Politik Untuk Kebaikan Bersama

Menjelang pemilihan presiden 2009, sejumlah calon mulai digadang atau menggadangkan diri. Merekalah yang akan ikut membentuk kepolitikan Indonesia ke depan. Persoalan pokoknya adalah, kepolitikan macam apa yang kemungkinan akan dibangun oleh para aktor-aktor politik ini? Adakah suatu kepolitikan yang bertujuan untuk kebaikan bersama (common good)?

Alain Badiou menegaskan bahwa politik merupakan ruang di mana tujuan-tujuan untuk kebaikan bersama dipertaruhkan. Badiou menjungkirkan teleologis bahwa politik adalah wilayah kotor, haram dan licik. Bagi Badiou, pada politik kita menyandarkan harapan-harapan untuk membangun sesuatu yang baik bagi semua orang (Badiou, 2002). Politik adalah baik, karena itu subyek politik haruslah individu atau sekelompuk individu yang memiliki tujuan-tujuan bagi common good (kebaikan bersama).

Senada dengan Badiou, Norberto Bobbio menekankan bahwa tujuan dari politik adalah menciptakan public good atau kebaikan bagi publik. Kekuasaan politik diperebutkan untuk menciptakan sesuatu yang baik bagi semua, dan partai politik merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Di sisi lain, menurut Bobbio, tubuh kepolitikan kontemporer juga menghadapi sejumlah persoalan pokok. Bobbio mengidentifikasi dua soal pokok yakni: personal party dan money politics (Bobbio dan Viroli, 2003).

Kritik Bobbio berangkat dari muncul dan berkembangnya sebuah partai di Italia yang menamakan diri Forza Italia. Partai ini dipimpin oleh konglomerat media Silvio Berlusconi. Forza Italia sebagai partai yang baru didirikan pada tahun 1993, namun secara mengejutkan memenangkan pemilihan umum Italia tahun 1994, dan membawa Berlusconi menduduki jabatan perdana menteri. Bagi Bobbio, personal party merupakan sebuah partai yang diciptakan oleh, dan untuk satu orang. Ini berbeda dari partai sebagaimana yang dipahami secara umum, yakni sebuah asosiasi (perhimpunan) dari sekumpulan orang. Partai Forza Italia merupakan personal party, di mana bukan perhimpunan yang menciptakan pemimpin, melainkan pemimpin yang menciptakan perhimpunan.

Pada personal party, umumnya hanya ada loyalitas buta anggota partai terhadap pemimpin atau tokoh, bukan pada ide-ide, proyek politik, rencana bahkan ide-ide utopis dari partai. Personal party merupakan gejala politik Indonesia saat ini. Banyak partai-partai didirikan oleh satu orang, dan secara total digunakan untuk mendukung orang tersebut. Dalam hal ini, partai politik memang harus memiliki pemimpin, namun pemimpin yang tumbuh dari sekumpulan orang yang membangun partai, bukan pemimpin yang membangun partai untuk dirinya. Di titik ini, personal party bukanlah partai yang dibangun untuk tujuan-tujuan public good, melainkan untuk tujuan-tujuan personal atau pribadi. Model partai seperti ini, menurut Bobbio, tidak akan bertahan lama, karena begitu si tokoh tidak lagi berada di partai, maka partai model ini akan perlahan-lahan pecah, mengecil dan kemungkinan besar mati.

Gejala ini sudah menerpa beberapa partai di Indonesia. Baik ditinggalkan pendukungnya karena si pemimpin tidak bisa lagi membiayai partai, atau perlahan-lahan mati karena ditinggal pemimpinnya. Bahaya lain yang diuraikan Bobbio adalah politik uang (money politics). Politik uang merupakan salah satu ancaman serius bagi demokrasi. Personal party bisa hidup dan berkembang, salah satunya, dengan politik uang. Pemimpin yang memiliki dan mengandalkan uang yang mampu membangun personal party - namun di Indonesia ada juga personal party yang didirikan atas dasar tradisi kultural.

Bobbio menegaskan bahwa suara bisa dibeli, seperti layaknya barang-barang aksesoris. Ini merupakan alasan dasar kenapa uang bisa merusak republik. Siapa yang memiliki uang lebih banyak, bisa membeli suara lebih banyak. Bobbio mencontohkan Amerika Serikat, di mana yang pertama-tama dilakukan kandidat presiden untuk ikut pemilu adalah mencari dukungan dana (funding). Nilai dasar Republik Kembali pada maraknya calon presiden yang muncul, kekhawatiran Bobbio menjadi relevan buat Indonesia. Para calon yang muncul umumnya merepresentasikan dua bahaya pokok yang diindikasikan Bobbio, yakni personal party dan money politics.

Calon-calon tersebut juga menunjukkan diri bahwa mereka adalah figur yang secara telanjang mengafirmasi bahwa politik digunakan untuk tujuan-tujuan pribadi dengan menggunakan uang sebagai alat tukar dalam politik. Dalam situasi ini tentu saja sulit mengharapkan tubuh kepolitikan kita mampu menciptakan kebaikan bersama. Ini merupakan bahaya bagi demokrasi dan republik. Politik didasarkan pada tujuan kebaikan bersama, bukan untuk satu orang, segelintir orang atau suatu golongan agama saja.

Di titik ini, nilai dasar republik harus kembali didorong masuk dalam tubuh kepolitikan dan diskursus demokrasi di Indonesia. Situasi demokrasi saat ini memberikan peluang untuk memerangi personal party dan money politics. Perlu diciptakan suatu garis demarkasi politik (political frontier) antara subyek pembela demokrasi yang didasarkan pada prinsip dan nilai dasar republik yakni kebaikan bersama, dengan para musuh demokrasi produk politik korup dan otoriter yang dilandaskan pada kepentingan personal atau kelompok.

Political frontier akan bisa membawa kita melangkah maju lebih jauh untuk kembali kepada ide dasar republik sebagai diskursus politik ke-Indonesiaan kita sekarang dan di masa datang. Ide dasar republik dengan tegas menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan itu peluang kita menghadapi kebangkitan personal party dan penjajahan money politics akan lebih besar, dan subyek politik yang pada dirinya melekat gagasan politik sebagai arena untuk membangun kebaikan bersama bisa dimunculkan.

Oleh: Daniel Hutagalung, Peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)
Sumber: TempoInteraktif.