Politik Uang

Pagi ini saya melihat di salah satu media bagaimana para elit politik berlomba-lomba dalam strategi pencarian kedudukan tertinggi di kalagan High Society. Berbicara tentang strategi, saya rasa hal ini tidak luput dari besarnya pengaruh politik uang yang bermain di sini. Istilah politik uang atau money politics belakangan menjadi akrab dalam pembicaraan di berbagai kalangan.

Sebab, dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang ini, uang merupakan alat kampanye yang paling ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih organisasi sosial politik tertentu, tidak peduli apakah orsospol ini pro reformasi atau pro status quo.

Selain itu, politik uang juga akan menghilangkan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi politik mereka, sesuai dengan hati nurani, yang sesungguhnya merupakan esensi demokrasi.Dan celakanya lagi praktik politik uang saat ini sudah sampai pada taraf yang sangat membahayakan. Hampir tak ada lagi proses-proses politik yang—baik antarelite politik maupun antara elite dan rakyat banyak—tidak ternodai oleh transaksi-transaksi politik yang berbasis kompensasi dalam bentuk finansial.


Dan ternyata kawan, terdapat tiga faktor yang amat berpengaruh dalam dunia politik, yaitu duit, money dan fulus.Kedengarannya sih memang sinis, tapi hal ini menggambarkan kenyataan politik yang berlaku, baik di Indonesia, maupun di berbagai belahan dunia lainnya, termasuk di negara-negara yang mengaku dirinya sebagai pendekar demokrasi.Politik uang sangat-sangat dan sangat berbahaya, ibarat virus yang belum pernah bisa dimusnahkan, dan ibarat pepatah buah simalakama. Bahaya politik uang adalah wujudnya yang yang seringkali begitu canggih sehingga tidak mudah dideteksi.

Menurut saya dalam suatu pesta politik seharusnya tidak hanya transparansi keuangan saja yang mesti ditegakkan dalam menghindari money politics. Tetapi etika dan moral dari vorum politik juga mesti dibenahi. Alasannya? Karena bukan hanya uang yang berbicara tapi juga pemberian status, jabatan maupun posisi.


Sudah menjadi rahasia umum, dalam proses-proses pembahasan Rapat Kerja dan Rancangan Undang-Undang di lembaga resmi negara maunpun swasta sering memunculkan aroma bagi-bagi uang. Contohnya dalam pemilihan pemimpin eksekutif di segala level, politik uang juga menjadi fenomena sangat jamak. Praktik politik uang yang terjadi antara elite dengan rakyat mulai menjamur sejak zaman orde lama dan orde lama.

Para kandidat berebut pemilih dengan memberikan uang kepada mereka yang berjanji mau mencoblos.Hmm, mungkin mereka pikir setelah memperoleh kekuasaan kelak uang dapat kembali dalam waktu tidak terlalu lama.Tentu saja caranya adalah dengan melakukan penyelewengan kekuasaan (abuse of power) dalam konteks mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Dalam konteks tersebut. politik uang benar-benar telah merusak mentalitas rakyat.

Akhirnya yang terjadi adalah rakyat memilih bukan karena pertimbangan visi, komitmen,dan kompetensi kandidat, tetapi karena imbalan uang.Padahal, praktik ini ujung-ujungnya akan membuat kepemimpinan yang ada tidak akan efektif untuk melakukan perbaikan dan kesejahteraan masyarakat. Kemungkinan besar yang akan terjadi para calon yang terpilih karena menabur uang akan menggunakan kekuasaan politik untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan. Alhasil, tak ada jalan untuk itu kecuali melakukan korupsi.

Oleh: Zoraya.