Suhu Politik Jelang Pilbup Kab. Bandung

SUHU politik di Kab. Bandung mulai menghangat, sejalan dengan hitung mundur (final countdown) menuju penggantian kepala daerah. Di dewan, dua kubu, yakni Merah Putih dan Lanjutkan Karya Nurani Bangsa, bersikukuh pada pendiriannya masing-masing. Sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat banyak, yakni pembahasan perubahan anggaran 2009 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010.

Suasana yang menghangat di ruang DPRD Kab. Bandung menjalar kepada pengurus parta-partai politik yang menempatkan wakilnya di dewan. Hal ini tampak dari pengunduran diri H. Toto Suharto dari Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Bandung, digantikan oleh Ton Setiawan. Ada dugaan, pergantian Ketua DPC Partai Demokrat dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscalub) yang berlangsung di Hotel Abang, Ciwidey, Selasa (1/12) tersebut, merupakan bagian dari strategi politik yang dimainkan H. Ahmad Saepudin dan H. Toto untuk mengurangi konflik internal dan tekanan dari luar. Karena ketua terpilih Toni adalah aktivis di FKPPI, sahabat Asep Setia (orang pertama yang diserahi jabatan Ketua DPC Partai Demokrat dari Ketua DPD Partai Demokrat saat itu, Ajeng Ratna Suminar). Menurut pengakuan Asep sendiri, karena masih sebagai PNS di Dinas Pendidikan, maka saat itu ia menyerahkan jabatan tersebut di tengah malam kepada H. Toto.

Suasana hangat di dalam gedung dewan, juga menjalar ke Partai Amanat Nasional (PAN). Sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) PAN yang dipimpin Muchlis Anwar ngontrog ruang fraksi partai tersebut, Selasa (1/12). Mereka menuding, Fraksi PAN yang bergabung dengan kubu Merah Putih dianggap tidak melalui mekanisme partai, sehingga mereka menilai dukungan terhadap Merah Putih itu sebagai tindakan ilegal. Sehingga Muchlis dkk. meminta Ketua Fraksi PAN, Muhammad Matin, Thoriqoh Nashrullah Fitriyah (sekretaris fraksi), Ahmad Najib Qudratullah, Rizal Perdana Kusumah, dan Dudu Durahman (anggota fraksi), mencabut dukungannya terhadap kubu Merah Putih. ("GM" edisi Rabu, 2/12)

Konflik tampaknya akan terus berlanjut. Partai-partai yang dianggap kurang solid atau memiliki celah konflik internal akan menjadi bulan-bulanan. Sedangkan partai-partai yang konsolidasi internalnya berjalan baik, tampaknya tetap akan konsisten dengan sikapnya dan siap dengan segala risikonya.

Bila melihat skala masalah yang terjadi di dewan, tampaknya masalah akan terus berlanjut. Sehingga "ultimatum" Bupati Bandung H. Obar Sobarna yang memberi tenggat 2-3 hari ke depan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tubuh dewan, sepertinya tidak akan membawa hasil. Draf APBD Kab. Bandung tahun 2010 terpaksa harus dibahas oleh Pemprov Jabar.

Masalah jelas akan semakin menumpuk. Mulai dari masalah permintaan guru honorer untuk diprioritaskan dalam pengangkatan sebagai PNS, penanganan korban gempa, persiapan menjelang Porda hingga masalah dana BOS provinsi. Kalau sampai batas waktu pencairan, pertengahan Desember 2009, dana BOS provinsi belum juga bisa dicairkan maka otomatis akan hangus. Tentu akan jadi bom waktu. **

Sumber: GALAMEDIA.