Tingkat Kemiskinan Munculkan Politik Uang Dalam Pilkada

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran dalam masyarakat akan selalu memunculkan isu politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Dalam kondisi tersebut uang akan menjadi alat iming-iming paling mudah dan jitu, akhirnya isu politik uang akan selalu muncul di setiap pilkada," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Bambang Tjatur Iswanto, di Magelang, Kamis.

Ia mengatakan hal tersebut dalam workshop "Penguatan Kapasitas Demokrasi Pasca-Pemilu 2009 dalam rangka Menyongsong Pilkada 2010 Kota Magelang".

Selain itu, katanya, rakyat juga akan berpikir pragmatis, yaitu keuntungan apa yang diperoleh jika memilih partai atau calon tertentu. Rakyat akan memilih partai atau calon yang memberikan imbalan kepada mereka.

"Apa yang dilakukan rakyat tidak dapat tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena hal ini berkaitan dengan urusan kelangsungan hidup mereka dan keluarganya. Di sisi lain, apabila kondisi itu dibiarkan maka membahayakan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Menurut dia, uang juga akan menjadi sebuah kekuatan yang mengerikan bagi partai atau calon yang tidak terpilih dapat dengan mudah memobilisasi rakyat untuk melakukan protes atau demonstrasi. "Jika massa sudah berkumpul maka apa pun bisa terjadi termasuk aksi-aksi anarkis," katanya.

Ia mengatakan, pilkada langsung merupakan bentuk adopsi dari negara-negara barat yang memang sudah siap segala sesuatunya, baik peraturan, sistem, alat perlengkapannya maupun kondisi masyarakatnya.

Dari sisi kondisi masyarakat, katanya, di negara-negara barat relatif lebih mapan. Mereka tidak berpikir lagi tentang pemenuhan kebutuhan pokok. KOndisi ekonomi dan kesejahteraan mereka relatif lebih baik. Kemiskinan dan pengangguran sudah dapat diatasi.

Mereka dalam tahap sebagai negara sejahtera, katanya, sementara di Indonesia tidak melalui tahapan-tahapan negara seperti yang dialami negara-negara barat sehingga saat sistem tersebut diterapkan di Indonesia yang terjadi ketidaksiapan dan berakhir pada kekacauan.

Ia mengatakan, dalam proses pemilihan rakyat sebagai pemilih seharusnya bebas dari pengaruh apa atau siapa pun. Rakyat dalam memilih diharapkan menggunakan akal sehat dan hati nurani.

Oleh: Heru Suyitno
Sumber: Antara Jawa Tengah