Politisi Bermasalah, Masalahnya Siapa?

PARDJIO (45), tukang parkir yang biasa mangkal di ruas Jalan Dr Cipto, dekat Pasar Induk Beras Dargo, Semarang, Jawa Tengah, tidak paham benar soal diumumkannya sejumlah nama politisi yang dianggap bermasalah. Pengumuman politisi bermasalah di Jateng oleh Koalisi Mahasiswa Semarang (KOMAS), Kamis (5/2), di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Jateng di Semarang mencantumkan sedikitnya 45 nama politisi-yang dianggap bermasalah-dari berbagai daerah di Jateng.

Secara keseluruhan, politisi yang dinilai bermasalah yang masuk dalam daftar itu sebanyak 58 orang, termasuk sejumlah calon presiden dan ketua umum partai politik. "Bermasalah itu bagaimana to, Pak? Yang bermasalah itu siapa? Partainya atau orangnya?" tanya Pardjio.

Bagi Pardjio, kalau Partai Golkar yang suka membagi kaus kuning bermasalah, apa bedanya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga mulai membagi kaus merah untuk rakyat kecil, seperti dirinya, atau partai lain yang juga mulai membagi-bagikan kaus. "Buat saya, yang penting bagaimana setelah pemilu. Muncul pemenang, harga beras stabil saja sudah bagus," ujarnya singkat.

Lain lagi pandangan Safulkan (40), petani lugu asal Desa Rowosari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jateng. Menurut dia, Pemilu 2004 sudah mirip pemilihan kepala desa. Warga bisa mencoblos partainya atau memilih nama calon anggota legislatif.

"Pada pemilihan kepala desa, calon yang kuat biasanya membagi-bagikan uang kompensasi bagi warga. Membagi uang dalam pilkades itu bukan suap, tetapi kompensasi masyarakat, sebab petani seperti saya ini harus meninggalkan pekerjaan untuk mencoblos di balai desa. Tidak kerja sehari bisa diganti uang Rp 15.000," ujarnya sambil menggeleng-geleng tidak mengerti saat disebut istilah money politics.

Beberapa loper koran di Kota Semarang, misalnya, menyatakan pernah mendapat uang fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) milik mereka sebesar Rp 5.000. Fotokopi KTP itu dipakai sebagai bukti dukungan seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Malah, rekan mereka yang bisa menggalang banyak orang untuk menyerahkan fotokopi mendapat Rp 15.000.

Koordinator KOMAS Laila Sari mengemukakan, harusnya Pemilu 2004 ini merupakan momentum untuk menaruh harapan besar. Mereka berharap sukses pemilu berimbas pada perbaikan kehidupan masyarakat. "Tetapi, masyarakat harus membuat garis tegas atas kembalinya rezim Orde Baru ke ajang pentas politik di tingkat lokal maupun nasional. Kembalinya kroni Orde Baru itu ancaman terhadap kehidupan demokrasi dan kehidupan berbangsa. Inilah salah satu sasaran gerakan antipolitisi bermasalah," ujarnya. "Proses kampanye hingga pemilu perlu diwaspadai. Kalau ada politikus membagi uang, terima saja uangnya, tetapi tendang orangnya," teriak aktivis KOMAS.

Gerakan antipolitisi busuk, yang dibangun kalangan aktivis berbagai lembaga swadaya masyarakat di Semarang, dimulai dengan keberanian KOMAS melempar sejumlah nama politisi lokal maupun nasional yang dinilai bermasalah. Pencantuman nama itu memang bisa berbuntut adanya gugatan balik dari mereka yang namanya dicantumkan.

Akan tetapi, KOMAS tampak tidak banyak memedulikan risiko itu. Laila Sari bahkan menegaskan, kursi kekuasaan yang diperebutkan itu sebaiknya dikosongkan saja daripada direbut politisi bermasalah.

PENGAMAT politik dari Universitas Diponegoro, Semarang, Susilo Utomo mengatakan, gerakan antipolitikus busuk (bermasalah) yang gencar dilakukan menjelang Pemilu 2004 masih belum menemukan formatnya. Jaringan kerja yang dibangun aktivis antarkota juga belum sepenuhnya kuat. Persoalan ini akan semakin kabur kalau gerakan itu tidak bisa memisahkan antara tekanan tidak memilih partai politik yang busuk dan tidak memilih politisi yang bermasalah.

"Sasaran gerakan itu harus jelas. Kalau yang mau ditembak itu politisinya, gerakan itu tidak tepat. Parpol sekarang bertekad untuk mengarahkan pemilihnya atau masyarakat mencoblos tanda gambar parpol dengan mengabaikan nama politisinya," ujarnya.

Keputusan parpol mengarahkan pemilihnya pada memilih tanda gambar itu disebabkan dua faktor besar yang dihadapi partai peserta pemilu. Persoalan itu meliputi masih kuatnya perebutan nomor urut jadi dalam internal partai serta masyarakat masih belum siap memilih langsung nama politisi.

Susilo berpendapat, jumlah pemilih di pedesaan cukup besar, hampir 60 persen di setiap daerah. Untuk sistem Pemilu 2004 nanti, para pemilih tradisional umumnya masih mengacu pada proses pemilihan kepala desa.

Artinya, pemilih tradisional tidak terlalu peduli dengan adanya money politics yang dilakukan oleh seorang caleg. Bahkan, kalau ada caleg tidak memberi kompensasi kepada warga pemilih, biasanya caleg itu malah tidak didukung. "Ini kondisi nyata pemilih yang harus juga diperhitungkan," katanya.

Maka, ketika nama politisi bermasalah diumumkan dan ternyata hampir 60 persen adalah politisi lama, orang-orang seperti Pardjio malah bingung harus menanggapinya. Kalau harus memilih politisi baru, mereka juga tidak tahu kemampuannya. Gerakan antipolitisi bermasalah ini bagi Pardjio malah membuat masalah buatnya, mau pilih yang mana.... (WINARTO HERUSANSONO)

Sumber: Kompas.