Siapa Calon Kuat Di Pemilu Presiden 2014?

Din Syamsudin Menjagokan Mahfud MD

Isu pencalonan Mahfud MD dalam Pemilihan Presiden (pilpres) 2014 mulai ramai diperbincangkan. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin pun menilai Mahfud layak menjadi capres atau cawapres 2014 mendatang.

"Ketua Mahkamah Konstisusi (MK) itu sebagai lembaga negara yang penting dan bergengsi. Siapa saja yang sudah sampai pada tingkat itu kan qualified lah untuk jadi capres atau cawapres," kata Din usai jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2011).

Menurutnya, Mahfud mempunyai hak untuk dipilih atau memilih. Terutama Mahfud MD berada dalam posisi dan kapasitas tertentu yang mempunyai hak dan layak untuk dicalonkan sehingga wajar bila ada pihak yang mengusung ketua MK itu.

Namun Din membantah pertemuannya dengan Mahfud sebagai langkah awal Muhammadiyah mendukung pencalonan tersebut. Din mengatakan mereka tidak membahas soal politik negara melainkan politik dakwah.

"Kita tidak bicara itu, Muhammadiyah dalam hal seperti itu (politik negara) tidak terlibat karena bukan parpol dan tidak menjalankan politik praktis kekuasaan. Tapi kalau politik kebangsaan dan politik dakwah memang bagian dari Muhammadiyah. Apa yang kami bicarakan itu bagian dari politik dakwah, politik kebangsaan, dan politik kenegaraan untuk mendorong perbaikan kehidupan bangsa," terangnya.

Tapi parpol sering mengincar lembaga dakwah yang memiliki suara banyak?

"Ya itu parpol, Muhamadiyah kan bukan parpol. Kita merasa di atas parpol, jadi tidak bicara seperti itu," ujarnya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan yang mengatakan ada pihak yang ingin menggerogoti PD, Din hanya berpesan bijak. "Parpol tidak akan terbebas dari penggerogotan lawan-lawan politiknya. Itu adalah bagian dari praktik politik yang walau pun tidak sehat. Oleh karena itu sama-sama sadarlah. Jangan saling menggerogoti kalau tidak mau digerogoti," imbuh Din. (Sumber: Detik)

Aburizal Bakrie Belum Memutuskan Maju Pilpres 2014

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan belum memutuskan untuk maju sebagai kandidat pada Pemilihan Presiden 2014.

“Saya maupun Partai Golkar belum memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat, meskipun sudah banyak suara yang menyatakan dukungan ke arah sana,” katanya di Bandarlampung, Jumat [13/05].

Menurut pria yang biasa disapa Ical itu, keputusan untuk menentukan nama kandidat yang akan diusung Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 baru akan keluar pada akhir 2012. Ia juga menegaskan belum tentu dirinya yang akan maju dan dipilih Partai Golkar sebagai kandidat, karena semuanya akan melalui prosedur yang telah ditentukan.

“Hingga saat ini belum terpikirkan siapa yang akan diusung, namun pasti putera-puteri terbaik yang akan menjadi kandidat pilihan Partai Golkar,” katanya. Aburizal Bakrie menyatakan hal itu saat menjawab pertanyaan salah satu mahasiswi Universitas Lampung saat memberikan kuliah umum tentang kewirausahaan di kampus setempat.

Mahasiswi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ini menanyakan kepada Ical tentang upaya penegakan harkat dan martabat guru apabila mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2014.

Pertanyaan tersebut menjadi satu-satunya pertanyaan yang bersifat “politis” dalam kuliah umum mengenai kewirausahaan di kampus itu. Kuliah umum selama satu setengah jam itu bertema “Menanamkan semangat dan jiwa kewirausahaan untuk membangun Indonesia yang mandiri”.

Dalam kesempatan tersebut Ical menekankan tentang pentingnya semangat kewirausahaan yang dimiliki setiap mahasiswa di Indonesia. “Saat ini adalah era persaingan ‘person per person’, artinya setiap pribadi, saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dengan cakupan luas, selain memiliki karakter kebangsaan yang kuat,” katanya.

Kuliah umum yang dimoderatori Pembantu Rektor III Universitas Lampung Prof Sunarto itu juga diikuti Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) I Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabrani, serta sejumlah pengurus teras DPP Partai Golkar. (Sumber: Berita Sore)

Calon Presiden PKS Tampil di Pilpres 2014

Tifatul Sembiring menginginkan pada Pemilihan Presiden 2014 terdapat kader Partai Keadilan Sejahtera yang maju menjadi calon presiden.

"Ombak berguling airnya menderu di Pantai Anyer. Selamat datang di gedung baru, Pemilu Presiden mendatang, PKS nyalon presiden,” kata Presiden PKS itu ketika meresmikan kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin 3 Agustus 2009.

Itulah sebabnya, Tifatul berharap semua kader dan simpatisan mendukung perkembangan partai.

Dengan demikian, pada Pemilihan Presiden 2014, partai ini betul-betul dalam kondisi prima untuk memenangi putaran pemilihan.

Tapi dalam pidato peresmian kantor baru hari ini, Tifatul belum menyinggung siapa tokoh yang tengah disiapkan PKS untuk maju ke Pemilihan Presiden itu.

Tetapi, dia menjelaskan bahwa sesungguhnya banyak kader partai yang memiliki sumber daya manusia yang mantap.

PKS merupakan partai berbasis Islam yang sekarang merambah masuk ke basis nasionalis untuk menambah dukungan.

Partai ini mengalami perkembangan pesat di dua Pemilu. Pada Pemilu 2009, partai ini berhasil mempertahankan posisi sebagai partai bergengsi.

Di Pemilihan Presiden 2009, mereka bermitra dengan Partai Demokrat untuk mengusung calon presiden incumbent Susilo Bambang Yudhoyono.

Koalisi yang didukung sejumlah partai lainnya itu berhasil menjadi kan SBY-Boediono keluar sebagai pemenang. (Sumber: Vivanews)

Demokrasi di Tengah Reformasi

Menjelang peringatan reformasi, hiruk-pikuk pesta demokrasi masih berlanjut. Karut-marut daftar pemilih tetap (DPT) dan calon wakil presiden menjadi hot issue pemberitaan dari pagi hingga malam. Sejak reformasi, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan tiga kali pemilu secara demokratis. Tetapi, pemilu kali ini, oleh banyak pengamat, dianggap pemilu terburuk setelah reformasi. Pemilu pertama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan, berjalan dengan baik walaupun tidak didukung oleh perangkat teknologi canggih dan biaya besar. Kejujuran dan kenegarawanan menjadi milik dari tiap pemimpin partai politik, waktu itu. Menang dan kalah biasa seperti dalam pertandingan sepakbola. Baik yang kalah maupun yang menang semuanya legawa untuk menerima hasil pemilu.

Pada zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pemilu berjalan lancar, tetapi di sana-sini dilaporkan terjadi kecurangan dan intimidasi kepada rakyat pemilih. Kebebasan dan hak politik rakyat dikawal dengan bayonet demi stabilitas dan kelanjutan pembangunan. Hasil pemilu selalu dimenangi dengan single majority oleh partai yang berkuasa.

Jatuhnya Soeharto karena gerakan reformasi, telah membawa udara segar makna kebebasan bagi rakyat Indonesia. Di bawah Presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan orang sipil, pesta demokrasi diselenggarakan. Pemilu boleh dikatakan berjalan baik tanpa ada warga negara Indonesia yang kehilangan hak politiknya. Pergantian kekuasaan terjadi dan hasil pemilu bukan dimenangi oleh presiden yang memerintah.

Pada Pemilu Legislatif 2009 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan petinggi militer, banyak orang kehilangan hak politiknya. Komputer yang pengadaannya menghabiskan dana miliaran rupiah kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Orang yang punya hak pilih kehilangan suaranya. Sedangkan, orang yang sudah mati dan anak di bawah umur tercantum dalam DPT. Bayangan aib pemilu mewarnai hasil Pemilu 2009. Saling tuding dan saling menyalahkan terjadi. Ancaman untuk mendeligitimasi hasil pemilu serta boikot pilpres mulai muncul dari pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah menyalahkan KPU, sedangkan KPU tidak merasa bersalah, karena data pemilih berasal dari pemerintah.

Makna Kemerdekaan

Kemerdekaan dari kolonialisme dan kebebasan berpolitik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dibayar dengan harga mahal. Banyak korban jatuh ketika Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah Belanda. Untuk mendapatkan demokrasi politik dari penguasa Orde Baru, korban pun berjatuhan dalam wujud korban penculikan, Trisakti, Semanggi, dan kerusuhan Mei 1998. Harga yang harus dibayar sangat mahal. Memasuki era kemerdekaan dan demokrasi, rakyat membutuhkan keberanian dan hidup baru dalam realitas demokrasi. Sikap mental harus berubah ketika sebuah bangsa mengecap kemerdekaan dan demokrasi. Tanpa perubahan watak, maka demokrasi merupakan penyalahgunaan uang dan kekuasaan.

Adalah dongeng dua burung yang bercakap tentang kebebasan. Yang satu burung perkutut yang berada di dalam sangkar. Yang lain adalah burung pipit yang bebas terbang di angkasa. Si burung pipit heran melihat nasib burung perkutut yang terbelenggu di sangkar. Burung pipit menawarkan kebebasan dan menolong burung perkutut untuk keluar dari sangkar. Burung pipit mengajak burung perkutut untuk terbang dan mengalami sendiri apa artinya kebebasan. Ketika ke- dua burung itu terbang di angka- sa bebas, datanglah hujan dan badai yang membuat takut burung perkutut. Burung pipit mengajak burung perkutut untuk berlindung di pohon besar agar mereka terhindar dari hujan badai yang mengerikan. Mereka selamat.

Setelah beberapa saat, burung perkutut merasa lapar dan bertanya pada burung pipit di mana bisa mendapatkan makanan. Burung pipit berkata bahwa makanan harus dicari dan bisa didapat di tanah. Ketika kedua burung itu sibuk mencari makanan yang tercecer di tanah datanglah seekor anjing yang ingin menerkam mereka. Burung perkutut ketakutan dan burung pipit mengajak burung perkutut untuk terbang menghindari anjing yang melompat untuk menerkam.

"Jangan takut, anjing tidak bisa terbang. Bertengger di pohon sudah aman " ujar si burung pipit.

Setelah ditimpa badai hujan dan kelaparan di perjalanan, burung perkutut itu berkata pada burung pipit: "Hidup disangkar jauh lebih nyaman daripada menghirup kebebasan di angkasa. Tiap hari aku dimandikan oleh tuanku dan aku tidak pernah kekurangan pangan. Anjing tidak ada yang mengganggu aku, karena aku tinggal di sangkar yang kuat. "

Perjuangan Bersama

Kebebasan bukan berarti hidup nyaman penuh makanan tanpa perjuangan. Selama rakyat masih hidup dalam kemiskinan, suara rakyat bisa dibeli dengan uang dengan kedok bantuan. Demokrasi tanpa pembangunan karakter bangsa akan membawa anarki. Kemerdekaan merupakan jembatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Menyeberangi jembatan itu memerlukan perjuangan bersama. Sedangkan tinggal di sangkar, burung harus kehilangan kebebasannya walaupun di dalamnya penuh makanan. Kebebasan manusia atau demokrasi membutuhkan perjuangan dan kedewasaan. Demokrasi sejati bukanlah kebebasan untuk kebebasan. Kebebasan untuk kebebasan akan membawa tragedi dan penyalahgunaan uang dan kekuasaan untuk merampas suara rakyat. Atas nama demokrasi dan amanat rakyat, banyak orang yang tak berdosa mati bergelimpangan.

Tujuan demokrasi akan ternodai apabila elite politik hanya mengutamakan kebebasan untuk menggunakan kekuasaan, entah itu uang atau jabatan. Bila politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan tipu daya dilakukan untuk memperoleh kekuasaan, maka demokrasi telah berubah menjadi "demoncracy" atau iblis yang menakutkan. Jangan sampai perjalanan dan pembelajaran untuk berdemokrasi setelah reformasi mengakibatkan orang takut hidup dalam alam demokrasi, sehingga ingin kembali ke sangkar penindasan. Terbang di angkasa mengecap kebebasan memang membutuhkan perjuangan, tanggung jawab, dan karakter kemandirian.


Oleh: Josef Purnama Widyatmadja
Penulis adalah rohaniwan

Demokrasi, Anarkisme, dan Ide Bebas Rakyat

Beberapa hari lalu, Ketua DPRD Sumatra Utara meninggal dunia, ada yang menyatakan penyebab kematiannya karena penyakit jantung, ada pula yang menyatakan akibat pukulan. Kematian Ketua DPRD tersebut merupakan pukulan telak terhadap pilar-pilar demokrasi di tengah-tengah pembaikan kondisi bangsa ini.

Kita merasa simpati terhadap keluarga yang ditinggalkan almarhum, sang ketua yang merupakan wakil lembaga demokrasi yaitu DPRD berusaha menegakkan demokrasi di tengah-tengah amukan massa yang anarkistis. Sehingga kita patut tahu apa itu demokrasi, apa itu anarkisme dan apa itu ide bebas yang bertanggung jawab.

Demokrasi & Rakyat

Bentuk terpenting dari tren negara modern saat ini adalah dikaitkannya negara modern dengan demokrasi, kemudian produk ekonomi kapitalis dan ekonomi pasar. Hal inilah yang menyebabkan perdebatan sengit antara para ilmuwan saat ini. Konsep awal demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia. Demo berarti rakyat dan kratos artinya memerintah. Arti dasar kata demokrasi adalah sistem politik yang diperintah oleh rakyat, bukan kalangan monarki atau aristokrat. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya tidak. Seperti disinggung oleh David Held, pertanyaannya bisa dialamatkan pada setiap frasa berikut, "memerintah, pemerintahan oleh dan rakyat".

Kita mulai dari frasa rakyat. Siapa yang dimaksud dengan "rakyat" itu? Dalam bentuk apa partisipasi rakyat? Persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menjamin partisipasi rakyat?

Menyangkut frasa "memerintah", yaitu, sejauh mana lingkup memerintah itu? Apakah terbatas kepada bidang pemerintahan atau ada demokrasi industri? Apakah memerintah mencakup keputusan sehari-hari yang harus diambil oleh pemerintah, atau hanya mengacu ke keputusan kebijakan utama saja?

Menyangkut frasa "diperintah oleh", yaitu: apakah perintah "rakyat" harus dipatuhi? Bagaimanakah mengukur kepatuhan dan pembangkangan? Apakah ada kemungkinan di mana beberapa "rakyat" bertindak di luar hukum, jika mereka percaya bahwa hukum yang ada tidak adil? Kapan pemerintah demokrasi menggunakan cara kekerasan terhadap mereka yang dianggap menetang kebijakan pemerintah?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi beragam sesuai periode waktu dan masyarakat. Misalnya, "rakyat" sebelumnya sudah menyadari bahwa mereka sebagai pemilik, baik kalangan terdidik, rakyat awam, orang dewasa, pria, dan wanita. Kemudian pertanyaannya adalah rakyat mana yang harus diwakili, konsepsi rakyat memiliki beberapa kompleksitas keinginan yang bisa dijadikan isu-isu untuk kemudian diformulasikan dalam bentuk hukum oleh negara. Hukum-hukum ini kemudian dijadikan alasan dasar untuk membunuhi ide-ide lain yang bertentangan.

Fenomena semakin banyaknya ide-ide ini harus ditindaklanjuti dengan kemampuan menganalisis masalah-masalah yang benar-benar memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi dan diperlukan waktu yang cepat untuk menilainya.

Ada beberapa hal yang harus dicermati dalam kehidupan berpolitik di Indonesia yaitu kombinasi demokrasi dan kapitalisme global yang menyebabkan keamanan dan kebebasan dibuat satu pihak dengan mesin-mesin politik, ekonomi, budaya, dan bahkan mesin perangnya.

Pembedaan dari kombinasi demokrasi dan kapitalisme global ini sangat tipis hanya dibatasi oleh nilai sosial, agama, dan budaya. Arena demokrasi selalu dilandasi dengan tuntutan free idea, yang lebih mengedepankan isu-isu semusim, seperti contohnya kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), upah buruh, dan sebagainya. Beberapa isu-isu semusim itu jika tidak mendapat tempat, kelompok-kelompok yang tidak puas akan bertindak anarkistis dan cenderung lebih merusak.

Demokrasi Kebablasan

Masa demokrasi sudah mulai luntur ketika nilai-nilai hormat- menghormati suatu keputusan seseorang ataupun kelompok di batasi kepentingan kelompok-kelompok lain yang berseberangan idenya dengan kelompok tersebut, tindakan-tindakan itu bisa bersifat menghancurkan tatanan free idea.

Demokrasi dan liberalisasi sangat erat kaitannya, ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa pembebasan ide adalah suatu bentuk liberalisasi yang tidak bertanggung jawab karena suatu ide tidak bisa dibatasi oleh kerangka berpikir manusia tapi dibatasi nilai-nilai norma yang legal di lingkungan manusia. Konsep free market idea biasanya dilakukan negara-negara maju atau negara industri seperti AS, yang dianggap telah dewasa untuk berpikiran secara rasional yang seimbang. Bahkan negara adidaya ini sudah menyumbang lebih dari 1 miliar dolar untuk menegakkan demokrasi di negara-negara dunia.

Pada zaman Yunani kuno, sistem demokrasi dengan acuan pasar idea telah digunakan pakar politik di zamannya dan pada zaman ini pasar demokrasi sangatlah berguna. Sehingga pada zaman itu, kota-kota kecil di bawah kerajaan Yunani kuno bisa disatukan dalam satu naungan tanpa membatasi ruang gerak kota-kota tersebut karena demokrasi digunakan secara partisipatoris. Mereka telah mengenal sistem referendum (pemilihan umum) yang dilakukan secara sederhana dengan melibatkan kelompok-kelompok kecil dari beberapa kelompok kepentingan baik di tingkat lokal ataupun di tingkat pusat sehingga seluruh aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik (Deden Faturohman dan Wawan Sobari; 2004).

Dari beberapa kelompok yang mengeluarkan ide tersebut biasanya terdiri atas kelompok kepentingan dan kelompok penekan yang selalu memberikan isu-isu dan ide-ide untuk melakukan dorongan dan tekanan terhadap para administrator dan legislator. Biasanya mereka bergerak dalam bentuk-bentuk payung hukum, contohnya adalah para NGO atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang selalu menjadi pihak-pihak yang mencetuskan ide-ide dan dorongan.

Indonesia sebagai negara yang besar menganut sistem demokrasi yang dilatarbelakangi faktor budaya bangsa memiliki kekuatan utama dalam mewujudkan free idea hal ini dikaitkan dengan kemampuan kekuatan budaya-budaya dari etnik dan suku yang ada di Indonesia. Gejala-gejala dalam free idea ini dimulai dengan free to speech (kebebasan dalam mengungkapkan pendapat), free to move (dapat bergerak dengan leluasa) kemudian, free to think (bebas untuk berpikir).

Kode etik dalam kebebasan selalu ada nilai batas yaitu tidak melanggar hak asasi manusia dan selalu bertanggung jawab dalam menjalankan kebebasan tersebut. Jika kode etik itu dilanggar maka bukanlah bagian dari konsep free idea dalam negara demokrasi. ***

Penulis, dosen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, sedang menempuh pendidikan S-3 di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.


Oleh: YOGI SUPRAYOGI SUGANDI
Sumber: Pikiran Rakyat.

Konsep Demokrasi merupakan Tradisi Masyarakat Indonesia

Konsep pemikiran berdemokrasi tidak hanya berasal dari Barat. Konsep serupa juga hidup dalam tradisi bermasyarakat di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur. Tradisi itu konkretnya antara lain berupa berembuk secara demokratis, apa adanya, tanpa tedeng aling-aling.

Meski begitu, perkembangan demokrasi di Indonesia masih membutuhkan perjuangan panjang. Persoalannya, karena masih terdapat perbedaan komitmen di antara masyarakat dan para pemimpin bangsa. Di Indonesia, harapan dan perjuangan akan berkembangnya budaya demokrasi hanya menjadi komitmen masyarakat. Sementara para pemimpinnya malah tidak memiliki komitmen yang sama.

Demikian antara lain pokok pikiran KH Abdurrahman Wahid ketika menyampaikan kuliah umum di Kampus Unika Widya Mandira, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (21/3).

Ribuan mahasiswa dan dosen dari sejumlah perguruan tinggi di Kupang mengikuti kuliah umum bertema "Menata Kultur Demokrasi dalam Semangat Kebangsaan" itu. Tampak di antaranya Uskup Agung Kupang Mgr Petrus Turang Pr, Rektor Unika Widya Mandira Pastor Yang Bele SVD MA. Karena banyaknya pengunjung, ada yang harus puas mendengar kuliah umum itu hanya dari luar ruangan. Bahkan, ada yang terpaksa berjejalan sekitar mobil pemancar RRI Kupang yang menyiarkan langsung kuliah tersebut.

Menyebut sejumlah tokoh pemikir demokrasi, antara lain seperti Tan Malaka, menurut Abdurrahman Wahid, konsep demokrasi yang dirumuskan tidak hanya merujuk pada konsep Barat. Demokrasi di Indonesia juga mengadopsi konsep yang hidup dalam tradisi masyarakat, seperti tradisi ketaatan atau tunduk terhadap hukum, berunding atau berembuk, dan lainnya.

Namun, dalam perjalanannya, tradisi demokrasi itu malah tidak berkembang. Kendalanya, selain karena komitmen berdemokrasi hanya dimiliki masyarakat atau belum menjadi komitmen para pemimpin bangsa, juga karena ada banyak peraturan perundangan di negeri ini yang justru tidak menutup kemungkinan mengembangkan budaya demokrasi, atau sebaliknya hanya mengekalkan kekuasaan.

Universitas Katolik ini bernama Widya Mandira, yang dari bahasa Sansekerta berarti menara ilmu. Nama ini, kata Abdurrahman Wahid, merupakan alah satu contoh galian dari tradisi leluhur kita. Ia memberi contoh, tahun 1980 ia bersama sebuah lembaga penelitian di Jakarta berkesempatan meneliti 14 budaya daerah, termasuk Ngada di Pulau Flores (NTT). Penelitian antara lain terkait sistem hukum adat dalam tradisinya. Sayang peneltian itu tidak diteruskan dan dihidupkan sehingga konsep berdemokrasi dari tradisi masyarakat menjadi tidak berkembang.

Menurut dia, ada dua pilar perjuangan dalam berdemokrasi. Pertama, penegakan kedaulatan hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hukum itu harus dilaksanakan secara konsekuen dan tuntas. Hal-hal tersebut adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan, atau harus ada dalam demokrasi. Demokrasi kita sekarang ini lelucon yang tidak lucu. Hanya mementingkan simbol-simbolnya, tanpa melihat perkembangannya dalam masyarakat, katanya.

Apakah kita belum siap berdemokrasi? Menurut mantan presiden itu, hal itu tidak benar karena bangsa ini cukup lama bersama dalam kebhinnekaan tanpa friksi.

Sementara Rektor Unika Widya Mandira Kupang Pastor Yan Bele SVD MA mengatakan, tema dialog "Menata Kultur Demokrasi dalam Semangat Kebangsaan" adalah topik strategis yang diperlukan sebagai bekal bagi anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Menurut Rektor, kebesaran Indonesia karena keanekaan budayanya. Namun, ada pula yang berpandangan bahwa keanekaan budaya sebagai kendala berdemokrasi. Proses dialog yang mendewasakan kultur demokrasi di Indonesia, dinilainya belum mengalir dalam semangat kebangsaan yang manusiawi.


Sumber: Gusdur. Net

Korupsi dan Ahmadiyah, Pekerjaan Rumah Demokrasi Indonesia

Indonesia termasuk di antara negara-negara di dunia yang telah melaksanakan sistem demokrasi dan berhasil mengadakan dua pemilihan umum yang memungkinkan rakyat memberika suara sesuai dengan aspirasi mereka, kata Prof. Dr. Alfred Stepan dari Columbia University di Jakarta, tadi malam.

"Kita menyaksikan Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan presiden pada 2004 dan 2009. Di balik keberhasilan itu, masih ada isu-isu seperti korupsi dan Ahmadiyah yang harus diselesaikan Indonesia sebagai negara demokrasi," kata Stepan.

Dia menyebut nama empat tokoh yakni Prof. Dr. Nurcholish Majid (alm), KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Prof. Dr. Amien Rais dan Prof. Dr. Syafe'1 Maarif yang telah mendorong Indonesia menuju demokrasi. Menurut dia, rakyat Indonesia beruntung memiliki tokoh-tokoh sekaliber itu sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara dicari jalan keluarnya dengan damai melalui sistem demokrasi.

Selain pelaksaan pemilu, Prof. Stepan juga menyebut tentang kebebasan pers yang terjamin di Indonesia. Terkait dengan kasus-kasus seperti korupsi dan Ahmadiyah, ia mengatakan," Negara melakukan kesalahan jika tidak mengambil tindakan untuk menyelesaikan korupsi, pembakaran rumah-rumah ibadah dan Ahmadiyah".

Pada bagian lain ia juga menyebut India dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu yang berusaha menerapkan demokrasi dan sekuler. Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat yang mayoritas beragama Kristen juga menerapkan hal sama. Ia mengatakan pemerintah yang berkuasa di negara-negara tersebut memberikan bantuan bagi organisasi-organisasi yang dikelola oleh penganut agama yang berbeda seperti Kristen, Islam, Hindu, Budha dan Yahudi.

"Mereka menerima aspirasi dari beragam organisasi keagamaan. Toleransi di negara-negara demokrasi sangat memainkan peran penting," demikian Stepan.


Sumber: Waspada Online.