Sistem Politik Saat Ini, Rakyat Terabaikan

Sistem politik di tanah air sekarang ini, cenderung rakyat terabaikan, sebab kenyataan yang terjadi seolah-olah memperhatikan rakyat, padahal kenyataannya rakyat hanya dieksploitasi.

Hal itu terjadi karena pimpinan pemerintahan terpilih cenderung berorientasi kekuasaan dan bukan untuk rakyat, padahal demokrasi harusnya diimplementasikan, kata Politisi PPP, Dr Andi Djamaro di permandian alam Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu.

Karena saat naik menjadi pimpinan pemerintahan dengan cara mengeksploitasi rakyat, maka ketika memimpin juga melakukan hal yang sama untuk dipilih kembali menjadi pemimpin, katanya.

Berdasarkan kenyataan itu, maka yang terlihat di masyarakat para pemimpin pemerintahan tersebut hanya seolah-olah memperhatikan rakyat, padahal kenyataannya mengeksploitasi rakyat.

Ke depan, harus ada nota politik antara pimpinan dan wakil pemerintahan, baik itu presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota untuk menjadi dwi tunggal yang bersatu dan tidak bersaing selama periode kepemimpinannya.

Sebab, bila saat terpilih tidak ada nota politik tersebut, maka sejak awal akan tercipta persaingan antara pimpinan dan wakil pemerintahan untuk merebut jabatang orang nomor satu dipemerintahan pada periode berikut.

Hingga sekarang ini, tidak ada dwi tunggal yang bertahan dan akibatnya rakyat dirugikan, sebab rakyat dieksploitasi untuk persaingan, lalu yang terjadi hanya seolah-olah memperhatikan ranyat, namun kenyataannya tidak demikian, kata Djamaro.

Ketika menjawab tentang kampanye, Andi Djamaro yang juga Caleg PPP DPR-RI dari daerah pemilihan II Sulsel yang meliputi Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Pare-pare, Soppeng, Wajo, Bone, Sinjai dan Bulukumba mengatakan, ke depan sistem demokrasi perlu diubah, terutama membenahi sistem kampanye.

Sistem saat ini, biaya politik (cost politic) saja sangat tinggi serta tenaga dan waktu yang dikeluarkan sangat besar, itu bagi politisi yang bermain bersih, namun bila yang bermain menyimpang (money politic) maka dana yang dibutuhkan akan jauh lebih besar.

Dia mencontohkan dirinya yang bermain bersih harus menjangkau sembilan kabupaten dan sekitar 1000 desa, biaya politik, tenaga dan waktu untuk itu sangat besar.

Sekarang ini, menurut Andi Djamaro, rakyat pemilih sudah pintar, mereka melihat figur caleg yang bersih, peduli, berprospek mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat atau yang sudah terbukti berbuat untuk konstituennya, daerah, bangsa dan negara.

Rakyat pemilih akan menerima pemberian "money politic" namun tetap hanya akan memilih caleg sesuai hati nuraninya.

Menyinggung tentang apa yang sudah diperbuat, Andi Djamaro yang saat ini anggota Komisi I DPR RI mengakui belum maksimal dan bila terpilih kembali maka akan memaksimalkan pengalokasian dana pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur untuk Sulsel.

Masyarakat masih membutuhkan dukungan dana pemerintah (APBN) untuk pembangunan fisik dan non fisik, terutama pada daerah-daerah terpencil, menjamin akses ekonomi lancar serta pembangunan rumah sakit, rumah ibadah, irigasi pertanian dan perikanan serta lainnya.


Sumber: ANTARANEWS.