinya.

Budaya dan politik yang unggul akan memiliki tingkat legitimasi yang tinggi karena legitimasi itu diperoleh dari partisipasi politik yang demokratik di mana semua masyarakat dilibatkan dalam kegiatan politik. Partisipasi politik ini penting sehingga demokrasi dirasa tidak menjadi barang mewah bagi kelompok tertentu, khususnya rakyat kecil. Tidak boleh menihilkan partisipasi politik rakyat. Rakyat adalah kata kunci demokrasi itu sendiri.

Singkatnya, budaya dan politik unggul hanya bisa berjalan dalam keterjalinan. Keterjalinan ini oleh filsuf Michel Foucault disebut sebagai "strategi kekuasaan". Filsuf Perancis yang kontroversial, pencuriga, dan menjadi pionir bagi lahirnya filsafat postmodernisme ini begitu menekankan perlunya kerja sama dan saling menyokong dalam membangun sebuah politik kekuasaan. Bagi Foucault, budaya dan politik unggul hanya bisa dicapai ketika tiap-tiap kekuasaan berjalan dalam rel yang sama dan perlu adanya kohesi sosial yang kenyal.

Pemikiran Foucault ini dilatarbelakangi pandangannya tentang kekuasaan, yakni kekuasaan itu tersebar dan tidak dapat dilokalisasi pada satu kekuatan saja. Menafikan posisi-posisi lain dalam berpolitik menjadikan politik itu sendiri pincang dan menebar konflik. Politik hendaknya menjadi perekat sosial dari berbagai elemen bangsa. Maka, membangun demokrasi demi sebuah budaya dan politik yang unggul mengandaikan adanya partisipasi dan sumbangsih keterampilan dari berbagai kalangan.

Bagaimana dengan perkembangan demokrasi kita di Indonesia? Apa esensi demokrasi kita? Fakta membuktikan bahwa demokrasi kita pada masa Orde Baru dibangun dengan setengah hati, ber-episteme ekonomi dan kekuasaan. Dan kini di era reformasi, demokrasi pun dipahami baru sebatas kebebasan berpendapat. Kita memaknai demokrasi baru sebatas representasi hak- hak politik.

Padahal, demokrasi dalam arti ini barulah satu sisi. Sisi yang lain adalah komunikasi dan dialog agar selalu tercapai kompromi. Kita harus mengakui bahwa komunikasi politik kita masih sangat lemah. Yang kita lihat adalah saling mengumpat, menyalahkan, menang sendiri, dan tidak mau dengar yang lain. Yang sering terjadi adalah perdebatan wacana, bukan sebuah komunikasi untuk mencari solusi.

Polarisasi politik dalam alam demokrasi seperti ini akan mempersulit komunikasi karena orang selalu menaruh curiga dan mau menang sendiri. Orang berlomba- lomba untuk menjadi yang pertama dan berkuasa. Kalau ini yang terjadi, aspek kebebasan dalam demokrasi akan diterjemahkan secara dangkal karena berorientasi pada kebebasan pribadi dan melupakan aspek sosialnya. Dengan demikian, demokrasi kita menjadi rapuh dan rentan terhadap berbagai penyimpangan.

Kalau demokrasi kita didominasi dengan sikap-sikap seperti ini, mustahil untuk membangun sebuah budaya dan politik unggul. Membangun demokrasi yang sehat demi mencapai budaya dan politik yang unggul seperti yang diharapkan oleh Presiden Yudhoyono adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Politik yang demokratis, yang menempatkan kepentingan umum menjadi yang utama dalam hierarki nilai, akan menjamin sebuah pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kekerasan, dan ketidakadilan lainnya.

Kesanggupan Yudhoyono untuk merangkum dan memfungsikan berbagai elemen masyarakat kiranya menjadi prasyarat bagi lahirnya budaya dan politik unggul. Yudhoyono juga sangat diharapkan bersikap tegas menyikapi berbagai problem politik sebagai bias dari konflik kepentingan yang kesemuanya itu sangat menyengsarakan rakyat. Karena politik, menurut Presiden Bolivia yang baru, Evo Morales, adalah "ilmu melayani rakyat dan bukan hidup dari rakyat". Sementara di Indonesia, politik diartikan secara pragmatis, yakni ilmu merebut kekuasaan.

Sanggupkah kita menghapus penderitaan rakyat yang sepertinya tidak pernah menepi dengan mengubah paradigma politik kita? Politik itu rakyat!

Dony Kleden Mahasiswa Program Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Kompas - Opini, 28/02/2006
Sumber: Mirifica.

Politik Serupa Berdagang

ADA asumsi yang melekat di pikiran warga keturunan Tionghoa bahwa politik itu kejam. Jadi jauhilah politik. Namun diam-diam asumsi itu justru menimbulkan penasaran pada Hardi. Calon legislatif (caleg) asal Partai Damai Sejahtera (PDS) itu mengaku ingin mencoba.


Ditemui di tokonya yang khusus menjual air conditioning (AC) di Jl Dr M Isa, Senin (23/2), pria bernama Theng Seng Lun itu memberanikan diri mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Palembang daerah pemilihan (dapil) Kec IT II, Sako, Kalidoni dan Sematang Borang.
Ketertarikannya berawal saat ada tawaran sebagai caleg pada Pemilu 2004 lalu. Kesulitan mendapatkan calon dari etnis Tionghoa membuatnya mau tidak mau memenuhi tawaran teman tersebut.


Karena hanya punya waktu tiga bulan menyiapkan verifikasi, kursi parlemen gagal diperolehnya. Namun ia tidak lantas menyerah. Momen itu dijadikannya titik balik untuk belajar berpolitik lebih dalam lagi.
Pada tahun 2005, ia terpilih sebagai bendahara DPC PDS dalam Musyawarah Cabang (Muscab). Secara aklamasi, ia pun terpilih sebagai Ketua DPC PDS Palembang tahun 2007. Keterbukaan yang diberikan pemerintah untuk seluruh warga berkecimpung di dunia politik itu pun ditangkapnya.


Peluang ini didukung partai yang menyediakan tempat khusus yakni nomor urut satu untuk para warga keturunan yang mau terjun sebagai caleg di empat DPC di Kota Palembang.
Ia pun mendatangi pemukiman etnis Tionghoa. Klenteng pun ia datangi. Namun tidak ada yang menyambutnya. Mereka cenderung mengembalikan bola yang dilemparkan kepadanya.


“Dari situ saya sadar, mereka tidak mau maju jika yang menawarinya tidak maju. Saya tergerak untuk memberikan contoh terlebih dahulu. Jika saya sukses kemungkinan besar mereka akan menyusul,” kata pria kelahiran Palembang, 1 September 1978 lalu.
Ardi optimistis ia akan menang. Ia berkaca pada seorang anggota dewan beretnis Tionghoa di Lubuk Linggau.


“Politik dan berdagang prinsipnya sama. Sama-sama punya kompetitor, sama-sama punya produk yang dijual dan sama-sama punya untung rugi. Tidak sulit bagi warga keturunan untuk mengubah haluan. Tinggal bagaimana menyesuaikannya,” imbuh buah hati Theng Cui Tek dan Nurjati itu.


Hardi yang kini menjabat Direktur CV Gunung Salju itu mengusung misi menghapus diskriminasi yang masih banyak dilakukan oknum-oknum birokrasi terutama dalam hal pembuatan KTP. Banyak aspirasi yang meminta kemudahan bagi warga Tionghoa untuk memiliki kartu penduduk. Mereka siap membayar asalkan dapat mengantongi sebuah kartu identitas kependudukan.


“Banyak pengalaman yang mereka alami saat membuat KTP. Mereka dimintai uang Rp 50 ribu. Saat ditagih bukan selesai, mereka malah dimarahi dan uangnya juga tidak dikembalikan penuh. Ini yang akan saya perjuangkan,” tandas bapak dari Kezia Aurelia Dinata ini.


Poros Harapan Warga keturunan lainnya yakni Kobar Kotot. Kobar adalah pengusaha yang sudah mapan. Pria bernama Kho Yan Xin itu kini caleg DPRD Provinsi Dapil Kota Palembang nomor urut tiga. Jabatannya di DPW Partai Golkar adalah Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPW) Partai Golkar.
Pria yang juga aktif sebagai Ketua Yayasan Pansus, wakil ketua Yayasan Tio Chiuw dan Ketua Yayasan Filadevia Jakarta tergerak terjun ke ranah politik setelah melihat kondisi riil masyarakat Tionghoa di Sumsel.


Dengan semangat ia menceritakan bahwa hampir rata-rata warga etnis Tionghoa buta tentang politik. Bagi mereka tidak ada untungnya memilih si A karena nasib mereka tetap seperti itu-itu saja. Untuk apa memilih si B bila berurusan ke pemerintah juga dipersulit.
Dengan adanya wakil rakyat dari warga keturunan paling tidak dapat memberikan harapan bagi para warga minoritas menyalurkan aspirasi yang selama ini tidak terdengarkan.
“Paling tidak mereka punya wakil yang akan memperjuangkan dan mengangkat persoalan mereka,” katanya saat ditemui pada acara Pembekalan Juru Kampanye (Jurkam) para Caleg dari Partai Golkar di Hotel Arya Duta.


Kobar baru tiga tahun bergabung bersama partai berlambang beringin. Pengetahuan dan minatnya berpolitik justru digalinya di Gapensi Sumsel dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumsel. Kobar juga pernah sukses di olahraga sebagai atlet voli dan bersertifikat sebagai pelatih terbaik di Sumsel.


Keinginannya hanya satu, agar etnis Tionghoa turut andil dan menjadi bagian dalam kancah politik khususnya Sumsel. Ia juga berharap akan ada Kotot-kotot muda yang melanjutkan langkahnya menjadi politikus yang jujur dan dapat mewakili seluruh warga keturunan setara dengan warga pribumi. “Semuanya hanya untuk pengabdian bagi warga Tionghoa,” tandas suami Noni Sriningsih ini.

Sumber: Sriwijaya Post.

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2

Daftar Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 (2009-2014)

Menteri untuk Kabinet Indonesia Bersatu 2 periode 2009-2014
:
1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarif Hasan
15. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Nila Afansa Moeloek
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Agama: Suryadharma Ali
22. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
23. Menneg Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
24. Menteri Sosial: Salim Assegaf Al'jufrie
25. Menneg Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
26. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
27. Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
28. Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara: E.E. Mangindaan
29. Menneg Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
30. Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
31. Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
32. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
33. Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Sumber: Kompas.

Kabinet Indonesia Bersatu 2009 - 2014

DENGAN langkah tegap dan senyum mengembang, Tifatul Sembiring memasuki pendopo Puri Cikeas, kediaman pribadi Presiden SBY. Pada pk. 15.30 WIB sore hari itu, Sabtu, 17 Oktober 2009, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendapat giliran tes wawancara sebagai salah satu calon menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu periode 2009-2014.

Sedianya, ia dipanggil pukul 11.00 WIB, "tapi ditunda sampai usai makan siang," kata dia melalui SMS kepada VIVAnews.

Menurut sumber VIVAnews yang mengikuti dari dekat proses seleksi anggota kabinet, politisi kelahiran Bukit Tinggi Sumatera Barat, 28 September 1961 itu diplot untuk duduk di kursi Menteri Komunikasi dan Informatika.

***

Di Puri Cikeas itulah, pada hari Sabtu dan Minggu, Presiden SBY mengundang calon-calon menteri barunya untuk dia wawancarai, sebelum mengambil keputusan final. Sesudah diwawancarai, para calon diwajibkan ikut tes kesehatan pada 19 Oktober.

"Yang sudah kira-kira fixed baru ikut tes kesehatan," kata Ketua Tim Kampanye SBY-Boediono, Hatta Rajasa, menjelaskan proses seleksi.

Jumlah nama yang mesti diseleksi Presiden rupanya tak sedikit. Partai pendukung koalisi berebut memasukkan calon. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, mengirim sampai 17 nama. Belum lagi dari partai lain.

Kabinet nanti akan beranggotakan 34 orang. Dari jumlah itu, sejumlah portofolio akan diberikan kepada partai politik, seperti: Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, PKB, termasuk Golkar.

Para calon menteri yang terpilih akan dihubungi melalui telepon oleh Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Sebelum dilantik, mereka diminta menandatangani Pakta Integritas. Kontrak politik ini disimpan Presiden. Apabila di tengah jalan terjadi pelanggaran kontrak, Presiden akan mencopot dan menggantinya.

***

Pengumuman resmi susunan kabinet akan dirilis Rabu, 21 Oktober 2009 depan. Namun, setelah menyusuri permainan tebak-tebakan yang selalu menjadi tradisi di setiap pembentukan kabinet, berikut adalah gambaran sementara yang diperoleh VIVAnews hingga Sabtu, 17 Oktober 2009.

Salah satu menteri lama yang tampaknya bakal bertahan di posisinya adalah Dr. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ia nyaris tak memiliki pesaing berarti. Satu-satunya calon pendamping Sri, adalah Anggito Abimanyu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan yang lama bekerja bersama Boediono dan Sri Mulyani sendiri di tim ekonomi.

Sabtu siang kemarin, usai diwawancarai Presiden di Puri Cikeas, kepada wartawan Ani--nama panggilan Sri Mulyani--bahkan mengatakan SBY telah memintanya bergabung di kabinet. "Presiden mengarahkan dan menginstruksikan untuk meminta saya tetap mengabdi dalam kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014," katanya. "Dalam portofolio ekonomi untuk tetap meningkatkan kinerja, dan hasil yang sudah baik dipertahankan."

Menurut Sri, Presiden berpesan supaya ia mendorong kegiatan ekonomi dengan titik berat pada kesejahteraan masyarakat seperti pembukaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Ia juga ditugasi menjaga kemampuan instrumen fiskal nasional supaya berdaya guna maksimal dalam menggerakkan roda perekonomian, termasuk untuk meningkatkan kemitraan publik-privat dan terciptanya sinergi pemerintah pusat-daerah yang lebih baik. Tak kalah beratnya, Presiden juga memintanya untuk menjaga citra Indonesia di forum-forum dunia seperti G20 maupun APEC.

Jadi Sri akan tetap menjadi Menteri Keuangan? "Biar Bapak Presiden yang menyampaikan," kata Sri diplomatis.

Menurut sumber VIVAnews, di posisi vital ini Sri akan didampingi oleh Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan. Sejumlah kalangan mencatat profil tim ekonomi ini cukup penting menentukan kebijakan ekonomi kabinet SBY lima tahun ke depan (lihat Jejak Mafia Berkeley di Tim SBY).

Adapun posisi Menteri Koordinator Perekonomian akan diduduki oleh Hatta Rajasa. Hatta adalah satu dari sedikit orang yang berada di lingkaran terdekat SBY. Pada pemilu lalu, ia tercatat sebagai Ketua Tim Kampanye SBY-Boediono. Namanya tertera dalam posisi atas daftar calon menteri yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional.

Menteri ekonomi lain yang juga akan bertahan di posisinya adalah Dr. Mari Elka Pangestu."Saya ditugaskan agar pertumbuhan ekonomi tetap bisa dilanjutkan terutama di bidang perdagangan dalam negeri," kata Mari di Cikeas, Sabtu kemarin.

Sumber VIVAnews menyebutkan setidaknya ada sejumlah alasan utama kenapa Mari masih diincar SBY: kinerjanya di kabinet dinilai positif, dia doktor di bidang perdagangan internasional, perempuan, serta mewakili kaum Kristiani.

Kiprah puteri ekonom kondang Panglaykim ini memang telah mendunia. Ia sering dimintai pendapat oleh sejumlah lembaga keuangan internasional.

Di posisi ini, Mari akan didampingi Wakil Menteri Perdagangan Dr. Chatib Basri.

***

Di deretan "nama-nama baru," salah satu yang santer dinantikan pelaku pasar untuk masuk kabinet adalah Dr. Kuntoro Mangkusubroto. Sabtu kemarin, ia datang ke Cikeas pada pk. 12.45 sembari menenteng map biru. Ternyata, menurut Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, ia datang bukan untuk diwawancarai sebagai calon menteri, tapi untuk menyerahkan laporan kepada Presiden.

Kata sumber VIVAnews, mantan Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias ini tampaknya tak akan berada di posisi Menko Perekonomian sebagaimana diharapkan banyak kalangan. Salah satu konseptor program 100 SBY-Boediono ini semula juga diusulkan untuk menduduki kursi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara--satu portofolio yang paling bertanggungjawab melangsungkan reformasi birokrasi. Belakangan, posisi ini tampaknya akan diduduki oleh calon dari Partai Demokrat, E.E. Mangindaan.

Kans Kuntoro masuk kabinet tampaknya kandas sudah.

Yang lain adalah Marsekal (purn) Djoko Suyanto. Mantan Panglima TNI dan Wakil Ketua Tim Kampanye SBY-Boediono ini dikabarkan akan Menjabat Menko Politik, Hukum dan Keamanan, menggantikan Widodo AS. Seperti Sutanto, Djoko adalah teman seangkatan SBY di Akademi Militer. Bedanya, SBY di Angkatan Darat, Djoko di Angkatan Udara. Keduanya sama-sama angkatan 1973 dan menjadi lulusan terbaik.

Orang dekat Presiden yang juga disebut-sebut akan masuk kabinet adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Prof. Joyo Winoto yang saat ini menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional. Joyo disebut-sebut akan menjadi Menteri Pertanian menggeser Anton Apriyantono. Joyo adalah salah satu dosen sponsor SBY saat mengambil program doktor di Institut Pertanian Bogor.

Satu "orang SBY" yang jarang kedengaran selama ini tiba-tiba melesat ke posisi sangat strategis dan bergelimang uang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dia lah Darwin Zuhedy Saleh yang tak lain merupakan Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Selain itu, tentu saja ada nama Andi Mallarangeng, juru bicara presiden. Nama doktor politik ini dipasang sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga.

Dari kalangan muda, sempat tercatat nama Gita Wirjawan. Semula dijagokan untuk posisi Menteri ESDM dan Menneg BUMN, dia "terpental" ke luar kabinet. Ia disebut-sebut akan menduduki kursi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, lembaga pemerintah non departemen yang toh juga punya posisi cukup penting.

Saat ini Gita tercatat sebagai salah satu komisaris Pertamina. Presiden SBY kabarnya mulai kepincut, saat Gita membantu mengatur pertemuan SBY dengan Presiden Meksiko Felipe Calderon, yang tak lain merupakan karib Gita saat kuliah di Universitas Harvard, AS.

Sumber: Viva News.

Kelembaman Politik

Ternyata sifat kelembaman itu berlaku juga pada gerakan manusia, termasuk dalam gerakan politik.

Ya, ada kelembaman dalam politik. Lihatlah! Betapa sulit memberantas korupsi yang sudah membudaya dalam gerakan politik. Juga tidak gampang mewujudkan keadilan gender, menertibkan lalu lintas, mencintai lingkungan hidup, menghargai pluralisme, mengutamakan pendidikan, dan seterusnya, meskipun untuk semua itu sudah ada keputusan politik yang relative baik.

Kita di Kalimantan Barat ini baru saja mengalami Pilkada pada 4 kabupaten/kota. Pada setiap kabupaten/kota hanya ada sepasang Kepala Daerah dan Wakilnya yang menjadi pemenang, meskipun pada 2 kabupaten pemenangnya masih harus ditentukan dalam Pilkada putaran kedua. Pasangan yang kalah jelas lebih banyak. Dan warga pemilih yang tidak mencoblos pasangan pemenang lebih banyak lagi, bisa mencapai 70%.

Maka perlu juga kita memahami kelembaman politik agar Pilkada benar-benar menjadi momentum perubahan politik baik seperti kita harapkan. Pertanyaan-pertanyaan refleksif penting, misalnya: Apakah pasangan-pasangan calon yang kalah rela cepat mengubah sikap untuk mendukung pasangan pemenang dalam proses penyelenggaraan politik 5 tahun ke depan? Apakah para warga yang tidak mencoblos pasangan pemenang mau mendukung juga? Atau tetap akan merasa kalah dan selalu akan menentang asal menentang dengan motif balas dendam?


Mendukung Pemenang

Bagaimana seharusnya kita mendukung pemenang Pilkada? Dalam sistem dan proses politik yang demokratis hal ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, Anda dengan sadar dan tulus melibatkan diri dalam menyukseskan program-program pemerintah yang memang jelas untuk kedamaian, keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Tanpa pamrih langsung. Kedua, Anda dengan niat baik murni berani mengontrol, mengritik, bahkan menentang segala bentuk praktik politik busuk yang merugikan kepentingan umum. Tak peduli apakah Anda pemilih pasangan pemenang atau pemilih yang kalah atau golput.

Dari pihak pasangan pemenang juga dituntut sikap politik dewasa. Yaitu, tidak lagi membeda-bedakan mana kelompok pendukung dan mana penentang, mana pemilih saya mana pemilih mereka. Keadilan dalam penyelenggaraan politik (pembangunan masyarakat) harus ditegakkan. Kelompok pendukung pun mesti objektif, tidak dapat lagi bersikap 'benar atau salah tetap dibenarkan'. Bahkan para pendukung seharusnya lebih bertanggungjawab secara moral untuk menjaga agar pasangan pemenang itu mampu membuktikan bahwa merekalah pemimpin terbaik lima tahun ke depan.

Sungguh berbahaya bila para pendukung dalam proses Pilkada lalu berubah menjadi kelompok penggerogot pasangan pemenang dengan meminta proyek atau balas jasa 'uang lelah gaji buta'. Saya prihatin mendengar keluhan sepi beberapa Kepala Daerah yang disibukkan oleh permintaan memaksa orang-orang yang mengaku pendukung. Kadang-kadang Kepala Daerah ditempatkan pada posisi dilematis: memenuhi permintaan berarti melakukan kesalahan politik, tidak dipenuhi akan dicap tak tahu berterimakasih sampai diancam citranya dirusak.

Kelembaman dalam politik memang menjadi tantangan kita semua. Mengubah sikap politik memerlukan komitmen pribadi yang kuat.


Membudayakan Kritik

Kepala Daerah atau pejabat Negara adalah manusia biasa juga. Maka kelirulah bila dia mendewa-dewakan dirinya atau didewa-dewakan oleh rakyat. Salah satu visi budaya politik reformasi adalah politik egaliter. Meninggalkan kelembaman 'budaya politik kerajaan Mataram'.

Dalam budaya politik egaliter, kritik yang sehat harus mendapatkan tempat yang wajar. Sejarah dunia mengajarkan kepada kita, bahwa tak seorang pun penguasa Negara yang jatuh karena kritik. Sebaliknya, ratusan penguasa jatuh karena menyingkirkan orang-orang kritis yang secara salah dipandangnya sebagai penentang.

Kritik secara eksplisit atau implisit menghendaki perbaikan atas kekeliruan. Kritik bermaksud agar pejabat Negara menjalankan politik dengan baik dan benar. Sebaliknya, mendiamkan kekeliruan sama dengan membiarkan pejabat jatuh ke jurang hina. Tentu saja kritik seharusnya disampaikan dengan cara-cara yang sehat dan beradab. Bukan dengan sangar emosional tegangan tinggi dan anarkis.

Sumber: Borneo Tribune.

Strategi Resistensi Terhadap Politik Uang

Politik uang dalam PEMILU memiliki rasionalitas yang berbeda bagi masing-masing pelaku politik. Bagi para calon legislatif (caleg) politik uang merupakan alat untuk menaklukkan pilihan bebas masyarakat. Bagi mereka suara pemilih adalah komoditas yang bisa dibarter atau dibeli dengan harga atau barang yang disepakati bersama atau sesuai dengan harga pasar (gelap) yang ketahui dan ditetapkan para calo-calo politik. Para calo yang membuka pintu masuk bagi para caleg ke pertemuan-pertemuan warga atau para tokoh masyarakat.

Bagi para pemilih, penerimaan atas politik uang bukan berarti penundukan elit politik atas pilihan politik mereka. Berlainan dari kekhawatiran yang melihat masyarakat sebagai korban politik uang, saya malah menemukan contoh bagaimana beberapa kelompok masyarakat telah berhasil mengembangkan strategi politik dalam Pemilu berdasarkan realitas dan bentuk kelembagaan Pemilu yang berkembang selama satu dekade ini.

Setelah satu Pemilu legislatif berlangsung pada tahun 1999 dan rangkaian Pilkada, dengan cepat masyarakat sadar bahwa sistem politik yang baru saja dilembagakan juga tidak dapat memberikan kepastian akan pemenuhan kebutuhan mereka. Masyarakat tidak lagi hanya menghadapi caleg sebagai individu yang lemah karena teratomisasi secara politik. Mereka menyusun strategi bersama yang bisa memaksa para caleg untuk memenuhi kebutuhan mereka.



Di beberapa komunitas desa yang saya jumpai terdapat beberapa warga dalam lingkup satu RT, RW atau Dusun membentuk panitia penyambutan caleg dan mengatur strategi kolektif untuk menghadapi masuknya caleg ke dalam kelembagaan sosial mereka. Dengan persetujuan keseluruhan warga mereka menawarkan lembaga mereka dan memfasilitasi para caleg untuk ‘bersilaturahmi’ dengan para warga. Terkadang kebutuhan dan harga telah disepakati sejak awal sebelum pertemuan.

Untuk acara silaturahmi antara warga dengan caleg, para panitia telah mengatur sebuah pentas drama yang mencoba meyakinkan para caleg bahwa sebagai komunitas mereka bisa bersepakat untuk memberikan suara mereka. Pertanyaan disusun, pernyataan dukungan disiapkan, demikian pula para pembawa perannya. Bahkan suara warga pun siap dibagi sebagai bentuk kompromi terhadap para caleg yang telah mampir ke pertemuan warga sehingga semua merasa menang sesuai dengan jumlah uang atau barang yang diberikan.

Di akhir pertemuan yang disampaikan adalah penegasan terhadap tuntutan warga dan yang ditunggu adalah jawaban langsung dari sang caleg berupa uang atau barang baik untuk skedar membeli tikar, mengecor jalan kampung hingga memperbaiki tempat ibadah. Semakin cepat uang atau material disampaikan maka semakin meyakinkanlah sang caleg.

Tentu “masyarakat” yang dimaksud di sini bukanlah satu kesatuan organik dan panitia bukanlah orang yang benar-benar dapat menentukan suara warganya. Kesepakatan warga yang direpresentasikan panitia sangat mungkin bersifat semu dan hanya akal-akalan sadar warga yang kini benar-benar merasa terlindungi kebebasan memilihnya di dalam bilik suara. Sebuah berkah politik dari reformasi 1998 tentunya.

Bagi para caleg ini adalah resiko politik yang sulit diperhitungkan. Mereka sadar banyaknya dana dan material yang mereka gelontorkan tidak selalu berbanding lurus dengan jumah suara yang mereka raih. Pada akhirnya variabel lain seperti ikatan primordial dan pengaruh sosial para panitia lebih berpengaruh langsung daripada uang itu sendiri.

Dalam obrolan ronda malam atau di kedai-kedai kopi strategi politik semacam ini bukanlah rahasia lagi. Bahkan para caleg pun mengetahuinya. Bagi para caleg, tuntutan warga adalah ongkos politik yang harus dibayar untuk melempangkan jalan menuju kekuasaan. Sedangkan tuntutan masyarakat untuk pemberian uang muka merupakan jawaban dari masyarakat atas strategi politik uang yang dimulai oleh partai politik. Setali tiga uang!

Penerimaan atas politik uang ini tidak bisa kita lihat sebatas oportunisme masyarakat dalam menyikapi bombardir uang dari para caleg. Lebih dari itu, politik uang muka adalah transaksi ekonomi politik yang dilakukan secara sadar akibat tidak adanya mekanisme kontrol masyarakat terhadap partai politik dan para anggota legislatif. Oleh karena tidak ada kepastian imbal balik pemenuhan kebutuhan warga setelah para caleg terpilih, maka secara rasional imbal balik tersebut harus dilakukan di awal, dalam bentuk uang muka!

Politik uang muka ini sepenuhnya rasional dalam sistem pemilu yang tidak bisa melahirkan keterwakilan politik berkualitas yang dapat mendorong pengelolaan sumber daya negara bagi kepentingan konstituennya. Lingkaran setan pun terbentuk. Politik uang muka sedang melembaga dalam masyarakat. Para caleg pun tidak bisa menghindar dari politik uang yang berbiaya tinggi, yang berakibat logis pada penggerogotan sumber daya publik. Lingkaran permasalahan yang mungkin berakar pada hilangnya kepercayaan terhadap kebaikan bersama dalam hidup bernegara.

Apakah keputusan MK mengenai penentuan anggota legislaif berdasar suara terbanyak akan berpengaruh terhadap praktek ini?

Fakta yang yang terjadi adalah keputusan tersebut makin mendorong banyaknya caleg yang masuk ke pertemuan-pertemuan warga untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan langsung dengan warga. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang lebih banyak dilakukan dan dibiayai caleg pada nomor urut teratas. Bagi beberapa komunitas ini adalah berkah karena kini semakin banyak caleg yang bisa ‘menyumbang’ kas warga atau membantu memenuhi kebutuhan kolektif mereka.

Dari sisi caleg dan parpol, keputusan ini masih mungkin untuk mendorong ke dua arah yang berbeda. Pertama, oleh karena para tingginya persaingan, para caleg kini harus lebih banyak melakukan pertemuan langsung dengan pemilih yang mengakibatkan semakin tingginya biaya politik. Jika pragmatisme politik uang muka semakin menguat dalam masyarakat maka pemenang Pemilu dapat dipastikan adalah mereka yang memiliki modal finansial yang besar.
Kemungkinan kedua adalah tingginya biaya politik yang diakibatkan sistem suara terbanyak tersebut akan melampaui nilai ekonomi dari jabatan legislatif yang diperebutkan. Akibatnya para caleg akan berpikir ulang untuk menggunakan politik uang untuk memperoleh dukungan suara dan mulai menggunakan strategi-strategi lain yang berbasis modal sosial atau intelektual. Untuk itu mereka terlebih dahulu harus mematahkan pragmatisme politik uang muka dalam masyarakat. Dan ini tentu akan membawa politik Indonesia ke arah yang lebih baik. Semoga!

Oleh Achmad An'am Tamrin, alumni University of Sussex Inggris, bekerja di Yogyakarta.

Sumber: Jakarta Beat.

Divided Government

Divided Government dipahami sebagai adanya dua kekuasaan oleh partai yang berbeda. Misalnya eksekutif (melalui Pilkada langsung) dimenangkan oleh partai A, padahal Legislatif (anggota DPRD) mayoritas dikuasai oleh partai B.

Hal tersebut bisa terjadi sebagai konsekuensi dari system pemilihan langsung kepala daerah yang memilih orang, bukan partai. Figur calon pimpinan kepala daerah yang lebih dilihat daripada partai yang mengusungnya. (Contoh lebih jelas adalah SBY yang terpilih jadi presiden, padahal Partai Demokrat tidak mayoritas di Senayan)

Divided Government berpotensi membuat konflik antara Kepala Daerah dan DPRD. Pemerintah seringkali tidak bisa berjalan efektif karena dibutuhkan sinergi yang baik diantara keduanya. Kekuasaan Legislatif masih sangat besar terutama dalam fungsi Legislasi (dalam membuat Perda), fungsi Anggaran (menyetujui atau menolak rancangan APBD yang dibuat oleh Eksekutif) dan fungsi Pengawasan (mengawasi pelaksanaan Perda, kebijakan daerah, pelaksanaan APBD).

Dalam fungsi pengawasan, DPRD memiliki hak menyatakan pendapat, hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebutlah yang seringkali menyebabkan munculnya konflik antara Kepala daerah dan DPRD di Divided Government karena partai pendukung kepala daerah tidak mempunyai kursi mayoritas di DPRD.

Bayangkan jika Calon Independent alias tidak diusung oleh Parpol yang memenangkan Pilkada.

Apa solusinya agar tidak konflik? Seringkali yang diterapkan adalah pola Bagi-Bagi Kekuasaan. (Contohnya SBY yang mengangkat menterinya dari beragam Partai). Di daerah, paska pilkada sering kali diikuti mutasi kepala dinas-kepala dinas untuk bagi-bagi kekuasaan. Atau memberikan kenaikan gaji, tunjangan dan fasilitas kepada Legislatif atas usul Kepala Daerah melalui RAPBD agar DPRD tidak kritis. (Pola ini bisa juga terjadi di DPR RI lho, dimana kenaikan gaji, tunjangan dan fasilitas dalam RAPBN, atas usul pemerintah, tetapi selalu dianggap salah oleh rakyat, hehe, karena ya, yang menyetujui kan DPR juga. Memang ada orang yang bisa nolak rezeki?)

Potensi konflik paska pilkada langsung, tidak hanya terjadi antara Legislatif-Eksekutif seperti yang rentan terjadi pada Divided Government. Juga rentan terjadi konflik dengan Parpol (elit politik), birokrasi, NGO/LSM, dan massa.

Sekarang ini, demokrasi seolah-olah sudah selesai dibicarakan ketika sistem pemilihan langsung sudah terbangun. Padahal paska pemilu, sangat rentan konflik. Dan tahukah, bahwa harga untuk meminimalisir konflik tersebut seringkali tidak murah. Kepala Daerah umumnya mengalokasikan anggaran untuk anggota Legislatif dengan tujuan agar rancangan APBD diterima oleh DPRD.

Jika itu yang terjadi, bukan check and balances seperti yang seharusnya, tetapi malah melahirkan korupsi bersama…

Koalisi Parpol Islam, Bisakah?

Apa boleh buat, tahi kambing tak selalu bulat-bulat. Kadang juga menggumpal jadi satu meski tak selembek tahi sapi. Hanya saja gumpalan tahi kambing itu tidak memiliki perekat yang lebih kuat sebagaimana tahi sapi dan kebo. Ketika jatuh dari anus si kambing, apalagi warna kambing itu hitam, butir-butir bulat tahi kambing itu ada yang masih melekat, ada juga yang bercerai berai.

Koalisi parpol, kata seorang teman di fb, tidak lebih dari sekadar tahi kambing. "Koalisi tahi kambing itu begitu rapuh. Hanya bersatu dari usus ke anus. Dari anus, gravitasi menghantarnya ke satu tujuan, tanah. Lalu tercerai berai..."

Analogi itu sungguh tepat menggambarkan koalisi yang sudah, sedang, dan akan digalang Partai Demokrat. Parpol pemenang pemilu 2009 ini rupanya merasa gerah ketika koalisi yang sudah terbangun menjadi terlalu ke kanan. Ada PKS, PKB, PAN, PBB, bahkan PPP dan mungkin parpol berhaluan Islam lainnya yang segera merapat. Ada kekhawatiran rupanya pemerintahan yang kelak mereka bangun (jika memenangkan Pemilu Presiden) akan sarat dengan upaya-upaya mengimplementasikan nilai-nilai syariah, meski tidak berarti keluar dari koridor Pancasila.

Memang bukan itu alasan yang diungkapkan Partai Demokrat secara eksplisit ketika membuka komunikasi politik dengan PDIP. Tetapi, siapapun bakal menarik kongklusi, betapa naif alasannya jika niat yang melatari Partai Demokrat membuka pintu komunikasi yang tergembok selama hampir 5 tahun itu sekadar keinginan menjalin silaturahmi kebangsaan, tanpa hidden agenda. Apalagi, gosip politiknya, Partai Demokrat memberikan konsesi kepada PDIP untuk memilih sendiri posisi menteri, di samping cawapres yang pro-PDIP. Pemberian cek kosong kepada bekas musuh menunjukkan betapa besar dan total niat Partai Demokrat menggandeng PDIP.

Saya lupa, dulu pernah ada gosip yang beredar di komunitas muslim agar tidak memilih Partai Demokrat karena banyak caleg non muslim di sana. Gosip yang notabene black campaigne itu langsung dibantah Partai Demokrat, dan bantahan itu rupanya cukup manjur. Buktinya, pada Pemilu 2009 ini, Partai Demokrat justru keluar sebagai pemenang. Faksi non muslim memang ada di Partai Demokrat, seperti juga di PDIP dan parpol lain, tetapi tidak dominan. Dan, jika sekarang Partai Demokrat merapat ke PDIP, hal itu tentu bukan karena gerahnya faksi non muslim di tubuh Partai Demokrat gara-gara dikelilingi parpol Islam. Tetapi, bagi teman-teman lama seperti PKS, PBB, PKB, PAN, dan mungkin PPP, persepsi semacam itu bukan mustahil berkembang.

Saya kira tidak aneh jika parpol-parpol Islam itu mulai mempertimbangkan koalisi di antara mereka sendiri. Konkretnya, keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat. Itulah sebetulnya tujuan saya ketika mem-posted artikel "MENIMBANG KOALISI PARPOL ISLAM" di politikana, Minggu, 3 Mei lalu. Dalam situasi kini, urgensi koalisi parpol-parpol Islam itu semakin terasa.

Sekadar reminding, saya kutip lagi cuplikan artikel itu.

Lebih menarik, hemat saya, menimbang kemungkinan parpol-parpol berbasis massa Islam itu berkoalisi. Koalisi itu sangat mungkin dibangun dengan satu syarat: seluruh elit parpol Islam merefer pada pengalaman sahabat dalam upaya membangun persatuan ummat setelah Nabi SAW wafat. Masa-masa pasca wafat Nabi SAW itu sungguh pengalaman yang sangat berharga, dan mahal. Siapapun tahu, pengalaman (apalagi, pengalaman yang teramat mahal) itu guru yang paling baik.

Pertanyaannya, maukah elit parpol Islam sekarang belajar dari pengalaman berharga dan mahal masa sahabat? Saya rasa, para tokoh Islam dan elit parpol Islam itu mesti diragukan keislamannya jika menjawab: Tidak Mau!

Saya membayangkan para tokoh dan pemimpin Islam, baik tua maupun muda: Amien Rais, Hidayat Nurwahid, Jimly A Shiddiqy, Azumardi Azra, Jalaludin Rakhmat, Anies Baswedan, Marwah Daud, Khofifah Indar Parawansa, Tuty Alawiyah, Didin Hafidhudin, Dien Syamsudin, Hasyim Muzadi, Emha Ainun Nadjib, dan entah siapa lagi, bersama-sama pengurus parpol duduk menghadapi meja bundar, dan berdialog dari hati ke hati.

Mereka harus meluruhkan ego, baik ego pribadi, ego organisasi, ego partai, sampai ego mazhab.

Mereka hanya berpikir tentang Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang lebih baik ke depan.

Mereka merefer kebesaran jiwa para sahabat Nabi SAW pasca beliau SAW wafat, dan mengutamakan persatuan Islam.

Mereka tidak menganggap kelompok sendiri lebih baik daripada kelompok lain, parpol sendiri lebih jaya dari parpol lain, mazhab sendiri lebih benar dari mazhab lain, tetapi semata-mata berikhtiar mencari tokoh yang paling wara, paling saleh, paling jujur, paling adil, paling bijak, dan paling tinggi elektabilitasnya di mata para calon pemilih Indonesia.

Mereka hanya bicara tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Mereka, bisakah, bersatu?

Oleh: Darsina.
Sumber: Politikana.

Bencana Dan Politik

Bencana alam memang tak bisa ditolak dan tak terduga, bulan ini bencana gempa dengan kekuatan lumayan dashyat menguncang pulan Jawa. Tidak seorangpun yang menginginkan datangnya bencana, begitu juga para pemimpin negara.

Bencana alam tentu membuat penderitaan yang berkepanjangan bagi kaum papa yang hidup di perdesaan apalagi di bulan menjelang lebaran yang mana kebutuhan rumah tangga sangat meningkat, belum lagi kehilangan harta benda.

Pada saat datangnya bencana biasanya bala bantuan akan segera tiba. Tetapi datangnya bencana yang berdekatan dengan masa kampanye sungguh meringankan penderitaan.

Contoh paling konkrit adalah bencana Situgintung yang datang bertepatan dengan masa kampanye sehingga dalam hitungan jam hampir semua partai politik yang sedang bertarung berlomba lomba tiba paling cepat di tempat bencana lengkap dengan makanan, tenda, uang bantuan, air bersih.

Dan sudah dapat dipastikan para calon legislatif lengkap dengan kaus partai berjejel di lokasi bencana sambil menunjukkan wajah keprihatinan kepada korban bencana. Dan menurut data yang terkumpul di lapangan saat itu, jumlah makanan malah sangat berlebihan dan para korban juga menerima barang barang yang tidak mereka butuhkan saat bencana seperti sepeda anak anak.

Apakah di saat terjadinya bencana masih ada yang terpikir untuk main sepeda-sepedaan? Bahkan yang sangat menyedihkan para korban justru sangat kelelahan karena kedatangan sedemikian banyak calon pembesar negara dan calon wakil rakyat.

Para korban menjadi stres karena tereksploitasi besar-besaran di media. Coba bandingkan dengan korban gempa di Tasikmalaya dan sekitarnya. Dimanakah partai politik dan para caleg yang datang menyalurkan bantuan atau sekedar menunjukkan tanda keprihatian? Ternyata hanya presiden dan jajarannya yang masih sempat datang mengunjungi para korban, tetapi proses evakuasi berjalan sedemikian lambat dan tentunya dengan keterbatasan sarana dan kerjasama.

Pemerintah memiliki kekurangan tenaga dan dana, tetapi tugas pemerintah akan menjadi lebih ringan bila partai politik juga bahu membahu membantu pemerintah. Jangankan mendapatkan jatah makanan yang berlebihan, untuk bisa makan mie instan saja harus dijatah.

Untuk membangun tenda saja harus mencari kain terpal bekas yang tertimbun dalam rongsokan rumah yang runtuh. Dimanakah para wakil rakyat yang telah dipilih rakyat beberapa berapa bulan yang lalu?

Ternyata para wakil rakyat sedang sibuk dengan agenda pelantikan spektakuler. Dari contoh konkrit ini tampak jelas bahwa sebagian besar tanda keprihatian, bantuan yang diberikan lebih mengharapkan balas jasa dari rakyat.

Di saat balas jasa rakyat tidak lagi diperlukan maka tanda persaudaraan hanyalah tertinggal dalam senandung lagu. Media televisi dengan reality show, sinetron dan sebagainya secara tidak sadar telah mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang hidup dalam kepalsuan dan kemunafikan. Rasa iba, sedih, prihatin semuanya diatur dalam skenario sehingga memancing para pemirsa untuk ikut sedih tanpa konteks kemanusiaan.

Hartono Taslim
Jl.Listrik 2A Medan 20112
Sumber: Analisadaily.

Politik Untuk Kebaikan Bersama

Menjelang pemilihan presiden 2009, sejumlah calon mulai digadang atau menggadangkan diri. Merekalah yang akan ikut membentuk kepolitikan Indonesia ke depan. Persoalan pokoknya adalah, kepolitikan macam apa yang kemungkinan akan dibangun oleh para aktor-aktor politik ini? Adakah suatu kepolitikan yang bertujuan untuk kebaikan bersama (common good)?

Alain Badiou menegaskan bahwa politik merupakan ruang di mana tujuan-tujuan untuk kebaikan bersama dipertaruhkan. Badiou menjungkirkan teleologis bahwa politik adalah wilayah kotor, haram dan licik. Bagi Badiou, pada politik kita menyandarkan harapan-harapan untuk membangun sesuatu yang baik bagi semua orang (Badiou, 2002). Politik adalah baik, karena itu subyek politik haruslah individu atau sekelompuk individu yang memiliki tujuan-tujuan bagi common good (kebaikan bersama).

Senada dengan Badiou, Norberto Bobbio menekankan bahwa tujuan dari politik adalah menciptakan public good atau kebaikan bagi publik. Kekuasaan politik diperebutkan untuk menciptakan sesuatu yang baik bagi semua, dan partai politik merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Di sisi lain, menurut Bobbio, tubuh kepolitikan kontemporer juga menghadapi sejumlah persoalan pokok. Bobbio mengidentifikasi dua soal pokok yakni: personal party dan money politics (Bobbio dan Viroli, 2003).

Kritik Bobbio berangkat dari muncul dan berkembangnya sebuah partai di Italia yang menamakan diri Forza Italia. Partai ini dipimpin oleh konglomerat media Silvio Berlusconi. Forza Italia sebagai partai yang baru didirikan pada tahun 1993, namun secara mengejutkan memenangkan pemilihan umum Italia tahun 1994, dan membawa Berlusconi menduduki jabatan perdana menteri. Bagi Bobbio, personal party merupakan sebuah partai yang diciptakan oleh, dan untuk satu orang. Ini berbeda dari partai sebagaimana yang dipahami secara umum, yakni sebuah asosiasi (perhimpunan) dari sekumpulan orang. Partai Forza Italia merupakan personal party, di mana bukan perhimpunan yang menciptakan pemimpin, melainkan pemimpin yang menciptakan perhimpunan.

Pada personal party, umumnya hanya ada loyalitas buta anggota partai terhadap pemimpin atau tokoh, bukan pada ide-ide, proyek politik, rencana bahkan ide-ide utopis dari partai. Personal party merupakan gejala politik Indonesia saat ini. Banyak partai-partai didirikan oleh satu orang, dan secara total digunakan untuk mendukung orang tersebut. Dalam hal ini, partai politik memang harus memiliki pemimpin, namun pemimpin yang tumbuh dari sekumpulan orang yang membangun partai, bukan pemimpin yang membangun partai untuk dirinya. Di titik ini, personal party bukanlah partai yang dibangun untuk tujuan-tujuan public good, melainkan untuk tujuan-tujuan personal atau pribadi. Model partai seperti ini, menurut Bobbio, tidak akan bertahan lama, karena begitu si tokoh tidak lagi berada di partai, maka partai model ini akan perlahan-lahan pecah, mengecil dan kemungkinan besar mati.

Gejala ini sudah menerpa beberapa partai di Indonesia. Baik ditinggalkan pendukungnya karena si pemimpin tidak bisa lagi membiayai partai, atau perlahan-lahan mati karena ditinggal pemimpinnya. Bahaya lain yang diuraikan Bobbio adalah politik uang (money politics). Politik uang merupakan salah satu ancaman serius bagi demokrasi. Personal party bisa hidup dan berkembang, salah satunya, dengan politik uang. Pemimpin yang memiliki dan mengandalkan uang yang mampu membangun personal party - namun di Indonesia ada juga personal party yang didirikan atas dasar tradisi kultural.

Bobbio menegaskan bahwa suara bisa dibeli, seperti layaknya barang-barang aksesoris. Ini merupakan alasan dasar kenapa uang bisa merusak republik. Siapa yang memiliki uang lebih banyak, bisa membeli suara lebih banyak. Bobbio mencontohkan Amerika Serikat, di mana yang pertama-tama dilakukan kandidat presiden untuk ikut pemilu adalah mencari dukungan dana (funding). Nilai dasar Republik Kembali pada maraknya calon presiden yang muncul, kekhawatiran Bobbio menjadi relevan buat Indonesia. Para calon yang muncul umumnya merepresentasikan dua bahaya pokok yang diindikasikan Bobbio, yakni personal party dan money politics.

Calon-calon tersebut juga menunjukkan diri bahwa mereka adalah figur yang secara telanjang mengafirmasi bahwa politik digunakan untuk tujuan-tujuan pribadi dengan menggunakan uang sebagai alat tukar dalam politik. Dalam situasi ini tentu saja sulit mengharapkan tubuh kepolitikan kita mampu menciptakan kebaikan bersama. Ini merupakan bahaya bagi demokrasi dan republik. Politik didasarkan pada tujuan kebaikan bersama, bukan untuk satu orang, segelintir orang atau suatu golongan agama saja.

Di titik ini, nilai dasar republik harus kembali didorong masuk dalam tubuh kepolitikan dan diskursus demokrasi di Indonesia. Situasi demokrasi saat ini memberikan peluang untuk memerangi personal party dan money politics. Perlu diciptakan suatu garis demarkasi politik (political frontier) antara subyek pembela demokrasi yang didasarkan pada prinsip dan nilai dasar republik yakni kebaikan bersama, dengan para musuh demokrasi produk politik korup dan otoriter yang dilandaskan pada kepentingan personal atau kelompok.

Political frontier akan bisa membawa kita melangkah maju lebih jauh untuk kembali kepada ide dasar republik sebagai diskursus politik ke-Indonesiaan kita sekarang dan di masa datang. Ide dasar republik dengan tegas menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan itu peluang kita menghadapi kebangkitan personal party dan penjajahan money politics akan lebih besar, dan subyek politik yang pada dirinya melekat gagasan politik sebagai arena untuk membangun kebaikan bersama bisa dimunculkan.

Oleh: Daniel Hutagalung, Peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)
Sumber: TempoInteraktif.