Karikatur Politik, Politik Karikatur

Hubungan Indonesia-Australia yang tengah memanas kini memasuki babak baru. Ketegangan yang terjadi di antara pemerintah kedua negara menyusul diberikannya visa sementara bagi 42 orang pencari suaka dari Papua telah merembes ke ranah publik. Pemicunya adalah karikatur.
Mulanya karikatur yang menggambarkan dua Dingo berwajah PM John Howard dan Menlu Alexander Downer dalam posisi tak senonoh, yang dimuat di harian Rakyat Merdeka, 27 Maret 2006. Walaupun reaksi publik Australia terhadap karikatur tersebut terbilang adem ayem saja, harian The Weekend Australian memanfaatkan momentum ini dengan menampilkan karikatur yang tak kalah provokatifnya pada edisi Sabtu, 1 April 2006.


Bukan kali ini saja media Australia menampilkan karikatur politik provokatif tentang Indonesia. Sejak era Pemerintahan Suharto, Indonesia menjadi inspirasi bagi para karikaturis Australia. Bedanya, kali ini untuk pertama kalinya ''serangan'' pertama muncul dari pihak media di Indonesia --yang belum lama menikmati era kebebasan pers-- melawan para karikaturis seniornya di Australia.

'Senjata ampuh'

Tak banyak yang tahu bahwa karikatur politik di Benua Kanguru itu telah tampil nyaris sejak industri media mulai menggeliat di sana. Karikatur politik pertama konon terbit tahun 1835. Setelah itu karikatur politik kemudian menjelma tak lagi hanya sekadar pelengkap ilustrasi artikel, tetapi kerap menjadi senjata paling ampuh bagi analisis dan opini media untuk mengkritisi kebijakan pemerintah federal.

Karikatur punya logika rasionalitasnya sendiri. Efek yang ditimbulkan bagi pembentukan opini publik dari suatu corat-coret karikatur kerap kali jauh lebih dahsyat ketimbang ratusan kata dalam suatu analisis ilmiah ataupun beberapa lembar reportase jurnalistik. Canggihnya lagi, tak perlu sokongan data yang valid atau teori ilmiah mutakhir untuk membuat suatu karikatur politik yang efektif.

Kini, profesi karikaturis di Australia juga sangat menjanjikan dari segi materi. Reproduksi karikatur dari seorang karikaturis kondang nilainya bahkan dapat melebihi reproduksi lukisan-lukisan dari pelukis maestro sekaliber Van Gogh, misalnya.

Bill Leak, si pembuat karikatur kontroversial di harian The Weekend Australian, Sabtu lalu, adalah karikaturis ternama yang telah menyabet belasan penghargaan sebagai karikaturis terbaik Australia. Selembar reproduksi karikaturnya berharga 125 dolar Australia atau hampir sekitar Rp 700 ribu.

Saat isu flu burung sedang hangat-hangatnya, Bill Leak membuat karikatur yang menggambarkan sosok mirip Menlu Alexander Downer tengah berbincang dengan pria berkulit gelap dan berpeci. Di karikatur itu, Downer berujar bahwa ia tidak sangsi atas kemampuan Indonesia untuk menangani virus burung. Ironisnya, sembari mengatakan itu, Downer menutup setengah wajahnya dengan masker.

Karikatur tersebut secara cerdas berhasil mengangkat ke permukaan dua isu penting. Pertama, opini publik di Australia yang memang cenderung selalu meragukan kemampuan Pemerintah Indonesia. Kedua, menyindir sikap ambigu dari pemerintahnya sendiri. Ekspresi yang mirip juga ditampilkan oleh karikaturis kondang lainnya, Peter Nicholson di harian The Weekend Australian edisi 25 Maret 2006.

Pada karikatur tersebut tampak PM Howard tengah membaca surat permintaan dari Pemerintah RI agar Australia memulangkan para pencari suaka politik dari Papua, sementara di sampingnya berdiri sosok Presiden SBY yang tengah menyembunyikan senjata laras panjang di balik badannya.

Karikatur ini seakan merepresentasikan opini publik di Australia yang ragu atas jaminan keselamatan bagi para pencari suaka seandainya mereka harus kembali ke Indonesia. Pesan politik bagi Howard juga jelas: Hati-hatilah dengan isu ini atau anda dianggap tidak peduli tehadap hak asasi!

Itu hanya dua contoh saja dari puluhan karikatur lainnya yang secara jitu membidik titik rawan dan sensitif dari hubungan Indonesia-Australia. Ajaibnya, para karikaturis yakin betul bahwa karyanya pasti dilihat oleh para pembuat kebijakan. ''Tak perlu saya repot-repot membuat karikatur jika tahu Howard tak akan menengoknya,'' kata Bill Leak penuh percaya diri.
Singkat kata, karikatur politik kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi politik Australia. Sementara di Indonesia, tradisi itu baru saja mulai dibangun seiring dengan iklim kebebasan pers yang belum lama dihirup. Memang semestinya menjadi amat menarik untuk menyaksikan ''pertarungan'' karikatur yang bermutu antara sang 'kakak' dan 'adiknya' itu. Tetapi jika mengamati dua karikatur tersebut, tampaknya banyak pihak akan setuju dengan pernyataan petinggi kedua negara bahwa dua karikatur tersebut ''berselera rendah''.

Dari sejumlah koleksi karikatur produksi Bill Leak, yang terakhir ini terbilang paling sarkastik. Tak pernah sebelumnya Bill Leak merasa perlu untuk menggambar (maaf) hubungan seksual untuk mengilustrasikan pesan politiknya. Karikaturnya ini bisa jadi merupakan karyanya yang terburuk selama kariernya sebagai karikaturis.

Dua hari setelah pemuatan karikatur kontroversial tersebut, harian The Weekend Australian memuat tanggapan pembaca atas karikatur tersebut. Tak sedikit yang bernada sinis mengecam Leak yang dianggap mereka telah menurunkan standar kualitas karyanya semata untuk melayani karikatur di harian Rakyat Merdeka.

Karikatur Rakyat Merdeka tak kurang parahnya. Di Australia sekalipun, rasanya tak pernah ada media yang tega untuk memuat karikatur yang menggambarkan (sekali lagi maaf) hubungan seksual antara binatang.

Transformasi

Selanjutnya, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan transformasi karikatur politik menjadi ''politik karikatur'', ketika karya para karikaturis tersebut menjadi amunisi belaka bagi para aktor-aktor politik kedua negara untuk agenda politik masing-masing. Mustahil untuk melokalisasi karikatur provokatif tersebut di ruang-ruang diskusi saja. Dalam hitungan jam, copy dari karikatur tersebut sudah pasti telah berada di tangan para diplomat kedua negara.
Setelah itu, jangan harap copy karikatur hanya akan berpindah dari tangan para diplomat --yang pusing tujuh keliling karena beban tugasnya bertambah lagi-- ke tangan para akademisi yang kemudian sibuk menganalisis dengan perangkat teori-teori politik dan hubungan internasional yang mutakhir. Para politisi kita juga pasti tak mau ketinggalan mendapatkan copy karikatur tersebut.

Di tangan para politisi oportunis dan aktivis politik yang 'genit', copy dari karikatur tersebut bisa jadi akan menjadi amunisi terbaru bagi aksi-aksi politiknya di lapangan. Tak ada lagi prakondisi yang lebih sempurna bagi konflik antarnegara selain para pejabat yang murka, diplomat yang kehabisan kata-kata, dan media yang menabuh genderang peperangan mengiringi tarian para politisi genit.

Hari-hari ini semestinya yang ditunggu-tunggu oleh publik di Indonesia bukan retorika nasionalisme atau karikatur balasan yang lebih provokatif. Argumentasi rasional mengenai keuntungan yang bisa diraih oleh Indonesia jika hubungan dengan Australia bisa dipelihara, jelas lebih relevan. Selayaknya para pejabat tampil ke publik memaparkan data-data yang terkait hubungan kedua negara.

Tak ada salahnya jika Departemen Perdagangan merilis neraca perdagangan terbaru antara kedua negara. Penting bagi pejabat di Departemen Pendidikan Nasional untuk membeberkan jumlah sarjana dan intelektual Tanah Air lulusan Australia yang kini mengabdi bagi Ibu Pertiwi. Sangat menarik jika para intelektual kemudian memberikan analisis atas efektifitas bantuan luar negeri bagi kemajuan pendidikan di Tanah Air.

Apa kemudian peran para anggota Dewan? Sebaiknya para wakil rakyat itu berkonsentrasi pada diskursus publik mengenai untung rugi pemutusan hubungan bilateral tersebut ketimbang melakukan muhibah ke Australia dan terburu-buru menyerukan pemutusan hubungan diplomatik. Jika yang dituju adalah anggota parlemen, harap juga dicatat bahwa jadwal kunjungan harus menyesuaikan dengan jadwal persidangan mereka di Canberra. Jangan sampai 'misi suci' kemudian hanya berujung di tempat-tempat wisata, atau paling banter dialog dengan KBRI di Canberra.

Memang, idealnya, rasionalitas harus menjadi penggerak utama aksi para pemimpin kita. Atau jangan-jangan perlu karikatur politik provokatif yang lain untuk memaksa pemimpin kita bertindak rasional? Pernah dimuat di Harian Republika, 06.04.2006