PDI Perjuangan memecat salah seorang ketua DPP-nya, Murdaya Poo, yang disebutkan telah mengaku mendapat aliran dana Bank Century. Di sisi lain, Partai Golkar juga meminta Rizal Mallarangeng mengundurkan diri dari jabatannya sebagai salah satu ketua DPP karena teropini kebagian dana bailout Century Rp 10 miliar.
Belum jelas status dana Century yang diterima Murdaya Poo. Dihubungi Kamis (3/12), Wasekjen PDI Perjuangan Agnita Singedekane yang menyebut Murdaya Poo terima dana Century tak bersedia menjelaskan status dana itu sah atau tidak.
’’Awalnya Murdaya memberikan argumentasi, tapi akhirnya dia mengakuinya di depan Komisi Disiplin (PDIP). Berarti semuanya sudah terbukti, karena sudah ada pengakuan dari yang dituduhkan kepada Poo,’’ kata Agnita siang tadi.
Namun yang menjadi tanda tanya, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung membantah pemecatan Poo berkaitan dengan kabar bahwa istri Poo, Hartati Murdaya, menerima aliran Century. ’’Ia dipecat karena posisi dan sikapnya dalam Pilpres yang tidak mendukung Ibu Mega,’’ kata Pramono dihubungi di Jakarta siang tadi.
Sebelumnya dikabarkan bahwa istri Murdaya Poo, Hartati Murdaya yang juga Bendahara Partai Demokrat, disebut oleh LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) mendapat aliran bail out Century Rp 100 miliar.
Meski tak menjelaskan status dana yang diterima Murdaya Poo dari Century, Agnita Singedekane mengatakan, PDIP tidak menerima dana dari Murdaya Poo untuk kepentingan kampanye Pilpres yang lalu. Dia tegas mengatakan, tindakan Murdaya Poo merupakan pelanggaran berat AD/ART partai. ”Sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Pemecatan merupakan jalan terbaik untuk mempertahankan ideologi partai. Keputusan rapat DPP PDIP sudah sangat adil,’’ ujarnya.
Keputusan DPP PDI Perjuangan ini sekaligus mencopot keanggotaan Murdaya Poo di DPR. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Cahyo Kumolo yang dihubungi Kamis siang mengatakan, Murdaya menodai institusi partai.
Murdaya Poo diangkat menjadi Ketua DPP Bidang Sumber Daya dan Dana PDIP untuk periode 2005-2010 oleh Megawati Soekarnoputri dalam musyawarah nasional di Bali. Pada kepengurusan periode sebelumnya Murdaya Poo menduduki posisi bendahara.
Murdaya adalah pengusaha kelas kakap di Indonesia yang menduduki peringkat ke-13 dari 40 orang terkaya di Indonesia pada 2007versi majalah Forbes. Ia pemilik Grup Central Cipta Murdaya dan Grup Berca. Total kekayaannya pada 2006 sekitar 900 juta dollar AS.
Hartati Murdaya, Rabu (2/12) sore kemarin, melaporkan aktivis LSM Beteng Demokrasi Rakyat (Bendera) ke Polda Metro Jaya karena menyebut dirinya menerima aliran dana Century Rp 100 miliar.
Sehari sebelumnya, Edi Bhaskoro Yudoyono (Ebas), Djoko Suyanto, Hatta Radjasa, trio Mallarangeng (Andi, Choel selaku pribadi dan pemilik FOX, dan Rizal Mallarangeng) telah lapor lebih dulu. Bendera menyebut Ebas terima Rp 500 miliar, FOX Rp 200 miliar. Sedangkan trio Mallarangeng, Hatta, dan Djoko masing-masing disebut terima Rp 10 miliar.
Rizal Mallarangeng
Rizal Mallarangeng, sekalipun masih diduga menerima dana bailout Century, menurut Wakil Ketua Badan Hukum, HAM, dan Otonomi Daerah DPP Partai Golkar, Syamsul Zakaria, amat mengganggu eksistensi serta citra partai.
Rizal Mallarangeng dalam Pilpres adalah tim SBY. Namun, saat Munas Partai Golkar di Riau, Rizal masuk dalam tim sukses Aburizal Bakrie untuk memperebutkan kursi ketua umum. Rizal Mallarangeng didudukkan sebagai salah satu unsur ketua setelah Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum DPP Partai Golkar. (sit, mer)
Namun Syamsul tegas mengatakan, posisi Rizal saat ini melekat pada Partai Golkar. ’’Agar citra partai tidak ternoda, sebaiknya mundur. Jangan sampai partai menanggung risiko akibat ulahnya,’’ tegasnya.
Syamsul tegas mengatakan, Partai Golkar akan memecat siapa pun anggotanya—termasuk penjabat— yang terlibat skandal Bank Century.’’Kami yang tergabung dalam Tim 50 Komunitas 'Lawyer' Partai Golkar menegaskan, sebaiknya pihak-pihak mana pun yang terkait aliran dana Bank Century, baik yang memegang posisi di pemerintahan atau pun memegang jabatan politik termasuk di kepengurusan DPP Partai Golkar, hendaknya meletakkan jabatan,’’ katanya.
Pembelaan Faisal Basri
Di tempat terpisah, ekonom Faisal Basri mengatakan, tak terbukti ada aliran dana Bank Century secara langsung ke pihak-pihak yang dituding. Kalaupun ada orang yang menarik dana, lalu memberikannya ke salah satu parpol, itu logis.
’’Apa salahnya jika pemilik dana menarik uangnya dan diberikan ke salah satu parpol idolanya? Apa ini bisa langsung dituding sebagai aliran dana bank tersebut ke parpol? Logis saja kalau berpikir,” ujar ekonom pro-Boediono itu di depan nasabah HSBC Surabaya dalam seminar Economic Outlook 2010 di Hotel JW Marriott, Rabu (2/12).
Faisal juga mengatakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Faisal, malah bisa memperkeruh kasus Century. Sebab, lembaga ini terkesan mencari-cari yang tidak ada. Dicontohkan terkait dana Budi Sampoerna di Century yang terus dicurigai. Menurut Faisal, sosok Budi Sampoerna malah merupakan pahlawan bagi Century.
”Meski belum pernah tatap muka tapi saya katakan dia adalah pahlawan. Buktinya, meski kisruh dananya yang triliunan hanya ditarik Rp 300 miliaran. Bayangkan kalau langsung diambil semua sekarang,” jelas Faisal.
Dia juga menyesalkan statemen mantan Ketua MPR Amien Rais mengenai Wapres Boediono yang bisa diganti sebelum masa jabatannya berakhir. Hal ini memperkuat asumsi bahwa kasus Century memang lebih banyak ke ranah politik dibanding ekonominya. ”Apakah ini tidak memperlihatkan kalau ada pihak-pihak yang takut kalah bila menunggu pemilu berikutnya, jadi menyerang ditengah jalan?” tuturnya.
Dia menambahkan, langkah pemerintah mem-bailout Century sudah tepat. Sebab bila tidak, Indonesia belum akan pulih seperti sekarang. Cuma saja dia juga mengatakan terkait nilai bailout sebesar Rp 6,7 triliun memang tetap harus diselidiki.
Kasus Century ini akan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dan harus segera terselesaikan. Menurut dia, lima tahun ke depan berbagai institusi dan lembaga akan makin bersih. ”Intinya percaya pada data, janganlah langsung percaya omongan orang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengapresiasi harapan masyarakat yang begitu besar dalam pengungkapan kasus Bank Century. Namun, PPATK bukanlah lembaga yang seperti Doraemon.
’’Harapannya begitu besar sehingga PPATK seakan-akan seperti Doraemon yang punya kantong ajaib dan baling-baling bambu,’’ kata Yunus usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sistem Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik (LPSE) di Gedung Djuanda Depkeu Jakarta, Kamis (3/12).
Pihaknya berupaya semaksimal membantu pengungkapan kasus itu kepada semua pihak termasuk BPK dan kepada DPR. "Kami membantu BPK untuk menelusuri 51 nasabah di Bank Century, itu pun sampai sekarang belum selesai. Jadi kalau harus menelusuri aliran hingga 7 lapis juga bukan perkara yang mudah dan cepat," katanya. Pihaknya bekerja sama dengan pihak lain untuk mengungkap kasus itu termasuk dengan Depkeu, LPS, dan lainnya.
Yunus sebelumnya mengatakan, PPATK mendukung penuh audit kasus Bank Century yang dilakukan BPK dengan telah mencarikan dan memberikan informasi yang diperlukan BPK sejak awal. Pihaknya mengharapkan masyarakat memahami bahwa informasi hasil analisis PPATK merupakan informasi yang bersifat rahasia menurut Pasal 10A dan 17 A UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). mer, dya
Sumber: Surabaya Post.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Silahkan meninggalkan komentar apapun. Terimakasih.