Kelembaman Politik

Ternyata sifat kelembaman itu berlaku juga pada gerakan manusia, termasuk dalam gerakan politik.

Ya, ada kelembaman dalam politik. Lihatlah! Betapa sulit memberantas korupsi yang sudah membudaya dalam gerakan politik. Juga tidak gampang mewujudkan keadilan gender, menertibkan lalu lintas, mencintai lingkungan hidup, menghargai pluralisme, mengutamakan pendidikan, dan seterusnya, meskipun untuk semua itu sudah ada keputusan politik yang relative baik.

Kita di Kalimantan Barat ini baru saja mengalami Pilkada pada 4 kabupaten/kota. Pada setiap kabupaten/kota hanya ada sepasang Kepala Daerah dan Wakilnya yang menjadi pemenang, meskipun pada 2 kabupaten pemenangnya masih harus ditentukan dalam Pilkada putaran kedua. Pasangan yang kalah jelas lebih banyak. Dan warga pemilih yang tidak mencoblos pasangan pemenang lebih banyak lagi, bisa mencapai 70%.

Maka perlu juga kita memahami kelembaman politik agar Pilkada benar-benar menjadi momentum perubahan politik baik seperti kita harapkan. Pertanyaan-pertanyaan refleksif penting, misalnya: Apakah pasangan-pasangan calon yang kalah rela cepat mengubah sikap untuk mendukung pasangan pemenang dalam proses penyelenggaraan politik 5 tahun ke depan? Apakah para warga yang tidak mencoblos pasangan pemenang mau mendukung juga? Atau tetap akan merasa kalah dan selalu akan menentang asal menentang dengan motif balas dendam?


Mendukung Pemenang

Bagaimana seharusnya kita mendukung pemenang Pilkada? Dalam sistem dan proses politik yang demokratis hal ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, Anda dengan sadar dan tulus melibatkan diri dalam menyukseskan program-program pemerintah yang memang jelas untuk kedamaian, keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Tanpa pamrih langsung. Kedua, Anda dengan niat baik murni berani mengontrol, mengritik, bahkan menentang segala bentuk praktik politik busuk yang merugikan kepentingan umum. Tak peduli apakah Anda pemilih pasangan pemenang atau pemilih yang kalah atau golput.

Dari pihak pasangan pemenang juga dituntut sikap politik dewasa. Yaitu, tidak lagi membeda-bedakan mana kelompok pendukung dan mana penentang, mana pemilih saya mana pemilih mereka. Keadilan dalam penyelenggaraan politik (pembangunan masyarakat) harus ditegakkan. Kelompok pendukung pun mesti objektif, tidak dapat lagi bersikap 'benar atau salah tetap dibenarkan'. Bahkan para pendukung seharusnya lebih bertanggungjawab secara moral untuk menjaga agar pasangan pemenang itu mampu membuktikan bahwa merekalah pemimpin terbaik lima tahun ke depan.

Sungguh berbahaya bila para pendukung dalam proses Pilkada lalu berubah menjadi kelompok penggerogot pasangan pemenang dengan meminta proyek atau balas jasa 'uang lelah gaji buta'. Saya prihatin mendengar keluhan sepi beberapa Kepala Daerah yang disibukkan oleh permintaan memaksa orang-orang yang mengaku pendukung. Kadang-kadang Kepala Daerah ditempatkan pada posisi dilematis: memenuhi permintaan berarti melakukan kesalahan politik, tidak dipenuhi akan dicap tak tahu berterimakasih sampai diancam citranya dirusak.

Kelembaman dalam politik memang menjadi tantangan kita semua. Mengubah sikap politik memerlukan komitmen pribadi yang kuat.


Membudayakan Kritik

Kepala Daerah atau pejabat Negara adalah manusia biasa juga. Maka kelirulah bila dia mendewa-dewakan dirinya atau didewa-dewakan oleh rakyat. Salah satu visi budaya politik reformasi adalah politik egaliter. Meninggalkan kelembaman 'budaya politik kerajaan Mataram'.

Dalam budaya politik egaliter, kritik yang sehat harus mendapatkan tempat yang wajar. Sejarah dunia mengajarkan kepada kita, bahwa tak seorang pun penguasa Negara yang jatuh karena kritik. Sebaliknya, ratusan penguasa jatuh karena menyingkirkan orang-orang kritis yang secara salah dipandangnya sebagai penentang.

Kritik secara eksplisit atau implisit menghendaki perbaikan atas kekeliruan. Kritik bermaksud agar pejabat Negara menjalankan politik dengan baik dan benar. Sebaliknya, mendiamkan kekeliruan sama dengan membiarkan pejabat jatuh ke jurang hina. Tentu saja kritik seharusnya disampaikan dengan cara-cara yang sehat dan beradab. Bukan dengan sangar emosional tegangan tinggi dan anarkis.

Sumber: Borneo Tribune.