Biaya Politik Tinggi, Anggota DPR Rentan Disuap

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrianof Chaniago, mengatakan penyebab anggota Dewan terperosok dalam kasus korupsi, karena politik biaya tinggi dan kebijakan rekrutmen calon di partai belum mendasarkan pada kualitas. "Ini yang menjadi biangnya," kata Andrianof melalui telepon, Kamis (5/3).

Dalam kasus terakhir, Anggota Komisi Perhubungan DPR, Abdul Hadi Jamal, yang juga akan maju dalam pemilihan legislatif 2009 tertangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin malam lalu saat bersama Darmawati H. Dareho, pegawai Departemen Perhubungan. Dari keduanya penyidik menyita uang yang diduga merupakan suap senilai Rp 1 miliar. Uang itu diduga terkait upaya memuluskan proyek pengembangan dermaga dan pelabuhan di kawasan Indonesia timur senilai Rp 100 miliar.

Dia mengatakan politik biaya tinggi itu dilakukan dengan memberikan iming-iming materi saat mengenalkan diri untuk bisa terpilih kembali kepada konstituen. "Materi itu diberikan untuk meminta dukungan suara," jelasnya. Padahal, kata dia, dalam pengenalan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Jika dihitung dengan materi untuk membujuk pemilih akan bertambah besar biaya yang dikeluarkan.

Andrianof mengatakan calon anggota Dewan juga terjebak pada nafsu menaikkan status sosialnya menjelang pemilihan dengan ukuran materi. Perubahan drastis dari kekayaan dan gaya hidup diyakini akan menaikkan status. "Ini menjebak mereka dalam kehidupan berbiaya tinggi," katanya, "sehingga terdorong mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya."

Partai, kata dia, juga dinilai memiliki peran dengan merebaknya kasus korupsi yang dilakukan Dewan. "Rekrutmen yang dilakukan partai tidak berdasarkan keunggulan," katanya. Rekrutmen itu lebih didasarkan kedekatan dan pengabdian ke partai politik. "Padahal ini bukan jaminan calon itu bisa memperjuangkan visi dan misi partai di parlemen," katanya.

Hal senada diakui Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit. Menurut dia, budaya money politics telah menggiring anggota Dewan untuk mengumpulkan kekayaan. "Itu risiko budaya money politics," ujarnya.