Blog Politik

Siapa Calon Kuat Di Pemilu Presiden 2014?

2011-06-08T11:32:00.004+07:00

Din Syamsudin Menjagokan Mahfud MD

Isu pencalonan Mahfud MD dalam Pemilihan Presiden (pilpres) 2014 mulai ramai diperbincangkan. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin pun menilai Mahfud layak menjadi capres atau cawapres 2014 mendatang.

"Ketua Mahkamah Konstisusi (MK) itu sebagai lembaga negara yang penting dan bergengsi. Siapa saja yang sudah sampai pada tingkat itu kan qualified lah untuk jadi capres atau cawapres," kata Din usai jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2011).

Menurutnya, Mahfud mempunyai hak untuk dipilih atau memilih. Terutama Mahfud MD berada dalam posisi dan kapasitas tertentu yang mempunyai hak dan layak untuk dicalonkan sehingga wajar bila ada pihak yang mengusung ketua MK itu.

Namun Din membantah pertemuannya dengan Mahfud sebagai langkah awal Muhammadiyah mendukung pencalonan tersebut. Din mengatakan mereka tidak membahas soal politik negara melainkan politik dakwah.

"Kita tidak bicara itu, Muhammadiyah dalam hal seperti itu (politik negara) tidak terlibat karena bukan parpol dan tidak menjalankan politik praktis kekuasaan. Tapi kalau politik kebangsaan dan politik dakwah memang bagian dari Muhammadiyah. Apa yang kami bicarakan itu bagian dari politik dakwah, politik kebangsaan, dan politik kenegaraan untuk mendorong perbaikan kehidupan bangsa," terangnya.

Tapi parpol sering mengincar lembaga dakwah yang memiliki suara banyak?

"Ya itu parpol, Muhamadiyah kan bukan parpol. Kita merasa di atas parpol, jadi tidak bicara seperti itu," ujarnya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan yang mengatakan ada pihak yang ingin menggerogoti PD, Din hanya berpesan bijak. "Parpol tidak akan terbebas dari penggerogotan lawan-lawan politiknya. Itu adalah bagian dari praktik politik yang walau pun tidak sehat. Oleh karena itu sama-sama sadarlah. Jangan saling menggerogoti kalau tidak mau digerogoti," imbuh Din. (Sumber: Detik)

Aburizal Bakrie Belum Memutuskan Maju Pilpres 2014

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan belum memutuskan untuk maju sebagai kandidat pada Pemilihan Presiden 2014.

“Saya maupun Partai Golkar belum memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat, meskipun sudah banyak suara yang menyatakan dukungan ke arah sana,” katanya di Bandarlampung, Jumat [13/05].

Menurut pria yang biasa disapa Ical itu, keputusan untuk menentukan nama kandidat yang akan diusung Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 baru akan keluar pada akhir 2012. Ia juga menegaskan belum tentu dirinya yang akan maju dan dipilih Partai Golkar sebagai kandidat, karena semuanya akan melalui prosedur yang telah ditentukan.

“Hingga saat ini belum terpikirkan siapa yang akan diusung, namun pasti putera-puteri terbaik yang akan menjadi kandidat pilihan Partai Golkar,” katanya. Aburizal Bakrie menyatakan hal itu saat menjawab pertanyaan salah satu mahasiswi Universitas Lampung saat memberikan kuliah umum tentang kewirausahaan di kampus setempat.

Mahasiswi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ini menanyakan kepada Ical tentang upaya penegakan harkat dan martabat guru apabila mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2014.

Pertanyaan tersebut menjadi satu-satunya pertanyaan yang bersifat “politis” dalam kuliah umum mengenai kewirausahaan di kampus itu. Kuliah umum selama satu setengah jam itu bertema “Menanamkan semangat dan jiwa kewirausahaan untuk membangun Indonesia yang mandiri”.

Dalam kesempatan tersebut Ical menekankan tentang pentingnya semangat kewirausahaan yang dimiliki setiap mahasiswa di Indonesia. “Saat ini adalah era persaingan ‘person per person’, artinya setiap pribadi, saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dengan cakupan luas, selain memiliki karakter kebangsaan yang kuat,” katanya.

Kuliah umum yang dimoderatori Pembantu Rektor III Universitas Lampung Prof Sunarto itu juga diikuti Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) I Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabrani, serta sejumlah pengurus teras DPP Partai Golkar. (Sumber: Berita Sore)

Calon Presiden PKS Tampil di Pilpres 2014

Tifatul Sembiring menginginkan pada Pemilihan Presiden 2014 terdapat kader Partai Keadilan Sejahtera yang maju menjadi calon presiden.

"Ombak berguling airnya menderu di Pantai Anyer. Selamat datang di gedung baru, Pemilu Presiden mendatang, PKS nyalon presiden,” kata Presiden PKS itu ketika meresmikan kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin 3 Agustus 2009.

Itulah sebabnya, Tifatul berharap semua kader dan simpatisan mendukung perkembangan partai.

Dengan demikian, pada Pemilihan Presiden 2014, partai ini betul-betul dalam kondisi prima untuk memenangi putaran pemilihan.

Tapi dalam pidato peresmian kantor baru hari ini, Tifatul belum menyinggung siapa tokoh yang tengah disiapkan PKS untuk maju ke Pemilihan Presiden itu.

Tetapi, dia menjelaskan bahwa sesungguhnya banyak kader partai yang memiliki sumber daya manusia yang mantap.

PKS merupakan partai berbasis Islam yang sekarang merambah masuk ke basis nasionalis untuk menambah dukungan.

Partai ini mengalami perkembangan pesat di dua Pemilu. Pada Pemilu 2009, partai ini berhasil mempertahankan posisi sebagai partai bergengsi.

Di Pemilihan Presiden 2009, mereka bermitra dengan Partai Demokrat untuk mengusung calon presiden incumbent Susilo Bambang Yudhoyono.

Koalisi yang didukung sejumlah partai lainnya itu berhasil menjadi kan SBY-Boediono keluar sebagai pemenang. (Sumber: Vivanews)

Politik Pencitraan

2010-11-06T21:42:00.004+07:00

Presiden SBY selalu cepat merespon keluhan masyarakat. Namun respon tersebut tidak langsung terealisasi dalam bentuk solusi karena SBY terjebak permainannya sendiri berpolitik citra.

"Pemerintahan Presiden Yudhoyono terperangkap pada politik pencitraan. Yakni pencitraan tentang keseriusan Presiden, pencitraan bahwa Pemerintah bekerja keras, dan pencitraan bahwa kebijakan Pemerintah berpihak kepada rakyat," ujar Pengamat Politik LIPI Syamsudin Haris.

Hal itu dikatakan Syamsuddin dalam Seminar Nasional Sehari "Membangun Rumah Indonesia, Memihak Bangsa Sendiri" di kantor LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (3/8/2010).

Syamsuddin menyampaikan, yang dilakukan SBY itu justru menghambat langkahnya dalam mensejahterakan rakyat. Krisis tabung gas misalnya, belum juga dituntaskan oleh Pemerintah.

"Indikasi paling jelas bahwa komitmen Presiden Yudhoyono hanya pada tingkat wacana atau pidato belaka yang tampak dalam penegasan komitmennya tentang kebijakan Pemerintah pro rakyat," kritik Syamsudin.

Kelambanan SBY mengambil keputusan dirasakan Syamsudin justru semakin menyusahkan rakyat. Kenaikan BBM yang ditunda-tunda justru mengakibatkan kelangkaan stok karena ulah usil pengusaha.

"Sehingga membuka peluang bagi para spekulan BBM untuk memanfaatkan situasi ketidakpastian dan akhirnya berdampak pada kesulitan yang dihadapi rakyat," terang Syamsudin.

Selain itu, Syamsudin menyampaikan, kecenderungan yang sama juga berlangsung di bidang pangan dan pertanian. Dalam berbagai kesempatan Presiden SBY mengatakan pemerintahannya memberdayakan petani dan pro pertanian.

"Tapi secara faktual, kebijakan terhadap komoditas beras misalnya, keberpihakan Pemerintah belum tampak. Pemerintah kita hanya menerapkan tarif impor 30 persen, sehingga petani kita megap-megap terus," keluhnya.

Sumber: Detik.

Apa yang bisa dipelajari dari Kongres II Partai Demokrat? Jika ingin digambarkan maka bisa diwakilkan dalam satu kalimat yakni kalahnya politik pencitraan dengan pendekatan kultural.

Andi Mallarangeng yang begitu menggebu-gebu sejak mendeklarasikan pencalonannya beberapa bulan lalu, kalah telak pada pemungutan suara pemilihan ketua umum Partai Demokrat di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat, Minggu.

Perolehan suara Andi kalah jauh dibanding dua saingannya, Anas Urbaningrum dan Marzuki Alie.

Padahal, jika masyarakat dan peserta kongres melihat baliho dan spanduk yang ditebarkan Andi di penjuru Kota Jakarta, Bandung dan di arena kongres, tentu bisa menggetarkan lawan.

Tidak hanya baliho dan spanduk, kubu Andi juga "menyerang" dengan iklan di televisi. Bila melihat komposisi pemilih, pilihan iklan di televisi kurang mengena karena para pemilih bukanlah masyarakat umum, tetapi audiens terpilih, yakni pengurus cabang (DPC) dan pimpinan daerah (DPD).

Mereka adalah pemilih cerdas yang menjatuhkan pilihan atas pemikiran rasional, bukan terpedaya dengan iklan.

Bukan hanya melalui baliho dan iklan, kubu Andi yang didukung oleh lembaga pencitraan profesional, Andi juga menarik Edhie Baskoro atau Ibas, yang juga putra bungsu pasangan Susilo Bambang-Yudhoyono, ke jajaran tim pendukungnya. Ibas digadang-gadang ke mana saja Andi berkampanye.

Lalu tersebar info bahwa Cikeas mendukung Andi dan itu dipresentasikan oleh kehadiran Ibas di kubu Andi.

Namun, lihatlah kenyataannya. Andi kalah telak pada pemilihan ketua umum putaran pertama.

Pemilihan ketua umum putaran pertama menghasilkan 236 suara (45 persen) untuk Anas Urbaningrum, 82 suara (16 persen) untuk Andi Malarengeng dan 209 suara (40 persen) untuk Marzuki Alie. Sejumlah 2 suara tak sah dan dua peserta tidak menggunakan hak suaranya.

Karena tak ada yang meraih 50 persen plus 1 suara, maka diadakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh Anas dan Marzuki.

Semua upaya di atas mungkin merupakan perhitungan matang dari kubu Andi bahwa dia, meski populer di kalangan masyarakat sebagai Juru Bicara Presiden selama lima tahun, tetapi tidak dekat dengan pengurus DPC dan DPD.

Dia seperti menara gading yang terlihat bagus dari jauh tetapi terasing dari kader dan pengurus Demokrat di daerah. Mungkin jika dia tidak melakukan upaya pencitraan, iklan di televisi, baliho, spanduk dan pernyataan di pers secara intensif, suara yang diperolehnya kurang dari 82.

Terlepas dari itu semua Andi mengakui dirinya kurang intensif mendekati pengurus cabang dan pimpinan daerah sehingga perolehan suaranya pada putarannya paling kecil, yakni 82 (16 persen).

Kepada pers seusai pemungutan suara, Andi mengatakan dirinya lama menjadi juru bicara presiden sehingga tidak cukup waktu mendekati pengurus daerah.

Dia menyatakan calon lain, seperti Marzuki yang lima tahun menjadi sekjen PD dan Anas yang menjadi pengurus partai memiliki waktu yang cukup mendatangi daerah.

Andi yang kini menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga mengucapkan selamat kepada siapa pun yang terpilih nanti. Dia juga memberi apresiasi kepada peserta kongres yang sudah menunjukkan kepada masyarakat bagaimana demokrasi berproses di tubuh partai pemenang Pemilu 2009 itu.

Tak Cukup Pencitraan
Kekalahan Andi itu menguatkan pendapat jika ingin berhasil di dunia politik maka tidak cukup dengan upaya pencitraan saja. Setiap calon harus turun ke daerah, mendatangi konstituennya, berdialog dan menanam persepsi yang sama tentang visi dan misi partai.

Anas ketika ditanya tentang baliho lawan politiknya, mengatakan, "Baliho saya ada di hati pemilih."

Anas dan Marzuki memang minim dengan baliho dan spanduk. Manuver yang dilakukan hanya sekali-kali. Tidak ada pernyataan bombastis menjelang kongres. Kematangannya baru terlihat di saat kongres.

Jika ditilik lebih jauh, hasil penghitungan suara putaran pertama Kongres II Demokrat di luar perhitungan sejumlah pihak, termasuk dari kubu tim sukses ketiga calon.

Sebelumnya Kubu Andi sangat yakin akan memperoleh sekitar 300 suara sehingga berani melontarkan usulan aklamasi. Namun, pada saat tes pertama pemungutan suara untuk percepatan jadwal pemilihan ketua umum yang digagas kubu Marzuki, pada Sabtu (22/5), kubu Andi hanya mendapat 130 suara, dan sisanya untuk kubu Anas dan Marzuki.

Pada Sabtu (22/5) malam usai pemungutan muncul rumor Andi akan mundur dari pencalonan karena 130 suara tidak cukup untuk maju ke babak kedua yang mensyarat 25 persen suara dari 533 total suara.

Namun, ternyata Andi tetap maju dan perolehan suaranya merosot jauh menjadi 82 suara saja. Sebelum hasil penghitungan usai, Andi sudah meninggalkan posisinya di panggung dan melayani wawancara dengan televisi swasta.

Sementara di kubu Anas sebelumnya muncul optimisme akan meraih 270 suara, lebih dari 50 persen plus 1, sehingga pemungut suara cukup satu putaran.

Juru Bicara Tim Anas, Ruhut Sitompul, kepada pers mengatakan, Sabtu (22/5) malam semua pendukung Anas berkumpul di sebuah hotel dan tidur bersama di lobi.

"Ketika ditanya mengapa kalian tidak pulang ke hotel, mereka (pengurus DPD dan DPC) bilang kami takut serangan fajar, Bang," kata Ruhut mengutip pernyataan pendukungnya.

Ruhut juga menyatakan, dia sedang berpikir bagaimana menahan air mata jika Anas menang satu putaran. Kenyataannya, Anas hanya mendapat 236 suara, meski perolehannya tertinggi tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan perkiraan kubunya.

Kuda Hitam
Di luar dugaan Marzuki, si kuda hitam, mendapat peroleh suara di luar perkiraan banyak pihak. Uji coba peroleh suara melalui usulan pemilihan ketua umum yang dipercepat agaknya melambung citranya.

Dia mengalahkan Andi yang semula dijagokan dan memiliki baliho serta spanduk dukungan di mana-mana. Marzuki memperoleh 209 suara.

Artinya, terjadi perpindahan suara Andi ke Anas dan Marzuki yang sangat siginifikan. Pada putaran kedua, publik menanti akan kemana Andi dan pendukungnya akan melimpahkan suaranya.

Sebelumnya, Ahmad Mubarok, Ketua Tim Pemenang Anas, mengatakan posisi Sekjen Partai Demokrat akan diberikan kepada Edhie Baskoro (Ibas), meski tawaran itu belum dibicarakan secara serius dengan Anas.

Sejumlah pengamat menilai, kekalahan Andi karena SBY tidak memberi isyarat mendukung Andi pada saat pidato pembukaan Kongres. SBY justru mengingatkan agar tidak melakukan politik uang.

Sikap netral SBY menghidupkan demokrasi di kongres partai pemenang Pemilu 2009 itu, meskipun kubu yang didukung oleh anaknya kalah telak.

Setidaknya Partai Demokrat sudah menunjukkan bahwa mereka bukan partai keluarga (partai yang didominasi keluarga) seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

Sumber: Antara.

Seorang filsuf berkebangsaan Jerman Friedrich Nietzhe pernah berucap “Tuhan telah mati”. Kini dalam nada yang hampir sama, Anas Urbaningrum yang naik ke podium dan mengucap “pencitraan telah mati”. Anas memang tidak mengucapkan itu secara verbal, namun secara tersirat, “sang pangeran biru” itu pastinya tidak akan menyangkalnya. Pencitraan disini adalah pola kampanye yang hanya mengandalkan kampanye udara tanpa pernah menjejakkan kaki ke tanah. Kemenangan Anas, sekaligus membuktikan bahwa suara arus bawah tidak goyah dikepung oleh iklan-iklan politik. Rival terberatnya adalah Marzuki Ali, senior dan sekaligus ketua DPR. Namun, sekali lagi, faktor senioritas juga tidak mampu membendung laju kemenangan Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum (AU), dalam putaran kedua pemilihan ketum Partai Demokrat ini, berhasil mengumpulkan 280 suara. Sedang Marzuki Alie (MA) meraih 248 suara.

Ada beberapa faktor yang bisa kita nilai sebagai kunci kemenangan Anas. Pertama, Anas sudah membuat investasi politik sejak dini di tubuh partai. Posisi yang dijabatnya sebagai Ketua DPP Bidang Politik,membuat interaksi politik dengan arus bawah sebagai pemilik mandat suara lebih terjaga. Dengan posisinya di DPP itu pula, Anas memainkan negosisasi dan bargain politik dengan proses politik arus bawah di DPC-DPC. Interaksi yang intens membuat hubungan emosional dan iman politik tersampaikan dengan baik. Kedua, Karakter pribadi yang santun, cerdas dan berwibawa. Anas tahu betul bahwa karakter pribadinya sangat cocok dengan positioning Partai Demokrat yang juga selaras dengan karakter pribadinya. Proses pelembagaan nilai-nilai yang dimiliki partai membuat kader-kader demokrat yang mempunyai hak suara dalam kongres dibuat nyaman dengan sosok Anas.

Ketiga, pengalaman politik sejak dini. Guru terbaik adalah pengalaman. Anas sebenarnya bukan anak kemarin sore dalam panggung perpolitikan tanah air. Karirnya sejak menjadi aktivis HMI sampai kemudian menjadi ketua fraksi demokrat di Senayan tergolong cukup mulus untuk usia yang masih muda. Ini adalah rajutan track record yang tidak bisa disangkal sebagai sebuah prestasi politik yang brillian. Ibarat kita membeli barang elektronik dengan rumusnya “harga tidak pernah bohong”, begitu pula dalam melihat kualitas pemimpin, diktumnya berbunyi “track record tidak bakal bohong”. Dalam usianya yang masih 41 tahun, dengan jabatan sebagai ketua partai terbesar di Indonesia, menunjukkan siapa sebenarnya beliau.

Keempat, dukungan SBY. Walau tidak tersurat, SBY sedang memainkan politik tebar jala. Artinya, siapapun ketuanya, yang menang tetap SBY. Menempatkan anaknya, Eddi Baskoro ke dalam kubu Andi Malaranggeng adalah satu sisi. Sisi lain, pada saat menjelang putaran kedua, kita sebenarnya bisa mencerna bahasa politik SBY dalam pidato singkatnya agar pemilihan dilakukan demokratis dan tidak ada tekanan. Demokratis dan tanpa tekanan adalah simbol kedaulatan rakyat, yang juga berarti suara pemilih tidak tunduk pada kekuatan politik tertentu dan hanya berdaulat pada sang pemilik suara. Pada saat itu, suara AM yang hendak diperebutkan, dan sesuai dengan pidato SBY, suara AM akhirnya punya otonomi atas hak politiknya masing-masing. Padahal AM sudah mengumumkan pelimpahan dukunganya pada Marzuki Ali. Pelimpahan dukungan akhirnya tidak bulat, karena hampir setengah lebih suara AM pindah ke kubu Anas. Menurut penulis, SBY sengaja bersikap netral dan cenderung membiarkan tiga kandidat bertarung habis-habisan sejak awal. Sambil menunggu dan melihat kandidat yang paling berpeluang menang. SBY tidak ingin berhadapan dengan konflik jika mendukung terang-terangan salah satu calon. Kalaupun ada beberapa sinyal, itupun tidak bisa di-judge oleh pihak yang kalah sebagai dukungan SBY. Terlihat disini bagaimana SBY juga bermain cantik mengamankan posisinya. Hal ini pula yang dianggap sebagai faktor penentuan kalahnya Marzuki. Posisi Marzuki sebagai ketua DPR mungkin terlalu sulit untuk dikendalikan SBY sehingga kemudian memberi sinyal halus mendukung Anas.

Terlepas dari faktor kekalahan Marzuki Ali, ada hal yang menarik dari kongres demokrat kemarin, yakni matinya iklan politik. Beberapa analisis kemenangan Anas, berbanding terbalik dengan tersingkirnya Andi di putaran pertama, banyak pertanyaan kenapa Andi dengan Ibas sebagai simbol Cikeas, bisa kalah ? Restu Cikeas kepada Andi dengan representasi Ibas adalah klaim. Tidak pernah ada tanda-tanda Cikeas mendukung Andi. Penempatan Ibas di kubu Andi bisa dibaca sebagai kebebasan Ibas dalam memilih calon pemimpin atau bisa juga dibaca sebagai strategi politik SBY untuk sekedar menebar pengaruh . Karena rumus politik SBY adalah siapapun yang menang, pemenang sejati adalah SBY,maka penempatan Ibas tidak terlalu menjadi perhitungan politik yang bisa menggoyahkan kewibawaan Cikeas jika Andi kalah. Rumus politik SBY terbukti dengan posisinya sebagai ketua dewan pembina sekaligus menjadi ketua majelis tinggi partai yang memiliki kewenangan yang sangat superpower. Kewenangan tersebut antara lain menentukan formatur pembentukan kabinet Anas sampai pengambilan keputusan strategis partai,pembentukan koalisi dan penentuan calon presiden dan wakil presiden. Jika dilihat dari kewenangan majelis tinggi tersebut, maka fungsi ketua umum hanyalah sebagai pembawa obor. Yang terang bersinar tetap SBY.

Selain itu, Andi jarang menjalin interaksi politik di akar rumput. Posisinya sebagai juru bicara presiden dan menteri pemuda dan olah raga tentunya bukan pintu yang tepat untuk membangun relasi politik dengan DPC-DPC. Akhirnya, iklan politik menjadi senjata pamungkas menutupi kelemahan itu. Namun, Andi lupa bahwa kampanye udara saja tidaklah cukup. Kampanye darat untuk pemilih sekelas partai masih sangat menentukan. Inti pencitraan dalam ajang politik seringkali dan kebanyakan adalah membangun kesadaran palsu bagi khalayak yang menjadikan sosok yang dimunculkan nampak sempurna. Hal itu mungkin bisa dikenakan pada khalayak yang memiliki kesadaran pasif namun tidak bagi khalayak aktif seperti anggota internal partai. Menurut Jean Baudrillard, filsuf dan pakar komunikasi Perancis, media merupakan agen simulasi (peniruan) yang mampu memproduksi kenyataan (realitas) buatan, bahkan tidak memiliki rujukan sama sekali dalam kehidupan kita. Teori Baudrillard masuk akal dihubungkan pada banyaknya iklan-iklan di televisi, radio, dan media cetak menampilkan tokoh-tokoh dengan bendera satu partai politik di belakangnya. Para tokoh politik memproduksi kenyataan buatan bermuatan politis agar mendapatkan dukungan di kongres. Proses dramatisasi ditunjukkan dengan mengangkat tema besar yang sensitif dan populer di hadapan pemilih.

Demokrat membuktikan iklan politik bukan rumus sakti menghasilkan pemimpin. Politik hati yang dibangun jauh-jauh hari masih ada dalam kongres kemarin. Kekalahan Andii itu menguatkan pendapat, jika ingin berhasil di dunia politik maka tidak cukup dengan upaya pencitraan saja. Setiap calon harus turun ke daerah, mendatangi konstituennya, berdialog dan menanam persepsi yang sama tentang visi dan misi partai. Andi lupa yang dihadapinya bukan segerombolan massa rakyat yang mudah tertipu dan terombang-ambing oleh iklan dan spanduk siapa yang paling banyak. Itu semua karena Andi lupa, dan sekali lagi lupa bahwa dia ”menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk”.

Mendesakkan Agenda Rakyat Dalam Pemilukada

2010-10-23T11:14:00.000+07:00

Dalam moment-moment hajatan politik (Pemilu/Pemilukada), kiai atau ulama sering kali dijadikan target “silaturahmi politik”. Ini di antaranya karena kiai dianggap memiliki pengaruh dan kharisma di masyarakat. Fenomena ini menarik perhatian banyak politisi, terutama saat Pilkada seperti sekarang, karena dengan mendekat ke para kiai, berarti mereka sedang mendekat ke penarik suara masyarakat.

Mereka beramai-ramai “meminta restu dan doa” dari sang kiai, agar kelak dipilih masyarakat. Atau, dan ini yang lebih banyak sesungguhnya, sang politisi dapat dukungan dari jama'ah atau santri dan masyarakat yang selama ini makmum sama kiai.

Fenomena kiai dijadikan sebagai komoditas politik adalah bagian tersendiri wajah perpolitikan bangsa ini. Ketika moment-moment tertentu, seperti Pemilu/Pilkada, kedudukan kiai diangkat dan diistimewakan. Setelah itu, biasanya kiai dan masyarakat lainnya kurang dilibatkan dalam merumuskan kebijakan yang justru terkait dengan nasib masyarakat banyak itu sendiri. Dalam hal ini, nampak jelas bahwa politisi melibatkan kiai dan tokoh masyarakat lainnya lebih untuk kepentingan sebagai alat penarik suara (vote gater) dalam Pemilu/Pemilukada.

Yang berkembang kemudian adalah pembodohan terhadap rakyat dalam hal berdemokrasi, di mana standar kualitas calon pemimpin daerah diukur dengan seberapa sering ia 'pamer kebaikan' dan 'kedermawanan' di hadapan rakyat. Sementara itu persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan rakyat banyak, justru kurang tersentuh. Seperti kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan, bahkan pendidikan dan kesehatan rakyat, hampir tidak dibahas secara serius dan tuntas. Dalam Pilkada kali ini, hampir bisa dikatakan tidak ada evaluasi serius yang diketahui banyak orang, mengenai sejauh mana pemerintah daerah melakukan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik terkait soal-soal tersebut.

Sehingga tidak aneh apabila belakangan muncul apatisme masyarakat terhadap Pemilu/Pemilukada. Mereka lebih tertarik pada “duit” yang dibagikan para calon, ketimbang program-program, misi dan visi yang ditawarkan calon. Begitu juga dengan kiai dan tokoh masyarakat lainnya, mereka lebih sibuk 'dukung-mendukung' calon-calon pemimpin daerah, ketimbang memberikan tausyiah kepada calon dan masyarakat agar menjalankan proses demokrasi dengan baik, jujur, adil, memperhatikan nasib rakyat banyak dan jauh dari politik uang (money politic).

Agenda Pemilukada Cenderung Elitis

Keanehan dalam Pilkada sebagaimana di atas, timbul karena memang persoalan kehidupan rakyat kurang menjadi agenda utama. Justru agenda utamanya adalah dukung-mendukung kandidat. Di mana kandidat dipromosikan begitu sempurna, dengan beragam spanduk, baliho, ditambah dengan berbagai jargon dan janji-janjinya. Kegiatan selebrasi kandidat, yang menjadikan kandidat bagai artis yang rajin dipromosikan, nampaknya mengalahkan pembahasan masalah-masalah kerakyatan.

Sementara itu di tingkat lokal, konstalasi politik dalam Pemilukada biasanya tidak lebih berupa perpaduan antara politik uang (money politics) dengan premanisme (gangsterisme). Sepanjang tahun 2005 yang lalu, tema-tema Pilkada hanya berkisar pada godaan uang, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan ancaman 'kekerasan' bagi pihak yang berseberangan.

Konstalasi di atas diperparah dengan kondisi objektif dan subjektif rakyat lokal kita yang sedang dirundung berbagai persoalan. Satu di antaranya kemampuan daya beli mereka yang amat merosot sejak terus menaiknya harga BBM.

Di banyak tempat, kondisi objektif dan subjektif seperti itu mendorong terjadinya jual beli suara dalam pilkada. Rakyat yang sedang dirundung malang, sementara para kandidat berlimpah uang, akhirnya bertemu dalam satu titik kepentingan: rakyat butuh uang, kandidat butuh dukungan suara. Inilah "demokrasi yang terjual-belikan" dalam pilkada.

Di tahun-tahun ini agenda pilkada nampaknya masih mengulangi pilkada sepanjang 2005. Baik aktor, setting, maupun problematikanya tidak jauh berbeda dengan tahun silam. Aktor masih didominasi pejabat lama, pemodal, dan kelompok-kelompok di sekitarnya. Rakyat banyak serta aktivis dan penggiat demokrasi belum muncul memainkan peran. Mereka masih menjadi figuran. Latar pilkada masih diwarnai agenda elitis. Kepentingan rakyat banyak masih merupakan barang sampiran.

Di balik segala kemeriahannya, Pilkada kali ini berlangsung di saat inflasi tinggi. Bukan hanya harga bahan bakar solar yang membumbung. Harga beras dan minyak goreng pun terus menanjak. Sementara itu, setidaknya hingga Agustus 2007, prosentasi angka pengangguran (terhadap angkatan kerja) membumbung hingga angka 13,05%. Dari tahun ke tahun ketidak-adilan agraria terus berlangsung, petani tidak mungkin bisa hidup dari bertani. Petani di sepanjang garis pantai Jawa Barat terus dihimpit masalah kemiskinan.

Mendesakkan Kepentingan Rakyat

Dalam kehidupan berdemokrasi, suara dan kepentingan rakyat adalah segalanya. Dalam konteks demokrasi 'suara rakyat' adalah suara Tuhan. Maka sudah selayaknya jika pesta demokrasi, baik yang berupa Pemilu di tingkat nasional maupun Pilkada di tingkat lokal, benar-benar menjadi pesta yang hasilnya dapat dinikmati rakyat. Adalah kerja sia-sia, jika kemudian Pilkada dilaksanakan hanya untuk menjadikan satu atau dua kandidat menjadi pemimpin daerah, tetapi nasib rakyat tetap tidak berubah, bahkan mungkin juga rakyat bertambah sengsara.

Sejak payung hukum Pilkada dibahas, mulai muncullah perasaan berharap yang berlebihan. Diyakini, pilkada merupakan langkah awal bagi rakyat, bukan hanya untuk penguatan demokratisasi di tingkat lokal, tetapi juga diharapkan akan mengantarkan kemakmuran rakyat di daerah. Agar harapan rakyat itu tidak menjadi sekedar harapan kosong, dan rakyat tidak terus-menerus kecewa, maka mendesakkan agenda-agenda yang menyentuh perbaikan nasib rakyat adalah menjadi penting adanya.

Agama sendiri, khususnya Islam, menganggap penting keberpihakkan terhadap kehidupan rakyat ini. Dalam Islam, pemerintahan dijalankan semata-mata untuk kemashlahatan rakyatnya, bukan untuk sekedar berkuasa saja, tapi tidak berbuat apa-apa. Dalam dunia pesantren sangat dikenal jargon yang menyatakan Tasharuful Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bi al-Mashlahah, yang artinya: ”Perlakuan pemimpin kepada rakyatnya mesti berorientasi pada perbaikan nasib rakyat banyak”. Wallahu 'alam bi al-shawab

Sumber: Fahmina.

Pelanggaran Pemilukada Kalimantan Barat Banyak Tak Dilaporkan

2010-10-03T10:46:00.000+07:00

Tahapan Pemilukada enam kabupaten di Kalbar sudah memasuki tahap final. Namun begitu banyak pelanggaran yang ditemukan Panwaslukada, selama tahapan Pemilukada berlangsung.

Di Kabupaten Ketapang ditemukan kotak suara yang dirusak. Menurut Ketua PPK Benua Kayong, Muhammad Nurzain, dini hari Sabtu (22/5) sekitar pukul 00.00 puluhan orang tak dikenal masuk ke kantor Kecamatan Benua Kayong, tempat kotak-kotak suara disimpan.

“Sekitar pukul 00.15, Niman, salah seorang penjaga datang menemui saya. Katanya ada puluhan orang yang masuk ke dalam kantor,” ungkap Nurzain, kemarin.

Dikatakannya, lima penjaga di kantor Camat Benua Kayong tak kuasa menahan puluhan orang tak dikenal itu, lantaran kalah jumlah. Mengetahui hal tersebut, Nurzian mengaku langsung menelepon Mapolres Ketapang. “Tak beberapa lama petugas dari Polres datang. Saya juga tidak tahu apa motif mereka hingga memaksa masuk ke kantor,” ujarnya.

Nurzian mengatakan, tidak seorang pun dari para penjaga kotak suara yang mengenal pelaku pengrusakan kota suara. Pagi harinya sekitar pukul 08.00 ketika rapat pleno barulah diketahui rupanya banyak kotak suara yang rusak. “Kita tahunya kotak suara rusak ketika rapat pleno itu. Tapi kemudian bersama para saksi-saksi kita hitung ulang. Alhamdulillan tidak ada masalah,” akunya.

Rusaknya kotak suara di PPK Kecamatan Benua Kayong sempat dipersoalkan para saksi. Bahkan perhitungan suara di tingkat PPK itu diwarnai kericuhan. Suasana sempat memanas lantaran para saksi meminta Panwascam agar segera membuat berita acara soal temuan tersebut dan melaporkannya ke polisi. Ketika anggota Panwascam yang hadir tak serta merta memenuhi keinginan para saksi tersebut. Mereka menilai dalam sebuah laporan harus dilengkapi dengan bukti dan saksi.

“Bukti apalagi. Ini kan sudah bukti (kotak suara yang bermasalah, red). Kami minta Panwascam segera membuat berita acaranya,” teriak salah seorang saksi.

Suasana terus menegang. Terlebih salah seorang saksi sempat menggebrak kotak suara. Satu persatu saksi mengajukan keberatan temuan tersebut. Selain itu mereka juga meminta surat suara dihitung ulang. Sementara tiga anggota Panwascam hanya diam.

Suasana bertambah tegang. Para saksi berkoar meminta agar Panwascam membuat berita acara soal temuan tersebut, lalu melaporkannya ke polisi. Terlebih massa yang berada di luar mulai meringsek masuk ke dalam ruangan. Melihat gelagat tersebut, aparat segera bertindak. Petugas meminta yang tidak bekepentingan agar keluar dari ruangan.

Akhirnya perhitungan suara yang dipimpin ketua PPK Benua Kayong, Muhammad Nurzain pun terpaksa dihentikan. Sementara Panwascam enggan berkomentar terkait persoalan tersebut. Mereka mengaku akan mengkoordinasikannya terlebih dahulu.

Ketua tim sukses pasangan Ismet-Suhermansyah, Muhayyan Sidiq yang hadir ketika itu mengatakan, para saksi dari pasangan Ismet-Suhermansyah hanya akan menandatangani berita acara keberatan saksi. Tidak akan menandatangani hasil perhitungan suara, meski surat suara dihitung ulang.

“Kami tidak akan menandatanganinya. Karena kotak suara itu sudah cacat. Masalahnya di dalam kotak suara itu kan ada surat undangan, formulir C, surat suara sah dan tidak sah. Kalau seperti ini bagaimana kami mau menandatanganinya. Sulit diterima keabsahannya,” sesal Muhayyan Siddiq kepada Equator.

Ketua Panwaslukada Ketapang Kuswidiantoro SH mengaku belum menerima laporan terkait temukan 14 kotak surat suara yang bermasalah di PPK Benua Kayong. Meski demikian temuan tersebut berindikasi pidana.

“Sampai saat ini kita masih belum menerima laporan resmi terkait persoalan itu. Sebenarnya yang bermasalah bukan 14 kotak suara, tapi laporan terbaru yang kita terima ada 18 kotak suara,” ujar Kuswidiantoro.

Permasalahan di kotak surat suara itu, bukan hanya segel yang rusak, tapi juga nomor gembok berlainan dengan nomor kotak suara. Meski demikian, soal perusakan segel tersebut, sudah berindikasi pidana. Namun tidak dapat diproses lantaran belum ada laporan tertulis.

“Yang jelas kita sudah mengecek dan meminta kejadian ini segera dilaporkan ke Panwaslukada. Kita juga berbuat sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Kuswidiantoro.

Kapolres Ketapang, AKBP Badya Wijaya mengaku, saat ini pihaknya belum menerima laporan rusaknya kotak suara. Disarankannya, jika terjadi permasalahan dalam Pemilukada, silakan melapor ke Panwaslukada. Seandainya ditemukan indikasi pidana, Panwaslukada akan meneruskannya ke sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang ada di Mapolres Ketapang. “Perusakan kotak suara tersebut dapat dikenakan unsur pidana. Sayang kita belum terima laporannya. Tapi kalau memang ada, laporkan dulu ke Panwaslukada. Nanti Panwaslukada akan meneruskannya ke Gakkumdu kalau ada indikasi pidana,” jelas Badya.

Pelanggaran di Bengkayang

Ketua Panwaslukada Bengkayang Musa J mengatakan, semua calon kepala daerah yang melakukan kampanye akbar terindikasi melakukan pelanggaran. Alasannya, setiap kampanye digelar selalu mengikutsertakan dan melibatkan anak-anak. Laporan pelanggaran lain mencakup pengrusakan baliho, penggunaan fasilitas pendidikan umum sebagai wadah kampanye serta pembubaran sosialisasi yang digelar tim kampanye calon tertentu saat masa tenang. Bahkan pada saat pencoblosan, Panwaslukada juga menerima laporan lisan dan tulisan.

“Laporan lisan melalui telepon selular tidak bisa diproses. Kita menyarankan agar pelapor lisan untuk datang ke kantor Panwaslukada Bengkayang dan membuat laporan tertulis sesuai format yang sudah ada,” kata Musa seraya mengatakan telah menerima empat laporan diantaranya ada kategori dugaan money politik.

Pasca dirusaknya kantor KPU Bengkayang dan Kantor Panwaslukada, Ketua Tim Kampanye Drs Moses Ahie MSi-Sebastianus Darwis SE MM menyerahkan laporan tertulis secara resmi kepada Panwaslukada di Kantor Polres Bengkayang. Laporan itu mencakup dugaan money politik dari salah satu calon kepala daerah, penyebarluasan selebaran yang bernada miring serta pengelembungan suara. “Semua laporan kita kaji, bila semua sudah memenuhi syarat kita serahkan kepada penyidik Polri,” cetusnya.

Tidak Ada Laporan Pelanggaran

Lain halnya di Kabupaten Melawi. Hingga kemarin belum ada laporan pelanggaran yang diterima Panwaslukada Melawi. “Hingga kini masih belum ada satu pun yang membuat laporan ke Panwaslu. Tidak ada pihak yang keberatan atas kejadian-kejadian hingga membuat laporan resmi sama kita,” kata A Ricardo Hutagaol Ketua Panwaslu, kemarin.

Meskipun begitu, Hutagaol mengatakan, ada beberapa pelanggaran yang disampaikan secara lisan kepada dirinya. “Namun laporan secara lisan tidak bisa diproses,” singkatnya.

Dikatakan Hutagaol, pelanggaran yang disampaikan secara lisan meliputi kandidat melakukan kampanye atau sosialisasi di luar jadwal yang dibuat KPU Melawi. Ada juga laporan yang mengatakan, ada tim sukses yang menyembunyikan mobil di sebuah desa. Ini ketahuan sama tim sukses yang memang mendapat jadwal kampanye di daerah tersebut. “Namun masalah ini bisa dimaklumi, sebab bukan pelanggaran yang krusial,” ulasnya.

Pelanggaran lainnya, tim sukses kembali memasang baliho pada minggu tenang. Sementara baliho dan alat peraga kampanye lainnya telah ditertibkan Panwaslu tiga hari sebelum pemilihan. “Namun tidak ada dilaporkan ke Panwaslukada,” jelas Hutagaol.

Mengenai money politic, ungkap Hutagaol, secara tersistem masing-masing tim sukses telah membuat pengamanan di desa atau pemukiman. Mereka berjaga-jaga agar tidak ada orang masuk dan memberi uang. “Sebelum dilakukan pemilihan, kita telah mengingatkan kepada Panwascam dan PPL agar benar-benar memantau money politic atau jual beli suara. Tapi hasil di lapangan tidak menemukan proses itu,” tegas Hutagaol.

Hutagaol mengimbau agar seluruh masyarakat dan pemantau Pemilukada tetap berjaga-jaga agar jual beli suara tidak terjadi. Saat ini, jual beli suara sudah sulit dilakukan, karena pleno di PPK sudah selesai dilaksanakan. “Saat ini peluang untuk jual beli suara sudah tipis. Sebab proses PPK telah melakukan pleno. Tapi masyarakat Melawi mesti berwaspada,” pungkasnya. (kia/man/aji)

Politisi Bermasalah, Masalahnya Siapa?

2010-09-03T10:40:00.001+07:00

PARDJIO (45), tukang parkir yang biasa mangkal di ruas Jalan Dr Cipto, dekat Pasar Induk Beras Dargo, Semarang, Jawa Tengah, tidak paham benar soal diumumkannya sejumlah nama politisi yang dianggap bermasalah. Pengumuman politisi bermasalah di Jateng oleh Koalisi Mahasiswa Semarang (KOMAS), Kamis (5/2), di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Jateng di Semarang mencantumkan sedikitnya 45 nama politisi-yang dianggap bermasalah-dari berbagai daerah di Jateng.

Secara keseluruhan, politisi yang dinilai bermasalah yang masuk dalam daftar itu sebanyak 58 orang, termasuk sejumlah calon presiden dan ketua umum partai politik. "Bermasalah itu bagaimana to, Pak? Yang bermasalah itu siapa? Partainya atau orangnya?" tanya Pardjio.

Bagi Pardjio, kalau Partai Golkar yang suka membagi kaus kuning bermasalah, apa bedanya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga mulai membagi kaus merah untuk rakyat kecil, seperti dirinya, atau partai lain yang juga mulai membagi-bagikan kaus. "Buat saya, yang penting bagaimana setelah pemilu. Muncul pemenang, harga beras stabil saja sudah bagus," ujarnya singkat.

Lain lagi pandangan Safulkan (40), petani lugu asal Desa Rowosari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jateng. Menurut dia, Pemilu 2004 sudah mirip pemilihan kepala desa. Warga bisa mencoblos partainya atau memilih nama calon anggota legislatif.

"Pada pemilihan kepala desa, calon yang kuat biasanya membagi-bagikan uang kompensasi bagi warga. Membagi uang dalam pilkades itu bukan suap, tetapi kompensasi masyarakat, sebab petani seperti saya ini harus meninggalkan pekerjaan untuk mencoblos di balai desa. Tidak kerja sehari bisa diganti uang Rp 15.000," ujarnya sambil menggeleng-geleng tidak mengerti saat disebut istilah money politics.

Beberapa loper koran di Kota Semarang, misalnya, menyatakan pernah mendapat uang fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) milik mereka sebesar Rp 5.000. Fotokopi KTP itu dipakai sebagai bukti dukungan seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Malah, rekan mereka yang bisa menggalang banyak orang untuk menyerahkan fotokopi mendapat Rp 15.000.

Koordinator KOMAS Laila Sari mengemukakan, harusnya Pemilu 2004 ini merupakan momentum untuk menaruh harapan besar. Mereka berharap sukses pemilu berimbas pada perbaikan kehidupan masyarakat. "Tetapi, masyarakat harus membuat garis tegas atas kembalinya rezim Orde Baru ke ajang pentas politik di tingkat lokal maupun nasional. Kembalinya kroni Orde Baru itu ancaman terhadap kehidupan demokrasi dan kehidupan berbangsa. Inilah salah satu sasaran gerakan antipolitisi bermasalah," ujarnya. "Proses kampanye hingga pemilu perlu diwaspadai. Kalau ada politikus membagi uang, terima saja uangnya, tetapi tendang orangnya," teriak aktivis KOMAS.

Gerakan antipolitisi busuk, yang dibangun kalangan aktivis berbagai lembaga swadaya masyarakat di Semarang, dimulai dengan keberanian KOMAS melempar sejumlah nama politisi lokal maupun nasional yang dinilai bermasalah. Pencantuman nama itu memang bisa berbuntut adanya gugatan balik dari mereka yang namanya dicantumkan.

Akan tetapi, KOMAS tampak tidak banyak memedulikan risiko itu. Laila Sari bahkan menegaskan, kursi kekuasaan yang diperebutkan itu sebaiknya dikosongkan saja daripada direbut politisi bermasalah.

PENGAMAT politik dari Universitas Diponegoro, Semarang, Susilo Utomo mengatakan, gerakan antipolitikus busuk (bermasalah) yang gencar dilakukan menjelang Pemilu 2004 masih belum menemukan formatnya. Jaringan kerja yang dibangun aktivis antarkota juga belum sepenuhnya kuat. Persoalan ini akan semakin kabur kalau gerakan itu tidak bisa memisahkan antara tekanan tidak memilih partai politik yang busuk dan tidak memilih politisi yang bermasalah.

"Sasaran gerakan itu harus jelas. Kalau yang mau ditembak itu politisinya, gerakan itu tidak tepat. Parpol sekarang bertekad untuk mengarahkan pemilihnya atau masyarakat mencoblos tanda gambar parpol dengan mengabaikan nama politisinya," ujarnya.

Keputusan parpol mengarahkan pemilihnya pada memilih tanda gambar itu disebabkan dua faktor besar yang dihadapi partai peserta pemilu. Persoalan itu meliputi masih kuatnya perebutan nomor urut jadi dalam internal partai serta masyarakat masih belum siap memilih langsung nama politisi.

Susilo berpendapat, jumlah pemilih di pedesaan cukup besar, hampir 60 persen di setiap daerah. Untuk sistem Pemilu 2004 nanti, para pemilih tradisional umumnya masih mengacu pada proses pemilihan kepala desa.

Artinya, pemilih tradisional tidak terlalu peduli dengan adanya money politics yang dilakukan oleh seorang caleg. Bahkan, kalau ada caleg tidak memberi kompensasi kepada warga pemilih, biasanya caleg itu malah tidak didukung. "Ini kondisi nyata pemilih yang harus juga diperhitungkan," katanya.

Maka, ketika nama politisi bermasalah diumumkan dan ternyata hampir 60 persen adalah politisi lama, orang-orang seperti Pardjio malah bingung harus menanggapinya. Kalau harus memilih politisi baru, mereka juga tidak tahu kemampuannya. Gerakan antipolitisi bermasalah ini bagi Pardjio malah membuat masalah buatnya, mau pilih yang mana.... (WINARTO HERUSANSONO)

Sumber: Kompas.

Tim Sukses Pemilukada

2010-07-09T15:12:00.003+07:00

Kandidat dalam Pemilukada sebagaimana PEMILU pada umumnya membutuhkan tiga sumber daya utama:
1) Sumber Daya Manusia.
2) Dana.
3) Waktu.

SUMBER DAYA MANUSIA
Kandidat tidk mungkin memangkan PILKADA hanya berdua pasangan. Dibutuhkan banyak dukungan orang lain untuk mencapai kemenangan. SDM merupakan unsur strategis. Dibutuhkan orang dengan jumlah dan kualitas tertentu.
Pastikan memilih Tim Sukses yang tepat:

* Pastikan jumlah SDM yang dibutuhkan di setiap jenjang dan lini hingga ke titik TPS.
* Pastikan kualifikasi SDM yang dibutuhkan pada setiap jenjang.
* Pastikan SDM tersebut benar-benar berniat membantu.
* Pastikan SDM berasal dari asal usul yang jelas, jangan sampai orang2 dari “Lawan” yang masuk ke dalam tim.
* Selain tenaga sukarela, bagi yang benar2 bekerja full time perlu diberi kompensasi. “Pekerja politik” yang full time harus dibedakan dengan tenaga sukarela. Pekerja politik harus dihargai sama dengan pekerja bidang lainnya, tentu sebatas kemampuan kandidat, yang disepakati bersama.

SUMBER DAYA DANA
Dana adalah unsur vital kedua yang harus jelas asal usulnya dan jelas jumlahnya. Seluruh komponen operasional pemenangan Pilkada bergantung kepada jumlah dana yang tersedia. Semua strategi disusun berdasarkan kapasitas dana.

Masalahnya bukan banyak atau sedikit, tetapi berapa jumlah yang optimal untuk pemenangan sebuah Pilkada. Point penting untuk diingat dalam soal dana ini adalah:

* Dana berasal dari sumber yang jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
* Dana harus tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai dengan tahapan yang disusun dalam strategi. Jumlah yang berlimpah tidak ada gunanya kalau tidak tepat waktu. Setiap tahapan Pilkada membutuhkan dana dalam jumlah dan waktu yang tepat.
* Jumlah dana yang cukup adalah dana yang optimal. Perlu memperhatikan prinsip Marginal Cost = Marginal Revenue. Setiap tambahan satu unit rupiah harus menghasilkan satu unit outpun yang sepadan, agar tambahan biaya itu masuk akal.
* Dana harus dialokasikan dalam bentuk Anggaran secara detil.
* Pagu dana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu diingat kadang-kadang dana yang dikeluarkan Kandidat bisa melebihi jumlah yang secara resmi dilaporkan. Ini memang contoh yang tidak baik. Selayaknya gunakan dana sewajarnya.
* Pastikan orang-orang kunci mengetahui dengan pasti jumlah dana yang sesungguhnya ada dan siap untuk digunakan dalam setiap tahap. Jangan sekali2 berbohong mengatakan uang sudah siap sekian padahal sesungguhnya uang itu belum ada. Ini akan mengacaukan emosi tim sukses.
* Sejak awal harus memegang prinsip jangan menghambur-hamburkan uang secara tidak perlu.

SUMBER DAYA WAKTU
Waktu adalah sumber daya yang paling kritis. Waktu dalam Pilkada sangat ketat dengan hitungan hari ke hari bahkan jam ke jam. Setiap menit waktu adalah berharga maka manajemen waktu ini sangat penting.

Semua tahapan strategi Pilkada membutuhkan timing yang tepat. Maka Waktu menjadi factor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah strategi pemenangan.

Dibutuhkan waktu khusus untuk menyusun strategi bersama orang2 kunci yang telah anda pilih. Pertemuan yang banyak memakan tenaga dan waktu untuk menyusun strategi pemenangan. Sesi Strategi membicarakan FRAMEWORK (Akan ditulis pada posting berikutnya). Setiap lini dalam framework tersebut harus dipertanyakan dan dijawab dengan tuntas. Tidak boleh ada satu lini pun yang tidak terjawab.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan pertemuan sesi strategi adalah:

* Undang orang2 kunci yang ada percayai dan yang pendapatnya anda butuhkan.
* Gunakan framework untuk menelusuri dan menjawab setiap lini yang dibutuhkan dalam strategi pemenangan Pilkada.
* Jadwal waktu yang tepat untuk setiap pertemuan sesi strategi. Pertemuan ini adalah sejak awal mencalonkan diri hingga menjelang waktu kampanye. Pada saat kampanye sudah dalam tahap menjalankan strategi.
* Setiap strategi selalu memiliki pintu masuk dan pintu keluar. Pastikan selalu ada rencana cadangan.

Rangkaian pertemuan sesi strategi ini membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan satu tahun sebelum resmi menyatakan diri sebagi kandidat, pertemuan persiapan sesi strategi ini semestinya sudah dilakukan. Beberapa riset terapan untuk pemilu (termasuk Pilkada) sudah harus dilaksanakan minimal satu tahun sebelum Pilkada berlangsung.

III. KANDIDAT DAN TIM SUKSES/TIM KAMPANYE
(HANDBOOK PILKADA Bagian Tiga)

Peran, tugas dan tanggungjawab dalam kampanye dibagi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Kandidat

Pasangan kandidat adalah Orang yang paling penting. Kandidat harus benar2 mengelola sumber daya yang paling penting dan kritis yaitu Waktu. Waktu harus benar2 dikelola dengan baik. Pastikan waktu lebih banyak dimanfaatkan untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan, terutama para pemilih. Cukupkan waktu maksimal hanya 1 jam untuk berada di Kantor/Sekretariat pemenangan. Gunakan waktu selebihnya secara utuh untuk menemui para calon pemilih.

Yang harus diingat benar-benar oleh Kandidat:

* Tugas anda adalah bertemu dengan calon pemilih untuk meyakinkan memastikan mereka memilih anda.
* Tugas kandidat bukan menyusun strategi karena hal itu telah dipercayakan pada Tim Sukses. Tugas Kandidat adalah: mememui calon pemilih dan menyakinkan mereka untuk memilih anda.
* Tugas Kandidat bukan mengelola dana Kampanye karena anda telah mempercayakan tugas ini pada orang terpercaya di dalam Tim anda. Tugas Kandidat adalah menemui calon pemilih dan meyakinkan mereka untuk memilih anda.
* Tugas Kandidat bukan untuk menyusun Jadwal Kampanye karena anda telah mempercayakan tugas ini pada manajer tim sukses. Tugas Kandidat adalah menemui calon pemilih dan meyakinkan mereka untuk memilih anda.

* 2. Ketua Tim Sukses/Manajer Kampanye berserta anggota tim

Seluruh tahapan dan proses pemenangan, pelaksanaan kampanye adalah tugas Ketua Tim Sukses berserta anggotanya.

Ketua Tim Sukses atau Manajer Kampanye (atau sebutan lainnya) yang bertugas dan memastikan bahwa:

* Kandidat terjadwal untuk menemui calon pemilih.
* Mengelola jadwal kampanye.
* Mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pers.
* Mengelola dana.
* Mengelola karyawan dan relawan.

Ini tugas penting sehingga harus dikerjakan oleh orang yang mampu dan benar-benar Anda percayai.

3. Peran-peran lain

Semua kampanye memiliki kebutuhan sama namun tidak ada kampanye yang identik. Beberapa kegiatan memerlukan satu orang atau lebih. Kampanye yang melibatkan banyak orang maka setiap tugas membutuhkan beberapa orang relawan. Namun ada juga satu orang yang mungkin melaksanakan tiga tugas atau lebih untuk beberapa kampanye. Semuanya bergantung pada kebutuhan dan diputuskan dalam SESI STRATEGI.

Setelah keputusan itu dibuat, tergantung pada Manajer Kampanye untuk membagi tugas dan memastikan bahwa tugasnya dilaksanakan secara efektif.

Beberapa contoh pertanyaan yang harus dijawab oleh manajer tim sukses adalah tentang “tugas yang harus dipenuhi dan oleh siapa”, yaitu :

* Siapa yang mengelola kantor?
* Siapa yang mengelola dana?
* Siapa yang bertugas menghadapi media?
* Siapa yang mengatur jadwal kandidat?
* Siapa yang menulis literatur kampanye?
* Siapa yang bertanggung jawab memahami undang-undang Pilkada?
* Siapa yang bertanggung jawab untuk mencetak literatur kampanye?
* Siapa yang merekrut dan mengatur karyawan dan relawan kampanye?
* Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang harus dijawab tuntas.

4. Undang-Undang dan Peraturan terkait Pilkada

Memahami undang-undang dan peraturan terkait Pilkada adalah adalah hal yang mendasar. Pastikan bahwa ada orang atau Tim Khusus yang benar-benar mengerti tentang Undang-Undang dan Peraturan terkait Pilkada. Pastikan juga bahwa Tim Anda memiliki interpretasi yang sama terhadap Undang-Undang dan peraturan terkait sebagaimana yang dipahami oleh Penyelenggara Pilkada.

Penting: Pastikan ada orang dalam Tim pemenangan Anda yang benar-benar memahami undang-undang dan semua aturan terkait Pilkada.

RISET POLITIK
MEMPEROLEH INFORMASI YANG DIBUTUHKAN
(HANDBOOK PILKADA Bagian Empat)

PILKADA, sebagaimana Pemilu dalam system demokratis membutuhkan Riset. Riset politik adalah “kapal pemandu” dalam Political Marketing. Tanpa informasi yang akurat, political marketing tidak dapat diterapkan dengan berhasil.

Diskusi tentang riset politik, terutama untuk tipe riset yang relatif rumit, membutuhkan ruang tersendiri. Riset politik dapat dilakukan dengan metode sederhana hingga pendekatan yang rumit. Berikut ini beberapa hal sederhana yang perlu dilakukan oleh Kandidat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka menyiapkan diri sebagai peserta PILKADA. Pendekatan riset yang lebih rumit tentu saja bisa dilakukan. Namun, masalahnya bukan pada rumit dan sederhananya metode riset melainkan pada kecepatan, akurasi, biaya, dan manfaat.

Tujuan kampanye adalah untuk menang. Penting untuk memperhitungkan suara yang harus diperoleh serta cara terbaik meraih suara sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Peraturan Kampanye Pada UU dan Peraturan lainnya tentang Pilkada.

Kegiatan kampanye sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang dan peraturan tentang Pilkada. Bentuk kampanye relatif tidak berubah dari waktu ke waktu, antara lain:

* Pertemuan terbatas.
* Dialog dan tatap muka.
* Penyebaran melalui media cetak dan media eletronik.
* Penyiaran melalui radio dan/atau televisi.
* Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
* Pemasangan alat peraga di tempat umum.
* Rapat umum.
* Debat publik/debat terbuka antar calon.
* Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kampanye diatur dalam periode waktu tertentu secara ketat dan dengan rambu-rambu yang juga harus dipatuhi. Namun sebelum kampanye resmi, kegiatan bertemu dengan para konstituen telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, dikenal sebagai SOSIALISASI. Masa sosialisasi dan kampanye resmi ini harus benar-benar dioptimalkan.

Kegiatan menemui dan ditemui para konstituen ini perlu memperhatikan faktor efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas. Semuanya harus diatur oleh Tim Sukses, terjadwal dengan baik. Namun harus memperhatikan fleksibilitas, jangan sampai ada kesan bahwa Tim Sukses over protektif terhadap kandidat sehingga seolah-olah sulit ditemui oleh konstituen. Tetapi sebaliknya jika terlalu longgar, membiarkan orang dengan sangat gampang menemui kandidat, jelas akan merepotkan kandidat dan pasti akan kedodoran mengatur waktu dan skala prioritas.

Hal terpenting dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye bahwa unsur-unsur dalam PROSES POLITICAL MARKETING seperti: STP (Segmentasi, Targeting, positioning) , dan 4P (Policy, Person, Party, Presentation) sudah dikonseptualisasi dengan matang, sehingga proses delivery dapat dilakukan dengan mulus pada tiga bagian pasar politik (Media massa, Influencer, dan Pemilih).

2. Diri Kandidat/Pasangan Calon
Pasangan calon kepala daerah perlu membuat inventori pribadi mengenai SIAPA KITA ,yaitu kekuatan dan kelemahan diri. Secara lebih sistematis, mungkin Tim Sukses, atau konsultan independen, perlu melakukan Analisis SWOT terhadap pasangan kandidat.

Secara sederhana, kandidat harus bisa menjawab pertanyaan:

* Apa hal terbaik tentang saya yang dapat disampaikan oleh pemilih?
* Apa hal terburuk yang dapat mereka sampaikan tentang saya?
* Apa aset dan kewajiban saya sebagai seorang kandidat?

Memahami dengan jelas kekuatan dan kelemahan diri sendiri akan membantu dalam menciptakan kampanye yang efektif. Anda akan dapat menentukan beberapa TEMA KUNCI dalam kampanye sesuai dengan kekuatan anda. Hal ini juga dapat membantu Anda mengenali APA YANG AKAN DITONJOLKAN PADA KAMPANYE.

Anda dapat menggunakan beberapa kekuatan dan kelemahan Anda untuk menciptakan mekanisme pertahanan diri –semacam “vaksin”, atau “wall” agar ketika Anda menerima pemberitaan negatif, kampanye Anda tidak langsung berantakan melainkan tetap kuat dan bisa menetralisirnya.

Apakah anda kandidat yang menjabat pada saat ini (incumbent) ataupun kandidat yang baru pertama kali mencalonkan diri , tetaplah perlu evaluasi kekuatan dan kelemahan Anda. Penting untuk mengetahui bagaimana Anda dan partai Anda/seperti apa anda dan partai pendukung anda dari sudut pandang masyarakat. Bagaimana masyarakat mempersepsi diri anda?

Beberapa pertanyaan yang perlu dicari jawabannya adalah:

* Apakah usia, gender, pengalaman saya merupakan kelemahan atau kekuatan?
* Apa prestasi saya? Apa yang telah dicapai oleh instansi pemerintahan atau dan/atau partai di mana saya menjadi bagian di dalamnya?
* Siapa yang telah saya bantu? Apakah mereka akan merestui atau memberikan penghargaan secara publik?
* Mengapa saya menjadi kandidat? Apa prestasi saya pada jabatan terakhir?
* Mengapa orang harus memilih saya?
* Apa yang bisa saya tawarkan kepada pemilih?
* Apa yang membuat saya berbeda dengan kandidat lain?
* Bagaimana kinerja saya selama ini?
* Apa pengalaman dan kaitan politis saya dengan masyarakat?
* Bagaimana pengalaman non politik dan pendidikan saya?
* Seberapa kuatkah dukungan keluarga saya?
* Bagaimana orang lain menjelaskan kepribadian saya?
* Seberapa baik presentasi saya kepada pemilih, kelompok kecil, besar, media cetak, televisi?
* Apakah saya pembicara yang sukses?
* Pada situasi mana saja saya merasa nyaman?
* Apa yang saya suka lakukan dalam kampanye?
* Bagaimana demografi daerah pemilihan? Apakah itu cocok dengan saya dan keluarga?
* Seberapa dikenalkah saya?
* Apakah ada sesuatu dalam aspek keuangan saya atau kehidupan keluarga, pengalaman kerja, catatan politik atau pribadi yang dapat dianggap bermasalah? (Catatan sekolah, pengabdian di angkatan bersenjata, sejarah kepegawaian, konsumsi alkohol dan obat terlarang, tindak pidana, kesehatan fisik dan mental, keanggotaan organisasi).
* Dan pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya yang perlu dicari jawabannya.

Anda juga perlu melakukan pengkajian afiliasi sosial dan profesi yang pernah dan sedang jalin:

* Anda pernah berpartisipasi di mana saja?
* Apa yang telah Anda capai dalam bidang bisnis maupun pemerintahan? Bagaimana hal ini bisa mencerminkan Anda?
* Periksa catatan Anda sebagai atasan – Kaji catatan Anda dalam mengangkat dan memberhentikan karyawan.
* Apakah ada episode atau situasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau diskriminasi kepegawaian?
* Pernyataan atau kegiatan publik apa yang pernah saya lakukan yang mungkin bisa menghantui saya?
* Apakah saya pernah berubah posisi akan suatu isu?
* Apakah saya telah merubah pola memilih saya?
* Apakah saya tidak mengikuti beberapa pemungutan suara penting?

Semua jenis “penyelidikan diri” tersebut perlu dibuat eksplisit berupa tabulasi dan anda sendiri harus mencari jawabannya dengan jelas. Jawaban itu harus ditulis, tidak boleh dibiarkan mengambang, bukan hanya dijawab secar lisan atau terngiang di dalam pikiran saja. Semuanya harus dibuat ekplisit sehingga clear.

3. Kandidat Lain/Pesaing Anda

Anda akan berhadapan dengan lebih dari satu lawan pada Pilkada. Perlu diingat sejak awal, tidak boleh mengabaikan atau memandang enteng lawan anda. Anda harus mengenal mereka dengan baik supaya Anda bisa mengatakan kepada pemilih mengapa Anda lebih tepat dibandingkan kandidat lain. Mengenal Lawan anda artinya mengetahui dengan detil informasi tentang lawan anda, yaitu:
• Nama Kandidat.
• Nama Partai pengusung.
• Kekuatan Kandidat pesaing.
• Kelemahan Kandidat pesaing.
• Dan informasi penting lainnya.

Setiap informasi sekecil apapun tentang pesaing anda tidak boleh diabaikan melainkan harus ditelusuri hingga jelas. Semua informasi itu harus ditabulasi sehingga dapat terjawab dengan objektif terhadap pertanyaan: Mengapa para pemilih harus memilih anda, bukan pesaing anda”.

V. TARGET SUARA

(HANDBOOK PILKADA Bagian Lima)

4. Target Suara
Tujuan kontestan Pilkada adalah pemenang. Idealnya seluruh suara pemilih mendukung anda! Tapi itu tidak realistis karena lawan ada juga berharap yang sama. Anda dan lawan anda pasti memiliki konstituen. Untuk keluar sebagai pemenang anda hanya perlu menentukan target tertentu sesuai dengan peraturan Pilkada.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan target suara:

* Sejarah Pilkada. Bagaimana pengalaman beberapa pilkada sebelumnya di daerah ini? Anda perlu mengkaji data-data hasil Pilkada sebelumnya.
* Lingkungan Pilkada. Bagaimana “Iklim” saat ini apakah mengarah ke status quo atau perubahan?
* Bagaimana kekuatan relatif partai dan kandidat lawan?
* Bagaimana Kekuatan relatif partai dan kandidat anda sendiri?

5. Menentukan Target Perolehan Suara (Vote Goal):

* Menentukan jumlah suara yang dibutuhkan untuk menang , anda perlu melihat beberapa faktor, yaitu:Jumlah kandidat yang dicalonkan dalam pemilihan.
* Kekuatan relatif partai dan kandidat-kandidatnya.
* Sejarah pemilihan di daerah ini pada beberapa PEMILU (PIlpres, Pilleg) dan terutama PEMILUKADA sebelumnya.
* Lingkungan pemilih. Apakah lebih pro perubahan atau status quo?
* Kekuatan relatif partai pengusung anda dan anda sebagai kandidat.

Ada empat langkah berikutnya yang perlu dilakukan:

Langkah 1: Mempelajari daerah pemilih yang berhubungan dengan :

* Jumlah pemilih.
* Sejarah jumlah pemilih yang betul-betul mencoblos pada hari pemilihan (Tingkat partisipasi).
* Persaingan antar kandidat/partai-partai politik besar.
* Tiga kegiatan ini akan mencakup PETA POLITIK.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah:
Berapa banyak suara yang diperlukan agar kandidat menjadi pemenang? Untuk menjawabnya maka perlu dicari data-data sebagai berikut:

* Berapa total suara pemilih di daerah itu?
* Berapa persen tingkat partisipasi pemilih?
* Berapa jumlah kandidat? Bagaimana kekuatan relatif masing-masing kandidat?
* Bagaimana ketentuan UU mengenal jumlah suara minimal untuk dapat keluar sebagai pemenang?

Berdasarkan perhitungan tertentu maka akan didapatlah angka tertentu sebagia POIN UTAMA anda: Bahwa untuk memenangkan Pilkada ada perlu meraih sekian persen suara.

Langkah 2: Mempertimbangkan situasi pemilihan:

* Apakah situasi ini lebin cenderung mempertahankan keadaan yang sudah ada atau lebih kepada perubahan?

* Apakah situasi ini akan membantu atau tidak membantu anda sebagai kandidat?

Apabila ini tidak membantu anda, maka tambahkan 10-30% ke POIN UTAMA. Jika situasi ini membantu, kurangi 2-10% dari POIN UTAMA anda.
• Situasi pemilihan yang tidak mendukung saya :
Poin utama saya ________ditambah 10-30% = _____
• Situasi pemilihan yang membantu saya :
Poin utama saya ________ dikurangi 2-10% =______

Langkah 3: Pertimbangkan partai politik lain dan kandidat-kandidatnya:
Apakah kandidat pesaing akan mengambil suara pemilih dari saya ataukah “membantu” saya dalam membawa simpati pemilih untuk saya (misalnya karena para pemilih sangat bertolak belakang dengan kandidat yang lain)?

* Jika mereka mengambil suara pemilih dari anda, tambahkan 2-10% ke poin utama anda.
* Jika mereka membawa simpati para pemilih untuk anda, kurangi 2-5%.

Langkah 4: Kesimpulan dari target jumlah suara:

* Target suara anda ditentukan sebagai berikut:

Poin-poin utama+situasi pemilihan+Partai Politik lain = Target jumlah suara

Itulah perkiraan jumlah suara yang akan anda perlukan untuk kemenangan dalam Pilkada, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

* Untuk mengurangi resiko salah prediksi maka dalam kalkulasi harus ditambahkan 5% target perolehan suara, untuk mengantisipasi pendukung yang berhalangan hadir atau yang salah dalam proses pencoblosan.
* Saat Anda selesai dalam melakukan penjumlahan di atas, tuliskan target anda: Target perolehan suara Pasangan Kadidat Anda adalah: __________Suara atau_____%.
* Angka itulah yang harus tersimpan dengan jelas dalam hati, perasaaan, dan pikiran anda dan Tim sukses anda. Affirmasi perlu dilakukan setiap hari sehingga angka sasaran menjadi target yang penting untuk dikejar.

5. Pemilih

Setelah tahu pasti jumlah suara yang dibutuhkan, pertanyaannya berikutnya adalah: Dimana suara tersebut bisa diperoleh?. Setelah target angka tersebut ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan target secara demografis dan/atau geografis.

PENTING: Menentukan target yang dipilih dalam segmen-segmen tertentu disebut Targeting. Ini menandakan bahwa yang terlebih dahulu dilakukan adalah segmentasi yang hasilnya berupa berbagai segmen masyarakat calon pemilih. Segmentasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Segmentasi secara demografis dan geografis adalah segmentasi yang lazim dilakukan. Selain itu, segmentasi juga dapat dilakuan berdasarkan:
• Segmentasi atas dasar Agama.
• Segmentasi Gender.
• Segmentasi Usia.
• Segmentasi Kelas Sosial.
• Segmentasi Psikografis.
• Segmentasi Kohor.
• Segmentasi Prilaku.

Itu adalah beberapa tipe segmentasi yang pernah dilakukan. Tentu saja masih bisa dilakukan segmentasi dengan cara lainnya. Kreativitas juga dibutuhkan dalam segmentasi. Panduan ini hanya menyinggung dua model segmentasi yaitu Demografis dan Geografis.

a) Menentukan Target Demografi
Masyarakat Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok, misalnya pelajar, pensiunan, perempuan, petani, dan sebagainya. Meskipun kelompok-kelompok tersebut sangat beragam, mereka memiliki satu hal yang sama, mereka mencari orang untuk memimpin mereka, membantu, mewakili kepentingan, dan mengerti kebutuhan mereka.

Dalam perbicaraan terdahulu telah disinggung bahwa membagi-bagi para pemilih ke dalam berbagai kelompok dengan ciri-ciri yang sama disebut Segmentasi. Hasilnya adalah segmen para pemilih yang dipilah menurut kriteria tertentu.

PENTING: Tidak semua orang harus memilih Anda untuk menang dalam pilkada. Tujuan Anda adalah untuk memenangkan pilkada, bukan meraih 100% suara.

• Untuk menentukan siapa PEMILIH ANDA YANG PALING PENTING, tuliskan misalnya 10 kelompok yang akan memilih untuk Anda dan kalkulasikan berapa jumlah orang dalam kelompok tersebut.
• Data yang perlu diketahui setiap kelompok itu adalah:
-Nama-Nama Kelompok/Segmen.
-Persentase setiap Segmen tersebut terhadapTotal Populasi Pemilih (Misalnya Segmen Petani sebesar 1%).
-Persentase suara yang akan didapat dari kelompok itu terhadap total anggota kelompok itu (misalnya 50%).
-Persentase dari total populasi yang dapat diyakinkan (1% x 50% : 100 = 0,5%).
-Jumlah suara yang pasti dari kelompok: 0,5% x (Target Suara): 100. Misalnya; andai POINT UTAMA /TARGET SUARA adalah 50.000 maka jumlah suara yang pasti adalah 250 suara. Contoh ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh 50% suara dari pengemudi truk berarti meraih 250 suara.
-Perhitungan dilanjutkan untuk setiap kelompok tersebut hingga 10 kelompok itu terdata dengan lengkap. Hasil perhitungan ini adalah TOTAL SUARA REALISITIS untuk anda.
-Data tersebut dibuat dalam bentuk Tabel.
-Ketika semua perkiraan suara bisa didapatkan berarti Anda memiliki TOTAL SUARA REALISTIS.
-TOTAL SUARA REALISTIS SAYA ADALAH ________
-TOTAL SUARA YANG DIBUTUHKAN ADALAH ______

• Informasi ini memberikan gambaran akan berapa suara yang diperlukan.

PENTING: Hingga tahap ini kandidat dapat menjawab pertanyaan:
Apakah total suara realistis lebih besar dari total suara yang dibutuhkan?
-Jika jawabannya YA, kondisi kandidat bagus.
-Jika jawabannya TIDAK, penting bagi Anda untuk kembali mengidentifikasi kelompok/segmen lain yang dapat Anda yakinkan untuk memilih Anda. Anda perlu menambah beberapa kelompok lain dalam tabel perhitungan anda hingga mendapat jawaban YA.
-Setelah Anda mengidentifikasi jumlah pemilih yang cukup dan jawaban di atas adalah YA, lanjutkan ke tahap berikutnya.

b) Menentukan Target Geografis
Menentukan target secara geografis adalah menganalisa bagaimana orang memilih di daerah pemilihan tertentu dengan mencari tahu kategori poll mana daerah pemilihan kita. Poll-nya dapat ditentukan 4 katagori:

-Poll A = pendukung inti
-Poll B = dapat diyakinkan
-Poll C = mungkin dapat diyakinkan
-Poll D = hampir tidak mungkin untuk diyakinkan

Daerah pemilihan kita dikatagorikan melalui kalkukasi rasio suara yang diperoleh partai atau kandidat (setiap 10 suara) di lokasi tersebut. Terdapat dua set rasio. Pertama, untuk partai besar. Lainnya untuk partai kecil dan menengah. Partai besar adalah partai yang memperoleh persentase suara yang signifikan pada pemilu lampau. Partai yang tidak memperoleh persentase besar pada pilkada dianggap partai kecil atau menengah.

Dua set rasio tersebut adalah

Rasio untuk Partai Besar:
Poll A = 6+ dari 10 suara
Poll B = 4-5 dari 10 suara
Poll C = 2-3 dari 10 suara
Poll D = 0-1 dari 10 suara

Rasio untuk Partai Kecil dan Menengah:
Poll A = 4+ dari 10 suara
Poll B = 2-3 dari 10 suara
Poll C = 1-2 dari 10 suara
Poll D = 0-1 dari 10 suara

Analisa poll dilakukan sebagai berikut:
• Bagi jumlah suara yang diperoleh partai/kandidat X 10 (yaitu tambahkan ‘0’ untuk setiap suara yang diperoleh) dengan jumlah suara di daerah pemilihan tersebut.

Contoh: Partai X menerima 253 suara dari total 1,103 suara.

253 X 2,530
—– x —- = —— = 2.29 dari 10 suara = C Poll
1,103 10 1,103

• Mengetahui kategori poll dari lokasi tertentu membantu kita merencanakan kampanye lebih efektif:
-Jika kesimpulan dari analisa bahwa lokasi itu termasuk Poll D, maka pemilih adalah basis dari lawan, karena itu kita tidak akan memfokuskan kampanye di daerah itu sama sekali.
-Jika sebuah lokasi adalah Poll A, kita melaksanakan kegiatan kampanye yang memastikan bahwa pemilih benar benar datang untuk memilih pada hari pemilihan.
-Jika kita menyimpulkan sebuah lokasi adalah poll B atau C, kegiatan kampanye kita akan terfokus pada mengkomunikasikan pesan kampanye yang menarik pemilih dan dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih.

• Mengkaji hasil pemilu/pilkada sebelumnya dan untuk melakukan analisa poll memerlukan tabel yang lebih besar, yang berisi kolom2 sebagai berikut:
-Nomor Poll.
-Suara untuk Partai Anda
-Total suara
-Suara per 10 suara
-Katagori Poll

PENTING: Jika batas daerah pemilihan berbeda dengan pemilihan yang lampau, Anda perlu menambahkan bobot pada batas baru daerah, yaitu menyesuaikan data dari pemilu lalu dengan batas baru dengan memperkirakan persentase masing-masing penduduk di daerah baru.
Membuat dua peta dapat membantu:
-Satu peta dengan batas daerah pemilihan lama dengan warna berbeda untuk setiap kategori.
-Satu peta lagi dengan batas daerah pemilihan baru.

6. Kelurahan/Desa
Setelah mengetahui siapa yang akan memilih Anda, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi di mana mereka berada. Anda tidak akan mungkin bertemu satu per satu dengan semua pemilih di daerah pemilihan Anda karena keterbatasan waktu. Lagi pula karena tidak semua orang akan memilih anda maka akan menjadi kegiatan sia-sia saja bila berkampanye berlebihan di daerah basis.

PESAING UTAMA
Yang perlu dilakukan adalah mengidentifkiasi di mana tempat tinggal PEMILIH ANDA YANG PALING PENTING. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
-Tuliskan kelompok yang telah Anda identifikasi pada tahap sebelumnya. Beri nilai 1 untuk jumlah suara terbanyak dan beri angka 9 untuk yang terkecil.
-IdentifikasI daerah tempat tinggal semua atau sebagian besar anggota kelompok tersebut. Misalnya, jika salah satu dari kelompok yang Anda anggap sebagai PEMILIH yang PALING PENTING adalah petani , mungkin mereka tinggal dan memilih di desa. Jika buruh Perkebunan berarti di kawasan perkebunan.
-Anda perlu memiliki database berbasis desa/kelurahan. Bersumber dari data ini dapat ditentukan langkah selanjutnya guna memetakan potensi pemenangan dari tingkat rumah tangga, RT, TPS, kecamatan, Daerah Pemilihan (DP) hingga ke tingkat Kabupaten/Kota.
-Buatlah Tabel dengan kolom-kolom:
-Nama kelompok.
-Jumlah suara.
-Daerah/tempat tinggal.

-Dari informasi Tabel tersebut dan penentuan target geografis yang telah dilakukan sebelumnya, Anda tahu di mana harus memfokuskan SUMBER DAYA Anda yaitu SDM, dana dan waktu.
-Tahap berikutnya adalah mendaftar daerah-daerah di mana Anda mengharapkan banyak suara memperoleh suara. Itu adalah DAERAH yang PALING PENTING.

PENTING: Anda dapat memenangkan pilkada tanpa harus menang di semua kelurahan/desa. Berkampanyelah di kelurahan di mana Anda bisa menang.
Isu/Kebijakan/Program (HANDBOOK PILKADA Bagian Tujuh)

7. Isu/Kebijakan/Program

Semua pemilihan terkait dengan isu/permasalahan, kebijakan dan program. Keputusan Anda untuk menjadi kandidat PILKADA mengandung makna bahwa Anda memahami benar permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah itu. Memahami saja tidak cukup, untuk memenangkan pemilu anda perlu menggunakan pengetahuan tersebut guna meyakinkan pemilih bahwa Anda memiliki solusi terbaik bagi masalah yang mereka hadapi dan anda benar-benar mampu untuk berbuat lebih baik baik masyarakat dan daerah.

Kandidat perlu menyusun visi, misi, program untuk disampaikan dengan meyakinkan kepada publik bahwa anda adalah kandidat yang tepat untuk dipilih. Tidaklah mudah menyusun visi, misi dan program yang membumi dan mengakar pada masyarakat. Visi, misi dan program yang baik biasanya telah dipikirkan dan direncanakan bertahun-tahun, bukan dibuat mendadak pada saat menjelang Pilkada. Dalam marketing mix, isu direspon dalam salah satu P dari 4 P, yaitu Policy sebagaimana telah disinggung dalam diskusi tentang framework.

Riset independen yang dilaksanakan berbagai organisasi nasional dan Internasional di Indonesia menunjukkan bahwa pemilih peduli terhadap permasalahan yang terkait dengan ekonomi, pendidikan dan korupsi. Anda dan tim anda tentu saja perlu menggali lebih jauh terhadap permasalahan dan kebutuhan rakyat di daerah anda.

Selain ketiga isu yang sudah lazim tersebut, anda mungkin perlu menemukan isu lain yang menjadi perhatian masyarakat di daerah anda. Misalnya, isu lingkungan hidup, gender, kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Inilah bahan mentah yang akan disusun sebagai bahan kampanye. Bila anda terpilih tentu saja janji-janji itu harus dilaksanakan. Promises to Keep! Janji yang harus ditepati.

Dalam menganalisis isu/permasalahan maka anda perlu untuk menuliskannya:
-Tulislah berbagai isu penting di daerah anda.
-Lalu ingat siapa PEMILIH ANDA YANG PALING PENTING.
-Identifikasi 3 isu utama yang penting bagi mereka, para pemilih anda. TIGA ISU UTAMA, itulah yaitu yang harus Anda bicarakan setiap hari mulai saat ini hingga hari pemilihan.

PENTING:
Pemilih ingin anda membahas 3 isu yang penting bagi mereka, bukan 10 atau lebih isu acak yang tidak mengena. Kandidat yang lebih fokus berpeluang lebih besar untuk menang.

8. Pesan

Anda siap memasuki masa kampanye. Sebelum melangkah ke arena kampanye, Anda harus mengaitkan semua informasi menjadi SATU PAKET YANG TERORGANIR DENGAN BAIK, sehingga dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat yang Anda temui setiap hari. Anda perlu sebuah PESAN. Sebuah PESAN menjawab pertanyaan: “Mengapa pemilih harus memilih Anda dan bukannya LAWAN UTAMA Anda.”

Membuat pesan menjadi paket yang menarik ini disebut POSITIONING, yaitu menempatkan si kandidat ke dalam benak para pemilih, dengan citra tertentu, citra yang kuat dan berbeda nyata dari kandidat pesaing. Posisi yang kuat dan tak tergeser di dalam benak para pemilih.

Menjawab pertanyaan tersebut seharusnya mudah karena Anda mengetahui bahwa Anda adalah lebih baik dari LAWAN UTAMA Anda. Namun itu tidak cukup. Anda HARUS MEYAKINKAN PEMILIH BAHWA ANDA YANG PALING LAYAK. Mengemas pesan ini adalah hal yang paling berat.

• Anda perlu sebuah pesan yang baik yaitu:
-JELAS dan SINGKAT: mudah dipahami.
-MENARIK: terutama kepada pemilih yang akan diyakinkan.
-KONTRAS: membedakan partai dan Anda dari kandidat dan partai lain.
-MENYENTUH: kepada apa yang paling penting bagi pemilih Anda.
-DISAMPAIKAN SECARA KONSISTEN: berulang-ulang.
-Tidak semua orang di daerah pemilihan Anda mengenal nama Anda tapi pemilih harus mencoblos nama Anda pada hari pemilihan. Bagian penting dari pesan Anda adalah nama Anda dan partai Anda. Hal pertama dan terakhir yang Anda sampaikan seharusnya adalah nama Anda, Nomor urut anda dan partai Anda.

PENTING:
o Anda hanya butuh sebuah PESAN untuk menjawab pertanyaan saya sebagai pemilih: “Mengapa saya harus memilih Anda dan bukannya LAWAN UTAMA Anda?
o Berlatihkan menyampaikan pesan anda hingga benar-benar mencapai tingkat yang anda merasa paling nyaman dalam mengkomunikasikannya.
o Awali dan akhiri pesan anda dengan menyampaikan:

* Nama.
* Nomor Urut Anda.
* Partai anda.
* Tiga point penting isu yang menjadi trademark anda, factor pembeda anda dan yang menjadi sumber kekuatan anda.
* Tanggal dan hari Pilkada untuk mengingatkan para pemilih anda.
* Ingat bahwa pada hari pemilihan para pemilih harus mengingat, nomor urut dan Nama Anda.

PENUTUP

Demikian “panduan” singkat ini. Panduan ini bukan satu-satunya panduan cara terbaik untuk sukses dalam Pilkada. Dibutuhkan banyak referensi dan sudut pandang lain untuk membuat panduan ini berguna dan bisa membumi. Bagaimanapun pengalaman dalam berpolitik sangat berperan dalam menterjemahkan apa yang dimaksud dalam panduan ini.

Perpaduan pengalaman dan prinsip-prinsip yang dibahas dalam panduan ini diharapkan akan meningkatkan kinerja pemenangan pilkada, utamanya bagi calon yang bersedia membuka pikiran untuk menerima beberapa pemikiran dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam panduan ini.

Tujuan mendiskusikan panduan inipun bukan untuk menggurui, hanya semata-mata untuk berbagi sedikit pengetahuan. Sayang jika hanya tersimpan di dalam hard disk komputerku tanpa diketahui banyak orang. Lagi pula saya percaya dengan membagikan hal ini kepada kawan-kawan, pengetahuan saya akan bertambah. Dengan mendiskusikan panduan ini justru akan menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam panduan ini.

Apa yang selama ini telah saya lupakan, dapat saya ingat kembali berkat menuliskannya. Panduan ini memang tidak sama persis dengan aslinya karena sudah diringkas, disederhakan, ditambah dengan beberapa informasi dari referensi lain, pengalaman pribadi ketika menjadi tim sukses, pengalaman kawan lain, dan membaca beberapa hasil riset tentang Pemilukada.

Semoga bermanfaat. Selamat bertanding dan menang.

Sumber: Jafraubel.

Potensi Konflik Pemilukada masih Tinggi

2010-06-09T15:03:00.000+07:00

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada). Mereka mengakui bahwa hingga semester pertama 2010, terdapat sejumlah pemilu kada yang bermasalah.

Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri Tanribali Lamo menyatakan bahwa dari 130 pemillu kada yang berjalan tahun ini sebagian bermasalah. "Ada beberapa daerah yang bermasalah. Tapi saya belum cek terakhirnya seperti apa," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/7).

Dalam pantauan yang dilakukan oleh Kemendagri, hingga awal Juli 2010 setidaknya terdapat 141 pemilu kada yang sudah digelar. Sebanyak 62 di antaranya diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena terdapat perselisihan. Selanjutnya 35 di antaranya telah diputus oleh MK.

Tercatat 19 perkara sengketa pemilu kada ditolak, 6 perkara tidak diterima karena melebihi batas waktu penyerahan, 2 perkara ditarik, 2 dianggap gugur, 2 permohonan ditolak dan mengabulkan permohonan sebagian, serta 3 perkara keputusan akhirnya ditangguhkan.

Beberapa daerah yang mengalami kerusuhan akibat pemilu kada, antara lain Humbang Hasudutan, Mojokerto, Tolitoli, Toraja, Soppeng, dan Bima.

Dengan jumlah itu masih terdapat 103 pemilu kada yang akan dilakukan. Antara lain 1 provinsi, 89 kabupaten, dan 13 kota. Pemilu kada tersisa memang memiliki potensi konflik. "Kami akan melakukan koordinasi dengan daerah untuk melakukan pencegahan," ujarnya.

Sumber: Media Indonesia.

Setelah lahirnya Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) seakan menjadi suntikan baru bagi partisipasi politik masyarakat. sebagian orang ada yang berpendapat ini adalah sebuah langkah terobosan dalam berdemokrasi di indonesia tapi ada juga yang melihat hal ini adalah sebuah kemunduran dalam berdemokrasi seperti apa yang di sampaikan oleh Gubernur LEMHANAS yang menginginkan Gubernur di daerah di tunjuk langsung oleh presiden.

Pilkada yang berlangsung di 226 daerah, terdiri 11 provinsi dan 215 kabupaten/kota, dan menelan dana sekitar Rp1,25 triliun, suatu harga mahal tentunya yang harus di bayar oleh rakyat indonesia untuk bisa berdemokrasi di negara ini. di tengah kemiskinan yang melanda negeri ini (Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mengumumkan jumlah penduduk miskin 37,17 juta orang atau 16,58 persen dari total penduduk Indonesia selama periode bulan Maret 2006 sampai dengan Maret 2007).dan rakyat indonesia hari ini dipaksa kemudian oleh sistem untuk ikut dalam arus besar demokrasi di negeri ini.

Pemilihan kepala daerah langsung memberikan warna tersendiri dalam berdemokrasi di indonesia dengan menyertakan rakyat secara langusung untuk menentukan pemimpinnya sendiri di tingkat lokal/daerah.tetapi PILKADA juga melahirkan efek samping yang negatif,seperti polarisasi kelompok masyarakat serta meregangnya interaksi sosial di antara masyarakat itu sendiri dan tidak jarang dari proses PILKADA ini melahirkan bentrokan yang mengarah pada tindakan anarkis.

Beberapa Ilmuwan politik mengatakan, suatu negara dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain memiliki kebebasan kepada masyarakat untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi; memberikan ruang berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai; serta tidak melarang siapapun berkompetisi untuk jabatan politik.Dalam hal ini jelas, kompetisi politik yang damai menjadi prasyarat penting bagi demokrasi.Oleh karena itu, salah satu agenda terpenting dalam konteks Pilkada langsung adalah meminimalisasi potensi-potensi konflik tersebut.

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya konflik dalam Pilkada,dan jika hal ini tidak diantisipasi maka akan melahirkan sebuah kerugian yang besar yang akan di terima oleh masyarakat. Beberapa hal yang menyebabkan konfli itu diantaranya :

1. banyak kebolongan-kebolongan aturan-aturan Pemilihan kepala daerah (PILKADA). Diatara kebolongannya itu adalah terlalu besarnya hegemoni partai politik dalam Pilkada, hal ini di tunjukan dengan tidak di akomodirnya calon independent dalam Pilkada,walaupun secara tegas Mahkamah Konstitusi membolehkan calon Independen tetapi belum lahir juga aturan yang jelas tentang mekanisme pencalonan secara independent.sedangkan calon-calon yang di tawarkan oleh parpol kebanyakan tidak di sukai oleh rakyat.dan masih banyaknya calon-calon dari luar parpol yang di sukai dan di nilai kompeten untuk menjadi pemimpin di daerah. Hal ini di tunjukan dengan masih tingginya suara golput dalam beberapa rangkai pilkada ke belakang.

1. masih lemahnya pendidikan politik untuk masyarakat.inilah tugas kita sebagai Civil society yang merupakan pilar ke tiga dalam mewujudkan Good Governance.masyarakat sangat perlu untuk di didik agar melek politik supaya masyarakat tidak terus di bohongi oleh calon pemimpinnya di daerah.karena bentrokan yang terjadi adalah setingan para elit politik.lemahnya pemahaman politik masyarakat ini di tunjukan dengan masih banyaknya Incumbent yang terpilih kembali,yang padahal incumbent ini telah gagal dalam mensejaherakan rakyatnya.oleh karena itu pendidikan politik untuk masyarakat sangat penting di dilakukan agar masyarakat paham dan bisa menuai hasil yang optimal dalam momentum pilkada ini untuk masa depan mereka.

1. potensi konflik pasca Pilkda juga perlu di perhatikan dengan baik karena hal ini tidak kalah krusialnya menurut saya. Jika tidak di menej dengan baik maka akan melahirkan konflik yang lebih besar.. Konflik pasca Pilkada juga dimungkinkan, jika terjadi kecurangan dalam proses pemilihan tanpa penyelesaian hukum yang adil, misalnya, menggunakan politik uang. Aturan yang termaktub dalam UU Pilkadal seolah membuka peluang terjadinya persaingan politik uang di antara para kontestan. Hal ini jelas menimbulkan kecemburuan di kalangan kontestan yang “miskin”. Hal ini bisa kita lihat beberapa pilakda kebanyakan berakhir di pengadilan,sebut saja misalnya hasik Pilkada Depok,Pilkada Kab Bandung,atau kabar terbaru yang kita saksikan bersama di media masa. Mahkamah agung memutuskan agar di lakukan pilakda ulang di 4 kabupaten pad pilkada Sulawesi selatan.atau berakhirnya pilkada maluk utara di tangan KPU pusat yang penuh dengan kontroversi.

Menurut saya tiga potensi konflik dalam pilkada ini harus segera kita antisipasi bersama agar tidak merugikan semua pihak. Demokrasi di tingkat local/daerah harus kita maksimalkan sehingga dalam momentum ini bisa lahir sebuah perubahan yang signifikan bukan malah kemudian menjadi kontra produktif bagi kemashlahatan untuk rakyat banyak.semua pihak harus proaktif dalam mewujudkan good governace di tigkat nasional maupun di tingkat local/daerah.

Sumber: Eljundi.

Sengketa Pemilukada

2010-05-09T14:56:00.000+07:00

Penyelesaian Pilkada di PT Bisa Timbulkan Konflik

Ahli hukum tata negara Saldi Isra mengatakan, pengalihan penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dari Mahkamah Konstitusi (MK) ke pengadilan tinggi (PT) justru akan menimbulkan ketegangan yang semakin tinggi.

"Kalau dibawa ke pengadilan tinggi itu akan semakin dekat dengan tempat peristiwa dan pelaku politik dalam pilkada. Nah itu akan menimbulkan ketegangan-ketegangan di daerah akan semakin tinggi," kata Saldi Isra, di Jakarta, Kamis. Menurut dia, jarak tempuh jauh para pemohon dan termohon dapat mencegah kehadiran para pendukung pasangan calon kepala daerah ke Jakarta sehingga ketegangan antar pendukung dapat diminimalisasi.

Pengamat pemilu Hadar Nafis Gumay juga mengatakan gagasan penyelesaian sengketa pilkada di pengadilan tinggi, tidak tepat.

"Karena pengaturan ini akan berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Pilkada adalah pemilu dan yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu adalah MK," katanya.

Selain itu, ujarnya, sulit untuk mengharapkan kapasitas, netralitas, dan profesionalitas yang ada pada pengadilan tinggi saat ini.

"Maksud untuk efisiensi malah jadi boros karena muncul biaya sosial politik yang harus ditanggung sebagai akibat penyelesaian sengketa yang tidak lancar," katanya.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, usulannya agar penyelesaian sengketa hasil Pemilu pilkada melalui pengadilan tinggi, demi efisiensi tanpa menghilangkan substansi.

Mendagri menjelaskan, biaya yang dikeluarkan daerah untuk membawa persoalan pemilu ke Mahkamah Konstitusi sangat tinggi. Sementara jika dikembalikan penanganannya ke daerah melalui pengadilan tinggi, akan banyak biaya yang bisa dihemat.

"Coba bayangkan jika yang bermasalah di daerah jauh, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk ke pusat. Jika dikembalikan ke daerah berapa biaya yang bisa dihemat, ini untuk efisiensi tanpa menghilangkan substansinya," katanya.

Jika ada keraguan terhadap hakim yang memutuskan perkara, ujar Mendagri, maka bisa dengan hakim kolegial.

Menurut Gamawan, jika semua pihak sependapat dengan usulan ini maka pihaknya akan memasukkan ini kedalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada.

"Kalau semua pihak sependapat, maka akan terus dimasukkan (dalam revisi)," katanya.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD menyatakan setuju jika sengketa pilkada dialihkan ke pengadilan tinggi.

"Soal penanganan pilkada ke pengadilan tinggi, saya kira sebagai Ketua MK setuju sekali karena bosan menangani hal-hal yang sama," katanya.

Menurut dia, pola penanganan sengketa pilkada polanya sama, seperti pelanggaran politik uang, jabatan struktural, dan kecurangan.

Sumber: Suara Karya

Pemerintah Setuju Sengketa Pemilu Kada Ditangani Pengadilan Tinggi

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menilai penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) di pengadilan tinggi (PT) merupakan langkah efektif. Setidaknya, penyelesaian dengan cara itu akan menekan cost pemilu kada.

Oleh karena itu ia berharap wacana tersebut perlu terus dikaji dalam rangka persiapan menghadapi pelaksanaan pemilu kada serentak. "Jika pemilu kada dilakukans serentak maka Mahkamah Konstitusi akan kerepotan. Makanya kami usulkan pengadilan di daerah, kalau penyelesaian terdistribusikan, kan beban akan terbagi,â€ ujarnya di Jakarta, Rabu (7/7).

Pemilu kada serentak akan dilakukan dalam dua tahapan. Selama rentang masa satu jabatan presiden, ada dua kali pemilu kada serentak. Untuk mengatasi masalah kemampuan hakim, ia menyarankan agar penanganan sengketa pemilu kada dilakukan oleh majelis hakim secara kolegial. Kemungkinannya majelis terdiri atas lima sampai tujuh orang. â€œKalau khawatir satu hakim saja, bisa lima atau tujuh. Saya lihat ini dari sisi efesiensi," jelasnya.

Gamawan mengaku bahwa wacana itu muncul setelah ia menemui seseorang dari daerah yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. â€œSaya ketemu seseorang dari daerah, dia bawa saksi sampai 25 orang. Dia kalah, ini sudah kalah tambah beban biaya. Apalagi dia bawa berkas lima koper, coba bayangkan, berapa cost-nya,â€ tutur mantan Gubernur Sumbar itu.

Sumber: Media Indonesia.

PEMILUKADA DAN ISU PERIKANAN

2010-04-09T14:44:00.000+07:00

Politik adalah seni dalam meraih dan melanggengkan kekuasaan. Seni dalam memformulasikan segala effort untuk meraih satu tujuan yakni kekuasaan. Kekuasaan merupakan parameter utama penilaian terhadap keberhasilan kegiatan politik yang dilakukan oleh para pelaku politik (baca:politisi). Inilah menjadikan para pelaku politik selalu berlomba-lomba bahkan cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih mahkota kekuasaan.

Kontes dalam mendapatkan mahkota kekuasaan dalam proses perpolitikan di Indonesia dikenal dengan istilah pesta demokrasi. Berbeda dengan pesta pada umumnya yang melahirkan kegembiraan pada semua pihak, pesta demokrasi di Indonesia pasti akan melahirkan dua kondisi yang paradoks, yakni kebahagiaan bagi yang menang dan kesedihan bahkan frustasi bagi pihak yang kalah. Mengapa demikian? Karena pesta demokrasi bukanlah pesta dalam arti yang sesungguhnya, tapi pesta demokrasi adalah kompetisi antara beberapa pihak/kontestan politik dalam meraih perebutan kekuasaan. Kompetisi yang terjadi bukanlah kompetisi yang bersifat biasa. Kompetisi ini adalah kompetisi yang paling mahal yang pernah ada di negeri ini. Bahkan resikonya pun adalah sangat besar dan fatal, seperti kebangkrutan atau keputus asaan. Namun resiko ini tak pernah menyurutkan langkah bagi para anak bangsa untuk merebut kasta tertinggi yang bernama kekuasaan.

Untuk menjadi pemenang dalam kontes demokrasi maka segala pihak yang berkompetisi haruslah menjalankan sebuah strategi yang mumpuni. Faktor utama penyebab seseorang bisa meraih kemenangan adalah sejauhmana kemampuannya dalam mencitrakan diri pada masyarakat sehingga masyarakat kenal dan simpati yang pada akhirnya memilih calon tersebut. Banyak strategi yang bisa diterapkan untuk menjadi pemenang. Ada strategi yang positif (sesuai dengan aturan) atau ada juga yang negatif, seperti : money politic, black campaign, manipulasi suara dan sederet kecurangan lainnya. Diantara strategi yang kerap dimainkan oleh para kontestan politik dalam kompetisi pertarungan politik baik pada pemilu anggota legislatif, pilpres atau pemilu kepala daerah adalah mengangkat sebuah opini dan isu yang menyita perhatian publik dan menimbulkan simpati bagi para pemilih.

Saat ini masyarakat Bangka Belitung di beberapa kabupaten sedang menikmati jamuan pesta demokrasi dalam kegiatan Pemilihan umum Kepala daerah (Pemilukada). Beberapa calon-pun bermunculan dan saling berkompetisi untuk menjadi pemenang. Berbagai strategi kampanye pun diterapkan kepada masyarakat. Karakter Masyarakat pemilih yang terpolarisasi menjadi beberapa bagian menjadi garapan serius bagi para calon. Ada masyarakat cerdas, objektif dan sudah mantap menentukan pilihannya. Ada juga masyarakat yang sering disebut sebagai swing voter atau floating mass yang belum punya arah dan kepastian dalam menentukan pilihan. Disamping ketokohan calon dan kedekatan dengan masyarakat, kecerdasan dalam mengangkat isu kampanye menjadi sebuah komponen vital dalam mempengaruhi elektabilitas para pemilih.

Pemilukada adalah kompetisi isu. Artinya adalah mereka yang mampu memainkan isu ditengah masyarakat yang mampu menjadi pemenang. Merujuk pada perjalanan kegiatan pemilu anggota legislatif, pilpres, dan pemilukada yang telah dilangsungkan dibeberapa daerah di Indonesia, isu yang selalu diangkat dan dimainkan oleh para calon yang berkompetisi antara lain : isu pendidikan gratis, isu pengobatan graris, isu kemudahan mendapatkan lapangan kerja, isu harga sembako murah, dan bagi calon incumbent isu empuk yang selalu diangkat adalah isu keberhasilan dalam pemerintahannya. Isu-isu tersebut sering diangkat karena isu-isu tersebut dipandang seksi dan eksotik untuk mempengaruhi para pemilih. Pada perhelatan Pemilukada yang saat ini berlangsung dibeberapa daerah di Bangka Belitung, para kandidat pun berlomba-lomba dalam memainkan isu sebagai bagian dari effort dalam memenangkan pemilukada. Isu-isu yang diangkat adalah isu-isu yang populis walaupun terkadang isu tersebut cenderung bombastis, membosankan dan abstrak.

Isu Perikanan dan pertanian merupakan isu yang hampir tidak pernah diangkat atau digembar-gemborkan oleh para calon kepala daerah di Bangka Belitung. Isu ini dianggap sebagai isu yang tidak populis. Apalagi jika melihat mayoritas masyarakat Bangka Belitung yang saat ini berprofesi sebagai penambang timah. Artinya adalah jika isu perikanan dan pertanian diangkat, maka kemungkinan besar tidak akan berpengaruh nyata pada tingkat elektabilitas pemilih. Secara logika politik hal itu ada benarnya. Namun jika berpikir secara integral, dengan melihat kondisi alam Bangka Belitung yang semakin rusak oleh kegiatan penambangan, dengan semakin menipisnya kandungan timah, maka selayaknyalah isu pertanian dan perikanan diangkat untuk menjadi solusi atas kondisi pasca timah yang sewaktu-waktu akan terjadi. Bangka Belitung pernah mengalami masa keemasan lada putih.

Namun seiring dengan maraknya penambangan timah, keemasan lada sudah memudar. Komoditi pertanian/perkebunan yang saat ini masih bisa bertahan ditengah gempuran timah adalah karet dan kelapa sawit. Disamping pertanian/ perkebunan, saat ini muncul kegiatan budidaya perikanan yang mulai marak dilakukan oleh para masyarakat walaupun kegiatannya belum massif. Hal ini dikarenakan fokus pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ini masih kurang. Padahal sektor perikanan sangat prospektif bagi peningkatan kemajuan masyarakat.

Terlepas apakah isu pertanian dan perikanan diangkat atau tidak oleh para dalam kampanye, kita berharap muncul kesadaran bagi siapapun para kandidat yang terpilih dalam pemilukada bahwa pertanian dan perikanan adalah sektor yang sangat penting dijadikan fokus pengembangan daerah pasca timah. Kita berharap dalam visi, misi atau program pembangunan para calon kepala daerah menjadikan sektor pertanian dan perikanan sebagai program strategis dan unggulan yang akan dilaksanakan kelak jika terpilih.

Saat ini proses pemilukada di beberapa daerah di Bangka Belitung sedang berlangsung dan siap melahirkan pemimpin. Setiap calon pastinya bekerja keras dalam menerapkan strategi untuk menang termasuk strategi dalam memainkan isu. Apapun isunya, bagaimanapun cara untuk menangnya, komitmenlah yang dituntut bagi para pemimpin baru tersebut. Komitmen atas janji-janji yang disampaikan selama kampanye. Tidak hanya komitmen atas janji tetapi juga komitmen untuk membangun daerah yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salahsatu langkah bijak yang layak ditempuh adalah dengan menjadikan sektor pertanian dan perikanan sebagai unggulan.

Kita merindukan pemimpin yang visioner, pemimpin yang punya visi dan misi dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Realisasi hal tersebut tentu saja harus berbasis pada potensi sumber daya alam yang terdapat didaerah tersebut dengan tidak mengorbankan kelestariannya. Cukup sudah Bangka Belitung dilanda tsunami kerusakan alam dan lingkungan perairan oleh penambangan timah yang sporadis. Saatnya untuk mengembalikan kejayaan pertanian dan membangun imperium budidaya perikanan.

Written By : Eva Prasetiyono, S.Pi
Sumber: ubb.ac.id

Obama Dan Politik Indonesia

2010-03-10T14:31:00.005+07:00

Pemerintah Diminta Sampaikan Pesan Politik pada Obama

Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf meminta pemerintah RI memanfaatkan kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia pada Maret mendatang, untuk menyampaikan pesan-pesan politik pemerintah dan rakyat Indonesia.

"Kedatangan Obama harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan politik Indonesia secara elegan kepada AS dan sekaligus dunia internasional," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu di Jakarta, Ahad.

Al Muzzamil Yusuf mengatakan pesan-pesan yang seharusnya disampaikan pemerintah Indonesia kepada Obama di antaranya adalah persoalan hubungan bilateral yang harus didasari oleh penghormatan kedaulatan terhadap masing-masing negara.

Karena itu, lanjut dia, gaya diplomasi masa lalu yang dilakukan mantan Presiden AS George Bush yang arogan dan anti dialog tidak patut diteruskan karena hal tersebut hanya akan memancing reaksi negatif berbagai partai, ormas, LSM dan elite politik Indonesia, bahkan di mayoritas masyarakat Indonesia juga terbentuk sikap anti AS.

Selain itu, kata Muzzammil, perlu pula disampaikan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya membutuhkan demokrasi, tapi juga kesejahteraan, sehingga berbagai bentuk kerja sama bilateral dengan negara mana pun pada intinya harus memberikan keuntungan yang seimbang dan timbal balik secara ekonomi.

"Maka pasar bebas yang cenderung menguntungkan pihak yang kuat harus diwaspadai dan diantisipasi. Tema-tema pemerataan dan keadilan ekonomi harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah RI tidak boleh alpa menyuarakan hal ini," tegasnya.

Sebagai negara yang saat ini terbilang paling demokratis di ASEAN dan dunia Islam, kata dia, membuat Indonesia sedang dan akan mampu berperan aktif untuk membuka dialog demokratis ke depan. Indonesia akan "leading" untuk menyuarakan isu-isu HAM dan penegakan hukum Internasional.

"Dalam konteks ini, Indonesia akan banyak berseberangan dengan cara-cara represif yang dilakukan AS di Palestina, Irak, Afghanistan dan Guantanamo, yang jelas-jelas melawan HAM dan hukum internasional. Hal ini harus disampaikan pula ke Obama," katanya.

Selain itu, kata Al Muzzamil, maka Obama juga perlu didorong oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali dengan janji-janji diplomasi internasional yang lebih dialogis.

"Janji ini adalah sesuatu yang tampaknya kini ditinggalkan Obama, yang secara perlahan memilih gaya lama Bush. Keadilan tata politik dunia dan kemakmuran masyarakat dunia harusnya menjadi cita-cita bersama para pemimpin dunia, khususnya negara adidaya," demikian Al Muzzammil Yusuf.

Sumber: Media Indonesia.

Jakarta Siap Sambut Kunjungan Obama

Menjelang kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia pada 20-22 Meret 2010, Direktorat Intelijen Polda Metro Jaya memastikan situasi keamanan Jakarta dalam keadaan kondusif. Untuk memastikan kesiapan keamanan ibu kota, Pemprov DKI juga telah menggelar rapat dengan sejumlah jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) guna membahas situasi keamanan terkini di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, sebagai ibu kota negara, Jakarta sering kali menerima kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat sudah memiliki Standard Operational Procedure (SOP) untuk mempersiapkan kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain, meskipun hingga kini belum ada rapat khusus dengan pemerintah pusat untuk membahas lebih lanjut perihal pengamanan maupun konsep protokoler yang akan disiapkan.

Di samping itu, Pemprov DKI juga tetap bersiaga di lokasi-lokasi yang mungkin dikunjungi oleh Obama seperti Bandara Halim Perdanakusuma, Istana Negara, dan Taman Makam Pahlawan Kalibata.

“Itu yang sudah pasti dan tidak bisa dirubah. Namun kemungkinana ada kunjungan optional seperti ke SDN 01 Besuki di Menteng. Saya sudah minta Walikota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Pendidikan bersiap-siap menerima kunjungan Obama. Tapi kalau tidak jadi ke sana ya tidak apa-apa,” kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, usai Rapat Muspida di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (10/3).

Untuk pengamanan tamu, Fauzi meyakinkan sudah ada SOP yang memiliki banyak aturan yang berbeda. Misalnya SOP kedatangan tamu dilihat dari tempat kedatangan tamu apakah dari bandara Halim Perdanakusumah atau Soekarno-Hatta. Lalu apakah tamu datang dengan pesawat pribadi atau dengan pesawat komersial. “SOP ini menjadi referensi acuan gerak di lapangan buat aparat-aparat yang terkait,” terangnya.

Meski begitu, Fauzi berharap keamanan di DKI Jakarta terus ditingkatkan. Peningkatan keamanan di DKI tidak hanya disebabkan oleh kedatangan Obama, melainkan gejolak politik yang terjadi di Indonesia yang harus membuat Jakarta terus bersiaga. Dicontohkannya, maraknya kasus Century membuat aksi unjuk rasa beralih dari semula terkonsentrasi di Gedung DPR/MPR RI di Gatot Subroto, bepindah di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan.
Tak hanya itu, Jakarta pun terimbas kerusuhan Makassar, yang menimbulkan aksi unjuk rasa berujung anarkis di Jakarta Pusat. “Tapi kami yakin, bisa membuat Jakarta tetap dalam keadaan yang kondusif,” tegasnya.

Terkait agenda Rapat Muspida, selain membahas persiapan kunjungan Presiden Obama juga dibahas soal kondisi keamanan terakhir kota Jakarta. “Saya bersyukur, sampai dengan saat ini kondisi ibukota masih dalam keadaan baik, aman dan terkendali. Kita tentu berharap kondisi atau situasi yang kondusif ini bisa terus kita pelihara bersama-sama di waktu-waktu yang akan datang,” harapnya.

Direktur Intel Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Irlan mengungkapkan, fokus pembahasan Rapat Muspida DKI untuk melihat sejauhmana kesiapan aparat keamanan dalam menerima kunjungan Presiden AS. “Saya jelaskan kepada gubernur, kondisi keamanan ibu kota sampai saat ini kondusif, sekalipun ada kegiatan aksi-aksi yang dilakukan masyarakat. Kita sudah siap untuk menerima Presiden Obama,” kata Irlan.

Namun, pihaknya belum bisa menyebutkan kekuatan personil yang akan dilibatkan saat kunjungan Presiden AS tersebut. Menurutnya pelibatan kekuatan personil Polda Metro Jaya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat yang akan dikunjungi Presiden Obama selama di Jakarta. “Tentunya kita akan semaksimal mungkin melibatkan kekuatan personil kita sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” tandasnya.

Sumber: Berita Jakarta.

Indonesia Harus Bisa Memetik Manfaat Kunjungan Obama

Pemerintah Indonesia harus mengambil manfaat sebesar mungkin dari kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia.

Selain meningkatkan hubungan militer kedua negara, kedatangan Obama harus menandai peningkatan kerja sama di berbagai program terutama di bidang kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Suara Karya, di Jakarta, Selasa (9/3).

Agus Gumiwang diminta komentarnya terkait kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia pada 22- 23 Maret mendatang.

"Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan kunjungan Obama demi keuntungan semaksimal mungkin bagi rakyat Indonesia," ujarnya.

Agus Gumiwang mengatakan, ada beberapa manfaat yang bisa dipetik Pemerintah Indonesia dari kunjungan Obama. Pertama, Indonesia bisa melakukan kerja sama untuk alih teknologi dari AS karena negara itu dikenal memiliki tingkat pengetahuan dan teknologi yang tinggi.

"Terutama alih teknologi di bidang industri militer. Industri-industri strategis seperti PT Pindad bisa didorong untuk bekerja sama dengan perusahaan industri militer AS," ujarnya.

Manfaat kedua, menurut Agus, AS merupakan kekuatan politik dan militer yang besar di dunia. Dengan melakukan kerja sama dan meningkatkan hubungan baik Indonesia dengan AS, Indonesia bisa memainkan kunci untuk menjaga stabilitas kawasan terutama di Asia Tenggara. Kestabilan kawasan Asia Tenggara akan memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan program pembangunan.

"Kalau kawasan Asia Tenggara tidak stabil, maka usaha untuk membangun Indonesia tentunya lebih sulit," ujarnya.

Manfaat lain yang bisa dipetik Indonesia selain di bidang militer, menurut Agus, kerja sama di bidang-bidang kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan.

Saling Menguntungkan

Ia mengingatkan, Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan sebuah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam namun bersikap moderat. Dengan posisi Indonesia seperti ini, kata Agus, Amerika Serikat pasti tertarik bekerja sama dengan Indonesia.

"Jadi kerja sama Indonesia dan AS ini adalah sebuah keuntungan timbal balik. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi Amerika," ujarnya.

Agus Gumiwang menekankan, kerja sama Indonesia dan AS ini harus riil dan bukan sekadar komitmen di atas kertas saja. "Perjanjian kerja sama komprehensif (comprehensive partnership agreement/CPA) ini harus riil sehingga bisa menjadi tonggak hubungan bilateral Indonesia dan AS ke depan," tuturnya.

Secara terpisah, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat akan berupaya lebih meningkatkan hubungan kerja sama, termasuk normalisasi kerja sama di bidang militer yang sempat terganggu dengan kebijakan embargo militer dari Pemerintah Amerika Serikat.

"Kesepakatan peningkatan upaya kerjasama ini akan dibahas pada saat kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Ada kesepahaman untuk memperbaiki hubungan kera sama, seperti kerja sama militer," kata Menhan.

Menhan berharap kedatangan Presiden AS Barack Obama akan menandai babak baru kerja sama militer di kedua negara yang saling menguntungkan.

Sumber: Suara Karya.

Manfaatkan Kunjungan Obama Untuk Naikan Posisi Indonesia

Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44 mungkin menjadi figur utama dunia saat ini, bukan saja karena dia presiden negara adidaya, tetapi juga menempati posisi tersendiri dalam catatan sejarah dunia.

Mengawali karir politik dari aktivis sosial (community organizer), senator negara bagian, menjadi senator AS, kemudian tiba-tiba mengalahkan para calon presiden lain yang lebih senior darinya, termasuk John McCain dan sesama calon Partai Demokrat, Hillary Clinton.

Tapi barangkali yang teristimewa darinya adalah kepribadiannya, yang bagi saya, sangat unik. Lahir dari pasangan ayah non Amerika berkewarganegaraan Kenya dan ibu keturunan Irlandia, menjadikan Obama seorang yang unik, seorang yang bisa bangga mewakili manusia tanpa batas ras.

Dia sendiri dibanggakan warga kulit hitam sebagai Afro-Amerika, dan dia tak menolak itu karena pribadinya memang selalu ingin berdiri untuk kaum dhu'afa.

Warga kulit hitam AS masih dikategorikan warga yang termarjinalikan dan ketika Obama menjadi Presiden AS, maka itu dianggap sebagai simbol "empowerment" (penguatan) mereka yang selama ini dipandang sebagai elemen masyarakat yang lemah.

Sebagian kalangan bahkan menafsirkan kemenangannya sebagai "realisasi mimpi" Dr. Martin Luther, pejuang hak-hak sipil AS.

Bagi saya sendiri, keunikan Obama sama sekali bukan pada warna kulit dan posisinya sebagai presiden negara terkuat dunia. Itu justru terletak pada pemikiran dan sikap politiknya selama kampanye, dan rencana-rencana kebijakannya menuju Gedung Putih.

Sayangnya kebijakan-kebijakan itu tak semudah bayangan khalayak ramai. Sebuah kebijakan perlu melalui "pintu-pintu ketat politis" di Kongres dan Senat, sebelum disahkan menjadi kebijakan oleh Presiden.

Diantara pemikiran dan sikap politik unik Obama adalah:

Pertama, salah seorang yang sejak awal menentang Perang Irak oleh Presiden George Bush adalah Senator Illinois, Barack Obama. Sebagai ahli hukum internasional dari Universitas Harvard, Obama sadar betul bahwa apa yang dilakukan Presiden Amerika saat itu ilegal dan bertentangan dengan norma-norma kesepakatan internasional. Oleh karena itu, dia menentangnya dan menjadikannya sebagai salah satu tema utama kampanyenya.

Langkah penting lainnya adalah menarik tentara AS dari Irak dalam beberapa bulan ke depan. Bagi saya, ini adalah bagian dari sikap bertangggungjawabnya yang tak ingin meninggalkan Irak begitu saja dan membuat Amerika dicatat sejarah sebagai tidak bertanggungjawab.

Sikapnya di Irak ini jauh lebih baik ketimbang sikap politik pendahulunya dari kubu Republik.

Kekerasan dan pembunuhan serta sejenisnya, memang masih saja terjadi, namun itu sudah jauh menurun, bahkan beberapa hari lalu rakyat Irak bisa melangsungkan pemilu yang secara umum sangat sukses.

Tutup Guantanamo

Kedua, sehari setelah dilantik sebagai presiden, Obama langsung menandatangani perintah menutup penjara Guantanamo, yang telah menjadi saksi sejarah hitam AS bahwa negara ini telah melanggar HAM, padahal selama ini AS dianggap pejuang HAM.

Walaupun perintah penutupan Guantanamo belum sepenuhnya terwujud karena menghadapi kendala teknis, seperti penempatan ratusan penghuni penjara yang masih menunggu pengadilan dan upaya-upaya lawan politik Obama yang akan menjegal rencananya itu.

Tapi dengan keberanian dan ketegasan Obama dalam menutup fasilitas itu adalah langkah yang patut dipuji.

Ketiga, ini mungkin yang paling penting untuk ketahui orang, di hari kedua pemerintahannya, Obama langsung berkomunikasi dengan kedua pemimpin Israel dan Palestina dalam mencari solusi konflik Timur Tengah. Bahkan dia menindaklanjuti itu dengan langsung mengangkat seorang senator sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah.

Bagi saya pribadi, di tengah gelombang perang Irak dan Afganistan, Barack Obama memberikan perhatian khusus kepada konflik Timur Tengah, khususnya Israel-Palestina.

Barack sadar sepenuhnya bahwa konflik Palestina-Israel itu adalah kanker yang menggerogoti dunia. Jika konflik itu diselesaikan, sudah pasti kekisruhan-kekisruhan dunia bisa diselesaikan.

Yang paling menarik bagi saya adalah kenyataan bahwa Barack Obama "berani" memposisikan diri sebagai "mediator" yang tidak memihak. Setidaknya, ini terlihat dari berbagai pernyataannya yang cenderung tidak "menyalahkan" Palestina seperti para pendahulunya. Di sisi lain, dia melemparkan pernyataan keras kepada Israel, padahal, kita tahu, bagi presiden AS, mengeritik Israel sama dengan "bunuh diri politik."

Keempat, menyadari selama beberapa tahun terakhir Amerika dikritik keras dalam soal HAM, terutama pada kasus penyiksaan tahanan tersangka terorisme, Barack Obama dengan tegas melarang semua bentuk penyiksaan, termasuk water boarding (melelapkan muka tahanan ke air) seperti pernah dialami Sheikh Khalid Mohammed, perancang serangan teroris ke WTC.

Bagi saya pribadi, ini sebuah visi sekaligus komitmen besar. Di saat Amerika merasa terancam oleh apa yang disebut "American haters" (sentimen kebencian terhadap Amerika), Barack justru teguh pada batasan-batasan hukum, tak seperti pendahulunya yang kadang mengiraukan dan melanggarnya demi alasan keamanan nasional.

Peduli kaum dhua`fa

Kelima, di bidang ekonomi Barack Obama telah banyak mencoba memodifikasi berbagai aturan yang memihak kaum lemah. Program bail out sebenarnya untuk menyelamatkan para pekerja dari pemutusan hubungan kerja besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan AS.

Langkah itu harus dilihat sebagai bagian dari kepeduliannya pada kaum dhu'afa yang adalah bagian dari "tabiat pribadi" Barack Obama yang pernah menyelami kehidupan kaum dhu'afa.

Contoh lain adalah beberapa peraturan yang jelas sekali memihak pengguna kartu kredit yang biasa dicekik utang perusahaan kredit.

Beberapa peraturan terakhir yang diprakarsainya telah memaksa perusahaan-perusahaan penerbit kartu kredit memodifikasi usahanya sehingga tidak lagi membebani para pelanggan.

Tapi, upaya terbesar yang menjadi prioritas utamanya adalah reformasi perlindungan kesehatan (healthcare) yang mati-matian ditentang kubu Republik.

Saya menilai, penentangan Republik tidak dilandasi oleh kepentingan khalayak ramai, tapi lebih kepada upaya menjegal program prioritas Obama.

Dan sudah tentu tujuan akhir dari itu adalah menjatuhkan kredibilitas Barack di depan publik, yang ujung-ujungnya membuat rakyat Amerika tidak lagi memilihnya untuk priode keduanya nanti.

Keenam, Barack Obama memiliki komitmen demokrasi dengan menjunjung tinggi kemajemukan manusia. Dengan sadar dan sama sekali tidak canggung, Obama "berbicara langsung" dengan berbagai kalangan, termasuk dunia Islam.

Pesan-pesan yang disampaikannya di Kairo, Mesir, beberapa waktu lalu adalah wujud kesadarannya mengenai dunia yang saling tergantung (interdependen).

Barack Obama sadar bahwa tak ada satu pun bangsa atau negara, termasuk negara adidaya Amerika, hidup tanpa bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain.

Sikap dan kebijakan Obama ini, bagi saya pribadi, sangat bertentangan dengan sikap pendahulunya yang melemparkan slogan "With us or against us" (menjadi kawan atau lawan).

Selain itu, Obama sangat santun mengeritik lawan-lawan politiknya, terhadap Presiden Iran sekalipun.

Barack tetap memakai bahasa santun ketika mengkritisi sikap Presiden Ahmadinejad yang bersikukuh mengembangkan energi nuklir di negaranya. Itu berbeda dari George W. Bush yang melabeli Iran dengan predikat "uncivilized" (tak beradab), termasuk mengistilahkannya masuk Poros Kejahatan (Evil Axis).

Kunjungan ke Indonesia

Pertengahan Maret ini, Presiden Barack Obama akan mengunjungi Indonesia, sebelum menandangi Australia. Sebagaimana biasa, rencana ini disikapi berbeda oleh masyarakat Indonesia. Tentu, berbeda pandangan adalah hal baik.

Saya yakin Barack Obama sendiri akan senang dengan adanya perbedaan pandangan pada masyarakat karena itu adalah gambaran kebebasan berfikir dan demokrasi.

Akan tetapi, seandainya saya ditanya 'Apakah kunjungan Barack Obama ke Indonesia harus mendapat sambutan atau penolakan', dengan tegas saya katakan 'harus diterima dengan penerimaan yang terhormat.'

Alasannya sangat sederhana, jika Barack Obama yang memimpin negara terkuat dunia saja ingin membangun hubungan yang baik dan sejajar dengan dunia lain, hampir dalam segala skala kehidupan -dari pendidikan, ekonomi, hingga kekuatan militer-, mengapa Indonesia tidak menggunakan momentum itu untuk membangun hubungan yang sejajar dengan Amerika?

Kalaupun ada yang melihat bahwa pemerintahan Amerika sekarang belum maksimal mewujudkan harapan banyak orang di berbagai belahan dunia, seharusnya itu dilihat secara bijak, dalam arti sebuah kebijakan politik di negara demokrasi tidak ditentukan oleh pribadi.

Barack Obama bukan raja, bukan pula diktator. Dia adalah seorang presiden yang dikelilingi banyak kepentingan. Dalam menentukan sikap, dia tentu punya pertimbangan politis yang didasarkan kepada kemaslahatan mayoritas dan demi kepentingan jangka panjang.

Kalaulah Barack Obama bisa memaksakan kehendak, maka sudah pasti dia akan memaksa Israel menghentikan pembangunan pemukiman di daerah Palestina. Secara politis, Barack telah mengingatkan Israel akan aktivitas ilegalnya di daerah Palestina.

Akhirnya, saya ingin mengatakan, masanya umat ini berintrospeksi akan masa-masa lalu, sekaligus membuka mata lebar-lebar dan memandang jauh ke depan.

Apa sih yang bisa dihasilkan dari sikap reaksional dan emosional yang sebelum ini cenderung mengemuka? Tidakkah lebih baik jika kepemimpinan Barack Obama yang notabene sangat menghormati keragaman, memihaki kaum dhu'afa, dan berusaha seimbang menyikapi berbagai konflik di dunia, minimal dari sikap pribadinya, kita tangkap dan jadikan momen baik guna merangkul Amerika, lalu berusaha memberikan masukan-masukan konstruktif ke depan?

Adalah lebih baik jika Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, menempatkan diri sebagai 'pemain yang efektif' dalam upaya-upaya resolusi konflik dunia?

Jangan sampai penentangan terhadap kunjungan Obama itu sebagai wujud kefrustasian, pesimistis, apatis dan sikap menyalahkan, karena umat yang sehat adalah umat yang selalu positif, visioner, optimis dan menyelesaikan persoalan.

Saya yakin, umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang selalu mengedepankan pandangan positif. Dan terpenting, meneropong jauh ke depan perjuangan umat dalam rangka membangun dunia yang lebih bermartabat. Semoga!

(Penulis adalah Direktur Jamaica Muslim Center, Imam pada Islamic Center New York dan pengurus Masjid Indonesia di Amerika Serikat)

Sumber: Antara.

Soekarno, Pers dan Politik

2010-03-08T15:40:00.000+07:00

Penulis: Peter Kasenda.

Peranan pers dalam masa pergerakan nasional merupakan salah satu studi yang penting, karena itu selain sebagai media informasi biasa, pers juga berperan sebagai mediator untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang sifatnya kebangsaan dalam rangka usaha untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka. Pemimpin-pemimpin pada masa itu seperti Douwes Dekker, Haji Agus Salim maupun H.O.S. Tjokroaminoto menggunakan sarana media massa untuk menyampaikan ide-ide serta gagasannya kepada masyarakat atau kepada para pengikutnya masing-masing.

Atau dengan kata lain, surat kabar mempunyai fungsi untuk menyalurkan aspirasi penulis atau merupakan tempat buat penulis untuk mempengaruhi sidang pembaca agar bersikap atau mempunyai pandangan seperti apa yang diinginkan oleh penulis. Hal semacam itu juga dilakukan Soekarno ketika beranjak dewasa, dia menulis dalam Oetoesan Hindia dalam kuartal kedua tahun 1921, “ … Sosialisme, komunisme, inkarnasi-inkarnasi Vishnu Murti, bangkitlah di mana-mana! Hapuskan kapitalisme yang didukung oleh imperialisme yang merupakan budaknya! Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada Islam agar berhasil …,” Tulisan itu jelas merupakan ekspresi kebencian Soekarno kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang dianggap telah mengeskploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di bumi Nusantara tercinta ini. Sekaligus menunjukkan keinginan agar sidang pembacanya ikut serta menumbangkan kapitalisme dan imperialisme.

Sebagai penyumbang tulisan pada surat kabar Oetoesan Hindia, selama lima tahun, sejak tahun 1918—1922. Bisa jadi, tulisan-tulisan Soekarno mempengaruhi sidang pembacanya. Tetapi yang jelas surat kabar ini mempunyai jumlah pembaca cukup banyak, maklum pada saat itu dapat dikatakan kalau Sarekat Islam—yang merupakan pemilik surat kabar Oetoesan Hindia—adalah termasuk organisasi yang terbesar, yang jumlahnya konon kabarnya pada masa-masa jayanya pada tahun 1910-an, mencapai dua juta pengikut.

Yang menarik adalah Soekarno menggunakan nama samaran Bima, yang diambil dari tokoh cerita wayang, Mahabhrata, yang dapat diartikan sebagai prajurit besar atau juga berarti keberanian dan kepahlawanan. Bisa jadi penggunaan nama samaran itu, sebab Soekarno tidak mau tindakan itu justru menyulitkan dirinya sebagai siswa di sekolah Belanda. Dan untuk memahami keinginan Soekarno, mungkin lebih baik memahami lewat kata-kata yang diungkapkan oleh Soekarno dalam Autobiografinya:

“Aku menulis lebih dari 500 karangan. Seluruh Indonesia membicarakannya. Ibu, yang tidak tahu tulis-baca, dan bapakku tidak pernah tahu bahwa ini adalah anak mereka yang menulisnya. Memang benar, bahwa keinginan mereka yang paling besar adalah, agar aku menjadi pemimpin dari rakyat, akan tetapi tidak dalam usia semuda itu.”

“Tidak dalam usia yang begitu muda, yang akan membahayakan pendidikanku di masa yang akan datang. Bapak tentu akan marah sekali dan akan berusaha dengan berbagai jalan untuk mencegahku menulis. Aku tidak akan memberanikan diri menyampaikan kepada mereka, bahwa Karno kecil dan Bima yang gagah berani adalah satu.“

Setelah H.O.S. Tjokroaminoto dituduh terlibat dalam peristiwa “Afdeling B” di Garut pada tahun 1919 dan dijatuhi hukuman pada tahun 1921. Muncullah perpecahan di dalam tubuh Sarekat Islam sendiri tak terelakan lagi, maka Oetoesan Hindia tutup usia pada triwulan pertama tahun 1923, setelah tiga belas tahun terbit.

Mungkin yang cukup mengherankan adalah, Soekarno sebagai anggota Jong Java, Cabang Surabaya, yang mempunyai peranan penting dalam organisasi tersebut. Bahkan ia pernah mengusulkan agar surat kabar Jong Java yang diterbitkan dalam bahasa Belanda itu, ditulis dalam bahasa Indonesia saja. Tetapi tidak terdapat cukup keterangan kalau Soekarno pernah menulis pada surat kabar itu. Dalam autobiografi Soekarno pun tak ada keterangan tentang hal itu.

Ketika ia sebagai siswa Hogere Burger School, Surabaya, Soekarno menjadi penyumbang tulisan pada surat kabar Oetoesan Hindia. Tetapi ketika ia pindah ke Bandung menjadi mahasiswa Tehniche Hogere School, ia menyumbang tulisan buat surat kabar Sama Tengah. Ketika Dr. Tjipto Mangunkusumo mengetahui hal itu, ia menjadi marah kepada Soekarno, dan mengatakan:
“Sukarno, ben je gek, ben je gek! Kena apa? Er bestaat geen ‘sama tengah‘! Di dalam pergerakan nasional tidak sama tengah. Tidak, engkau harus memihak of zit hier, of je zit daar. Of je bent anti-imperialisme, of je ben en antek van het imperialisme. Of je vecht voor devrijheid van Indonesia, of je vecht voor het behoud van de Nederlands kolonie, Nederlands Indie. Ben jek gek!”

Setelah mendapat teguran keras dari Dr. Tjipto Mangunkusumo, Soekarno menyatakan diri keluar dan berhenti sebagai ‘pembantu’ surat kabar Sama Tengah di Bandung. Konon kabarnya menurut Solichin Salam—salah satu orang yang menulis biografi Soekarno—Soekarno bersama-sama dengan M. Kartosuwiryo ikut terlibat dalam sebuah surat kabar Fajar Asia.

Pada awal tahun 1927, ‘organ baru’ H.O.S. Tjokroaminoto Bendera Islam, memberikan kesempatan kepada Ir. Soekarno dan Mr. Sartono untuk mengasuh Ruang Nasionalisme, halaman khusus yang diasuh itu, diberi nama ”Ruang Pergerakan Nasional“, biasanya terdapat dalam halaman dua. Di halaman depan surat kabar itu terpampang dengan jelas kerja sama baru antara golongan Islamis dan golongan nasionalis dalam wujud lambang kedua golongan itu: bulan sabit dan bintang dari kaum Islamis, dan kepala banteng dari golongan nasionalis. Dengan demikian, terjadi kembali bahu membahu antara Soekarno dengan mantan gurunya, H.O.S. Tjokroaminoto. Dan secara tidak langsung kehadiran Soekarno ikut meredam gerakan pan-islamisme yang pernah berkobar. Yang jelas kedua orang itu senantiasa berbicara mengenai tema-tema yang sama.

Ketika dunia pergerakan terdapat perpecahan diakibatkan adanya perbedaan ideologi ataupun adanya ambisi-ambisi pribadi yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada dunia pergerakan politik pada tahun 1920-an. Semua kejadian itu memprihatinkan Soekarno, melihat terjadinya perpecahan antara Sarekat Islam dengan Partai Komunis Indonesia yang dia anggap justru menghancurkan gerakan nasionalisme Indonesia yang sedang berkobar-kobar. Soekarno mengenal betul ideologi-ideologi yang berkembang pada saat itu. Kuartal keempat tahun 1926, sekitar tiga bulan setelah Soekarno menyelesaikan studinya, Soekarno menulis dalam Indonesia Moeda, majalah Kelompok Studi Umum, tempat Soekarno bergabung. Ia menulis artikel dengan judul, ”Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, di mana Soekarno menyerukan agar perlu terjadi kerja sama yang lebih erat di antara ketiga golongan itu. Walaupun ia mengakui bahwa ketiga ideologi itu terdapat perbedaan, tetapi ia melihat sebenarnya terdapat tujuan yang sama, yaitu menghancurkan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang seringkali dimanifestasikan sebagai kapitalisme dan imperialisme yang siap mengeksploitasi negeri tercinta ini.

Setelah itu, ketika Soekarno menjabat sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927, ia menerbitkan sebuah majalah politik Soeloeh Indonesia Moeda yang mana pemimpin redaksinya adalah Soekarno sendiri. Majalah itu terbit sebulan sekali dengan oplah sebanyak 4000 eksemplar lebih, yang bertujuan untuk menjadi pentunjuk jalan bagi siapa saja yang berada dalam kegelapan lautan pergerakan nasional Indonesia. Bisa dikatakan kalau majalah dengan harga langganan fl. 50 satu kuartal itu, mencoba mengikuti jejak Neue Zeit-nya kaum sosialis demokrat dan atau Isra-nya kaum Bolshevik.

Majalah yang merupakan konsumsi bagi kalangan terpelajar bangsa Indonesia yang telah dianggap sadar akan dunia pergerakan. Itu terlihat dengan tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Belanda, dengan wajah depan selalu dihiasi oleh cuplikan tulisan-tulisan pemikir dunia dalam bahasa Belanda pula. Cuplikan itu dimaksudkan sebagai pengobar semangat nasionalisme. Tetapi yang jelas, majalah itu pernah hilang dari peredaran, ada kemungkinan disebabkan Soekarno ditahan.

Pada periode yang sama, Soekarno juga menerbitkan majalah politik, Persatuan Indonesia, berbeda dengan majalah Soeloeh Indonesia Moeda, majalah itu diterbitkan untuk konsumen yang lebih luas, di mana hal itu terlihat dengan menggunakan bahasa Indonesia secara keseluruhan. Dan banyak terdapat tulisan-tulisan Soekarno yang dimuat pada majalah Soeloeh Indonesia Moeda dimuat kembali pada majalah Persatuan Indonesia. Dengan kejadian di atas, mungkin muncul pertanyaan, mengapa Soekarno menerbitkan kedua majalah dalam periode yang sama? Ada dugaan, kalau Soekarno menerbitkan itu berbarengan dengan maksud agar pembacanya lebih luas—seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Setelah itu, Soekarno menerbitkan sebuah majalah politik Fikiran Ra’jat yang terbit pada pertengahan tahun 1932, di Bandung. Soekarno duduk sebagai pemimpin redaksi. Sasaran majalah ini terutama untuk kaum Marhaen, yang merupakan salah satu golongan masyarakat Indonesia yang terbesar, yang sedang diperjuangkan oleh Soekarno. Seperti yang terlihat dalam motto majalah itu, ”Kaum MARHAEN! Inilah Majalah Kamu“. Majalah yang setiap penerbitan berisi kurang lebih 20 halaman. Isinya antara lain: berita-berita pergerakan rakyat di negara lain, artikel-artikel politik dan kronik umum (kilasan berita luar negeri dan dalam negeri) serta primbon politik (surat pembaca) yang terdapat dalam halaman-halaman terakhir. Yang disebut terakhir ini ada dugaan ditangani oleh Soekarno sendiri.

Pada setiap penerbitannya, majalah ini memberikan porsi yang lebih besar kepada masalah pendidikan dan kesadaran politik daripada masalah-masalah yang lain. Hal ini dapat dimengerti mengingat kaum Marhaen sebagai pembaca yang terbesar majalah ini kurang mengecap pendidikan formal. Sebagai contoh, saya kutipkan dari satu artikel dengan judul “Politik dan Kekuatannya Kolonial-Imperialisme di Indonesia“, yang berbicara secara tegas tentang perlunya pendidikan dan kesadaran politik, yang dapat diketemukan pada Fikiran Ra’jat, No. 2, 8 Juli 1932:

“Rakyat jelata harus dikasih keinsyafan, bahwa sampai kiamat kaum imperialisme selalu akan menggenggam mereka. Rakyat harus insyaf, bahwa soal kemerdekaan itu bukan soal belas kasihan, bukan soal sopan atau tidak. Kemerdekaan itu bukan soal pintar atau tidak, tetapi hanyalah soal kekuatan dan kekuasaan.”

Kalau kita membaca dengan cermat tulisan-tulisan Soekarno yang dimuat oleh berbagai media massa, menunjukkan kalau dia telah menyajikan ide-ide nasional dan pengetahuan politik kepada sidang pembacanya, dengan harapan agar bekal pengetahuan itu dapat dijadikan bekal untuk memperjuangkan cita-cita Indonesia Merdeka. Bisa jadi, jumlah oplah yang memuat tulisan-tulisan Soekarno terlalu sedikit kalau dibandingkan dengan masyarakat yang ada. Tetapi bisa saja apa yang dikemukakan oleh Soekarno itu disebarluaskan melalui mulut ke mulut, yang akhirnya masyarakat luas mengetahuinya tentang ide-ide Indonesia Merdeka.

Walaupun Soekarno dibuang di Bengkulu oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, bukan berarti ia berhenti menulis pada media massa. Hanya saja, ia membatasi diri menulis yang dianggapnya aman. Misalnya, Soekarno menulis tentang kebangkitan fasisme di Eropa, ciri-ciri ideologinya serta watak pokok aliran itu, sebaliknya tentang situasi politik Hindia Belanda tidak disentuh. Mungkin ia dilarang menulis tentang hal itu.

Secara umum, Soekarno menulis tentang masalah-masalah Islam. Tulisannya banyak dimuat dalam majalah Muhammadiyah, Panji Islam yang terbit di Medan, dimuatnya tulisan-tulisan Soekarno itu, mungkin karena ia mengajar di Sekolah Muhammadiyah di Bengkulu. Tulisan Soekarno tentang Islam, selalu dikaitkan dengan keinginan Soekarno agar kaum Islam terlepas dari belenggu keterbelakangan yang ada. Dan tulisan-tulisan itu sekarang telah menjadi kajian yang mendalam, yang dilakukan oleh Bernhard Dahm dan Mohammad Ridwan Lubis dalam membuat disertasi.

Majalah itu bukanlah satu-satunya penyalur tulisan-tulisan Soekarno. Dia juga menulis untuk surat kabar Pemandangan. Bahkan di surat kabar itu Soekarno menjelaskan dirinya, ketika banyak orang mulai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Soekarno itu. Dalam tahun 1941, lewat artikelnya, ”Sukarno oleh Sukarno sendiri“ Ia menjawab pertanyaan itu lewat kata-kata, ”Apakah Soekarno itu? Nasionaliskah? Islamkah? Marxiskah? Pembaca-pembaca, Soekarno adalah campuran dari semua isme-isme itu.”

Mengapa Orang Malas Memilih Pada Pemilu?

2010-02-23T17:25:00.000+07:00

Oleh: Wimar Witoelar

Semasa saya duduk di SD, SMP, SMA, selama jadi mahasiswa dan jadi dosen dan pengusaha, orang yang bicara bebas di Indonesia dianggap pemberani. Itulah negara totaliter dibawah Sukarno dan Suharto. Tidak terbayangkan, di tahun 1999 setelah Pemilihan Umum, suatu malam diluar kota Chicago (kebetulan sedang berkunjung) saya mendengar di radio mobil, suara penyiar yang setengah teriak: “Indonesia is now the third largest democracy in the world!”

Bangga betul rasanya. Negara yang memenjarakan puluhan ribu tawanan politik, membantai penentang pemerintah beberapa kali dengan pembunuhan gelap, kok bisa diakui sebagai demokrasi besar di dunia, hanya dibawah India dan Amerika Serikat. Sampai sekarang orang memuji terus, dari Eropah sampai Asia, dari Australia sampai Afrika. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyatakan di Jakarta bulan lalu Indonesia mengagumkan karena mampu menggulingkan rezim totaliter dengan kekuatan sendiri, dan memulai suatu demokrasi.

Tapi baru sepuluh tahun berdemokrasi , orang sudah malas menanggapi Pemilu. Apakah orang Indonesia tidak suka pada demokrasi? Tanpa pretensi ilmiah, saya mengumpulkan pendapat orang biasa melalui email, ngobrol, dan pasang status update di facebook. Silakan lihat disini: facebook.com/profile.php?id=634930347

Yang paling mirip dengan pendapat saya justru seorang rekan muda belia, Melda Wita namanya. Melda menyatakan ” bisa hidup di negara yang menjunjung pluralism tinggi... biar berbeda-beda tapi kita tetap satu jua..bisa bebas mengutarakan pendapat... hehehe terus bisa menikmati makanan2 dari berbagai daerah yang super sedap.... misalnya saksang dan ikan arsik dari medan.. ada lagi sate padang.. wah.”

Indonesia memang tidak punya apa-apa kecuali demokrasi, kontras dengan negara tetangga yang punya semua kecuali kebebasan. Tapi hanya sedikit yang menyatakan pendapat positif. Yang lain penuh keluhan, bisa dikumpulkan dalam kelompok

yang mengeluhkan soal teknis:

* malas karena ngga dapat undangan untuk hadir di TPS, ngga dapat kartu pemilih, dan harus mengecek sendiri namanya di DPT pada PPS Kelurahan terdekat..
* pengalaman saya dari 1999 sampe 2004 dan pilkada DKI 2008 lalu, banyak pemilih yang data di kartu dan KTP nya salah.. ngga usah jauh-jauh, semua anggota KPPS di TPS saya ngga ada yang benar data di kartu pemilih nya...
* ngga dapat undangan untuk milih, khan bingung mau milih di TPS mana, soalnya di undangan tercantum alamat lokasi TPS...bakal malas mondar-mandir tuh warga yang rata-rata sudah berumur...

Yang menunjukkan sikap cuek:

* Golput..here i come!!!!??
* Terlalu malas untuk memilih n tidak peduliBig Grin
* EGP...emang gue pikirin....siapa pun calegnya....siapapun presidennya....aku tetap orang Endonesa......Smile

Yang skeptis mengenai teknik kampanye:

* tidak ada kampanye yg cerdas, transparan, dan detail - bukan hanya sekedar kontes popularitas dengan arak2an di jalan raya
* Komunikasi visual lewat posternya aja berantakan, apalagi komunikasi politiknya ???? Yang curiga pada semua caleg dari dulu sampai sekarang sampai masa depan:
* Calonnya itu2 aja...
* dari sejak punya hak pilih dulu gak percaya sama outcome pemilu legislatif ...
* Calonnya gak jelas asal muasalnya
* Yg pintar blm tentu kuat, yg kuat blm tentu pintar..yg pintar dan kuat blm tentu membawa peruntungan untuk masyarakat dan negara.... Jd hrs org yg pintar, kuat dan hoki.....
* pd oooommmdoooo alias omong doang gak ad hasilny, krjny ngabis2in dwt doang.
* Bingung yg mana yg bisa buat perubahan..
* I know nobody bang WW !!

Ada teman-teman yang berkomentar lebih panjang dan lebih bernuansa:

“Rata2 para caleg itu seragam, ngga bisa dibedain kecuali foto. We don't know what they stand for, ngga jelas apa agendanya. mereka tidak/kurang berkomunikasi dengan pemilih, hanya melalui gambar wajah yang dipampang di baliho jalan. Untuk pemilih kita tidak punya dasar untuk memilih si A, B, C (kecuali kenal kali ya). Nah, ada caleg Dapil Jaksel yang pernah tampil di media (elektronik) karena ada kesempatan, ditanya ‘kenapa mau jadi caleg?’ Jawabnya, ‘karena saya melihat rakyat susah dan ingin membantu memajukan kesejahteraan rakyat.’ Then what? how? Apa yang akan anda lakukan jika anda terpilih untuk duduk menjadi anggota dewan? Dijawab : ‘saya tidak ingin banyak bicara, saya hanya ingin bekerja dan tidak sekedar mengobral janji. ……… Cape deh!”

“Pemilih butuh tahu, yang dipilih butuh kepercayaan. Orang gak tahu gimana mau percaya. Yang kampanye gak ngerti apa yg diomongin. Ngomong ekonomi, tp yg diomongin normatif, gak kongkrit, dodol tp sok ngerti. Hancur negara kalo masih banyak yg kayak begitu. Kampanye kok pake symbol pemimpin massa, entah mantan presiden yg sudah mati, atau presiden gagal, tp dipasang di balihonya dia. Gak pede? Gimana mimpin nanti, kalo gk pede nanti ngikut juga korup kyk pendahulunya. Capek sm orang2 yg dipilih melalui seleksi partai politik, mayoritas gak jujur, suap sana, suap sini biar dapat nomor urut jadi. Walau sudah ada putusan MK, toh gak bakal banyak pengaruh. Ogah milih koruptor2 baru! “

Kecewa terhadap hasil demokrasi (yang baru sepuluh tahun), tapi belum tentu kecewa terhadap demokrasi itu sendiri. Analisa tajam seorang eksekutif PR menyorot parpol:

“Banyak pemilih yang pernah dikecewakan partai yang pernah dipilihnya dan tidak ada usaha dari partai-partai politik untuk membersihkan diri dari dosa-dosa politik atau upaya nyata untuk memperbaiki institusi parpol. Jika ada anggota partai yang ditangkap korupsi, buru-buru ada pengumuman anggota tersebut dipecat dan tidak ada pertanggungjawaban sama sekali dari Partai yang telah merugikan rakyat tersebut. Parpol sama sekali tidak merasakan rendahnya penghargaan rakyat kepada citra dewan legislatif dan parpol di dalamnya. Tidak pernah sekalipun citra positif profesionalitas, kredibiltas dan keberpihakan pada rakyat melekat pada parpol dan dewan legislatif. Premanisme, korupsi dan kepentingan parpol semata yang selama ini dilihat orang biasa pada calon-calon yang akan dipilihnya. Perception is Reality. Selama tidak ada upaya nyata dari para elit politik untuk mengubah citranya, sampai kapanpun orang biasa akan tetap malas memilih.”

Semua kecewa dengan hasil demokrasi. Tapi mengasingkan diri juga bukan jawaban, sebab elite hanya bisa dikoreksi dari masyarakat, kecuali kalau kita mengundang diktator Indonesia ketiga, Mungkin ini yang diinginkan Atmo Prawiro Yahya Hutauruk, menyambung statement beliau bahwa Indonesia belum siap untuk memilih sendiri pemimpinnya, melihat banyaknya keluhan terhadap Pemilu.

" Menurut pendapat saya, pimpinan saat ini jangan melalui pemilihan dulu, krn masyarakat, aturan main dan fasilitas utk melakukan pemilihan belum memenuhi persyaratan. Utk itu hrs ditunjuk Care Taker, saat ini yg mumpuni menurut saya hanya dari TNI. Ingat cita2 kemerdekaan dulu sdh terlalu jauh ditinggalkan para pimpinan saat ini. Saya kira masih banyak TNI Nasionalis yg bermoral.... Krn bangsa kita bangsa yg kekanak2an, maka perlu diawasi oleh TNI...”

Apakah pendapat seperti Pak Hutauruk itu mewakili Golput? Mudah-mudahan tidak. Bagi saya, lebih pas kalimat Andri Sudibyo yang diberikan di facebook sebagai kalimat penutup.

Demokrasi tidak selalu menghasilkan pemerintahan dan parlemen yg baik, namun perlu diingat demokrasi merupakan suara rakyat yamg bisa saja merupakan suara keadilan. Jadi ikutlah Pemilu dan mari berharap bangsa ini semakin pandai dan semakin bisa memilih yg baik.

APBN Naik, Rakyat Tak Sejahtera

2010-02-18T17:40:00.000+07:00

Kekayaan alam Indonesia hanya dijadikan komoditas ekspor. Masyarakat tidak sadar lagi bahwa kekayaan alam adalah modal untuk membangun bangsa dan negara.

Hal ini dikatakan pengamat ekonomi Hendri Saparini saat deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia di Perpustakaan Nasional Salemba Jakarta, siang ini (Selasa, 9/2).

Hendri menjelaskan Indonesia memerlukan kebijakan dalam hal pengelolaan kekayaan alam. Karena ini menjadi modal untuk membiayai kewajiban negara sesuai dengan konstitusi Indonesia, penghidupan layak dan penyantunan anak yatim-piatu.

"Kebijkan APBN kita semakin lama cenderung hanya otak-atik akuntansi. Kebijakan belanja pemerintah tidak lagi dikaitkan dengan amanat konstitusi Pasal 23 UUD 1945," kata Hendri.

Dia menegaskan politik anggaran Indonesia harus diluruskan. Untuk diketahui, jelasnya, APBN Indonesia terus meningkat dari Rp 221 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp 1.047 triliun saat ini. Masalahnya, katanya, tidak ada peningkatan kesejahteraan yang signifikan di masyarakat.

"Kebijakan perdagangan luar negeri bukan untuk meningkatkan daya saing guna menuju kemandirian ekonomi tapi hanya menjadi kepanjangan tangan dalam tatanan ekonomi global. Ini harus dihentikan. Harus ada satu kelompok kritis untuk menghentikannya," demikian Hendri.

Sumber: Rakyat Merdeka.

APBN Tidak Gerakkan Ekonomi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mampu menjadi penggerak ekonomi dalam empat tahun terakhir. Oleh karena itu, harus dibuat ukuran keberhasilan APBn yang dikaitkan dengan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan politik anggaran, nasib masyarakat harus diubah. APBN harus menjadi kebijakan strategis,” kata anggota Komisi VI DPR Eriko Sotarduga di Jakarta, Selasa (26/1).

Akan tetapi, lanjut Eriko, APBN belum mampu menjadi pendorong ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kriteria yang bisa dilihat adalah apakah APBN mampu membuat masyarakat memperoleh pekerjaan. Hal tersebut sulit dilakukan dalam empat tahun terakhir,” tegas dia.

Oleh karena itu, tambah Eriko harus dibuat suatu kriminal yang formal untuk menilai kesuksesan APBn. “Kami ingin agar APBN diukur dari kemampuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Dari sisi belanja, menurut Eriko, APBN gagal membuat perekonomian bergulir karena penyerapannya yang minim. “Itulah yang membuat realisasi defisit jauh dari asumsi,” kata dia.
Pada 2008, realisasi defisit hanya 4,2 triliun rupiah, jauh dari target 94,5 triliun rupiah. Pada 2009, realisasi defisit adalah 87,2 triliun rupiah, sementara targetnya 129,8 triliun rupiah. “Daya serap belanja negara, terutama untuk belanja modal dan belanja barang, masih rendah, yaitu rata-rata 85 persen. Ini membuktikan bahwa manajemen fiskal masih lemah,” kata Eriko.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Putih Sari menyatakan pemerintah telalu agresif dalam menarik pembiayaan defisit. Padahal, pembiayaan tersebut tidak seluruhnya terserap dan menimbulkan beban. “Pada 2008, realisasi pembiayaan mencapai 84,07 triliun rupiah sehingga terjadi kelebihan pembiayaan 79,95 triliun rupiah. Ini akan menambah bebas fiskal di masa mendatang,” tegas Putih.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan pemerintah akan mengintensifkan belanja negara. “Kami akan antisipasi dengan mengebut belanja. Pembiayaan defisit tetap diamankan dengan kebijakan front loading,” kata dia.

Sumber: Sinar Indonesia Baru.

Kepala Desa Tuntut Pembahasan RUU Pedesaan

2010-02-17T17:35:00.002+07:00

Para kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara mendesak DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pedesaan pada tahun ini.

"Kami meminta DPR membahas dan memprioritaskan pembuatan UU tentang Pedesaan karena selama ini masalah pedesaan selalu dikesampingkan," kata Ketua Parade Nusantara, Sudir Santoso, dalam jumpa pers usai menemui Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung DPR Jakarta, Selasa (16/2).

Senada dengan Sudir, anggota Komisi II DPR, Sumaryoto dalam jumpa pers itu mengatakan, pembahasan mengenai rancangan undang-undang pedesaan tersebut memang sempat tertunda.

"Pembahasan RUU tentang Pedesaan ini memang tertunda karena ada pembahasan lain yang menjadi prioritas. Oleh sebab itu, akan dibentuk pansus untuk membahas RUU Pedesaan pada 2010 ini," kata Sumaryoto.

Menurut Sudir, selama ini pihaknya sudah bosan mendengar janji-janji, baik dari partai atau pun negara untuk memperhatikan desa.

"Tuntutan kami sudah disambut baik oleh DPR yang menjanjikan akan memprioritaskan pembahasan masalah desa pada tahun 2010. Namun untuk memastikan konsekuensi DPR maka pada 22 Februari nanti, lebih kurang 42 ribu kepala dan aparatur desa se-Indonesia akan datang ke Jakarta," kata Sudir.

Ia mengatakan, kedatangan 42 ribu kepala dan aparatur desa itu juga merupakan bentuk rasa syukur akan dibahasnya RUU pedesaan.

Menurut dia, selama ini pemerintah tidak memperhatikan perangkat desa dan pembangunan desa yang tercermin dari tidak adanya UU yang secara khusus membahas pedesaan.

"Pemerintah itu tidak setuju otoritasnya dikurangi. Terlihat dari anggaran APBN yang tak langsung turun ke desa," katanya.

Lebih lanjut Sudir mengatakan, pemerintah desa tak tersentuh oleh anggaran pusat secara langsung.

Hal ini disebabkan APBN hanya berhenti sampai pemerintah kabupaten atau kota saja.

Selain itu, menurut dia, terdapat banyak ketidakadilan yang diterima oleh desa, yaitu ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik dan hukum.

"Empat poin penting dalam tuntutan yang diusung Parade yaitu mengenai penyesuaian masa jabatan kepala desa, periodisasi pencalonan kepala desa, biaya pemilihan kepala desa (pilkades) ditanggung 100 persen oleh pemerintah, dan alokasi dana desa 10 persen dari APBN," katanya.

Sumber: Gatra.

Demokrat Akui Ada Pelanggaran Pidana di Bank Century

2010-02-17T17:25:00.001+07:00

Setelah bekerja sejak 4 Desember 2009, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat untuk Hak Angket kasus Bank Century mulai memasuki akhir masa kerja. Hari ini (17/2), masing-masing fraksi di Panitia Angket membacakan kesimpulan mengenai aliran dana Bank Century.

Saat memaparkan kesimpulan awal pada 8 Februari lalu, Fraksi Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Bangsa menyebutkan pengucuran dana talangan untuk Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun tidak melanggar hukum. Sedangkan, tujuh fraksi lain menilai penyelamatan Bank Century tersebut melanggar hukum.

Dalam Panitia Angket sendiri, ada sembilan fraksi yang terdiri dari 30 orang. Demokrat menempatkan delapan anggota fraksinya. Adapun Fraksi Partai Golkar memiliki enam orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lima orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tiga orang, Fraksi Partai Amanat Nasional dua orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dua orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dua orang, serta Fraksi Gerakan Indonesia Raya dan Hati Nurani Rakyat masing-masing satu.

Pada kesimpulan yang dibacakan Rabu (17/2), Fraksi Partai Demokrat menilai ada pelanggaran hukum dalam kasus pengucuran dana Bank Century.

"Direksi lama telah melakukan rekayasa pembukaan rekening atau menghidupkan kembali sejumlah rekening. Penelusuran aliran dana, kami anggap cukup dan dilanjutkan dengan segera menindaklanjuti ke KPK, Mabes Polri, Kejaksaan, dan pansus fokus pandangan akhir," kata juru bicara Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi dalam pembacaan pandangan fraksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Demokrat, kata Achsanul, terlihat jelas ada konspirasi dalam usaha untuk menyelamatkan sejumlah dana tertentu yang dilakukan oleh manajemen lama Bank Century.

Modus mereka dengan mengaktifkan kembali sejumlah rekening mati, membuka rekening dari sembarang nama dan tempat. Dana yang dipecah umumnya di atas Rp 2 miliar, lalu dipecah di bawah Rp 2 miliar seperti Rp 1,4 miliar dan Rp 1,8 miliar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjaminan Sosial. "Ini tindakan pidana oleh manajemen Bank Century sebelumnya dan harus segera diusut," kata dia.

Kendati demikian, Partai Demokrat menegaskan berdasarkan penelusuran aliran dana oleh Panitia Angket, tak ditemukan adanya aliran dana ke Partai Demokrat maupun untuk tim kampanye calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya, Boediono.

"Berdasarkan penelusuran aliran dana dan konfirmasi 112 bank umum, tidak teridentifikasi aliran dana kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam siaran pers sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Jakarta," kata Achsanul.

Untuk itu, kata Achsanul, adanya opini sekelompok orang yang mengaitkan penyelamatan dana ke tim sukses dan partai politik dianggap tidak relevan. Dia juga menuding adanya rekayasa yang telah dilakukan oleh manajemen lama Bank Century untuk memperoleh bantuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Tidak ditemukan adanya dana ke partai politik atau calon presiden," kata dia.

Demokrat menilai telah terjadi kesalahan pengelolaan manajemen lama Bank Century yang merupakan tindak pidana perbankan. Dia juga menuntut agar masalah ini harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Sumber: Tempo Interaktif.

PPATK: Tidak Ada Data Fiktif di Bank Century

2010-02-17T17:23:00.000+07:00

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membantah adanya nasabah fiktif dari data yang diberikan kepada Panitia Khusus (Pansus) Bank Century.

Demikian dikatakan, kepala PPATK, Yunus Husein disela diskusi Kerahasian Bank dalam Bahaya, di Hotel Mid Plaza, Jakarta, Rabu (17/2). "Tidak ada data fiktif, tidak ada kloning," tegasnya.

Ia mengatakan, tidak adanya nasabah saat Pansus mendatangi ke lapangan disebabkan karena bank tidak memperbaharui alamat paraa nasabah. "Ada orang tua yang pindah ikut anaknya, tapi tidak diupdate. Itu tidak disebut data fiktif," katanya.

Oleh karena itu, kata Yunus, sebelum mengatakan, data tersebut fiktif, sebaiknya Pansus melakukan konfirmasi. Dengan begitu, akan didapat pendapat lain dari pihak yang lebih mengerti. "Klarifikasi konfirmasi sekali lagi. Untuk mengambil kesimpulan jadi kuat," pungkasnya.

Sumber: Inilah.Com

SBY Sedang Jalankan Politik Kejahatan

2010-02-09T14:55:00.000+07:00

SBY Sedang Jalankan Politik Kejahatan

Politik Kejahatan, kata dosen Fisip di UI ini erat kaitannya dengan negara diktator.

Dalam teori kejahatan, ada dua istilah yang mirip namun maknanya berbeda. Yakni, politik kejahatan dan kejahatan politik.

Dijelaskan pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, kejahatan politik merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan warganegara dengan merusak simbol negara, atau melawan kepemipinan negara yang subversif.

"Tapi kalau politik kejahatan, segala taktik, manuver, tindakan politik yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa untuk membungkam segala bentuk suara kritis, dalam bentuk kritik yang dilakukan warganegara," ujar Boni di Doekoen Coffe, Jakarta, Senin 8 Februari 2010.

Ditegaskan Boni, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah menerapkan politik kejahatan dengan cara menerapkan perangkat-perangkat demokrasi yang bertujuan membungkam suara rakyat dan lawan politiknya.

Praktek itu, kata dosen Fisip di UI ini erat kaitannya dengan negara diktator. Hanya saja, cara yang dilakukan SBY berbeda. "Diktator itu ada dua cara, yang hard dan yang soft. Kalau SBY itu menjalankan cara yang soft," jelasnya.

Terkait demonstrasi massa dengan membawa hewan, Boni menegaskan, Presiden tidak perlu marah dengan hal tersebut. Sebab katanya, substansi permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini bukan pada hewan yang dibawa massa. Melainkan, lambannya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

"Presiden tidak usah marah soal kerbau. Berapa ekorpun di istana, itu tidak penting untuk dibahas. Yang perlu ditanyakan adalah, kenapa ada kerbau di istana," katanya.

Ditambahkan Boni, kerbau dan hewan lainnya itu ada karena ada pemerintah SBY dinilai lamban dan tidak jujur. "Itu kan dasarnya. Maka, terbukalah, bertanggung jawablah terhadap kritik dan segera berbenah diri," tegasnya.

Sumber: Viva News.

Korupsi dan Tanggung Jawab Politik

2010-02-09T14:42:00.001+07:00

DIBENTUKNYA Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disambut sikap pesimistis berbagai kalangan masyarakat. Nasib komisi ini akan sama dengan lembaga-lembaga sejenis yang dibentuk pada masa lalu. Komisi itu tidak akan punya gigi dan tidak menjanjikan terobosan berarti. Namun, setiap rezim merasa perlu mengikuti ritual ini untuk menunjukkan seakan serius mau memberantas korupsi.

Salah satu kelemahan dalam menghadapi masalah korupsi di Indonesia ialah hanya terfokus pada hukum positif. Karena itu, saat aparat penegak hukum busuk, prosedur hukum yang adil tidak mampu memberi rasa keadilan. Biasanya pihak koruptor (melalui pembela) akan piawai memainkan lemahnya bukti material, mengedepankan saksi yang meringankan, mengintimidasi saksi à charge. Bahkan, yang terakhir ini bisa berubah status menjadi tertuduh kasus pencemaran nama baik. Orang pun akan berpikir seribu kali sebelum menjadi saksi à charge atau pelapor tindak korupsi.

Sudah menjadi rahasia umum, uang telah membusukkan aparat penegak hukum. Prosedur hukum dengan mudah berubah fungsi, dijadikan alat rehabilitasi koruptor untuk membersihkan diri dari kejahatan korupsi.

Kambing Hitam

Fokus hanya pada hukum positif sering mengabaikan jaringan kejahatan. Hal ini terjadi karena individualisasi hukuman yang merupakan bagian dari sistem hukum penal. Dalam sistem hukum penal tidak dikenal peradilan terhadap korps atau organisasi. Subyek hukum atau yang bertanggung jawab adalah individu.

Dengan demikian, tanggung jawab dipahami berasal dari sejumlah keputusan individual, yang saling terkait dalam sejumlah campur tangan. Padahal, aneka keputusan itu mempunyai makna karena terkait sistem yang terlembagakan dalam birokrasi, organisasi, parpol, atau militer. Maka, kasus korupsi untuk kepentingan pendanaan partai politik, organisasi, dan institusi militer tertentu bila terbongkar, bukan partai atau organisasi itu yang diadili, tetapi individu pelakunya.

Model ini biasanya menunjuk kambing hitam, misalnya kasus pembobolan Bank BNI, bila yang dikatakan Maria Pauliene benar, dirinya hanya dipakai untuk menutupi jaringan kejahatan lebih besar. Memang kambing hitam dicari dari yang paling masuk akal dan bukan sembarang pelaku. Peradilan semacam ini menunjukkan dari rangkaian panjang tanggung jawab hanya akan dipilih salah satu untuk dijadikan kambing hitam. Ini memperingan beratnya kejahatan yang sebenarnya. Jaringan kejahatan tak akan terbongkar dan motif politik atau ekonomi yang sebenarnya tak akan terungkap.

Menimpakan kesalahan dengan menunjuk kambing hitam akan melemahkan efek-efek kejahatan sehingga tidak dapat lagi melokalisir tanggung jawab pelaku sebenarnya. Korupsi untuk pendanaan partai politik yang melibatkan jaringan, organisasi, dan bentuk praktik penyelenggaraan negara yang busuk hanya dipermiskin menjadi masalah pelanggaran hukum oleh seseorang atau beberapa individu. Lalu, dari segi hukum hanya dijadikan masalah retribusi (sangsi hukuman) atau restitusi (mengembalikan hasil korupsi atau ganti rugi).

Maka, tidak mengherankan, kasus korupsi yang sudah demikian parah sulit membangkitkan tanggung jawab politik. Seakan korupsi hanya merupakan kasus- kasus individual, bukan masalah sistem politik yang sudah amburadul. Sistem politik ini kian menumpulkan nurani koruptor dan mengaburkan penilaian yang baik dan jahat bangsa ini. Rasa bersalah tidak ada lagi.

Mengelabui Nurani

Pelaku kejahatan korupsi di Indonesia sudah tidak punya perasaan bersalah. Ada beberapa hal yang menyebabkan nurani koruptor tidak peka lagi.

Pertama, korupsi sudah menjadi kebiasaan yang dipraktikkan secara luas dalam segala bidang.

Kedua, tiadanya sangsi hukum (impunity) atau pelaku mudah lepas dari jerat hukum.

Ketiga, korban korupsi tidak berwajah. Keempat, mekanisme silih atas kejahatan.

Keempat faktor yang membungkam nurani koruptor ini, dalam fenomena kejahatan, oleh Paul Ricoeur dikaitkan dengan empat dimensi kesalahan (P Ricoeur, 1949): kesalahan kriminal, kesalahan metafisik, kesalahan moral, dan kesalahan politik.

Pertama, kesalahan kriminal ialah seseorang yang dianggap bersalah karena melanggar hukum positif yang berlaku di suatu masyarakat. Namun, karena banyak koruptor menikmati impunity, mereka merasa dibebaskan dari rasa bersalah. Prosedur hukum positif saat ini justru sering menjadi sarana rehabilitasi, tempat membersihkan diri dari tindak kejahatan korupsi.

Kedua, kesalahan metafisik dialami saat pelaku merasa bersalah di hadapan Tuhan dan mengakui betapa ia telah menghancurkan solidaritas dengan sesama (dosa). Untuk menutupi rasa salah ini, koruptor menyumbangkan sebagian hasil korupsi untuk rumah ibadat atau melakukan ziarah ke tempat suci. Sebagian untuk amal, menyantuni yatim piatu, dan investasi dengan dalih menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan cara ini, mekanisme silih atas kejahatan seakan telah dipenuhi.

Jadi, berhadapan dengan dua bentuk kesalahan itu, koruptor bisa dengan mudah mengelabui nuraninya dan menyiasati hukum positif.

Menciptakan "public shame"

Adapun berhadapan dengan dua bentuk kesalahan lain, yaitu kesalahan moral dan kesalahan politik, koruptor tidak akan mudah menemukan alibi. Dalam kesalahan moral, pertama-tama koruptor dihadapkan pada tanggung jawab terhadap orang lain atau korban yang menanggung risiko, konsekuensi atau akibat dari tindakannya.

Dengan demikian, tanggung jawab pertama-tama tidak diarahkan kepada penilaian hubungan antara pelaku dan akibat-akibatnya, tetapi meluas pada hubungan antara pelaku dan mereka yang menanggung akibatnya. Perubahan bentuk hubungan ini memperluas dimensi moral sehingga korban mencakup mereka yang rentan dan lemah yang menjadi obyek tanggung jawab langsung pelaku. Jadi, sumber moralitas bukan pertama- tama desakan dari dalam, tetapi kehadiran orang lain ("penampakan wajah" menurut Levinas).

Jadi, pelaku harus melakukan peng- gantian kerugian karena pertama-tama ia bertanggung jawab atas orang lain. Tuntutan tanggung jawab meluas sejalan dengan kemampuan atau kekuasaan yang dimiliki pelaku. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin luas dan dahsyat kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kejahatan yang dilakukannya, dan semakin besar tanggung jawab untuk mengganti rugi. Maka, tanggung jawab politik tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral karena kekuasaan amat lekat dengan tanggung jawab terhadap orang lain atau masyarakat.

Dari segi hukum, banyak koruptor berhasil lepas dari jerat hukum. Namun, secara moral, mereka bertanggung jawab atas korban banjir karena dana reboisasi ditilep. Meluasnya pengangguran, jeleknya infrastruktur, hancurnya mutu pendidikan, dan amburadulnya pelayanan haji tak bisa dilepaskan dari korupsi.

Delokalisasi perusahaan dan keengganan investor mananamkan modal sebagai akibat dari pemerasan-baik dari birokrasi maupun jasa keamanan tidak lepas dari korupsi yang sudah meresahkan ini. Proyek-proyek prestisius padat modal yang gagal kian memperluas kemiskinan karena tidak langsung menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan cenderung tidak menciptakan lapangan kerja, kecuali mereka yang ahli dalam teknologi canggih. Masuk dalam kategori koruptor para pelaku pasar yang membusukkan aparat dan politisi.

Tanggung jawab moral diputuskan dari dalam, bukan karena tekanan aturan dari luar. Akibatnya, tanggung jawab moral sering menyerempet ketidakbertanggungjawaban karena tiadanya kontrol dari luar diri pelaku, tiadanya sangsi yang jelas dan tegas. Maka, perlu ditumbuhkan public shame dengan mendorong masyarakat protes terhadap kekayaan yang diperoleh secara tidak halal. Rencana beberapa organisasi nonpemerintah mengumumkan daftar politikus busuk merupakan gagasan untuk mendorong terciptanya public shame itu.

Hal iti akan menarik bila tak hanya berhenti pada menjelang pemilu, tetapi diteruskan berkala. Pengumuman daftar koruptor dan penggalangan melalui class action akan mampu menciptakan suasana indignation (tidak menerima dan protes terhadap ketidak-adilan) masyarakat terhadap koruptor dan keluarganya. Seperti suasana setelah Revolusi Perancis, banyak orang kaya dan bangsawan menyembunyikan kekayaannya, tidak berani menunjukkan dirinya kaya. Mereka takut dianggap pengisap rakyat, koruptor dan dituduh menyalahgunakan kekayaan negara.

Keberhasilan menciptakan public shame menjadi tanggung jawab politik tiap warga negara. Sejarah akan mengadili dan menjadi saksi korupsi mewabah dan koruptor menikmati impunity pada masa kekuasaan Soeharto, Habibie, dan Megawati. Tak adanya kehendak politik yang serius memberantas korupsi di Indonesia menunjukkan adanya kesalahan politik dan lemahnya tanggung jawab politik.

DR. Haryatmoko, Pengajar Program Pascasarjana UI dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta
Kompas, 7 Januari 2004

Dilema Politik Tuan Guru

2010-01-27T12:28:00.002+07:00

Oleh: MUHARRIR*

Keterlibatan tuan guru dalam ruang politik nampaknya harus di pandang secara serius. Sebab sebagaimana dipahami bahwa politik di Indonesia sangat sarat dengan fragmentasi kepentingan sesaat, sedangkan tuan guru merupakan sosok yang membawa misi ketuhanan yang berlaku dalam jangka waktu yang tak terbatas. Moralitas dan misi keagamaan sangatlah berbeda dengan moralitas dan misi politik. Moralitas dan misi agama bersandar pada citra ilahi yang mengandaikan totalitas pengabdian dan keihlasan yang terkait dengan dimensi esoterik yang bersifat metafisik sedangkan politik bercorak profan, sekuler dan terkait dengan posisi kuasa.

BERBICARA tentang politik tuan guru, maka kita akan mencoba untuk menilik kembali kiprah politiknya yang bersipat normatif dan pleksibel pemilu 2004 dan pemilihan kepala daerah mendatang merupakan pintu gerbang bagi tuan guru untuk ikut dalam pentas politik praktis, baik memberikan dukungan kepada salah satu calon ataupun menjadi kandidat kepala daerah dalam Pilkada mendatang. Pondok pesantren sering kali menjadi rebutan partai politik dan para kandidat, keterlibatan tuan guru dan kiprahnya dalam bidang politik memang cukup fenomenal untuk di angkat kepermukaan serta eksistensi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan yang “kadang – kadang” dimanfaatkan oleh pengasuhnya (tuan guru) untuk mendukung kepentingan politik tertentu.

Pondok pesantren memiliki peran sebagai lembaga pendidikan keagamaan (tapaqqahu fiddien) dan sebagai lembaga pelayanan sosial kemasyarakatan (dakwah). Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang megajarkan ilmu keagamaan dan nilai nilai kesantunan tidak banyak di soroti oleh para politisi kecuali para pemerhati pendidikan, namun pesantren sebagai lembaga dakwah yang berhubungan secara langung dengan masyarakat sangat menarik perhatian para politisi sebagai bidikan untuk mengangkat suara partai politiknya, “tuan guru seabgai pengasuh pondok pesantren mimiliki kharisma yang luar biasa di mata santri dan masyarakat, dengan berbasis pengetahuan keagamaan, santri dan masyarakat akan mendengar titah dan patuh (sami’na wa’atho’na) kepada tuan guru”( Endang Turmuzi 1996:106)

Pondok pesantren yang terbuka kepada politik, bahkan sampai ada yang terlibat secara langsung pada politik praktis, kelompok ini membuka diri pada elit politik atau pejabat pemerintahan, sehingga pondok pesantren sering menjadi tempat kunjungan elit partai politik untuk melakukan “silaturrahmi politik.” dalam rangka mencari dukungan untuk memenangkan salah stu calon kepala daerah.

Gelar Pilkada, akan menimbulkan berbagai perubahan karakter pada struktur sosio-politik. Mulai dari eforia kelas menengah yang tersedot perhatiannya untuk terlibat menjadi tim sukses hingga pemberian dukungan secara “nyata dan vulgar” oleh kelompok sosial yang selama ini dikenal sebagai kelompok high social (tokoh agama/tuan guru) kedalam wilayah politik. Dukungan tuan guru yang notabene sebagai pemimpin pondok pesantren memberikan dukungan kepada salah satu calon, menjadi bukti bahwa kelompok ini telah masuk ke dalam wilayah politik paraktis.

Peristiwa politik kali ini memberikan corak yang berbeda atas keterlibatan banyak kelompok sosial di daerah Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kalau dulu hanya sebagian kecil tuan guru yang mau terlibat secara penuh memberikan dukungan karena masih menganggap politik sebagai peristiwa “duniawi” yang perlu ditenggelamkan kedalam telaga eksotisme agama. Fakta ini tentunya berbeda dengan Kiyai di pulau Jawa yang sejak semula memang telah banyak terlibat dalam peristiwa politik. Namun kini sebagian besar tuan guru di Lombok terlibat secara vulgar membangun afiliasi kepada salah satu calon ataupun Partai tertentu.

Dalam perjalanannya predikat sosial-keagamaan tersebut telah mengalami pergeseran sensibilitas karena pengaruh perkembangan sosial, budaya dan politik. Kalau dulu, kharisma sangat lekat dengan kemampuan supranatural seseorang namun kini kharisma sangat ditentukan oleh kemampuan membangun pengaruh dan mobiliasi sosial. Kharisma inilah yang telah menyedot pengaruh yang demikian kuat sehingga relasi kuasa yang terbangun antara tuan guru dan masyarakat berada pada bingkai yang metarasional. Masyarakat dengan suka rela akan membela dan mengikuti setiap pilihan yang diambil oleh tuan guru tanpa mempertimbangkan lebih jauh dimensi diluar keyakinan dan ketaatan .

Dalam kontek politik, tuan guru dapat mendatangkan suara dalam jumlah besar, tokoh kharismatik akan selalu menjadi incaran team sukses atau paertai politik, tuan guru diharapkan akan mengkristalisasikan pengaruhnya pada persepsi politik masyarakat. Maka berbagai pola pendekatan yang dilakukan aktor politik (termasuk tim sukses) untuk memperoleh dukungan dari tuan guru merupakan manifestasi dari keinginan mereka untuk mengambil pengaruh untuk memenangkan calon yang di jagokan.

Jelas sekali bahwa posisi ini memberikan corak hubungan simbiosis yang tak seimbang. Tuan guru berposisi sebagai subyek sekaligus obyek yang dimanfaatkan pada saat pilkada, dan posisi tuan guru berada dibawah kontrol (under control) instrumen politik. Padahal tuan guru amatlah sentral posisinya dalam kehidupan masyarakat. tuan guru secara tidak langsung akan bertanggung jawab penuh kepada masyarakat pada setiap pilihan yang diambil karena ini menyangkut kepercayaan dan tanggung jawab yang tidak hanya terkait dengan soal dunia, namun telah dianggap oleh masyarakat sebagai bagian dari tindakan ibadah yang bersandar pada tanggung jawab akhirat.

Keterlibatan tuan guru dalam ruang politik nampaknya harus di pandang secara serius. Sebab sebagaimana dipahami bahwa politik di Indonesia sangat sarat dengan fragmentasi kepentingan sesaat, sedangkan tuan guru merupakan sosok yang membawa misi ketuhanan yang berlaku dalam jangka waktu yang tak terbatas. Moralitas dan misi keagamaan sangatlah berbeda dengan moralitas dan misi politik. Moralitas dan misi agama bersandar pada citra ilahi yang mengandaikan totalitas pengabdian dan keihlasan yang terkait dengan dimensi esoterik yang bersifat metafisik sedangkan politik bercorak profan, sekuler dan terkait dengan posisi kuasa.

Daerah Nusa Tenggara Barat khususnya masyarakat Lombok sangatlah jarang tokoh agama yang bersentuhan dengan dunia politik. Wilayah politik praktis nyaris tidak pernah identik dengan tuan guru. Disamping karena masyarakat Lombok tidak memiliki basis politik yang kuat juga tidak memiliki afiliasi secara permanen (yang dibentuk atas ikatan sosio-kultural sebagaimana kiyai NU di PKB) dengan payung politik tertentu. Kalaupun pernah ada hanya sebatas membangun afiliasi semu yang tidak diikuti oleh “semangat” yang kuat untuk mem-bangun spektrum politik yang diwarnai oleh moralitas agama, namun keterlibatan itu sekedar pertimbangan taktis tuan guru untuk pembangunan dan pengembangan institusi keagamaan yang di pimpin (Pondok Pesantren) .

Keterlibatan beberapa tuan guru dalam parade politik kali ini merupakan fase yang akan di jadikan momentum untuk melakukan perubahan dan artikulasi sosial tuan guru terhadap kehidupan sosial-politik yang sedang berkembang. Kondisi kehidupan bernegara yang tidak stabil dan moral politik yang korup dalam menjalankan fungsi kenegaraan, secara moral fakta ini mendorong tuan guru untuk ikut terlibat dalam kancah perpolitikan nasional, kehadiran tuan guru dalam dunia politik praktis,di harapkan dapat memperabaiki kondisi negara yang sudah tidak menentu, “landasan teologis dan bangunan sejarah negeri ini menjadi dasar pijakan kuat para tuan guru untuk masuk ke dalam dunia politik.

Dalam sejarah perpolitikan tuan guru selama Orde Baru, tuan guru hanya di manfaatkan untuk mendapatkan dukungan rakyat pada saat menjelang pemilu, ketika pemilu sudah berlalu tuan guru selalu di letakkan pada Posisi subordinatif, dengan meli-hat fakta seperti ini, sehingga tuan guru terlibat secara lansung dalam Politik Paraktis. Eksistensi tuan guru semasa Orba di pentas politik nasional hanya sebatas “stempel” untuk memberikan legitimasi penuh terhadap kekuasaan. Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, menjamurnya partai politik memberikan ruang kepada setiap orang untuk melakukan artikulasi politik, tuan guru sebagai tokoh sentral, beramai – ramai terlibat dalam politik praktis memberikan dukunagannya kepada salah satu calon. Kehadiran tuan guru dipentas politik lokal ataupun nasional.

Keterlibatan tuan guru tidak hanya di jadikan sebagai penopang atau penyangga kekuasaan, keberadaan mereka diharapkan dapat memanfaatkan posisi politik untuk meberikan kritikan atau pun Presure terhadap pemerintah., sehingga kehadiran tuan guru tidak hanya di anggap sebgai penyangga kekuasaan semata, tetapi memiliki posisi tawar yang kuat di legislatif. Untuk memperbaik reputasi politiknya, tuan guru yang selama ini di “cemohkan ” oleh berbagai kalangan, harus berani tampil kedepan menunjukkan sikap kritis dan melakukan Pembelaan terhadap persoalan rakyat.

Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah ketika tuan guru yang selama ini di dengar dan tidak boleh di bantah oleh para santri dan masyarakat karena mempunyai otoritas sentral dan kharismatik yang tinggi, jika mereka terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, konsekuensinya mereka akan mendapatkam kritikan bahkan akan di protes dengan aksi massa. Kenyataan ini juga, minimal akan berdampak pada tiga hal; pertama, tuan guru akan kehilangan pijakan legitimasi sebagai “ikon suci” ditengah masyarakat.

Kedua, institusi ketuan guruan akan mengalamai demistifikasi yang secara lumrah berakibat pada pengurangan peran tuan guru dalam semua aspek. Ketiga, tuan guru akan cendrung dicurigai karena telah terlibat pada wilayah kelompok kepentingan. Nada miring dari sebagaian kalangan yang di lontarkan kepada tuan guru memang sudah menjadi resiko yang harus di terima oleh para tuan guru, ketika mereka memilih menjadi politisi.”Tapi dibalik itu mereka mendapat reward yang melimpah ruah secara ekonomi, dan populeritasnya pun akan melejit

Dakwah Politik Vs Politik Dakwah

2010-01-25T18:52:00.000+07:00

Dr Atabik Luthfi
Ketua Ikadi Jakarta

Diskursus seputar politik dakwah dan dakwah politik terus bergulir yang berawal sebenarnya dari sebuah kekhawatiran akan terjadinya distorsi pemetaan antara dakwah dan politik di ranah kenegaraan. Politik identik dengan kekuasaan yang berarti menghalalkan segala cara, sementara dakwah adalah untuk kebaikan dan perbaikan masyarakat yang jelas tujuan dan misi yang diembannya.

Paradigma ini terus berlangsung sekian lama sampai lahirnya PKS, sebuah partai yang mengusung jargon dan misi dakwah dalam praktik perpolitikannya. Menjelang pemilu 2009, kembali wacana partai dakwah mencuat seiring kerisauan segolongan yang tak mau politik bahwa dakwah akhirnya menjadi korban politik.

Sejak awal idiom partai dakwah merupakan tantangan terbesar bagi para politikus Muslim. Di satu pihak, nilai Islam harus selalu hadir dalam keseharian politik mereka. Manakala sistem perpolitikan yang sekian lama berlangsung justru berseberangan dengan nilai dakwah dan politik Islam itu sendiri, tentu kekhawatiran itu wajar saja muncul karena memang mempertemukan politik dengan dakwah merupakan satu fenomena dan ijtihad yang baru di arena perpolitikan Indonesia yang sekian lama jauh dari nilai dakwah atau sama sekali tidak beririsan dengan dakwah.

Ini bisa saja menjadi upaya politisasi dakwah dalam konotasi positif, yaitu mengemas dakwah dalam kemasan politik yang menjunjung tinggi nilai kebaikan dan kemanusiaan. Atau akan menjadi dakwahisasi politik, dalam arti membawa dakwah dalam wilayah politik sehingga praktik dakwah sedikit demi sedikit akan bergeser menjadi praktik yang sesuai dengan nilai siyasah syar'iyyah yang dijunjung tinggi oleh Islam. Pada tataran ini, kembali semangat menjunjung siyasah syar'iyyah dalam wilayah politik praktis direduksi perannya atau dimarginalkan.

Hakikat dakwah
Dakwah Islam yang telah berlangsung sekian lama ini pada intinya adalah sebuah proses dan upaya tabligh dalam arti menyampaikan kebenaran ajaran agama untuk membangun tatanan kehidupan yang penuh kedamaian dan jauh dari dendam masa lalu serta berusaha menatap ke depan yang lebih baik. Dalam bahasa fikih dakwah, membawa manusia dari jahiliyah menuju ilmiah, dari keadaan terpuruk menjadi penuh kemaslahatan, dan keadaan yang tidak mengindahkan aturan menuju keadaan yang memahami serta menaati peraturan dan begitu seterusnya.

Dalam hal ini jelas kebenaran ajaran Islam bahwa berpolitik bagian dari dakwah dan dakwah merupakan tujuan dari berpolitik. Karena Islam tidak hanya hadir di wilayah kematian, formalitas pertemuan dan wilayah kaku lainnya. Itu semua tidak membutuhkan ijtihad berat untuk mengusungnya. Semua sepakat dan siap melakukan ajaran Islam pada tataran simbolis demikian.

Tetapi, ketika yang diusung adalah ide kesatuan Islam yang terdiri dari persoalan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, baik dalam skala individu, keluarga, dan bermasyarakat serta bernegara tentu wajar jika mengundang polemik dan pertanyaan yang berterusan. Semestinya setiap kita berusaha mengangkat sisi keislaman tersebut dari aspek yang digeluti sehari-hari sehingga kesempurnaan dan komprehensivitas Islam tampak jelas.

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 5: 56: "Wahai Rasul, sampaikan semua apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu. Jika engkau tidak melakukan itu, berarti engkau tidak melaksanakan perintah Allah tersebut". Antara lain menyebutkan dalam konteks dakwah bahwa tugas seorang Muslim menyampaikan totalitas ajaran Islam. Ini karena jika ada salah satu dari ajarannya yang tidak atau belum tersampaikan maka sama artinya tidak menyampaikan Islam.

Di sini kembali sisi politik dari Islam meminta peran Muslim untuk berkiprah mengusungnya. Tentu masing-masing berperan sesuai dengan kapasitas dan otoritasnya masing-masing.

Kalimatun sawa
Karena sifat Islam tidak terbatas, ajarannya pun tidak boleh dibatasi oleh segmentasi tertentu yang berakibat terjadinya pengebirian otoritas Islam sebagai satu-satunya agama yang syamil dan mutakamil. Jika kemudian ada indikasi dalam perjalanan sebuah partai dakwah nantinya terjadi hal-hal yang belum dipahami sebagai strategi dakwah yang berarti juga strategi politik, jangan sampai mengorbankan nilai universalitas Islam yang menjadi ciri keistimewaan agama terakhir ini.

Tidak kemudian umat dilarang membawa nama agama dalam kerja politik mereka selama memolitisasi dakwah untuk keuntungan sesaat dan sepihak. Sejarah mencatat dalam perjalanan partai yang berasas Islam dalam setiap pemilihan umum selalu berkutat pada capaian angka 7-8 persen sehingga akan membenarkan stigma yang terus diembuskan selama ini bahwa Islam memang tidak cocok terlibat di wilayah politik atau memenangkan pertarungan politik.

Ini berarti juga Islam harus kembali ke barak, harus pulang kandang, ke masjid. Lantas, di mana letak upaya pembumian Islam dalam konteks siyasah syar'iyyah? Nah, salah satu strategi dakwah dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi esensi dakwah seperti yang diungkapkan oleh Mushthafa Masyhur dalam thariqud dakwah jangan sampai proses mengubah kemungkaran itu mengakibatkan lahirnya kemungkaran yang lebih besar.

Inilah kalimatun sawa antarumat Islam. Saatnya mendudukkan kerja-kerja politik dalam tataran kebaikan dan kemaslahatan bersama dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dengan strategi yang lebih mengedepankan maslahat untuk semua pihak.

Kita masih punya waktu membenahi paradigma yang benar tentang menyatukan politik dalam dakwah dan dakwah dalam politik. Tentu karena ini wilayah politik maka strategi dan upaya yang dilakukan harus juga sesuai dengan praktik perpolitikan dengan senantiasa mengacu kepada koridor nilai-nilai Islam yang universal. Di sini setiap kita dituntut arif mencermati setiap strategi kebijakan yang coba dijalankan oleh sebuah partai yang menjadikan dakwah sebagai basis aktivitasnya.

Konsep kerja sama
Ibnu Asyur mengetengahkan ide yang berbeda dengan kalangan mufassir yang lain tentang konsep kerja sama (//ta'awun//) dalam kebaikan dan menghadirkan ketakwaan, seperti yang diperintahkan dengan tegas dalam surat Al-Maidah (2) "Saling bekerja samalah kalian semua (tanpa membedakan apa pun) untuk menghadirkan kebaikan yang bersifat universal dan dalam rangka mengimplementasikan ketakwaan kepada Allah." Bahwa konsep ini harus dijalankan sejajar dan tidak dibatasi antarkomunitas Muslim dan Muslim yang lainnya, melainkan antarsesama manusia dengan syarat nilai kebaikan dan kemaslahatan yang diusungnya.

Catatan lain dari beliau, setiap kita tidak terjebak dengan dikotomi ideologis, ras, dan sebagainya untuk menghadirkan kebaikan tersebut. Hakikatnya kebaikan milik semua manusia dan menjadi fitrah dasar penciptaan mereka. Jangan sampai karena kesalahan yang dilakukan, kita bersikap antipati untuk mengusungkan kebaikan dan perbaikan di masa yang akan datang dengan siapa pun.

Dalam hal ini, saling menaruh kepercayaan dalam koridor kerja sama dalam kebaikan merupakan sebuah keniscayaan jika kita menginginkan kebaikan dan perbaikan keadaan bangsa pada masa mendatang. Rasanya kita masih harus belajar untuk saling mencintai kebaikan, mengusungnya, dan siap bekerja sama untuk itu dengan siapa pun tanpa terkecuali dan dalam seluruh segmen kehidupan, termasuk bidang politik sekalipun.

Ikhtisar:
- Berpolitik bagian dari dakwah dan dakwah merupakan tujuan dari berpolitik.
- Praktik perpolitikan harus senantiasa mengacu kepada koridor nilai-nilai Islam yang universal.

Sumber: RepublikaOnline

BI Tak Boleh Buta Politik

2010-01-22T12:52:00.001+07:00

BI Tak Boleh Buta Politik

Jajaran Bank Indonesia (BI) dinilai tidak boleh berpolitik tetapi tidak juga tidak boleh buta politik. Saat ini banyak politisi yang mempolitisasi kasus dalam BI sehingga menyeret para petinggi BI.

Hal ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Bachtiar Effendy dalam seminar "Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Perpesktif Politik" di Gedung Bank Indonesia, Jalan M.H.Thamrin, Jakarta, siang ini (5/1/2010).

"Siapa dari BI yang bisa mengelak dari kekuasaan DPR? Itu yang terjadi di kasus Pak Burhanuddin," ujar Bachtiar.

Bachtiar menambahkan keadaan saat ini tidak terjadi pada masa Orde Baru karena pemerintahannya terkontrol. DPR pun ikut terkendali oleh Presiden sehingga tidak ada kasus-kasus dalam Pemerintah yang terangkat.

"Tapi itu tidak terjadi pada masa orde baru karena pemerintahnya terkontrol, kalau sekarang DPR liar," ungkapnya.

DPR saat ini, tambah Bachtiar, merasa punya kekuasaan untuk mengawasi siapa saja, termasuk BI. Oleh karena itu, saat ini, sering terjadi tarik-menarik kepentingan politik.

"DPR merasa kuasa mengawasi, jadi akan terjadi tarik-menarik politik," tegasnya.

Sumber: Detik Finance.

BI Diusulkan Miliki Deputi Bidang Politik

Bank Indonesia (BI) diusulkan untuk memiliki Deputi Gubernur yang khusus mengamati perkembangan dan kondisi politik yang ada. Deputi ini diadakan agar BI tidak buta politik untuk membantu BI menjaga independensinya.

Hal tersebut menilik dari beberapa kasus politik dan hukum yang sempat dialami BI, di mana seharusnya membuat BI semakin membuka diri pada kondisi politik dan bukan berarti harus terlibat dalam politik praktis itu.

"BI tidak boleh berpolitik, tapi tidak boleh buta politik. Harus ada deputi yang tahu perkembangan-perkembangan politik. Tidak mungkin BI bisa survive untuk tetap independesi kalau buta politik? Politik menjadi penting," ujar pengamat politik merangkap Guru Besar Universitas Syarif Hidayatullah, Bachtiar Effendi di Seminar Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Perspektif Politik, di Menara Syafruddin Bank Indonesia, di Jakarta, Selasa (5/1/2010).

Posisi Deputi Gubenur BI memang tidak diisi oleh orang-orang yang mengerti bidang politik dan hukum sejak 1997. Hal tersebut yang pada akhirnya membuat BI menjadi bulan-bulanan politisi atas kebijakan yang dinilai tidak sesuai.

"Sudah tidak ada lagi deputi berlatar belakang hukum sejak 1997," tambah Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) Dian Ediana Rae.

Menurut Dian, sejak BI dinyatakan independen pada 1999, BI nyata-nyata menjadi korban dalam beberapa kasus yang bermula dari persoalan tarik-menarik kekuasaan politik BI dengan DPR dan pemerintah.

"Dalam kasus-kasus ini terlihat nyata bahwa yang paling menjadi korban adalah Bank Indonesia. Hal ini karena lemahnya proteksi politik dan konstitusional BI setelah BI dinyatakan independen pada 1999," pungkasnya.

Sumber: Okezone.

Car Insurance

2010-01-22T12:09:00.002+07:00

Insurance "is a system for lowering the financial loss by channeling the risk of loss and damage to a person or other entity"
As already known, that with your car insurance rate on vehicle insurance agency that is in some ways the security of your car has been borne by the party vehicle insurance. Accountability of Affordable auto insurance covering physical damage to either car or the minor to major with the loss of the car as a whole.
Type and Type of Insurance
Basically for motor vehicles there are two types of vehicle insurance is generally used is Total Lost and All Risk. But better to choose which type of insurance suitable for your vehicle then you should understand the types of vehicle insurance that best suits both economically and functionally.

* Total Lost Only (TLO): This means your insurance claim will be granted if the damage has occurred in the total motor vehicles that can not be recovered or exceeded 70% - in this case as if your vehicle stolen or destroyed can not be repaired until as a result of an accident . When you buy new or used car on credit then you've got a car insurance total vehicle leasing Lost from the body you use.

* All Risk: are all risk insurance insurance vehicle insurance that will cover all kinds of damage to both major motor vehicle until the damage minor. Users pay insurance claims stayed for a replacement even though the damage occurred only minor damage. But to get a vehicle warranty insurance policy with All types of risk usually be charged higher than the total lost insurance - the cost was charged 3 or 4 per mil / year.

We will provide insurance system in accordance with your needs and desires

Keadilan Politik bagi Perempuan

2010-01-22T11:46:00.002+07:00

Pada 8 Maret, perempuan di seluruh dunia akan memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD). Hari Perempuan Internasional merupakan peringatan atas perjuangan dan pencapaian yang telah diraih oleh kaum perempuan di wilayah publik. Pengakuan atas peran publik perempuan merupakan buah perjuangan perempuan di seluruh dunia.

Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik diawali dengan gerakan-gerakan yang
mengarah pada tuntutan atas hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Gerakan perempuan
semakin menguat pada awal abad ke-20, yang didorong oleh pesatnya perkembangan industri dan ekspansi ekonomi di mana-mana, yang mengakibatkan buruknya kondisi pekerja. Pada 8 Maret 1857, kaum perempuan pekerja pabrik tekstil dan pakaian turun ke jalan-jalan di New York, menuntut perbaikan kondisi kerja yang lebih manusiawi. Di bidang politik, tuntutan perempuan untuk dilibatkan dalam politik membuahkan hasil dengan diberikannya hak pilih bagi perempuan untuk pertama kalinya di Selandia Baru pada 1893.

Meskipun berbagai pencapaian perempuan di wilayah publik telah diraih, namun itu tidak serta-merta mendorong perbaikan "nasib" perempuan. Kemapanan kultur patriarki yang sudah mengakar di masyarakat sulit dilebur. Seringkali, dukungan terhadap emansipasi perempuan di dunia publik dipahami hanya sebatas membiarkan perempuan bersaing dengan laki-laki memperebutkan posisi di dunia publik tanpa memperhatikan keberadaan sistem yang sudah mapan, yang harus dihadapi perempuan.

Kultur patriarkat dengan pembagian peran yang menempatkan perempuan di wilayah domestik mengakibatkan perempuan tersingkir dari arena publik. Tersingkirnya perempuan dari arena publik berimbas pada nasib perempuan di arena domestik, karena ia menjadi bagian dari struktur sosial dan politik yang ditentukan di wilayah publik.

Keadilan Moral

Meskipun kesetaraan antara lelaki dan perempuan sudah diakui dalam kehidupan masyarakat modern, namun realitasnya masyarakat masih menghidupi norma-norma patriarkat yang menimbulkan ketidakadilan gender. Menjadi perempuan merupakan sesuatu yang bersifat kodrati, karena tidak bisa dipilih. Namun, ketidakadilan yang harus ditanggung oleh perempuan karena kultur, merupakan sesuatu yang harus diubah, karena bertentangan dengan moralitas.

Dalam konteks ketidakadilan akibat struktur dan sistem sosial yang tidak adil, pemikiran John Rawls tentang Justice as a fairness sangat relevan. Bagi Rawls, kodrat sosial manusia tidak memberikan pilihan bebas bagi manusia untuk hidup di luar konteks sosial.

Pemilahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang alamiah dan tidak dapat
diubah, namun ada cara yang dapat dilakukan untuk mengubah ketidakadilan gender yang
terjadi di masyarakat. Di sinilah pentingnya institusionalisasi kehidupan manusia dalam masyarakat, yakni untuk memberikan ruang kebebasan yang sama bagi semua orang agar mencapai tujuan masing-masing sambil mengupayakan kehidupan bersama yang layak dan adil. Ketidakadilan gender harus dilihat sebagai ketidakberuntungan yang layak untuk dikompensasi. Tak seorang pun menghendaki diperlakukan tidak adil.

Tapi, persoalannya adalah apakah adil juga bagi mereka yang lebih beruntung untuk
memberikan kompensasi? Dalam konteks Indonesia, pertanyaan ini penting untuk diajukan
terutama menyangkut zipper system yang akan digunakan oleh KPU. Pro dan kontra penghapusan peraturan affirmative action yang memberikan 30 persen kursi bagi caleg perempuan (putusan MK tentang pembatalan Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu) masih banyak didiskusikan. Diskusi menjadi bertambah ramai ketika KPU mengatakan bahwa masih ada peluang bagi upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam wilayah politik melalui zipper system.

Berkenaan dengan persoalan ini, banyak pihak yang menilai bahwa upaya perempuan
mempersoalkan penghapusan peraturan tentang affirmative action dan dukungan KPU melalui zipper system merupakan bentuk ketidakpercayaan diri perempuan, sehingga membutuhkan perlindungan dan dukungan aturan yang dianggap tidak fair.
Affirmative action merupakan upaya melibatkan perempuan dalam konstelasi politik di
Indonesia, yang sejak merdeka didominasi oleh laki-laki. Dukungan terhadap perempuan dalam politik ini dianggap perlu karena perempuan dianggap sebagai the worse-off dalam kultur politik yang patriarkat. Persoalan moralnya adalah apakah adil bagi laki-laki yang kebetulan diuntungkan oleh kultur patriarkat untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan yang worse-off, karena dalam zipper system, caleg laki-laki "dipaksa" untuk memberikan tempat bagi caleg perempuan.

Memperhatikan rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik praktis, maka upaya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam parlemen masih perlu dilakukan. Affirmative action yang bertujuan mempercepat keterlibatan perempuan dalam politik setelah lama terpinggirkan masih dibutuhkan. Dalam konteks ini, zipper system dapat dibaca sebagai kompensasi bagi perempuan yang tidak diuntungkan oleh ideologi patriarkat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa caleg perempuan yang manapun layak untuk didukung, tetap harus dilakukan proses seleksi menyangkut kualitas dan kinerjanya di partai. Sehingga bagi caleg perempuan, kursi yang kemudian akan mereka dapat melalui jalan percepatan itu bukanlah hadiah cuma-cuma, tapi hasil kerja keras yang layak diterima.

Ditulis oleh Febiana Rima
Selasa, 24 Maret 2009 00:00 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 31 Maret 2009 21:40
* Penulis adalah pengajar Etika di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta

Djembe Drums

2010-01-22T11:29:00.002+07:00

Djembe drums is a musical instrument from Africa. A type of drum that has its own characteristics as shown in the picture above.

For fans of musical instruments typical of the continent at Africa, you can buy African instruments at this website.

With a diameter of about 13 inches, this instrument is unique because it is by using hands. Please look first at their website, and you can decide to buy a Djembe.

Movies And Entertainment

2010-01-22T10:47:00.000+07:00

World Wide Web has been developed with a new mode to refresh the mind of a strange film. Maybe not always possible for everyone to watch the movie by going to the movies for many reasons, but the movie can definitely be watching online at any time and that too without paying anything. This means you can watch movies online for free.

The people in this new era of like watching a movie online and that too for free. By watching movies online for free is guaranteed that you will never run a big hole in your pocket. Have you ever tried to watch movies online? If you have not you have truly lost a great opportunity to watch movies online for free. So, start watching movies online for free and save your expenses in a recession.

This is very important to save money during the recession. The people actually in the view out of the many ways to save money. They cut their spending on various items. Entertainment is one of the items like those who sought to cut their costs. Would be difficult for people to maintain their livelihood if they do not turn out to be logical at this time. So, without looking at any of the first things you must do to save money and to stay safe in this recession is to watch movies online without paying a fee and enjoy yourself.

Demokrasi di Tengah Reformasi

2010-01-22T10:35:00.001+07:00

Menjelang peringatan reformasi, hiruk-pikuk pesta demokrasi masih berlanjut. Karut-marut daftar pemilih tetap (DPT) dan calon wakil presiden menjadi hot issue pemberitaan dari pagi hingga malam. Sejak reformasi, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan tiga kali pemilu secara demokratis. Tetapi, pemilu kali ini, oleh banyak pengamat, dianggap pemilu terburuk setelah reformasi. Pemilu pertama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan, berjalan dengan baik walaupun tidak didukung oleh perangkat teknologi canggih dan biaya besar. Kejujuran dan kenegarawanan menjadi milik dari tiap pemimpin partai politik, waktu itu. Menang dan kalah biasa seperti dalam pertandingan sepakbola. Baik yang kalah maupun yang menang semuanya legawa untuk menerima hasil pemilu.

Pada zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pemilu berjalan lancar, tetapi di sana-sini dilaporkan terjadi kecurangan dan intimidasi kepada rakyat pemilih. Kebebasan dan hak politik rakyat dikawal dengan bayonet demi stabilitas dan kelanjutan pembangunan. Hasil pemilu selalu dimenangi dengan single majority oleh partai yang berkuasa.

Jatuhnya Soeharto karena gerakan reformasi, telah membawa udara segar makna kebebasan bagi rakyat Indonesia. Di bawah Presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan orang sipil, pesta demokrasi diselenggarakan. Pemilu boleh dikatakan berjalan baik tanpa ada warga negara Indonesia yang kehilangan hak politiknya. Pergantian kekuasaan terjadi dan hasil pemilu bukan dimenangi oleh presiden yang memerintah.

Pada Pemilu Legislatif 2009 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan petinggi militer, banyak orang kehilangan hak politiknya. Komputer yang pengadaannya menghabiskan dana miliaran rupiah kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Orang yang punya hak pilih kehilangan suaranya. Sedangkan, orang yang sudah mati dan anak di bawah umur tercantum dalam DPT. Bayangan aib pemilu mewarnai hasil Pemilu 2009. Saling tuding dan saling menyalahkan terjadi. Ancaman untuk mendeligitimasi hasil pemilu serta boikot pilpres mulai muncul dari pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah menyalahkan KPU, sedangkan KPU tidak merasa bersalah, karena data pemilih berasal dari pemerintah.

Makna Kemerdekaan

Kemerdekaan dari kolonialisme dan kebebasan berpolitik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dibayar dengan harga mahal. Banyak korban jatuh ketika Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah Belanda. Untuk mendapatkan demokrasi politik dari penguasa Orde Baru, korban pun berjatuhan dalam wujud korban penculikan, Trisakti, Semanggi, dan kerusuhan Mei 1998. Harga yang harus dibayar sangat mahal. Memasuki era kemerdekaan dan demokrasi, rakyat membutuhkan keberanian dan hidup baru dalam realitas demokrasi. Sikap mental harus berubah ketika sebuah bangsa mengecap kemerdekaan dan demokrasi. Tanpa perubahan watak, maka demokrasi merupakan penyalahgunaan uang dan kekuasaan.

Adalah dongeng dua burung yang bercakap tentang kebebasan. Yang satu burung perkutut yang berada di dalam sangkar. Yang lain adalah burung pipit yang bebas terbang di angkasa. Si burung pipit heran melihat nasib burung perkutut yang terbelenggu di sangkar. Burung pipit menawarkan kebebasan dan menolong burung perkutut untuk keluar dari sangkar. Burung pipit mengajak burung perkutut untuk terbang dan mengalami sendiri apa artinya kebebasan. Ketika ke- dua burung itu terbang di angka- sa bebas, datanglah hujan dan badai yang membuat takut burung perkutut. Burung pipit mengajak burung perkutut untuk berlindung di pohon besar agar mereka terhindar dari hujan badai yang mengerikan. Mereka selamat.

Setelah beberapa saat, burung perkutut merasa lapar dan bertanya pada burung pipit di mana bisa mendapatkan makanan. Burung pipit berkata bahwa makanan harus dicari dan bisa didapat di tanah. Ketika kedua burung itu sibuk mencari makanan yang tercecer di tanah datanglah seekor anjing yang ingin menerkam mereka. Burung perkutut ketakutan dan burung pipit mengajak burung perkutut untuk terbang menghindari anjing yang melompat untuk menerkam.

"Jangan takut, anjing tidak bisa terbang. Bertengger di pohon sudah aman " ujar si burung pipit.

Setelah ditimpa badai hujan dan kelaparan di perjalanan, burung perkutut itu berkata pada burung pipit: "Hidup disangkar jauh lebih nyaman daripada menghirup kebebasan di angkasa. Tiap hari aku dimandikan oleh tuanku dan aku tidak pernah kekurangan pangan. Anjing tidak ada yang mengganggu aku, karena aku tinggal di sangkar yang kuat. "

Perjuangan Bersama

Kebebasan bukan berarti hidup nyaman penuh makanan tanpa perjuangan. Selama rakyat masih hidup dalam kemiskinan, suara rakyat bisa dibeli dengan uang dengan kedok bantuan. Demokrasi tanpa pembangunan karakter bangsa akan membawa anarki. Kemerdekaan merupakan jembatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Menyeberangi jembatan itu memerlukan perjuangan bersama. Sedangkan tinggal di sangkar, burung harus kehilangan kebebasannya walaupun di dalamnya penuh makanan. Kebebasan manusia atau demokrasi membutuhkan perjuangan dan kedewasaan. Demokrasi sejati bukanlah kebebasan untuk kebebasan. Kebebasan untuk kebebasan akan membawa tragedi dan penyalahgunaan uang dan kekuasaan untuk merampas suara rakyat. Atas nama demokrasi dan amanat rakyat, banyak orang yang tak berdosa mati bergelimpangan.

Tujuan demokrasi akan ternodai apabila elite politik hanya mengutamakan kebebasan untuk menggunakan kekuasaan, entah itu uang atau jabatan. Bila politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan tipu daya dilakukan untuk memperoleh kekuasaan, maka demokrasi telah berubah menjadi "demoncracy" atau iblis yang menakutkan. Jangan sampai perjalanan dan pembelajaran untuk berdemokrasi setelah reformasi mengakibatkan orang takut hidup dalam alam demokrasi, sehingga ingin kembali ke sangkar penindasan. Terbang di angkasa mengecap kebebasan memang membutuhkan perjuangan, tanggung jawab, dan karakter kemandirian.

Oleh: Josef Purnama Widyatmadja
Penulis adalah rohaniwan

Mencari Asumsi Dasar Berpolitik

2010-01-22T10:16:00.000+07:00

Oleh: A SETYO WIBOWO

Buku ini mengajak kita membaca situasi politik pasca-Reformasi 1998 dengan teori-teori mutakhir supaya energi demokrasi tidak padam.

Buku persembahan ulang tahun untuk Rahman Tolleng ini mengajak kita memelihara gairah akan ”yang politis”. Para penulisnya ingin agar event singular Reformasi terus dirasakan apinya meski rutinitas politicking harian membuat kita sinis kepada politik.

Kata pengantar Rocky Gerung dengan gamblang menggambarkan suasana Indonesia yang diliputi konstruk antipolitik. Bila secara global asimetri Utara-Selatan ciptaan rezim kapitalisme neoliberal begitu kukuh tidak memberi ruang pikiran alternatif, secara nasional kita pun digiring oleh logika efisiensi. Efisiensi teologis tampak dalam kekerasan dan intoleransi kaum fanatis agama. Efisiensi teknokratis menggantikan kebijakan publik. Dan efisiensi simulasi buatan media menggantikan hubungan riil antara caleg dan capres dengan konstituennya. Itukah hidup berpolitik kita? Bila politik adalah ujud dari niat hidup bersama sebuah masyarakat, di mana nilai keadilan atau pengejaran kebahagiaan yang menjadi landasan politik itu sendiri?

Pertanyaan terakhir tentang nilai tidak bisa dijawab dengan praktik politicking harian. Soal nilai mengajak kita menukik tajam ke asumsi politik itu sendiri. Itu sebabnya buku ini mau berbicara tentang ”yang politis” (bdk hal 36-37), yang berbeda dari keribetan praktis operasional politik sehari-hari. Bila ”yang politis” adalah roh, gairah, semangat yang menggerakkan manusia untuk berpolitik, maka politik sehari-hari berurusan dengan prosedur rutin kampanye, pemilu, pat gulipat koalisi, dan tetek bengek mengisi waktu setelah revolusi usai. Bila ”yang politis” adalah event sebesar Reformasi, atau dalam bahasa lain metapolitik, maka politik sehari-hari adalah politicking.

Menghidupkan lagi ”yang politis” berarti menukik dalam menyelidiki asumsi paling dasar hidup politik sehari-hari kita. Artinya, mengikuti intuisi Hannah Arendt, merefleksikan kebebasan (bdk hal 3-33); atau, mengikuti inspirasi Aristoteles, merefleksikan hidup bersama sebagai pencarian kebahagiaan. Oksigen ”yang politis” ditawarkan buku ini dalam pembacaan atas pengarang-pengarang kontemporer seperti Claude Lefort, Alain Badiou, Slavoj Zizek, dan Ernesto Laclau.

Kebebasan

Yang paling khas dari manusia adalah kebebasannya sebagai makhluk ber-logos (dalam arti berbahasa). Ketika hidupnya tidak dikebawahkan pada perbudakan aktivitas survival (ekonomi) dan ketika manusia mengaktualkan potensi logos-nya dalam ruang terbuka demokrasi, di situ inspirasi ”yang politis” ditemukan. Setelah sebelas tahun menghirup udara Reformasi, apakah sekarang ini hawanya masih segar? Bukankah korupsi yang tidak hilang-hilang, relativisme etis, serta pola pikir klenik di negeri ini terlalu mengakar sehingga Reformasi belum memberikan tubuh politik yang sesuai dengan inspirasi kebebasan?

Inspirasi kebebasan ditawarkan buku ini dari telaah atas pemikiran Badiou dan Zizek, yang kita tahu sedang berusaha membongkar kepengapan rezim parlementaro-kapitalis di Barat. Mereka berdua melampaui pesimisme destruksi subyek (manusia) dan kebenaran à la postmodernisme. Bagi mereka, subyek dan kebenaran muncul dalam sebuah kejadian singular (event). Masalahnya, sekali event pudar, saat itulah banalitas politik mengancam menundukkan semua orang pada rutinitas bisnis sehari-hari.

Inspirasi segar kita dapat dari Badiou yang percaya bahwa kendati larut dalam massa, subyek tetap ada sejauh ia setia kepada event. Terjemahan lokalnya, subyek politis di Indonesia tetap ada sejauh ia setia pada idea dan spirit Reformasi. Di tengah kedangkalan berpolitik, kesetiaan inilah yang akan menjaga api gairah berpolitik.

Kritik

Buku ini layak dibaca oleh para aktivis atau mereka yang berhasrat tinggi memajukan iklim demokrasi di Indonesia. Bisa jadi buku ini akan dinilai elitis. Banyaknya teori baru dalam buku ini akan menantang hanya sekelompok elite intelektual dan politik. Tetapi, di tengah sesaknya hawa polutif politik saat ini, elitisme buku ini justru menawarkan inspirasi segar. Dan tidak ada salahnya menjadi elite di bidang di mana kita memang dipanggil untuk terlibat.

Dan persis di ranah keterlibatan ini, ada dua kritik saya berkenaan dengan kegunaan langsung buku ini dan cara kita menyerap teori-teori dari Barat. Pertama, ditulis mereka-mereka yang bergulat dengan politik, tentu buku ini memiliki alasan serius mengapa ide-ide Badiou dan Zizek yang diajukan. Mengingat di Perancis sendiri, sejauh saya tahu, resonansi politis ide-ide Badiou tidak mendapatkan kaki di partai politik karena terlalu ekstrem, apakah anjuran mereka pada revolusi dan penjungkirbalikkan tatanan rezim parlementaro-kapitalisme cocok dengan kebutuhan Indonesia? Bukankah ada pengarang lain yang lebih reformatif, seperti Marcel Gauchet, yang bisa menolong kita memajukan cara kita berargumen melawan spirit obskurantis oknum beragama tetapi garang dan intoleran? Pendasaran kokoh untuk pluralisme dan kebebasan, tetapi tetap beranjak dari pencapaian Reformasi sejauh ini, membutuhkan ide-ide segar dari pemikir-pemikir yang mungkin kurang seksi, tetapi lebih cocok dengan kegeniusan Pancasila.

Kedua, sejauh berkenaan dengan elite pencinta filsafat politik, saya memiliki kesan buku ini kurang berani mempertanyakan pikiran para pemikir yang dipaparkan. Misalnya, soal teori Hannah Arendt yang banyak dijadikan titik pijak karena dianggap berhasil dengan kokoh mendasarkan ”yang politis sebagai kebebasan” pada polis Yunani abad ke-6 SM. Benarkah? Masih perlu dikaji!

Kebebasan warga negara Athena yang tampak dalam praksis mengandaikan bahwa urusan keseharian mereka (makan, minum, dan kebutuhan ekonomis lainnya) sudah dipenuhi oleh mayoritas warga Athena yang adalah wanita, anak-anak, dan kaum budak! Dan yang terakhir ini sama sekali tidak memiliki kebebasan!

Bila demikian, bukankah Athena justru menjadi contoh sebuah polis/kota bebas yang mensyaratkan adanya perbudakan? Dan ironisnya, bukankah dalam asimetri gobal seperti kondisi kita sekarang ini, kita justru menyaksikan hal yang mirip: ada negara bebas (Amerika, misalnya) yang bisa seperti itu karena adanya the rest of the world yang menjadi kacungnya?

A Setyo Wibowo, Pengajar STF Driyarkara Jakarta, Doktor Filsafat Hellenistik dari Université Paris-I, Panthéon-Sorbonne, Paris

Sudah Merdeka Berpolitik

2010-01-22T10:10:00.001+07:00

Banyak yang sudah berubah dalam rentang 63 tahun bangsa Indonesia mengecap kemerdekaan. Di bidang politik, terutama sejak reformasi 1998, perubahannya malah sangat dahsyat. Pintu demokrasi dibuka lebar. Hasilnya?

Siapa saja boleh berpolitik. Siapa saja boleh menikmati kebebasan berekspresi. Itu, antara lain, ditandai secara mencolok oleh membludaknya jumlah anggota masyarakat yang mendirikan parpol.

Jika di era Orde Baru yang selama 32 tahun dipimpin Soeharto (alm) pertumbuhan parpol akhirnya direm hanya menjadi tiga (Golkar, PDI, PPP), sejak reformasi 1998 parpol beranak pinak nyaris tak terkendali.

Dimulai pada penyelenggaraan Pemilu 1999. Para tokoh dan masyarakat di negeri ini seperti saling berlomba melepas dahaga politik yang telah begitu lama menjerat. Penuh euforia, 48 parpol muncul sebagai kontestan resmi Pemilu.

Hasil akhir Pemilu 1999 itu sendiri terkesan antiklimaks. PDI-P jadi parpol terdepan dalam perolehan suara. Tapi, yang naik ke kursi RI-1 justru KH Abdurrahman 'Gus Dur' Wahid. Megawati Soekarnoputri, pucuk pimpinan PDI-P, hanya kebagian kursi RI-2.

Gus Dur tak genap sampai lima tahun mengemban amanah rakyat. Banyak kisruh terjadi. Ia, misalnya, tersandung skandal 'Bulogate'. Yang paling panas, tentu, ketika ia bersikukuh ingin membubarkan parlemen. Ujung-ujungnya, ia dilengserkan pada 2001. Mega pun naik takhta.

Masa bakti Mega juga tak lama. Di Pemilu 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu menteri di Kabinet Gotong Royong pimpinannya yang terdepak di tengah jalan akibat 'bergesekan' dengannya.

Jumlah parpol yang mengikuti Pemilu 2004 menyusut separo dibandingkan Pemilu 1999. Dari 48 jadi 24 parpol. Tak ada data valid tentang sebab terjadinya penyusutan itu. Bisa karena kehabisan bensin atau memang berdasarkan kajian yang merujuk pada efektivitas gerakan berpolitik.

Yang jelas, sama seperti era-era sebelumnya, perjalanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di bawah kendali Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla pun diwarnai banyak riak. Ketidakpuasan sebagian pihak kemudian mencuatkan beragam asumsi. Ada pro, ada pula kontra terhadap kepemimpinan SBY-JK.

Itu, boleh jadi, yang mendorong sederet tokoh lama mencoba menyodok dengan mengibarkan bendera parpol anyar. Kegeraman bercampur dengan keinginan berkuasa membuat jumlah parpol kembali beranak pinak.

Pemilu 2009, intinya, bakal diriuhkan pertarungan perebutan suara publik yang dilakoni 38 parpol. Mulanya yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dephumkam hanya 34. Menjadi 38 karena empat parpol lain memenangkan kasasi di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).

Euforia berdemokrasi yang ditandai dengan ramai-ramai orang mendirikan parpol ini adalah salah satu konsekuensi penerapan sistem multipartai. Tapi, sebuah tanya pantas diapungkan mengiringi fenomena itu. Ya, inikah arti kemerdekaan berpolitik di Indonesia?

Vox populi, vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Filosofi itu, sesungguhnya, kian disadari oleh mayoritas bangsa ini. Tapi, fakta keseharian menunjukkan, kesadaran itu berbanding terbalik jika disandingkan dengan kualitas performa parpol sebagai wadah aspirasi politik publik.

Manifestasi kebebasan berkumpul dan berpendapat yang diatur dalam konstitusi menjadi kabur maknanya jika hal itu dikomparasikan dengan bobot parpol yang tumbuh di era reformasi ini.

Tidak produktifnya legislatif dalam peran konstitusionalnya seperti pengawasan, anggaran, dan legislasi adalah potret buram sistem perpolitikan di Indonesia. Jelas, kelemahan itu tak lepas dari eksistensi parpol.

Kemerdekaan berpolitik dipahami dengan bias oleh sebagian elit dan aktivis politik. Berpolitik yang harusnya jadi pendulum untuk berkuasa dengan pembuatan kebijakan yang pro rakyat, nyatanya tak terpenuhi.

Di setiap ajang pesta demokrasi bernama Pemilu, sejak dulu rakyat aktif berpartisipasi. Suara dan dukungan sudah diberikan. Tapi, begitu parpol dan tokoh yang didukung sekaligus diharapkan membawa perubahan positif naik ke podium kekuasaan tertinggi, rakyat tetap terjerat dengan pergulatan hidup yang sulit dan berat.

Jangankan dengan para birokrat di tingkat pemerintahan, dengan wakil rakyat di tingkat parlemen pun rakyat tetap kerap tak bisa menyambungkan aspirasinya. Sudah begitu, belakangan, terbongkar pula perilaku tak elok oknum-oknum pilihan rakyat yang duduk di parlemen.

Sumber: Inilah.

Etika Dalam Berpolitik

2010-01-22T09:58:00.000+07:00

Etika dalam Berpolitik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan para kepala daerah di Jakarta Kamis lalu mengingatkan kembali tentang pentingnya etika dalam berpolitik. Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk menjunjung tinggi etika perpolitikan dalam membangun demokrasi yang kembali kita rajut sejak tumbangnya rezim otoritarian Soeharto pada Mei sembilan tahun silam.

Masalah etika dalam berpolitik di negeri ini memang masih tetap relevan untuk terus diwacanakan. Hal ini terkait dengan konsolidasi demokrasi yang masih terus berlangsung, yang membutuhkan kearifan semua komponen masyarakat dalam mengimplementasikannya. Bila gagal dalam konsolidasi, arus demokratisasi bukan tidak mungkin malah berbalik arah kembali kepada otoritarian. Padahal, kita semua sepakat untuk kembali membangun demokrasi yang telah ''mati'' ketika Orde Baru berkuasa.

Etika dalam masyarakat yang beradab adalah suatu keharusan. Tanpa etika mana mungkin kita bisa hidup aman, tenteram, sejahtera, dan berkeadilan. Tanpa etika, kita bagai hidup di rimba raya dengan prinsip ''yang kuatlah yang berkuasa''. Tidak terkecuali di bidang politik. Tidak salah bila sebagian kalangan menyebut demokrasi yang sedang kita bangun kembali sekarang ini sudah kebablasan. Ini dikarenakan jagat raya perpolitikan kita masih menunjukkan kurangnya etika. Cara-cara yang dilakukan untuk memenangkan sebuah pemilihan kepala daerah, misalnya, sering dilakukan dengan cara-cara tak bermoral seperti politik uang. Cara-cara yang dilakukan dalam mengkritik pun sering dilandasi atas dasar suka dan tidak suka saja. Ini jelas berbahaya.

Demokrasi secara pelaksanaannya yang sederhana memang bisa diterjemahkan sebagai suatu kebebasan. Warga negara bebas berpendapat, bebas berpolitik, bebas menyuarakan aspirasinya. Namun, hal itu bukan berarti bisa melakukan semaunya atas nama kebebasan.

Kebebasan tetaplah harus ada batas-batasnya, ada aturannya, ada rule of law-nya. Semuanya itu haruslah bermula dari etika yang dijunjung tinggi oleh setiap anggota masyarakat. Bila etika saja sudah tak punya, maka aturan-aturan tersebut bisa dengan mudahnya pula diinjak-injak demi mencapai tujuan-tujuan politiknya.

Membangun etika dalam berpolitik berarti juga membangun etika dalam berdemokrasi. Selanjutnya semua lapisan masyarakat perlu mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Itulah esensi demokrasi, suatu kebebasan yang dipagari oleh etika dan perangkat hukum yang harus dipatuhi oleh semua orang. Dalam konteks Indonesia, kita memang tidak bisa segera mendapatkan buah dari upaya demokratisasi itu sendiri. Dalam hal ini kita masih butuh waktu dan sosialisasi yang tak pernah putus.

Oleh karena itu, etika dalam berpolitik dan berdemokrasi mestinya selalu ada dalam setiap helaan napas kita. Hanya dengan itu kita dapat melewati tahapan konsolidasi demokrasi dengan mulus dan sesuai harapan. Bukankah kita sudah sepakat untuk membangun Indonesia dengan cara-cara demokrasi setelah era Orde Baru berakhir. Ataukah memang ada cara lain yang lebih baik selain demokrasi?

Sumber: Republika.

Pilkada dan Pseudo Politik Kerakyatan

2010-01-19T18:46:00.001+07:00

Gema Perpolitikan Pilkada Langsung ditanah air hari ini memberikan sebuah tanda sejarah bagi pencerahan proses demokratisasi di negeri ini. Tanda sejarah ini menuangkan sejumlah harapan dan kesejukan dihati rakyat, karena dalam prosesnya rakyat diberikan setumpuk harapan ideal akan cita kesejahteraan dan kemakmuran di negerinya. Harapan dan cita kehidupan ini kemudian melahirkan respon politik yang massif dari rakyat secara aspiratif untuk ikut menentukan pilihan, bahkan menjadi bagian kekuatan operasional politik serta menjadi bagian kekuatan inti penentu kemenangan.

Praksis kesadaran politik massa ini tentunya dipicu oleh beberapa kepentingan yakni yang pertama, menjadi kelompok ideologis yang praksisnya dibangun melalui kesadaran kelompok, komunitas, peguyuban agama dan lokalitas-lokalitas lainnya yang bertendensi pada kemenagan dan kepuasan sektariansme. Yang ke dua kesadaran praksis timbul dan melibatkan diri secara langsung karena adanya satu konsensus pragmatis baik konsesus tersebut dibangun secara personal maupun berkelompok demi untuk mencapai interest-interest tertentu. Fenomena yang ke dua ini hamper menjadi bagian yang setiap saat bermetamorfosa dengan dialektika perpolitikan bahkan menjadi chyndrome yang senantiasa melumpuhkan idealitas-idealitas yang terkandung dalam theology politik yang menjadi basis moral politik.

Dan yang ketiga praksis kesadaran politik muncul karena adanya dorongan kehendak ideal tentang perubahan (transformation) system, dan perubahan akan nasibnya (rakyat) yang ditumpukan dan dipercayakan kepada fanatisme kefiguran, ketokohan tertentu yang dianggap representatif memiliki kberpihakan. Pada bagian ke ketiga ini lebih meletakan dasar-dasar tujuan berpolitik pada universal atetude atau political atetude yang biasa bercirikan kejernihan moralitas. Cermin kejernihan moralatas politik yang dimaksudkan di sini adalah selalu melatakan kerangka politik pada nilai-nilai theologisme sebagai kesadaran tertinggi dalam kondisi apapun, terlepas dari terkooptasi atau tidaknya theology politik tersebut pada muatan nilai ajaran-ajaran tertentu (non sektarianisme).

Ketiga motifasi politik massa di atas sekaligus menjadi kekuatan pemicu psikologi politik (phsycological striiking forces) massa untuk melibatkan diri dalam praksis ranah perpolitikan di daerah (Pilkada). Yang menarik dari fenomena ini adalah ketiga fenomena motifasi di atas selalu muncul secara sporadis, dan muncul secara bersamaan dalam dinamika praktis perpolitikan daerah dan mewarnai keterlibatan rakyat secara massif, dan kendati demikian motifasi serta membangun kesadaran politik atas dasar frame ideology tetap memiliki keunggulan tersendiri dan merupakan hal yang unik ditengah pluralitas dan diasporik gerakan partai politik.
Beda halnya jika ketika kita tengok kebalakang sejarah, fragmentasi politik massa lebih besar didorong oleh kekuatan ideologis, sekaligus pigmentasi politik lebih banyak diwarnai oleh politik perjuangan yang diilhami oleh adanya kesadaran akan nasib dirinya (masyarakat) dan bangsanya. Kondisi ini bisa terbentuk karena dinamika perpolitikan ketika itu lebih besar didorong oleh fakta sejarah yang meniscayakan perlu adanya sebuah tindakan politik yang memilih frame ideologi yang bernuansa perjuangan untuk sebuah perubahan massif terhadapa tatangan negeri ini baik untuk rakyatnya dan untuk pemerintahannya. Proses ini terlihat pada zaman atau periode kolonialisme.

Dorongan realitas obyektif dalam kiprah politik kerakyatan inilah yang terkesan kabur ditengah eforia kita tentang demokrasi. Koherensi demokrasi sebagai basis theology politik nampaknya kabur dalam kesadaran faktual dinamika perpolitikan baik dari tingkat daerah hinga ketingkat pusat. Fundamentalisasi demokrasi dalam praksis politik begitu terpisah jauh dalam kenyataan yang sesungguhnya jika kita lihat faktanya bahwa masyarakat atau rakyat hanya menjadi bagian penentu kemenagan yang pada akhirnya hasil dari proses politik tersebut tidak memberikan bekas apa-apa pada perubahan nasib rakyat.

Kenyataan sesungguhnya membicarakan hal tersebut, bahwa beberapa proses pilkada dinegeri ini sering menuai kericuhan yang melibatkan rakyat hanya karena terjadai kekalahan elit-elit tertentu dalam pemilihan Kepala Daerah, lagi-lagi yang terlibat langsung dalam berbagai konfrontasi adalah rakyat dan ini merupakan sebuah fakta bahwa rakyat hanyalah menjadi mesin pendorong proses kemenangan politik dan sekaligus subyek kekuatan untuk melawan keinginan elit politik. dan dalang politik selalu bersembunyi dibalik kejadaian-kejadian tersebut. Hal ini menunjukan bahwa pendewasaan demokrasi di negeri ini masih terjebak pada personalisasi mainstream di lingkaran elit. Rakyat hanyalah korban dari pemassan dan kepicikkan paradigma politik.

Kondisi ini bukan berarti bahwa kita terlalu sering menyalahkan tanpa berbuat (skeptis) tetapi dalam kenyataannya kita tengah berada pada suatu lingkaran skeptis paradigmatik. Mengapa demikian?, kerenan perpolitikkan dinegeri ini tengah rapuh di atas sebuah mainstream kamuflase yang kabur artikulasi kerakyatannya. Coba kita analisah sejauh mungkin atas kenyataan-kenyataan yang terjadi disepanjang proses pilkada di seluruh Indonesia, ternyata bahwa proses politik sampai hari ini hanya menjadi duri dalam proses demokratisasi. Manipulasi, politik uang, anarkisme massa yang didalangi masi menjadi bagian warna demokrasi yang sangat pekat dan sulit teridentifikasi.

Kita lihat saja pada hasil survei Pilkada DKI yang dilakukan oleh lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 08 Agustus 2007 hampir 60 % masyarakat kota Jakarta lebih memilih Golput dan tidak ikut dalam Pilkada, angka ini dalam rasio perbandingan terhadap partisipasi politik rakyat menjadi suatu kenyataan partisipasi politik yang sangat mengkhuatirkan atau berada di “ambang batas kritis demokrasi”. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan paradigma dan pendidikan politik yang dilakukan selama kampanye tidak begitu mengakar dalam mainstream kepercayaan rakyat terhadap pemimpin di negeri ini. Skepstis paradigma dari proses politik selama ini dikhuatirkan menjadi sebuah bom waktu yang meledak dan menimbulkan kekosongan partisipasi dari rakyat. Dengan demikian restorasi sistemik serta revitalisasi peran politik harus menjadi suatu mainstream untuk mengukuhkan sistem Demokrasi di Negeri ini.

Oleh: Abdul Munir Sara, d/a Jln. Sukarno. No. 09. Timur Barat. Perbatasan Negara Republik Demokratik Timur Leste. NTT/Tlp/HP: 081353858191

Sumber: Fahmina.

Shop Accessories

2010-01-19T12:45:00.002+07:00

Usually, the motivating women primp and decorated is to be said and considered herself beautiful by men so attracted to him. For some women think beauty is the attraction only appealing to every man. So, to pursue the target of this beautiful woman is sometimes willing to sacrifice everything, even up to his reputation as a respectable Muslim woman.

True, with a beautiful appearance and erotic she would be able attract a lot of men. Engrossment but it was not for something sacred. Conversely, to sink into the mud lust and sin. Go to the shop accessories.

Here, many women forget about the true beauty. They are desperate shape and smearing his body with each member of cosmetics ingredients. Did they thus become beautiful? Not always. Everything that crosses the line would be otherwise. Intrinsic beauty is the work of God, who created the Essence of all things carefully and perfectly.

Real beauty is natural beauty. Cheeks flush red women arising from shame, far more beautiful and unmatched by the red color of the best cosmetics. However, human hands will not be able to imitate the beauty created by God.

How many women to primp pollute the beauty extravagance? Yes, how many hundred thousand dollars spent each month for women taking care of her beauty. Whether to buy cosmetic products currently on the market, or go to the salon to make over her face, hair and body. Also, how many hours he spent each day to primp in front of the mirror.

In fact, pretty or not a woman does not affect the righteous deeds. Beautiful women do not indicate whether or not his personality. Allah will not punish a woman simply because of being born with the face of 'ordinary', and will not be a big reward for a supposedly beautiful woman in the world though. Allah reward rewarding views of deeds. Because of the noblest man on his side is the most righteous woman, not the prettiest or the most sexy.

So, you feel yourself not pretty, do not gloomy, especially desperate. That was God Almighty that you have to acknowledge. Because, how many women are endowed with beauty, but use it to violate the rules of God. For beautiful woman is not meant to bring fortune, could be a disaster instead. Yes, a beautiful woman who showed private parts and showing her beauty and elegance is more potential to become a victim of sexual harassment and even rape. Because in doing so, he had been sexually arouse men.

Free Press Release

2010-01-18T13:32:00.003+07:00

To be able to write a good release, the first thing to do is to think and act like a journalist. Here are things to remember:

Think of something that the most interesting and important to the community (see news value in news writing material), and make it as an angle to the news release will be made.
Use a journalistic style short, solid, straightforward and complete. Enter all the elements of "W" in the first sentence or paragraph: Who? What? Why? When? and Where?.

Convey essential information in the first paragraph and use the next paragraph for more in-depth information. The paragraph should provide the sequence information.
Avoid the use of direct quotations in the paragraph (this should be used to deliver the headline), after the first paragraph, the use of quotations can be responsible for making press releases more interesting and weight.

Print head release the letter. An interesting paper or a logo can help you to release more interesting / striking journalists at the receiving desk. If needed, use the email facility, or a copy of your release to journalists on the disc do not have tire-tired to write back.
Do not hesitate to emphasize the aspects of a controversial which campaigned.

Include a phone number, and names can be contacted at the press release. Make sure the person whose number is listed on the release of people who are always ready to answer the question (quite mastered the issues) and ready to be contacted.
Use facts and figures as needed. This makes the news more solid and very helpful in writing news reporters.

Sublit your press release into Free Press Release.

Mengatasi Kemiskinan & Mengakhiri Debat Politik

2010-01-18T12:19:00.000+07:00

DALAM sambutan di depan Konferensi Kebijakan Sosial yang diselenggarakan Prakarsa, di Jakarta, baru-baru ini Wapres M Jusuf Kalla menyatakan, sepuluh tahun sejak reformasi 1998, Indonesia tidak mengajukan gagasan dan pikiran besar. Wapres juga menegaskan, kita tidak membangun bidang-bidang yang amat diperlukan, seperti pengairan dan infrastruktur. ”Kita menghabiskan banyak waktu untuk berdebat dan berpolitik!” tegasnya.

Akibatnya, menurut Kalla, pengangguran dan kemiskinan membludak. ”Untuk memeranginya kedua persoalan tersebut, Indonesia membutuhkan investasi baru sebesar Rp 1000 triliun (US$ 111 miliar),” tuturnya. Dengan modal seperti itu, menurut perhitungan Kalla, perekonomian nasional bisa tumbuh sampai 7% per tahun, sehingga bisa benar-benar diandalkan untuk mengikis kemiskinan dan pengangguran. Dana investasi itu sendiri diharapkan datang dari swasta nasional, pemerintah, dan modal asing.

Mengingat angka kemiskinan sudah demikian tinggi, Kalla juga mengingatkan. ”Jika kita tidak berhasil mengatasi kemiskinan, rakyat akan marah. Buat apa berdemokrasi kalau tetap hidup miskin," ujarnya. Sementara itu data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan telah mencapai 17% dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia. Kaum miskin ini, menurut definisi BPS, adalah mereka yang hidup dengan kurang dari US$ 1,55 per hari. (Jakarta Post,28/6/2007)

Dewasa ini, kalangan civil society menilai, reformasi terasa mandul akibat perselisihan politik yang tak kunjung reda akibat terlalu banyak Parpol, serta lembaga eksekutif yang lemah lantaran dahsyatnya kekuatan legislatif. Belum lagi lembaga yudikatif, yang nyaris berjalan ditempat—mungkin bahkan mundur—dalam soal pembenahan hukum. Tak kalah memprihatinkan, kualitas para teknokrat juga sangat terbatas, sehingga tak mampu menghasilkan terobosan berarti. Mereka praktis hanya bekerja secara normatif dan belum menyuguhkan kinerja inovatif.

Merujuk perspektif ekonom Mubyarto, sampai kira-kira 28 tahun lalu (1975), pembangunan dianggap mampu menghapuskan kemiskinan “dengan sendirinya”. Ketika itu, para teknokrat ekonomi dengan analisis-analisisnya percaya, bahwa pertumbuhan akan mampu mengatasi segala masalah pembangunan dan kesejahteraan nasional. Mereka juga menyajikan angka-angka yang cukup mencengangkan. Selama periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V) misalnya, angka kemiskinan Indonesia rontok dari 40% menjadi 11%. Lalu, angka kemiskinan tersebut kembali meroket ke angka 24% gara-gara krisis moneter 1998.

Mubyarto kemudian berkesimpulan, para teknokrat bukanlah pendukung kuat kebijakan dan program-program yang bisa diandalkan untuk menanggulangi kemiskinan secara jangka panjang. Ini karena, menurut Mubyarto, ilmu ekonomi menghasilkan para intelektual universal yang seolah hidup di awang-awang. Maka wajar bila Alejandro Sanz de Santamaria dalam Paul Ekins and Max-Neef & Manfred Max-Neef, Real Life Economics, London-New York: Routledge, 1992, mengutarakan, ”Saya kira waktunya telah tiba bagi para ekonom untuk mulai mengubah diri mereka—dan melakukannya dengan cepat—menjadi intelektual yang lebih spesifik, dan rendah hati.”

Maka tak mengherankan jika Jusuf Kalla merasa prihatin, bahwa setelah 10 tahun memasuki era reformasi, Indonesia masih terseok-seok. Pendidikan dan kesehatan masih mahal, harga sembako kerap tak terjangkau oleh orang kebanyakan, dan antrian pencari kerja makin panjang. Ini semua tentu saja menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum efektif, etos kerja masih lembek, dan kualitas sumber daya manusia yang ada belum memadai.

Sungguh ironis. Sebab, para pengemplang BLBI, yang telah menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk berkepanjangan, masih bisa tetap mempertahankan bahkan menumpuk lebih banyak asset pribadi maupun korporat. Kini, beban BLBI yang harus ditanggung oleh pemerintah adalah Rp 650 triliun, dengan bunga per tahun yang dibayar melalui APBN sebesar Rp 70 triliun.

Di tengah kelemahan institusi-institusi kenegaraan, ekonomi dan politik, maka kepemimpinan (leadership) yang kompeten dan tangguh harus menjadi kompensasi guna menutup lubang-lubang kelemahan kelembagaan tersebut. Di tengah gigantisme birokrasi yang berwatak menak dan berkultur priyayi, maka reformasi budaya harus dicanangkan oleh kepemimpinan nasional untuk melakukan pembaruan dari dalam (reform from within). Saya kira, disinilah keharusan pemerintahan SBY-JK untuk berpacu dengan waktu dalam upaya mewujudkan tata-kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks kebutuhan investasi, maka kehendak bagi investasi Rp 1000 triliun hanya akan datang jika faktor-faktor non-ekonomi yang mengganggu seperti ketidakpastian hukum, buruknya birokrasi, kelemahan infrastruktur, maraknya biaya siluman, premanisme, ekonomi rente, ketidakamanan dan instabilitas, bisa diatasi secara menyeluruh.

Riuh rendah aliansi kebangsaan maupun koalisi kerakyatan, yang sedang digalang oleh berbagai Parpol belakangan ini, tidak akan bermakna apapun bagi rakyat tanpa kerja kreatif yang sanggup memecahkan persoalan bangsa. Meminjam bahasa Herbert Feith, kita membutuhkan pemimpin, administratur, dan penyelesai masalah yang mumpuni. Bukan politisi, calo kekuasaan, dan penggalang solidaritas yang sarat dengan agenda tersembunyi dan kepentingan pribadsi. Sejarah, seperti dicatat akademisi John Bresnan (Managing Indonesia,1993), sudah membuktikannya tatkala Pak Harto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Widjojo Nitisastro dan timnya tahun 1966 dulu mengatasi krisis ekonomi Indonesia, menyusul jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno. Prestasi mereka pada waktu itu harus kita akui, sungguh bermakna.

Sayang, Presiden Soeharto kemudian terjerembab kedalam masalah korupsi dan kroniisme. Lalu, ia terkena hukum besi sejarah sebagaimana pendahulunya: ia jatuh dari singgasana karena gagal melakukan reformasi secara struktural, karena terlalu menikmati kekuasaan tanpa checks and balances yang rasional. Sebuah pelajaran yang berharga bagi anak-anak bangsa. Wallahualam

Herdi Sahrasad, Associate Director Media Institute dan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina

Revolusi Pengetahuan, Kemiskinan, dan Politik

2010-01-16T12:02:00.000+07:00

ARY MOCHTAR PEDJU

”Deng Xiao Ping and his allies identified technological progress as key to modernization, a ticket to military power and to economic growth and prosperity” (Oded Shenkar, The Chinese Century, Wharton School Publishing, 2006).

Tulisan ”Iptek, Politik, dan Politisi” (Ninok Leksono, Kompas, 25/2) amat mengena bila diperhatikan program-program dan iklan parpol/politisi di TV dan media lain yang tak pernah menyinggung topik iptek. Acara-acara itu mengesankan ilmu pengetahuan dan teknologi tak terkait masalah-masalah kemiskinan, ledakan penduduk, kesehatan, energi, lingkungan yang rusak, pemanasan bumi, jender, bahkan politik!

Tidakkah sebaiknya para caleg dan capres bersama pimpinan parpol bercita-cita lebih besar dan menjadikan tahun ini awal penciptaan piramida peradaban dan etika baru bangsa demi kehidupan yang bermartabat?

Kurva Maddison

Penelitian sejarawan ekonomi Angus Maddison menghasilkan dua kurva (2001), tentang ”Kemakmuran” manusia serta pertumbuhan penduduk dunia sepanjang 2000 tahun, mencerahkan.

Dari kurva pertama ternyata hampir sepanjang 20 abad, rata-rata manusia sedunia miskin, termasuk orang Eropa. Menjelang abad ke-19, barulah kurva GDP per kapita dunia rata-rata mulai menggeliat ke atas setelah terus mendatar dalam arti miskin, yakni kurang dari 1.000 dollar AS hingga sekitar 6.000 dollar AS tahun 2000 (lihat Tabel). Namun, dari 6.000 dollar AS rata-rata dunia ini, kontribusi terbesar adalah dari Eropa. Rata-rata Eropa sekitar 20.000 dollar AS.

Revolusi pengetahuan

Sejarah perkembangan pengetahuan Eropa sejak akhir periode Renaisans menunjukkan, interaksi dari berbagai cabang ilmu yang terjalin dalam sistem yang kompleks dengan perkembangan sosial dan budaya telah menyebabkan reaksi berantai yang saling mendorong maju.

Namun, banyak ilmuwan sepakat, revolusi sains (Principia Mathematica-nya Newton) abad ke-18, revolusi industri (diawali James Watt penemu mesin uap) abad ke-19, dan revolusi teknologi (dengan berbagai temuan baru) pada abad ke-20, adalah penyebab perubahan drastis kurva Maddison (terjadinya ketiga revolusi dalam sejarah ditandai tiga bulatan hitam dalam Tabel).

Hasil inovasi teknologi baru ini antara lain baterai listrik, telegraf, telepon, lampu Edison akhir abad ke-19, serta mobil, pesawat terbang, TV, komputer, dan material baru pada abad ke-20.

Revolusi teknologi yang berciri kecepatan tinggi dan ketepatan tinggi inilah yang mengefisienkan seluruh sistem ekonomi, sejak tahap input berupa pengadaan keahlian dan bahan baku, lalu tahap pemrosesan produk barang dan jasa, serta distribusi output-nya pada konsumen. Gerak orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain untuk kepentingan perdagangan serta perpindahan uang mengalami kecepatan yang belum pernah dialami manusia. Lahirlah revolusi keempat, revolusi ekonomi, sambil revolusi teknologi terus berlangsung.

Kemiskinan

Selain kurva ekonomi itu, Maddison menghasilkan kurva kedua, yakni pertumbuhan penduduk dunia yang bentuknya menarik karena hampir identik dengan kurva pertama. Dengan menggunakan kurva yang sama (lihat Tabel), ternyata sepanjang 1.800 tahun jumlah penduduk dunia kurang dari 1.000 juta. Baru pada abad ke-19, kurva ini mulai melejit naik mencapai lebih dari 6.000 juta jiwa tahun 2000. Sesudah revolusi sains, industri, dan teknologi (iptek), ternyata jumlah penduduk dunia tumbuh secara fantastis.

Namun, dari 6.000 juta penduduk dunia, 85 persen adalah kontribusi dari penduduk miskin yang masyarakatnya—meminjam istilah Jeffrey Sachs—hanya menjadi technological adaptors (50 persen) dan technologically excluded (35 persen). Pertumbuhan penduduk masyarakat cerdas terkendali, sedangkan pertumbuhan penduduk yang tersisih karena penguasaan teknologi yang rendah sulit dikendalikan. Dari peta teknologi dunia (Sachs, 2002) terbukti di wilayah ini pula masyarakat miskin hidup berdesakan dalam kondisi kesehatan yang rendah.

Dengan informasi yang mengaitkan iptek, kemiskinan, kependudukan, dan ekonomi, kita bertanya bagaimana dengan bangsa Indonesia.

Sejarah kontemporer mengajarkan, kunci keberhasilan bangsa-bangsa Timur—India dan China—yang keduanya miskin, tegas memilih technology based development. Dengan usaha luar biasa dalam menguasai dan mengembangkan iptek, mereka berhasil menghapus ”kemiskinan absolut” dalam waktu singkat dalam jumlah tak terbayangkan. Sejak 1990, India membebaskan 200 juta rakyatnya dari kemiskinan, sedangkan China membebaskan 300 juta orang (Sachs, 2005)!

India mengembangkan teknologi elektronika-mikro, komputer dan komunikasi, yang lazim disebut teknologi informasi. Teknologi ini amat ampuh sehingga selama belasan tahun India tidak perlu membangun prasarana yang amat mahal pada awal pembangunan ekonominya. India mengekspor jasa (consulting) teknologi tinggi via satelit ke negara maju.

Dengan teknologi, India memindahkan banyak jasa keahlian profesional (di kantor, rumah sakit, sekolah, restoran, berbagai perusahaan) dari negara maju ke India, dengan waktu produksi yang sama (real time).

Sedangkan China selain mengutamakan iptek, mereka juga menciptakan konstruksi sosial baru yang mendukung percepatan penguasaan iptek dengan kekuatan hukum dan organisasi masyarakat. China menuntut keterbukaan iptek dalam setiap investasi asing untuk kepentingan alih teknologi (Shenkar). Partai politik dan Pemerintah China berperan besar dalam pembentukan budaya saintifik. Krisis keuangan global tentu berpengaruh pada kedua negara timur ini, tetapi peran teknologi, seperti filsafat Deng Xiao Ping pada awal tulisan ini tidak akan berubah banyak.

Belajar dari Barat, India dan China mengutamakan ”mencerdaskan kehidupan bangsa”. Indonesia dapat membuat terobosan baru, memanfaatkan momentum politik tahun ini.

Ary Mochtar Pedju Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI); Anggota Dewan Pakar Persatuan Insinyur Indonesia; Ketua Dewan Encona Inti Industri; Alumnus ITB dan MIT AS

Sumber: Kompas Cetak

FREE SMS SERVICE

2010-01-15T16:27:00.001+07:00

Process technology growing up communication between people became more practical. Communications using short messages (SMS) is still the main choice today. Is now widely available cheap SMS service from various service providers. In addition it also has a free SMS service is available via the Internet that can be utilized. With this free sms service, we can send SMS (short message service) to another person without the use of mobile phones even though pulses. Indian Chat could be used.

Free SMS services are available in various types: one requires us to install the application on the phone, and many phones without the intermediary of the internet or mobile phones can also pass through the internet but that has been available in nearly every new phone and long output. Free SMS in India
service previously was limited to using GPRS network, but is now growing again to all users of GSM and CDMA mobile phones.

Watch Legion Online

2010-01-15T16:15:00.000+07:00

The findings both - it's more important - 94% of Americans think they have contributed more to the world with downloading movies online than if you rent or buy it in a video store. In other words, by using the online movie services like CinemaNow, they have helped to help reduce the world from global warming.

Really? Yes, there is a point, because you do not use cars (which uses fossil fuel) to go to the movies or to the store. Indeed, such recognition survey 64% of participants, the biggest advantage of downloading movies online is no need to drive first to the movies or to the video store, or waiting queue.

Unfortunately, online movie providers like CinemaNow not many. In addition, although many of his video collection, much of the available movie titles we have never heard of. Choice of the latest movies and popular that there was very limited.

Watch Legion Online here.

Comforter Set

2010-01-15T13:15:00.002+07:00

Convenience like living in a five star hotel into a buyer's dream apartment. For it is not easy to get an apartment with this facility

Not easy to find an apartment, which has a design and a suitable environment with lifestyle and status of prospective tenants. An interesting thing is the concept of apartments offered by the developer Apartment Albert. Apartments are located in Jalan Letjen Supeno No. 34 South Jakarta offers 5 star facilities in a building (5 in 1).

This apartment location is strategic, because it close to business centers, elite areas, water catchment areas and pollution-free area. Also close to the ring road access to the arteries, international schools, hospitals, SCBD and airports.
The interesting thing about this is the Albert Apartments architectural design and novel style environment is also supported facilities. There are shopping centers, offices, services for residents of the apartment, Victorian-style restaurant, food outlets, sauna & spa, swimming pool, tennis court, parking, helipad, an athletic club. According to Gunadi Hartan, Director of Marketing Gate Prima Group which handles the marketing Apartment Albert. "Strategies providing integrated facilities, competitive prices and the selection of a strategic location, is intended to provide residents satisfaction and loyalty."
Each type of unit has an integrated facility equipped by Hotel Bedding sets, cable TV, air conditioning, water heater, telephone, a set of kitchen equipment, furniture and internet networks. "Each unit in the apartment is designed to represent the lifestyle, community status of the exclusive circle that pelayananpun must satisfy residents," said Gunadi.

Apartment Albergo classical style designed by the Renaissance style. This is reflected by the spatial arrangement of each unit nicely. Starting from the living room, bedroom, living room, kitchen and even bathrooms. The whole room was designed with the dominance of beige and light brown, dark brown and white displays the classic sense, so it is with minimalist-style furniture mix that gives comfort to the residents exclusively.

Just look at the interior design show this apartment units. Maxima type unit with an area only 145, 5 m 2 can be made attractive without losing its function. This unit consists of two bedrooms, one of which is the main bedroom, one bathroom, kitchen room and living room.

With a maximum area, forms the space was designed by the architect deliberately open. Like the family room, dining room and kitchen that appear together, without septum. Homey impression is often felt in this room. This pattern in addition to forming larger room, also capable of creating a family atmosphere.

Similarly, the presence of classical-style furniture, in addition to beautify the room also refers to the functional aspect. Especially for the anticipated activities of everyday residents.

Architect who designed the Maxima unit is selected classic modern design concept of light. This election ease of maintenance associated with operating as service apartments. Impression of vast, open, seen from the architect's ability to make lighting the lamp, and window openings. When the night, the atmosphere built in the design theme, while in the daytime entry of sunlight and air circulation to make the room feel fresh. This can be seen in pentaan bedrooms, living room and bathroom.
This design choice according Aryanto Arief, Director of Operations of PT. Prime Gapura Tbk, to cope with the limited land. This condition requires occupants to be efficient. With an open space without partition. Space so as not wasted. Apart from air circulation are met, the architect remains the aspect of beauty and luxury.
As a service-class apartment. According to Arif, the design was arranged elegantly written. Moreover the interior rooms are equipped with bath tub, washtafel, Down Comforter Sets, and toilets. Appear simple, but clean and neat. Touch of maximum design, functional and still elegant, are in the kitchen. In addition to open, this space is also equipped with a display kitchen equipment clean impression, so that activities become more comfortable cooking.
Renaissance architecture design applied offers a homey atmosphere. With so residents can feel satisfied and comfortable. For every unit in the Apartment Albergo designed to represent the lifestyle of the exclusive circles.

Parenting Classes In San Diego

2010-01-15T12:39:00.001+07:00

There is a current view of psychology that says people can happier life after divorce. That divorce is not final life husband and wife. However, the divorced parents must remain
thinking about how to help children overcome the pain of a father mother separated.

From time to time, divorce seems to continue to increase.
The rise of infotainment show on television which broadcast the parade artists and public figures who end their marriages through a table court, as if validating that divorce is the trend.

Looks like the sanctity and meaning of marriage is no longer mattered.
Divorced couples will be busy to justify the decision them to split up. They no longer consider that there that would really suffer with the decision, namely the children.

However, widespread divorce phenomenon occurred not only among artists
or just public figures. In the simple family, even in the environmental educators, religious-looking environment, divorce, too much happened.

Please visit Parenting Classes to help your High Conflict Diversion.

Watch Movie Online

2010-01-15T12:28:00.001+07:00

Which do you prefer? Going to the movies, or watching at home online? In Indonesia, if you want to save, of course we'll watch a movie from the DVD, either purchased themselves or lease, at home. But if you want more excited, we will choose to watch movies directly.

Watch them online? Not a first choice, given the quality of Internet connections that are not evenly distributed, and also still high cost of Internet connections for some people.

Not so in the U.S.. There, people used to watch them online. Click Here to Watch Movies Online For Free. With regard to the habits of this movie, there are interesting findings from a survey conducted by CinemaNow months ago. First, the majority of survey participants think of all the actors Batman, Christian Bale was the best fit was wearing a Batman costume.

The findings both - it's more important - 94% of Americans think they have contributed more to the world with downloading movies online than if you rent or buy it in a video store. In other words, by using the online movie services like CinemaNow, they have helped to help reduce the world from global warming.

Really? Yes, there is a point, because you do not use cars (which uses fossil fuel) to go to the movies or to the store. Indeed, such recognition survey 64% of participants, the biggest advantage of downloading movies online is no need to drive first to the movies or to the video store, or waiting queue.

Kemiskinan Dalam Pemenangan Politik

2010-01-15T11:57:00.000+07:00

Kemiskinan kerapkali menjadi primadona topik pembicaraan baik dalam diskusi atau pun seminar yang seakan tak pernah habis untuk dibahas. Topik kemiskinan selalu hangat menjadi perbincangan di kehidupan berbangsa dan bernegara.

Momentum pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden pun ikut mendongkrak “popularitas” kemiskinan. Tak sedikit dari mereka baik tokoh politik maupun partai politik yang menjadikan isu kemiskinan sebagai komoditas kampanye menjaring suara pemilih guna meraup simpati rakyat. Berbagai cara digunakan oleh kontestan untuk meraup simpati masyarakat dengan berbekal kemiskinan. Dari menguraikan air mata, memakan nasi aking, berderma dengan pamrih, beriklan ratusan milyar, mengkritik pemerintahan yang sedang menjalankan amanah, menyerang kandidat lain, merusak pohon (dengan memaku poster dan baliho kandidat), memberikan janji program penghapusan kemiskinan, sampai dengan melakukan berbagai cara agar dapat “menumpang” program-program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan untuk bisa memanfaatkannya bagi kepentingan pemenangan pemilu.

Perilaku kandidat legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden yang menggunakan isu kemiskinan telah sedikit banyak membentuk opini masyarakat bahwa kita ini adalah bangsa yang miskin dan terjadi pemiskinan yang parah. Pemerintah seakan-akan tampak bodoh, tidak berbuat apa-apa. Hampir seluruh media, baik media cetak maupun media elektronik telah mencitrakan para kandidat ini adalah seakan-akan pahlawan atau ‘Satrio Piningit’ yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam menghapus kemiskinan.

Dalam menyikapi ini semua, sebagian besar masyarakat awam haruslah pandai-pandai menyaring berbagai informasi yang diterima. Memang sangat disayangkan bahwa isu kemiskinan digunakan oleh para kandidat legislatif dan Presiden serta wakil Presiden sebagai ‘senjata’ politik untuk meraih kepentingan atau kemenangan politik. Ini menunjukkan bahwa kadar kenegarawanan (statemanship) dari para kandidat demikian rendah. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, tidak mungkin para kandidat ini akan menggunakan isu kemiskinan ini untuk digunakan menyerang lawan-lawan politiknya. Bila kadar kenegarawannya para kandidat ini cukup tinggi, mereka akan mampu mengeyampingkan segala urusan dan kepentingan politik mereka dan golongannya dan memandang isu kemiskinan ini adalah suatu persoalan bangsa yang harus dibahas bersama tanpa melihat warna politik dan latar belakang ideologinya. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, tidak akan ‘tega’ mereka menjual isu kemiskinan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, sementara masyarakat miskin tidak mendapatkan apa-apa yang nyata dari mereka. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, maka mereka akan mengajak lawan-lawan politiknya untuk bekerja bersama menangani persoalan kemiskinan ini.

Hal ini telah dilakukan dan ditunjukkan dengan baik oleh Barack Hussein Obama, Presiden Amerika Serikat periode 2009 – 2014, pada saat berjuang untuk memenangkan kursi kepresidennya. Mengapa di Indonesia yang katanya Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sikap dan kadar kenegarawan para elit-elit politik sangat rendah? Bisakah mereka bertemu dengan lawan politiknya bahkan mengajak untuk membangun bangsa dan melupakan persaingan atau kompetisi pada saat berjuang meraih kemenangan politik?

Oleh karena itu, jangan disalahkan bilamana masyarakat semakin muak dan bosan dengan perilaku para kandidat dan elit-elit politik saat ini. Isu kemiskinan tidak dilihat lagi secara obyektif tapi sebaiknya isu kemiskinan dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Dan ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada para kandidat tersebut.

Bagaimana menyikapi hal ini, pada hemat saya, sudah waktunya para elit yang sedang dan akan bertarung dalam meraih kemenangan dalam pemilu untuk bicara lebih jelas, konkrit dan memberikan solusi-solusi nyata serta realistis mengenai penghapusan kemiskinan dan tidak terjebak pada memberikan janji-janji kosong, menggunakan isu kemiskinan menjadi bagian dari politik pencitraan atau pelisptikan kemiskinan. Juga tidak terjebak pada perilaku yang sifatnya ‘show of force”, atau ‘menunjukkan dirinya jauh lebih bisa mampu dan handal dalam menghapuskan kemiskinan. Masyarakat sangat paham bahwa penghapusan kemiskinan merupakan tugas dan kerja bersama. Tidak ada satu orangpun yang dapat memproklamirkan bahwa dirinya atau kelompoknya saja yang paling hebat dalam upaya menghapus kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan adalah milik rakyat karena rakyatlah yang bekerja paling keras untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sangatlah jelas bagi masyarakat, bahwa para kandidat yang menggunakan isu kemiskinan untuk digunakan menyerang lawan-lawan politiknya dan juga menyerang pemerintahan yang sah adalah kandidat yang kadar kenegarawannya rendah dan diragukan kemampuan dan keteguhannya dalam menghapus kemiskinan. Bilamana menang, belum tentu isu kemiskinan akan menjadi prioritasnya lagi. Sejarah telah banyak membuktikan untuk hal ini. Terpulang kepada masyarakat apakah masyarakat akan memilih kandidat yang kadar kenegarawannya tinggi atau rendah.

Secara faktual, tahun 2009 memang menjadi tahun yang penuh tantangan dan harapan bagi pemerintah khususnya dalam usaha mengurangi jumlah kemiskinan. Sebagai tahun “politik” dan adanya dampak krisis keuangan global maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap dinamika pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Di tahun ini pula, ujung pelaksanaan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009.

Oleh karena itu, pemeritah kembali memberikan prioritas lebih bagi pengurangan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009. Dalam RKP 2009 pemerintah tetap akan menekankan penurunan tingkat kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Untuk itu tema RKP 2009 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan dengan 3 prioritas yaitu peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan, percepatan pertumbuhan yang berkualitas, dan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian.

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2008 Tentang APBN 2009, sasaran tingkat kemiskinan pada tahun 2009 ditetapkan pada rentang 12 – 14 % yang berarti lebih rendah dari capaian tahun 2008 sebesar 15,42 %. Adanya target tersebut membuat banyak kalangan dan pemberitaan media massa yang pesimis bahwa angka tersebut akan tercapai. Bahkan mereka memprediksi angka kemiskinan di tahun 2009 ini akan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, perasaan optimis dapat mengurangi kemiskinan selayaknya kita tanamkan dalam diri setiap insan di negeri ini. Sebagaimana, rasa optimistis yang dimiliki pemerintah untuk bisa mencapai target ini melalui pelaksanaan program-programnya.

Rasa optimisme tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam evaluasi awal terhadap perkembangan penanggulangan kemiskinan Tahun 2009 pada bulan Februari lalu. Evaluasi tersebut menggunakan capaian pada tahun 2008 sebagai dasar perhitungan (baseline) dengan jumlah penduduk miskin per bulan Maret 2008 tercatat berjumlah 34,96 juta jiwa (15,42%). Dengan pertimbangan perkembangan dampak krisis keuangan global di Indonesia, maka Pemerintah mengusulkan pada DPR untuk merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 yang semula direncanakan sebesar 6% menjadi 4 – 5 %, dengan target inflasi sebesar 6,0%. Perubahan target pertumbuhan ekonomi tersebut membuat proyeksi angka kemiskinan berdasarkan prakiraan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 29,99 juta jiwa (13,23%).

Akan tetapi jika inflasi melewati angka 9% dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 4,5 %, maka jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 14,87% atau sekitar 33,71 juta jiwa. Angka tersebut tentunya tetap lebih rendah dari angka kemiskinan tahun 2008. Rasa optimisme turunnya angka kemiskinan tetap terjaga karena adanya intevensi langsung dari pemerintah yang memberikan bantuan tunai masyarakat tanpa lewat birokrasi. Pemerintah juga telah merencanakan berbagai percepatan program-program penanggulangan kemiskinan dalam 3 klaster. Pemerintah juga menetapkan program PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat di Klaster 2 dan 3 sebagai bantalan pengaman untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja termasuk menampung PHK.

Demikian juga dengan program-program pemerintah yang tercakup dalam klaster pertama yaitu Raskin, PKH, BLT, Jamkesmas, BOS, akan sangat berperan besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan jika dapat dilaksanakan secara efektif sejak triwulan pertama tahun 2009.

Untuk program PNPM Mandiri diperkirakan dapat menyalurkan Bantuan Langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp. 11,01 trilyun pada tahun 2009. Dengan jumlah tersebut makan diharapakan jumlah penerima manfaat langsung akan mencapai 8 - 9 juta orang dan penyerapan tenaga kerja sebesar 3 – 4 juta orang. PNPM Mandiri secara tidak langsung juga akan memberikan manfaat kepada lebih dari 33 juta masyarakat. PNPM Mandiri sendiri telah dinyatakan oleh berbagai Lembaga Internasional sebagai program pemberdayaan masyarakat (community driven development program/CDD) yang terbesar di dunia dalam cakupan dan yang paling lengkap. Dengan jumlah peserta aktif dalam program-program yang berada dalam wadah PNPM Mandiri, yaitu PNPM-Perdesaan yang dulu namanya Program Pengembangan kecamatan (PPK) dimulai tahun 1998, PNPM-Perkotaan yang dulunya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimulai sejak tahun 1999, dan program-program lainnya, maka peserta aktif sampai dengan bulan Oktober 2008 tercatat sekitar 41, 3 juta jiwa. Dan peserta tidak langsung adalah sekitar 24 juta jiwa. Tersebar di hampir semua desa terutam desa-desa miskin dan tertinggal di Indonesia.

Oleh karena itu, telah sekitar banyak perwakilan dari 33 negara yang dikirim untuk mempelajari PNPM Mandiri ini baik secara keseluruhan maupun pada program-program yang berada dalam PNPM Mandiri. Justru media massa luar negeri lebih gencar dalam mengapresiasi keberhasilan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, misalnya PNPM Mandiri, PKH, BLT, BOS dan Jamkesmas (hanya 3 negara yang memberikan Jamkesmas bagi masyarakat miskin yang menanggung secara gratis operasi besar dan berat misalnya operasi jantung, ginjal, kanker, dan lain-lain dan Indonesia salah satunya).

Di sisi lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009, pemerintah menetapkan tambahan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 3,4 triliun dengan target penyaluran kredit kumulatif sebesar Rp. 34 Trilyun sampai dengan tahun 2009. Besarnya dana penjaminan tersebut diprediksi akan menyerap sebanyak 4,5 juta tenaga kerja.

Di samping itu, peluang bagi mereka korban PHK untuk memperoleh bantuan usaha sangat besar. Pekerja korban PHK bisa diarahkan untuk menghubungi unit pelaksana program PNPM Mandiri seperti Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan di desa dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat kelurahan di perkotaan sehingga dapat mengajukan permohonan kredit usaha. Jika beragam upaya yang ada tersebut dapat terlaksana, maka target penanggulangan kemiskinan sebagai indikator pencapaian pemerintah tentunya dapat terpenuhi.

Program-program yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini tidak banyak direspon positif dan didukung oleh para elit-elit kandidat yang sedang berjuang untuk meraih suara rakyat dalam pemilu legislatif dan Presiden & Wakil Presiden. Sementara masyarakat, khususnya pemanfaat program-program ini sangat antusias memanfaatkan dan menjalankan program ini. Maka saat ini terjadi adanya kesenjangan aspirasi politik antara masyarakat dan wakil-wakil yang sesungguhnya harus menyuarakan aspirasi masyarakat miskin. Buktinya, masih banyak daerah-daerah yang DPRD-nya menolak untuk menyediakan dana daerah untuk program bersama untuk PNPM Mandiri. Bahkan ada yang secara eksplisit menolak untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri dengan tidak menyediakan dana partisipasi daerahnya dengan berbagai alasan, padahal masyarakatnya sangat antusias.

Penutup

Perdebatan mengenai isu kemiskinan yang dilakukan oleh para kandidat yang sedang berjuang dalam pemenangan Pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu Presiden dan wakil Presiden akan menunjukkan sampai sejauh mana kadar kenegarawan masing-masing kandidat tersebut. Bila tarafnya masih menggunakan dan memanfaatkan isu kemiskinan sebagai senjata untuk ‘pamer’ dan digunakan sebagai senjata untuk menyerang lawan-lawan politiknya, maka pada hemat saya, ini menunjukkan kadar kenegarawannya masih rendah. Terpulang kepada kita semua dalam menentukan pilihan kepada kandidat yang betul-betul memperjuangan nasib rakyat banyak terutama rakyat miskin ke depan.

Dimuat di majalah KOMITE, edisi 15-31 Maret ‘09

Sumber: Website PNPM Mandiri

Gelar Pahlawan, Aksi Politis?

2010-01-14T12:34:00.000+07:00

Desakan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada almarhum KH Abdurrahman Wahid terus bergulir. Tuluskah usulan tersebut atau hanya menjadi komoditas politik?

Dukungan politis dari partai politik telah bermunculan sejak berita meninggalnya Gus Dur tersiar. PKB dan PPP menjadi partai politik yang pertama kali mengusulkan gelar kepahlawanan terhadap Gus Dur. Disusul partai politik lainnya seperti PDI Perjuangan hingga partai penguasa saat ini yaitu Partai Demokrat.

Selain dukungan politis oleh partai politik, dukungan melalui dunia maya juga massif. Setidaknya melalui akun jejaring sosial Facebook, dukungan publik untuk mendukung Gus Dur menjadi pahlawan nasional muncul lebih dari satu akun grup.

Seperti akun ‘Dukung Gus Dur Jadi Pahlawan’ hingga Sabtu (2/1) telah memiliki 4.988 anggota, ‘5.000.000 Facebookers Tetapkan Gus Dur Pahlawan Nasional’ yang telah memiliki 15.517 anggota, ‘100 Juta Dukungan Penobatan Gus Dur Sebagai Pahlawan Nasional’ yang memiliki 9.972 anggota.

Dukungan penganugerahan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Gus Dur setidaknya muncul dari dua sumber. Pertama dari kalangan elit partai politik, sedangkan kedua dari masyarakat luas yang tidak memiliki kaitan politis dengan partai politik tertentu yang direpresentasikan dukungan melalui dunia maya seperti Facebook.

Argumentasi rasional menyertai usulan para politisi atas penganugerahan kepahlawanan terhadap Gus Dur. Seperti alasan dari Partai Demokrat yang menilai, penganugerahan kepahlawanan bagi Gus Dur cukup masuk akal karena jasanya bagi pluralism dan multikulturalisme.

“Sebagai bapak pluralisme dan multikulturalisme, kepahlawanan GD amatlah nyata,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pernyataan dukungan Partai Demokrat setelah pernyataan Presiden SBY saat proses pemakaman Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Kamis (31/12) lalu.

Hal senada disampaikan Kaukus Parlemen Pancasila yang mengusulkan agar Gus Dur mendapat gelar pahlawan nasional. Tujuannya agar ide-ide kebhinekaan tetap berlangsung dalam rangka memperkuat NKRI.

“Demi memberikan penghargaan atas kerja-kerja almarhum dan keberlangsungan ide-ide kebhinekaan untuk memperkuat NKRI maka Kaukus Parlemen Pancasila mengusulkan kepada DPR dan pemerintah untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Gus Dur,” ujar Eva Kusuma Sundari yang mewakili Kaukus Parlemen Pancasila.

Dukungan semakin massif tehadap gagasan penganugerahan Gus Dur menjadi pahlawan semakin gencar sesaat setelah proses pemakaman tokoh NU itu di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Apalagi, respons publik sesaat kabar meninggalnya Gus Dur cukup deras. Mulai mendatangi RSCM tempat Gus Dur wafat, Ciganjur, hingga di Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Martha Adiputra menilai respons publik yang luar biasa atas meninggalnya Gus Dur jelas memberi pengaruh penting terhadap usulan-usulan penganugerahan pahlawan nasional.

“Saya menilai, ada kepentingan politis dari partai politik atas usulan penganugerahan pahlawan kepada Gus Dur. Ini tidak terlepas dari respons publik yang luar biasa kepada almarhum,” cetusnya kepada INILAH.COM di Yogyakarta, Sabtu (2/1).

Lebih dari itu, Wisnu menilai, justru tidak tepat penganugerahan pahlawan kepada Gus Dur dilakukan saat-saat ini. Selain terlalu cepat, penganugerahan tersebut justru memperkecil posisi Gus Dur yang telah melampaui tokoh nasional, yaitu figur yang telah mendunia.

“Ini adalah usulan yang berlebihan, belum saatnya penganugerahan pahlawan nasional. Karena Gus Dur lebih dari itu. Yang penting mengepsklore gagasan Gus Dur. Kita jadikan tindakan politik yang benar semangat Gus Dur. Karena Gus Dur tidak hanya pahlawan nasional tetapi internasional,” ujarnya seraya menegaskan hanya Gus Dur yang didoakan oleh enam umat agama sekaligus.

Desakan parpol dan publik begitu kuat atas penganugerahan pahlawan terhadap Gus Dur. Pemerintah pun tanggap meresponnya. Menteri Sosial Jufri Salim Assegaf, pihaknya merespons usulan dari masyarakat.

“Saya merespon positif aspirasi masyarakat. Menurut prosedur UU pemberian gelar diusulkan masyarakat, lalu pemerintah membentuk tim penilai dari unsur sejarawan,” ujarnya. Baru kemudian hasil penilaian itu diusulkan kepada Presiden.

Penganugerahan gelar pahlawan bagi Gus Dur memang sudah sepantasnya. Hanya saja, publik harus waspada, jika usulan dari partai politik tak lebih dari upaya kapitalisasi Gus Dur saja untuk kepentingan politis. Tujuannya, hanya untuk meraih simpati para pendukung Gus Dur.

Padahal lebih dari itu, menyebarkan dan mengamalkan ajaran Gus Dur jauh lebih mendesak dan penting daripada sibuk cari muka memberi gelar pahlawan. Toh, Gus Dur tak butuh gelar itu. Gus Dur butuh pluralitas, demokrasi, dan keberagamaan semakin tumbuh sumbur di negeri ini.

Oleh: R Ferdian Andi R
Sumber: INILAH.

Anak-Anak Dijadikan Komoditas Politik

2010-01-14T12:27:00.002+07:00

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sama memprihatinkan prilaku partai politik yang masih memanfaatkan anak-anak dijadikan komoditas politik. Hal ini terlihat dari pengalaman kegiatan pemilihan umum yang lalu untuk kampanye. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus menerus.

Karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang melarang anak terlibat dalam kampanye Pemilu.”Saya setuju, larang partai politik mengikut sertakan anak yang masih di bangku sekolah menengah dan SMA ikut kampanye massal,” kata Ketua DPR HR Agung Laksono, ketika menerima anggota KPAI, di Gedung DPR, Rabu (14/2).

Ketua KPAI Hj Masnah Sari SH khusus datang menemui ketua DPR, selain memperkenalkan keanggotaan KPAI periode 2007-2010, juga melakukan audensi menyampaikan pokok-pokok pikiran yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Agung Laksono di dampingi anggota Komisi VII Zulakarnain Djabar dan Pejabat Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Dari 9 komisoner KPAI yang juga merupakan hasil fit and proper tes (uji kalayakan dan kepatutan) DPR, tergambar keanggotaan yang merupakan kesinambungan dan perubahan. Karena terdapat 3 orang anggota lama yang terpipilih kembali, dan 6 orang merupakan wajah baru yang diharapkan dapat melakukan perubahan.

“Dari gambaran wajah lama dan wajah baru inilah, kami (DPR) mengharap KPAI lebih dinamis dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak Indonesia ,” kata Zulkarnain Djabar.

Kriteria anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak Indonesia, kata Masnah Sari, adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk yang ada di dalam kandungan.

Dalam kaitan pelibatan anak untuk Pemilu, menurut Masnah Sari, sebenarnya terjadi kontradiktif dalam peraturan perundang-undangan. Keikut sertaan masyarakat pemilih, di satu sisi menggunakan patokan Kartu Tanda Penduduk, dimana batas usia minimal 17 tahun.

Sementara, disisi lain ada ketentuan (UU No 23/2002), yang namanya anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun.”Daripada anak-anak yang masih harus dilindungan dan terbebas dari kegiatan politik praktis, apalagi kampanye missal yang cenderung banyak bahanya, lebih baik anak-anak tersebut di berikan ruang untuk partisipasi memberikan pendapat,” ujar Masnah Sari.

Dalam musim kampanye pemilu, dimana-mana anak sekolah SMP dan SMA, mereka menaiki kendaraan roda empat bak terbuka, atau menaiki atap mobil yang sebenarnya sangat berbahaya. Yang mengerikan dan mereka (anak-anak) tidak fikirkan, sebenarnya keadaan itu sangat berbahaya buat keselamatan dia sendiri maupun orang lain.

Menanggapi hal itu, ketua DPR Agung Laksono sangat setuju bila hal itu dibuatkan UU-nya, atau masuk dalam RUU paket Politik yang kini sedang dibahas pemerintah dan DPR.”Sayang, pembahasan UU Politik saat ini sudah memasuki tahap perampungan, sehingga Pansus RUU Politik sulit menerima, Tapi, paling tidak hal ini menjadi catat,” tambah Agung.
Namun, Agung Laksono yang juga wakil ketua umum DPP Golkar menyarankan, agar dalam Peraturan pemerintah, nantinya memasukkan pertimbangan kepentingan anak sebagai perhatian serius.

Karena itu, KPAI diminta untuk mendorong pengambil keputusan, selain DPR juga pemerintah dalam hal ini Menteri dalam negeri, supaya PP daru UU Politik yang sebentar lagi selsai di DPR ini, menjadi pertimbangan penting dan jangan diabaikan masalah anak dalam kaitan politik dan pemilu.

Seperti diketahui, KPAI telah mendata, bila saja anak diberikan kesempatan menyampaikan pendapat dalam arti diikutkan sebagai pemilih dengan batas usia 15 tahun, maka jumlah pemilih pemilu akan bertambah sekitar 40 juta, jumlah itu sama saja memberikan tambahan sekitar 10 sampai 12 kursi DPR dengan asumsi bilangan pemilih Pemilu (BPP) disuatu tempat 300 ribu.

Lepas dari kalkulasi politik praktis spserti di atas, Masnah sari mengingatkan, komposisi anak dilihat dari populasi penduduk Indonesia saat ini, anak menempati 30 persen dari 220 juta jumlah penduduk Indonesia.

Posisi anak, kata Ketua KPAI itu, merupakan komponen yang sangat strategis dilihat dari kepentingan keberlangsungan generasi untuk menyongsong masa depan bangsa ini yang lebih baik lagi.”Mengabaikan kepentingan anak, berarti akan kehilangan satu generasi penerus, dan itu pula berarti orang tua, para penyelenggara pemerintahan Negara membiarkan bangsa ini lebih terpuruk lagi,” ujar Masnah Sari mengingatkan.

Sumber: Web KPAI.

Hukuman Mati Jadi Komoditas Politik

2010-01-14T12:26:00.000+07:00

Pemberlakuan hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi masih dijadikan alat politik dalam kampanye pemilu, baik pada Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009. Isu itu digunakan untuk mendapatkan kepercayaan publik dan meningkatkan perolehan suara, baik bagi partai politik maupun pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

”Penggunaan isu hukuman mati dalam kampanye pemilu tak sejalan dengan isi konstitusi yang menegaskan hak hidup sebagai hak yang tak bisa dikurangi,” kata Direktur Program Imparsial Al Araf pada peluncuran kajian Imparsial tentang hukuman mati di Jakarta, Rabu (6/1/2010).

Pada Pemilu Presiden 2004, yang diikuti lima pasangan capres-cawapres, kelima pasangan calon setuju penerapan hukuman mati untuk kasus tertentu. Pada Pemilu Presiden 2009, yang diikuti tiga pasangan capres-cawapres, seorang calon presiden dan seorang calon wapres berpendapat pula hukuman mati bisa diterapkan.

Pengampanyean hukuman mati oleh parpol ataupun capres-cawapres umumnya digunakan pada kasus kejahatan tertentu, seperti korupsi atau terorisme. Hukuman mati digunakan untuk menunjukkan bahwa peserta pemilu bisa menyelesaikan berbagai persoalan kejahatan besar.

Namun, asumsi itu tidak terbukti. Ancaman hukuman mati nyatanya tidak mampu menekan angka korupsi dan tidak menghalangi orang untuk melakukan korupsi. Korelasi antara hukuman mati dan berkurangnya tingkat korupsi juga tidak terjadi di negara yang berhasil mengurangi tingkat korupsinya.

”Pengurangan korupsi bukan bergantung pada sanksi pidana, tetapi pada sistem untuk memberantasnya,” tambahnya.

Jumlah vonis mati yang dijatuhkan lembaga pengadilan Indonesia pada 1998-2009 mencapai 119 kasus. Terpidana dari Indonesia sebanyak 64 orang dan warga negara asing 55 orang. Sebanyak 21 terpidana telah dieksekusi mati.

Peneliti Imparsial, Ardi Manto, menambahkan, dari audiensi Imparsial dengan fraksi DPR periode 2009-2014, dua fraksi setuju hukuman mati diteruskan, tiga fraksi ragu-ragu, dan satu fraksi setuju dihapuskan. Namun, persetujuan fraksi yang menginginkan dihapusnya hukuman mati itu bermuatan politik karena tidak sama dengan sikap pimpinannya.

Kemiskinan dan 10 Tahun Reformasi

2010-01-14T12:13:00.001+07:00

Kemiskinan, kemiskinan, dan kemiskinan. Yah, satu kata yang sengaja saya ulang sampai tiga kali ini merupakan salah satu produk ketidakadilan yang telah akut di negeri ini. Dia terus ada karena sengaja dilestarikan oleh sistem yang timpang. Menjamur dari waktu ke waktu dan menjadi sumber problematika bangsa ini.

Kemiskinan merupakan representatif dari kehidupan sosial yang diskriminatif dan dehumanistik. Dia lahir dari sebuah bangsa yang pemimpinnya korup dan arogan yang kerap kali bersembunyi di balik jubah peraturan perundang-undangan dan kekuatan militer (Tentara dan Polisi).

10 tahun sudah Reformasi di negeri ini berjalan. Dalam rentang waktu satu dekade itu saja kemiskinan merupakan salah satu hot issue yang terus bergaung selain penanganan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dan isu kepemimpinan nasional. Kemiskinan selalu diwacanakan oleh siapa saja baik politikus, birokrat, akademisi, dan rakyat biasa.

Namun, ada satu hal yang patut disayangkan ketika wacana kemiskinan memasuki ranah politik. Kemiskinan akan berubah menjadi komoditi yang kapan saja dimanfaatkan politikus untuk meraih simpati. Kemiskinan seolah menjadi senjata pamungkas penakluk nurani rakyat. Dia merupakan alat politik utama yang tersistematis dalam wacana perebutan kekuasaan.

Apa yang terlihat selama kurun waktu 1998 hingga 2008 ini dapat dikatakan adalah sebuah sandiwara politik yang sukses mempertontonkan kepintaran aktor-aktor politikus mengelabui rakyat kecil. Hal inilah yang kemudian mereduksi makna Reformasi yang telah berusia 10 tahun ini menjadi salah arah tanpa tujuan yang pasti. Yah, Reformasi telah menjadi Deformasi.

Sedih rasanya melihat negeri ini selama satu dekade Reformasi. Berapa ribu bahkan berapa ratus ribu rakyat Indonesia yang meringkuk dengan perut kosong di atas balai-balai setiap hari saat melepas lelahnya. Tak terjelaskan dengan tepat. Kaum miskin di negeri ini sungguh terlalu banyak. Walaupun BPS dengan angka statistiknya mencatatkan kurang lebih 16% masyarakat Indonesia adalah golongan miskin, namun siapakah yang berani menjamin angka itu adalah fakta sesungguhnya di lapangan.

Kemiskinan memang masalah fundamental yang terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Tanggal 1 Mei 2008 kemarin hampir seluruh masyarakat dunia sama-sama merayakan Hari Buruh Internasional (Mey Day). Perayaan yang lebih identik dengan perjuangan kaum miskin untuk memperoleh hak-haknya ini merupakan momentum penuh arti dari kaum yang tertindas.

Kaum buruh yang memang identik dengan kemiskinan adalah satu dari sekian banyak rakyat kecil yang menghuni negeri ini. Entah berapa data yang pasti tentang jumlah mereka. Namun, di era industrialisasi sekarang ini jumlah mereka tentunya bukan sedikit mengingat jumlah industri besar ataupun kecil di negeri ini teramat banyak.

Bicara kaum buruh berarti kita pun sedang berbicara eksistensi kaum kapitalis yang menurut pandangan Karl Marx kaum buruh merupakan mesin pencetak uang bagi kekayaan kaum kapitalis. Dalam bahasanya yang sangat fenomenal "met de zijin kapitaal geaccumulerde meenvaarde".

Maknanya kurang lebih adalah kekayaan kaum kapitalis diperoleh karena jerih payah dan keringat kaum buruh. Tenaga kaum buruh diperas sedemikian rupa sehingga hak-hak mereka sebagai manusia merdeka hilang sama sekali dengan dalih loyalitas dan kredebilitas.

Kaum kapitalis hidup dari pemerasan dan kaum buruh dari upah kerjanya. Sederhananya adalah kaum buruh terpaksa menerima upah kerja yang rendah sesuai dengan peraturan sepihak yang dibuat kaum kapitalis bekerja sama dengan penguasa dalam hal ini kementrian tenaga kerja.

Lantas siapakah kaum kapitalis. Menurut Marx kaum kapitalis adalah mereka yang memiliki modal keuangan, tanah, transportasi, bank, industri, dan sebagainya. Mereka adalah segolongan kaum borjuasi yang jumlahnya sedikit namun memiliki kekuasaan yang besar. Kaum kapitalis biasanya bersembunyi dibalik penguasa yang korup dan arogan.

Kaum buruh dengan upah kerja yang sangat rendah seperti sekarang ini apalagi di tengah melambungnya harga bahan-bahan pokok, BBM (Bahan Bakar Minyak), dan kebutuhan lainnya, mampukah mereka bertahan hidup? Inilah pertanyaan yang perlu dijawab. Upah kerja kaum buruh biasanya berkisar antara 100 – 700 ribu rupiah per bulan tergantung jenis pekerjaannya.

Namun, yang jadi permasalahan di sini apakah dengan upah serendah itu seseorang dengan anak istrinya dapat bertahan hidup selama sebulan. Jika ada yang mengatakan iya maka orang itu adalah seekor keledai atau seorang pengkhianat bangsa yang tak pantas disebut manusia.

Gambaran tadi barulah seputar upah kerja kaum buruh. Namun, bagaimanakah dengan sebuah keluarga miskin yang bukan kaum buruh yang memiliki penghasilan di bawah 100 ribu rupiah per bulan. Mampukah mereka bertahan hidup dengan kondisi seperti itu?

Saya hanya bisa menjawabnya dengan setetes air mata.

Melawan kemiskinan di negeri ini bukan saja baru diperjuangkan di zaman sekarang. Kira-kira seabad yang lalu bangsa ini telah melakukannya lewat organisasi Boedi Oetomo (BO). Walaupun mungkin perjuangan organisasi ini masih bersifat etnik (Jawa dan Madura). Namun, setidaknya dia telah menjadi pemicu munculnya organisasi-organisasi sesudahnya yang mungkin lebih nasionalis untuk lebih peduli kepada Rakyat Indonesia.

Terutama perjuangan untuk melepas diri dari kungkungan Imperialisme Belanda yang telah membuat masyarakat Indonesia pada waktu itu hidup di bawah garis kemiskinan dan menjadi budak di negeri sendiri.

Sebuah penghargaan tentunya kepada BO sehingga hari lahirnya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dalam hal ini saya tidak peduli dengan kontroversi menyangkut ketetapan pemerintah yang memilih hari lahir BO sebagai hari kebangkitan nasional. Biarlah sejarah yang akan membuktikannya sendiri. Saya lebih cenderung melihat perjuangan melawan kemiskinan yang juga telah berusia seabad seiring hari lahirnya BO.

Tepatnya tanggal 20 Mei tahun 2008 inilah bangsa kita merayakan hari kebangkitan nasional yang ke-100. Namun, sebelum tahun ini bangsa kita telah merayakan 99 kali momentum bersejarah itu, dan selama itu pula perjuangan melawan kemiskinan tak pernah berhenti.

Bila dulu rakyat kita berjuang melepas diri dari kungkungan Imperialisme Belanda yang sangat kapitalis, namun lain halnya dengan kondisi sekarang. Rakyat kita tengah berjuang melawan pengkhianat-pengkhianat bangsa yang tega memiskinkan rakyatnya sendiri. Musuh yang sangat abstrak dan sulit terdeteksi karena banyak yang memakai topeng nasionalisme namun berwajah penjajah.

Lantas apa makna kebangkitan nasional yang telah berusia seabad ini dalam hal melawan kemiskinan. Kebangkitan Nasional sebenarnya merupakan cerminan dari bangkitnya kaum tertindas melawan kaum menindas (kaum kapitalis dan penguasa korup). Kebangkitan Nasional adalah sebuah refleksi kesadaran akan rasa kebangsaan dan kecintaan kepada negara ini, kebangsaan dan kecintaan yang tak terdistorsi oleh nafsu penjajah, barangkali inilah yang kurang dimaknai oleh sebagian besar anak bangsa.

Kebangkitan Nasional hanya dimaknai dengan rasa Nasionalisme yang Fasif dan absurd. Seakan-seakan bangsa kita sedang jatuh dan harus bangkit untuk bersaing dengan negara lain dalam segala aspek. Namun, yang dilupakan adalah ternyata di negeri ini sendiri bercokol penghianat-penghianat bangsa yang dengan leluasa menjual aset-aset negerinya sendiri kepada pihak asing.

Inilah musuh dari dalam yang saya katakan sangat abstrak. Mereka-mereka inilah yang sebenarnya menghambat Kebangkitan Nasional selama hampir seabad. Bagaimana negeri ini mau bangkit bila dalam tubuhnya terdapat virus mematikan yang telah lama membuat lumpuh negeri ini dengan pengkhianatannya.

Lantas siapakah mereka ini. Bisa saja mereka adalah para birokrat, politikus busuk, konglomerat hitam, pengusaha kotor, penegak keadilan yang tak bermoral, pejabat negara yang korup, rakyat pengkhianat yang dibayar oleh uang-uang kapitalis, atau pun siapa saja yang tega memiskinkan Negara ini.

Oleh karena itu, dengan semangat Kebangkitan Nasional sudah Saatnya kaum tertindas bangkit menyelamatkan negeri ini dari para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Tampaknya kaum tertindas harus banyak belajar dari pergerakan organisasi pra kemerdekaan yang dengan semangat Nasionalisme tinggi mampu membawa bangsa ini menuju gerbang kemerdekaan dengan persatuan dan kesatuan yang tak mengenal batas wilayah, agama, suku, atau pun budaya.

Akhirnya, marilah kita merenungi perjalanan bangsa ini dari waktu ke waktu saat berjuang melawan penjajahan dan kemiskinan. Apakah kita butuh 2 dekade atau lebih perayaan Reformasi untuk membuat negeri ini benar-benar lepas dari jerat-jerat arogansi dan korupsi penguasa serta kemunafikan pengkhianat-pengkhianat bangsa.

Ataukah kita masih membutuhkan 200 tahun perayaan Kebangkitan Nasional untuk membawa negeri ini benar-benar bangkit, bangkit, dan bangkit dari kemiskinan. wassalam.

Oleh:
Roevhy Mizzan Salampessy
Jl Rasuna Said Century Tower Lt 12
Kuningan Jakarta Selatan
roe_vhy@yahoo.co.id

Sumber: Detik.

Tingkat Kemiskinan Munculkan Politik Uang Dalam Pilkada

2010-01-14T12:09:00.000+07:00

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran dalam masyarakat akan selalu memunculkan isu politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Dalam kondisi tersebut uang akan menjadi alat iming-iming paling mudah dan jitu, akhirnya isu politik uang akan selalu muncul di setiap pilkada," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Bambang Tjatur Iswanto, di Magelang, Kamis.

Ia mengatakan hal tersebut dalam workshop "Penguatan Kapasitas Demokrasi Pasca-Pemilu 2009 dalam rangka Menyongsong Pilkada 2010 Kota Magelang".

Selain itu, katanya, rakyat juga akan berpikir pragmatis, yaitu keuntungan apa yang diperoleh jika memilih partai atau calon tertentu. Rakyat akan memilih partai atau calon yang memberikan imbalan kepada mereka.

"Apa yang dilakukan rakyat tidak dapat tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena hal ini berkaitan dengan urusan kelangsungan hidup mereka dan keluarganya. Di sisi lain, apabila kondisi itu dibiarkan maka membahayakan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Menurut dia, uang juga akan menjadi sebuah kekuatan yang mengerikan bagi partai atau calon yang tidak terpilih dapat dengan mudah memobilisasi rakyat untuk melakukan protes atau demonstrasi. "Jika massa sudah berkumpul maka apa pun bisa terjadi termasuk aksi-aksi anarkis," katanya.

Ia mengatakan, pilkada langsung merupakan bentuk adopsi dari negara-negara barat yang memang sudah siap segala sesuatunya, baik peraturan, sistem, alat perlengkapannya maupun kondisi masyarakatnya.

Dari sisi kondisi masyarakat, katanya, di negara-negara barat relatif lebih mapan. Mereka tidak berpikir lagi tentang pemenuhan kebutuhan pokok. KOndisi ekonomi dan kesejahteraan mereka relatif lebih baik. Kemiskinan dan pengangguran sudah dapat diatasi.

Mereka dalam tahap sebagai negara sejahtera, katanya, sementara di Indonesia tidak melalui tahapan-tahapan negara seperti yang dialami negara-negara barat sehingga saat sistem tersebut diterapkan di Indonesia yang terjadi ketidaksiapan dan berakhir pada kekacauan.

Ia mengatakan, dalam proses pemilihan rakyat sebagai pemilih seharusnya bebas dari pengaruh apa atau siapa pun. Rakyat dalam memilih diharapkan menggunakan akal sehat dan hati nurani.

Oleh: Heru Suyitno
Sumber: Antara Jawa Tengah

Politik, Kemiskinan, dan Kemanusiaan

2010-01-14T11:49:00.002+07:00

Oleh Indra J Piliang

PANTASKAH kita menjadi negara miskin, mendekati negara-negara Afrika seperti Etiopia, Somalia, dan Sudan atau negara gurun pasir lainnya? Rasanya tak pantas, terutama bila ditilik dari posisi geografis dan lingkungan alamnya. Tetapi mengapa kita menjadi bangsa miskin dan membiarkan ratusan bayi mati di tempat pengungsian dan daerah-daerah bencana setiap minggunya? Apa sebetulnya yang terjadi? Dari mana datangnya kemiskinan itu? Menurut SH Alatas, yang melakukan riset mendalam tentang soal ini di kalangan bangsa Melayu (Indonesia, Malaysia, dan Brunei) kemiskinan itu datangnya dari konstruksi yang dibuat peneliti-peneliti kolonial yang "memandang Melayu dari atas kapal atau benteng" lalu membuat kesimpulan.

Konstruksi itu berupa pencitraan bangsa Melayu sebagai bangsa pemalas yang suka mencambuk kerbau atau sapi (yang juga simbol kemalasan) untuk membantunya bekerja. Dalam proses penaklukan Indonesia, konstruksi itu digunakan pemerintahan Belanda untuk menggolongkan bangsa Melayu sebagai bangsa kelas tiga, di bawah bangsa Eropa dan Timur Asing. Lebih jauh "politik pemiskinan" itu digunakan untuk merekrut tenaga-tenaga profesional pribumi sebagai pegawai rendahan pasca-politik etis.

Bahkan P Brooshooft, orang Belanda yang kemudian dikenal sebagai penganut aliran politik etis, ketika melewati fase pertama kehidupannya di Hindia Belanda (Jawa) dalam tulisan berjudul Het Leven in Indie (Kehidupan di Hindia) menggambarkan orang Jawa sebagai "...anak... yang hatinya baik, tetapi menyusahkan karena sifatnya yang tidak kelesa (tidak ada terjemahan kata ini. IJP), lebih cenderung berbohong daripada melakukan kejahatan, lebih cenderung malas daripada tidak peduli, tidak bodoh tetapi juga tidak memiliki bakat cemerlang, dan amat pasti tidak akan pernah memainkan peranan di gelanggang dunia selain daripada peranan pasif". (Elsbeth Locher - Scholten, 1996:12).

Konstruksi ini pula yang dikembangkan "kolonialis-kolonialis pribumi" dengan memberikan tempat rendah kepada pekerja-pekerja Melayu yang memang sudah malas. Bahkan para politisi aliran ekstrem menggunakan kenyataan pahit ini untuk mencari simpati dan dukungan politik, dengan sikap anti-asing dan anti-non-Melayu yang begitu tinggi. Dalam hal ketenagakerjaan, misalnya kegiatan mengekspor para pembantu rumah tangga (ke Arab Saudi) dan kuli perkebunan (ke Malaysia dan Brunei) telah menjadi lahan empuk meraih devisa, demikian juga dengan pemberian upah buruh murah di pabrik-pabrik investasi bangsa asing, baik Barat dan Timur. Pola-pola lama kolonialisme, tentu dengan perubahan tata bahasa, tetap dijalankan bahkan cenderung meluas. Dulu "koeli kontrak" didatangkan dari Jawa ke Sumatera Timur, kini mereka dikirim ke luar negeri.

Padahal kita mengenal Borobudur, suatu karya monumental yang menunjukkan ketelitian, keuletan, dan kerja keras manusia-manusia Indonesia di masa lalu. Memang ada kemungkinan pekerja-pekerjanya berasal dari kalangan budak, baik budak belian atau tawanan perang, mengingat bangunan itu luar biasa besarnya untuk ukuran zamannya. Sayang tidak ada catatan sejarah tentang jumlah pekerja yang digunakan untuk membangunnya, serta berapa yang mati, sebagaimana data-data pekerja yang mati ketika jalan dari Anyer ke Panarukan dibangun Daendels, seperti pembuatan tembok besar Cina dan piramida Mesir yang pasti memakan korban.

Namun patut dicatat, perbudakan telah memberi kontribusi penting di zamannya untuk membangun apa yang dikenal "keajaiban dunia" sekaligus kebiadabannya. Kini perbudakan itu muncul dalam bentuk mentalitas kepemimpinan, termasuk kepemimpinan politik, yang menandakan kita tidak lebih maju dari masa sebelumnya, meski sejarah tidak mengenal "kemajuan" atau "kemunduran". Suara rakyat tidak lebih dari sekadar "budak politik" yang digunakan untuk melakukan apa saja, termasuk untuk memiskinkan rakyat demi tujuan politik perseorangan atau kelompok.

***

PANTASKAH kita menjadi miskin? Rasanya tidak. Kemiskinan kita hanya kamuflase dari keterpurukan mentalitas sebagai bagian dari pengembangan mitos pribumi malas. Sejak semula kita tidak dididik menjadi bangsa semut atau lebah, tetapi dididik menjadi bangsa kuli, atau nyamuk yang suka menghisap darah orang sambil menyebarkan penyakit menular bersama isapannya. Dalam bahasa lebih umum, kita bagian dari bangsa lintah (ingat istilah "lintah darat" yang populer di masyarakat) yang suka gendut mengisap darah korban, dan bekas gigitan itu terus-menerus meneteskan darah.

Mengapa kita tidak pantas miskin? Dalam perjalanan darat dari Jakarta ke Sumatera Barat pada liburan panjang peralihan 2000-2001, amat bermanfaat bagi saya untuk melihat bagian Indonesia, lagi dan lagi. Di sepanjang jalan, banyak tanah-tanah kosong-hutan atau lahan yang ditinggalkan-ketimbang rumah-rumah penduduk. Banyak yang hanya diambil kayunya, lalu dibiarkan telantar.

Padahal, tanah adalah syarat utama untuk lepas dari kemiskinan. Dengan adanya tanah saja Indonesia lumayan kaya-raya, terlepas dari segala jenis persoalan yang menyangkut tanah dan distribusinya yang disebut aktivis pertanahan dengan istilah "tanah untuk rakyat" atau di kalangan pengamat sebagai land-reform. Ketika Jepang melakukan apa yang disebut Restorasi Meiji, kebijakan pertanahan juga menjadi prioritas. Alasan utama kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Amerika juga untuk mendapatkan tanah. Begitu juga konflik Arab-Israel tak lepas dari soal "tanah yang dijanjikan". Di Indonesia, tanah ditelantarkan dan ini tentu membawa kemiskinan.

Selanjutnya apa yang tumbuh di atas tanah. Sepanjang mata memandang, di kampung saya, atau di Kabupaten Padang Pariaman umumnya, pasti yang dilihat adalah pohon kelapa. Dulu di kenagarian saya ada lebih dari lima pabrik minyak kelapa, kini habis. Harga buah kelapa hanya Rp 100/butir, amat berbeda dengan di awal krisis Rp 1.000/butir (di Jakarta mencapai Rp 5.000/butir).

Kini untuk menurunkan buah kelapa dari pohon, upahnya mesti dihitung sepertiga bagian untuk yang mengerjakan, padahal dulu hanya satu butir per sepuluh butir. Rakyat kecil di daerah saya menyebut Gus Dur sebagai penyebab turunnya harga kelapa. Informasi ini tentu datang dari politisi lokal. Padahal dari pemberitaan dan informasi lain, harga kelapa turun seiring hasil panen kelapa sawit yang dilakukan besar-besaran, termasuk rencana pengembangannya yang melibatkan banyak kepala daerah di Sumatera.

Mungkin benar, harga kelapa turun karena politik, terutama soal perencanaan perekonomian rakyat yang dikerjakan para politisi yang juga kebanyakan berbisnis, baik langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan ini, di masa Orde Baru, menimpa perkebunan cengkeh (BPPC), tebu, dan beras (Bulog). Inilah contoh-contoh kecil akibat politik pemiskinan yang dijalankan, yang mungkin luput dari retorika elite-elite politik, baik lokal atau nasional.

***

SAYA tentu tak ingin menulis tentang pertanahan, karena banyak yang ahli. Bahkan puluhan perguruan tinggi dibangun untuk mengurus soal tanah, begitu juga sejumlah kementerian. Tetapi mengapa tanah tetap tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat miskin desa? Dari mana asalnya kemiskinan itu? Dari uraian singkat ini asalnya, menurut saya, adalah mentalitas (lebih luas kebudayaan) dan politik. Keduanya bersumber dari para pimpinan negara, pemerintahan, juga politisi yang ternyata gagal melakukan proses dekonstruksi kolonialisme dalam segala bentuk dan variabel turunannya.

Para pemimpin kita juga gagal melakukan proses pendidikan politik wajar yang menyangkut hak-hak rakyat akan tanah (lebih jauh kesejahteraan) karena mereka sibuk mengurus minyak (yang juga berasal dari tanah) dan utang luar negeri. Sebagai pemimpin, mereka buta akan tanah, karena mungkin tak mengalami kehidupan petani miskin yang menggantungkan hidupnya dari tanah dan tanah.

Krisis sejak September 1997 dan menginjak tahun keempat, tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut. Bahkan sudah menghadang krisis gelombang II yang datang berimpitan dengan bencana alam, violence, dan pertikaian elite politik yang mengaku pemimpin bangsa. Tingkat pengangguran mencapai hampir 20 persen dari 205 juta penduduk (data BPS terbaru), dengan sekitar dua juta sampai tiga juta penganggur terdidik, siap menjadi bom waktu yang akan menghancurkan ekonomi Indonesia, jika kesabaran mereka habis ditelan waktu dan ketidakpastian. Kondisi ini amat berbeda dengan Irak yang selama 10 tahun diembargo Amerika dan sekutunya. Rakyat Irak masih punya harapan.

Sedangkan rakyat Indonesia masihkah punya harapan atau apa yang lebih sering dikembangkan menjadi utopia? Saya kira ini persoalan orang per orang, meski menurut beberapa polling dan penelitian baik yang dilakukan lembaga penelitian atau media massa-tingkat kepercayaan (sekaligus penitipan harapan) rakyat kepada pemerintah dan politisi makin menurun. Bahkan secara bisik-bisik atau terang-terangan, masa Soeharto (atau lebih luas lagi diktatorisme) kembali dirindukan. Keadaan ini berbanding lurus dengan apa yang terjadi di Rusia ketika pemerintah tak bisa menyediakan roti di toko-toko pasca bubarnya komunisme dan Soviet. Semua persoalan ini terpulang kepada pertanggung-jawaban elite-elite politik, sebab kalau tidak hati-hati harapan atau utopia yang tinggal sedikit itu bisa berubah menjadi ilusi kosong yang tidak berpijak pada realitas.

Seorang utopis, bagi Karl Popper, "Akan mencari kota surgawinya di masa lalu atau di masa depan, mungkin memohon kembali ke alam atau menuju dunia cinta dan keindahan, tetapi imbauannya selalu tertuju pada emosi kita dan bukan kepada pikiran kita. Bahkan dengan maksud paling mulia untuk menciptakan surga di muka bumi sekali pun, utopia hanya berhasil mengubahnya menjadi neraka, yaitu neraka yang dipersiapkan oleh manusia sendiri bagi teman-temannya." Padahal, Indonesia adalah soal hari ini, konkret, nyata. Kemiskinan adalah soal hari ini, juga politik.

Dalam hitungan waktu yang dihitung mundur sejak pukul 00.00 tanggal 1 Januari 2001, menjelang meletusnya "bom-bom dehumanisasi" sebagai titik kulminasi frustasi masyarakat luas yang marginal, perlu upaya lebih serius dengan melakukan apa yang dikenal sebagai politik kemanusiaan. Politik yang selama puluhan tahun didekati secara ideologi, parsial, dan hitam putih, untuk sementara perlu ditinggalkan karena terbukti amat sekali mengundang masalah baru.

Penggunaan human approach dalam persoalan-persoalan politik harus dimajukan selangkah lebih ke depan, ketimbang penggunaan pendekatan-pendekatan lainnya (kawan-kawan, nasionalis-religius, orde baru-orde anu, dan sebagainya). Tentu saja pendekatan itu digunakan bersamaan dengan penegakan hukum dan upaya melakukan modernisasi politik. Human approach digunakan untuk menangani persoalan lebih dari 40 juta rakyat Indonesia, ketimbang pendekatan politik lain yang berbasiskan konstituen partai atau kedekatan ideologis dan personal dengan elite-elite politik.

Pendekatan kemanusiaan yang paling penting itu menyangkut penghapusan terhadap kemiskinan, baik kultural atau politik. Politik tidak lagi menjadi liar dan irasional, jika perut rakyat tidak lagi lapar. Kemiskinan juga bukan soal salah atau benar, tetapi soal sehari-hari yang berpengaruh pada banyak dimensi dalam kehidupan, termasuk masa depan. Kemiskinan sudah dikenal sebagai persoalan struktural yang menyangkut politik kekuasaan, serta menjadi persoalan kultural sebagai timbunan dari proses historis yang tanpa disadari sudah menjadi bagian dari mentalitas bangsa. Pada akhirnya, penghapusan kemiskinan menjadi titik kunci penyelesaian masalah-masalah besar bangsa Indonesia. Akankah persoalan penghapusan kemiskinan ini menjadi utopia? Entah.

* Indra J Piliang, pengamat sejarah dan politik, kini staf peneliti Departemen Perubahan Politik dan Sosial CSIS Jakarta.

Kompas, Senin, 12 Maret 2001

Internet TV

2010-01-13T18:26:00.001+07:00

If you have been surfing the internet for a while, sometimes you'll be presented with commercial ads touting software that enables you to watch satellite TV on your computer through the internet. You may be wondering if all this is true or just a fraud. After all, in order to gain access to thousands of television channels for less than $ 50 sounds like a good deal, and you do not want to miss out on it if it is true. Most of you want to watch internet TV on your computer without spending too much to pay monthly bills for satellite television and cable television service providers. Hate others who make a mess and expensive yet ugly looking satellite dish. Software promises you can avoid all this. Truth, there are many versions out there in the market and only a few of them actually can provide a high quality yet affordable line.

Because not all software is a program that really handle, you may need to be careful with what you pay for. You really do not want to pay for a piece of software only to realize that the download link was never sent to you. This often happens if you buy it from reliable and honest traders, so be careful. There are several websites that claim to provide thousands of channels, but once you start to watch satellite TV on your computer through the internet, you will see only a few hundred there and the quality of lines can be quite poor. Avoid this at all costs.

Online including eBay auction that offers cheap by floods. Sometimes, you even can find such software for $ 1. This is the most common. When was ridiculously cheap, what you are getting only the satellite television channel list you can find for free online. The majority of channels do not even work at all.

One piece of advice when you go shopping for the original software to watch satellite TV on your computer through the internet to read reviews and comments written on the forum. If you know someone who used it, check with him or here. Always use only reliable and secure sites that you trust so you can get PC satellite TV software download is safe without the risk of exposing your computer to virus intrusion. At the same time, to see a naked iron money-back guarantee as a guarantee of quality products.

As you search, you will find that there are several sites that offer legitimate and quality software to watch satellite TV on your computer through the internet. This is true because many of you have used them to improve your favorite programs everyday. With the tips I have shown you, can be used to judge the people who came. If too low, the cost of only a few dollars, which is a sign that the potential scam. Go for quality software. Your money will be spent well.

Experience Radiology Technician

2010-01-13T17:50:00.002+07:00

Radiologist technicians or radiographers, doctors help in performing x-rays, mammograms and CT scans. Available positions in hospitals and private doctors offices. There are many types of programs available for those who want a certified Radiology technician, including peer, certificates, bachelor and master programs.

Depending on which program you decide to continue, you can expect in the school one to four years. If you have no previous experience in medical or health care, two years associates program will provide the minimum training required to launch an entry-level jobs radiology technician. A bachelor's or higher degree prepares you for a more lucrative career in the field, so you finally apply for management positions or teaching positions.

Those who already have experience in radiology or medicine, as nurses, and who wants to be a certified radiology technician should be eligible for a shorter certificate program that trains them to use appropriate technology without the need for them to basic medical practice and terminology.

Tips For Travelers

2010-01-13T17:37:00.002+07:00

Are you among those who love family? Are you among those who want to take the time to build a closer communication with the family? If yes, a lot of ways that can be done, among them the tour by traveling together. Many moments will be obtained that will better familiarize himself among family members in addition to the benefits of relaxation are obtained. However, in order to travel with baby and your family did not disappoint, here are tips that can help you in preparing your family trip a pleasant:

1. Make sure the location of your tour will go according to the tastes of children and your family. Do not get when you are traveling with children even take them on the tour is not suitable, for example, where many people going out or doing dangerous activities for a child, such as whitewater rafting, hiking, etc.. If you need to reference the attractions or activities, you can watch the events cruise tours that show the TV stations private, which is often discussed about the activities along with some interesting commentary about the cafes and places can be enough make the atmosphere more fun vacation.

2. Make sure you are not going to run out of tickets in the sights. This is to prevent your efforts in vain for a long journey, but disappointing waste time baby and your family.

3. Settle matters with the travel agent if you do not bring their own vehicle. Make sure the travel agency business with this right down to the things that detail to anticipate the things that are not desirable.

4.Bring a complete equipment. To avoid the need terlantarnya your kids, your child checks the completeness of such food or snacks, beverages, clothing supplies, and even drugs.

5. Take as much information about the field that will pass and visited tourist sites. Do not hesitate to ask for information about street megumpulkan cities that will pass. For example if there will be a parade that could disrupt, if a disaster such as flood, whether there is transfer route for road repairs, etc.. If you follow the tour and there was a tour guide, do not hesitate to ask anything you want to know in relation to tourism objects. Take the best time for you and your family happy.

6. Obey the rules on tourist sites.

7. Do not minimize or customary restrictions that exist. Example of a poisonous snake, a swift water, a ban for scantily clad, says that is not polite, or the prohibition to wear flip-flops, etc.

8. Buying souvenirs necessary. Do not let us buy souvenirs but hassle him.

9. Create a pleasant atmosphere of humor during the trip. This will bring the child and your family in a pleasant atmosphere that will not be forgotten. Collective memory that would be created beautiful.

So some tips about things to note.

Dijeta For You

2010-01-13T17:20:00.000+07:00

Healthy quick info. Discover the secret of slender, tips to overcome obesity and obesity, how to lose weight by 5-40 pounds safely through a healthy Dijeta
no side effects and still can not eat these foods. We will monitor your Dijeta
and our guide to the program successfully, you anywhere in the city but we will monitor and support you. With technology, distance is not a problem.
You can also get nutrients from your Dijeta to your skin care and hair. My wife fall 20 pounds in 4 months. Immediately visit this Dijeta website for more information and how to ordering.

Free file hosting

2010-01-13T14:49:00.000+07:00

If you operate a blog hosted by Blogger, namely, using http://yourblog.blogspot.com format, you can not upload files. This option is not enabled in Blogger-hosted site for security.

There are many reasons you might want to upload files to your blog. You may want to send PDF files for people to read, or a document in different formats. You can upload files by using this form, and then create a link to the blog post.

Picture above is a sign to explain what the various features in the window at what they do. Place your mouse over the button or area to see an explanation of the feature.

The way that link you to the file may vary depending on the type of file you uploaded. In general, the file formats such as Microsoft Excel or Word documents, Adobe PDF file, or other "static" files can be connected using a simple format of the link.

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha

2010-01-13T10:25:00.002+07:00

Sebelum menjabat sebagai juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha menandatangani terlebih dahulu pakta integritas yang memuat tugas pokok, dan fungsi, apa yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan nomenklaturnya. Saya staf khusus untuk juru bicara dalam negeri. Saya menangani hal-hal yang berkaitan langsung dengan dalam negeri,” ujarnya.

Julian menambahkan bahwa dia bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan Presiden secara utuh dan tepat agar lebih jernih diterima oleh publik.

“Karena kita tahu biasanya ada sedikit misleading atau kesimpangsiuran dan ketidakakuratan. Meskipun tidak semuanya dalam informasi yang diberikan baik langsung atau tidak oleh Presiden,” katanya.

Julian dilahirkan di Teluk Betung, Lampung. Dia meraih gelar sarjana dan magister di FISIP UI. Program doktornya dari Hosei University, Jepang.

Kembali dari Jepang tiga tahun lalu, Julian dipercaya sebagai ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik UI. Setahun kemudian, pria yang dikenal memiliki disiplin tinggi itu dipromosikan menjadi Wakil Dekan FISIP UI.

Juru bicara Kepresidenan yang baru, Julian Aldrin Pasha mulai bertugas menggantikan Andi Mallarangeng untuk menyampaikan pandangan dan pemikiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang berbagai isu di dalam negeri kepada masyarakat.

Julian Adrian Pasha diberi kepercayaan untuk menjadi juru bicara presiden urusan dalam negeri, sementara Dino Patti Djalal tetap menjadi juru bicara bidang luar negeri.

Mempertanyakan Jubir Kepresidenan

Harus Mengerti Pikiran-Pikiran Presiden

Sumber: Jawa Pos, 24/02/2001

DALAM sejarah ketatanegaraan, juru bicara kepresidenan pernah pula
diterapkan pada pemerintahan Presiden Soekarno. Dengan demikian, apa yang
dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat tiga jubir presiden --Wimar
Witoelar, Adhi M. Massardi, Yahya C. Staquf-- bukanlah yang pertama kali
dalam sistem pemerintahan kita.

Setelah Bung Karno, presiden-presiden berikutnya pun, secara umum pernah
menggunakan posisi jubir kepresidenen. Bedanya, ada yang secara tegas dan
jelas disebut jubir. Tapi, ada yang terselubung. Tapi, prinsipnya, peran dan
posisi jubir kepresidenen pernah diterapkan hampir semua presiden Indonesia.
Zaman Presiden Soeharto, di awal-awal pemerintahannya pernah mengenal apa
yang disebut asisten pribadi (Aspri).

Mereka adalah Ali Moertopo, Soedjono Humardani, dan Alamsjah Ratuperwiranegara. Ketiga tokoh itu, dikenal sangat berpengaruh dan menjadi semacam penerjemah kebijakan-kebijakan presiden.

Setelah fungsi Aspri dihapus, peran jubir kepresidenan diambil alih
Mensesneg. Moerdiono merupakan Mensesneg yang mampu merepresentasikan
sebagai juru bicara presiden. Dialah tokoh yang dipercaya dan dianggap
mengerti betul pikiran-pikiran presiden. Makanya, apa yang dikatakan
Moerdiono bisa diartikan sebagai pikiran dan pernyataan presiden.

Zaman Presiden Habibie, posisi dan peran jubir kepresidenen diambil alih
orang-orang kepercayaannya saat di ICMI. Mereka antara lain Dewi Fortuna
Anwar, Umar Juoro, dan Jimly Ashieddiqie. Posisi resminya sebagai staf ahli.
Tapi, peran dan posisinya lebih mirip sebagai jubir kepresidenen.

Baru di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, posisi dan peran jubir
kepresidenen diformalkan. Jumlahnya tiga orang, yaitu Wimar Witoelar, Adhi
M. Massardi, dan Yahya C. Staquf. Tiga orang inilah yang selama ini
menyampaikan sikap, pikiran, dan pernyataan-pernyataan presiden kepada
publik lewat pers. Sudah barang tentu, presiden sendiri kerap menyampaikan
pikiran-pikirannya secara langsung.

Namun, keberadaan Wimar dkk belakangan dipersoalkan sejumlah pihak. Nada
minor muncul karena Wimar dkk sering membuat interpretasi sendiri. Tuduhan
paling ekstrim, jubir kepresidenan sering memelintir berita. Kasus mutakhir
terjadi saat panitia Kelompok Cipayung menghadap presiden.

Saat jumpa pers, Wimar menyebut Kelompok Cipayung datang untuk memberi
dukungan pada presiden. Tapi, pernyataan Wimar langsung diinterupsi Kelompok
Cipayung. Menurut Kelompok Cipayung, mereka datang ke presiden bukan dalam
kapasitas untuk mendukung atau menolak kepemimpinan presiden. Kelompok
Cipayung datang untuk minta kesediaan presiden hadir dalam pertemuan alumni
Kelompok Cipayung.

Kasus itu membuat sejumlah wartawan di Istana Negara mempertanyakan
kredibilitas dan kapasitas Wimar. Tokoh yang dikenal pandai merangkai
kata-kata itu dianggap telah membuat interpretasi dan memelintir fakta.
Entah karena kasus itu atau tidak, belakangan, Presiden Wahid menyatakan
tidak bisa hadir dalam acara Kelompok Cipayung yang diadakan di Hotel
Borobudur itu.

"Posisi juru bicara presiden itu atas nama presiden. Makanya, setiap
perkataan dan pernyataannya harus terkendali," ujar pakar hukum tata negara
Prof Dr Sri Soemantri. Karena posisi itu, jubir kepresidenan harus ikut
dalam tiap rapat-rapat kabinet. Bahkan, posisi duduknya pun harus dekat
presiden.

Menurut guru besar emiritus Unpad itu, fungsi dan posisi jubir berbeda
dengan sekretaris presiden (Sespres) dan sekretaris kabinet (Seskab). Sesneg
dan Seskab punya job description sebagai bagian dari kabinet. Keduanya
bicara kepada publik menyampaikan keputusan pemerintah (presiden) menyangkut
bidang pekerjaannya. Sementara, jubir kepresidenen menyampaikan pernyataan
atau pesan presiden dalam kapasitasnya sebagai pribadi presiden. "Seperti
rencana kebaikan BBM itu, yang menyampaikan kan Seskab Marsilam Simanjuntak.
Itu merupakan keputusan pemerintah," tegasnya.

Menurut Sri Soemantri, Bung Karno dulu pun memiliki jubir kepresidenen. Yang
ditunjuk sebagai jubir adalah orang kepercayaan dan yang dianggap mengerti
betul pikiran-pikiran presiden. Salah satu jubir Bung Karno adalah tokoh
tiga zaman Roeslan Abdulgani. "Roeslan Abdulgani jadi jubir karena orang
kepercayaan Bung Karno. Selain itu, Cak Roes mengerti betul pikiran-pikiran
Bung Karno," katanya.

Peranan Wimar dkk juga hampir sama. "Yang membedakan hanya kualitas dan
ketokohannya," tambah Sri Soemantri. Wimar tidak mungkin jadi jubir kalau
tidak dipercaya Presiden Wahid. Begitu pun yang lainnya. "Tidak bisa setiap
orang jadi jubir presiden. Hanya orang kepercayaan dan yang dianggap
mengerti betul pikiran-pikiran presiden saja yang bisa jadi jubir," katanya.

Politik Identitas

2010-01-12T18:42:00.002+07:00

Politik Identitas

Tantangan Terhadap Fundamentalisme Moderen

1. Skenario Perbenturan Peradaban

Serangan tanggal 11 September oleh fundamentalis Islam terhadap lambang dominasi dunia Amerika di New York dan Washington telah secara masif menghidupkan kembali debat mengenai tantangan perbenturan peradaban di dunia. Argumentasi yang disampaikan oleh Samuel Huntington, bahwa kita sedang menghadapi sebuah perbenturan dapat dihindari antara peradaban-peradaban dunia, khususnya antara Islam dan Barat. Sebagai alasan krusial yang mendukung prospek yang tidak menyenangkan ini adalah adanya hipotesa bahwa dengan adanya peradaban dunia yang berbeda-beda saat ini, tidak dapat melewati batasan yang terbentuk dari semakin luasnya beberapa interpretasi tentang nilai-nilai politik mendasar untuk dapat hidup bersama.

Skenario peradaban yang saling berbenturan semakin mendapat kekuatan, hal mana dapat diterima bila melihat kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok etnik terhadap lainya di Yugoslavia yang runtuh atau kegiatan jaringan teror Bin Laden. Skenario ini telah menjadi sebuah paradigma untuk pandangan dunia baru, yang mengakibatkan goncangan di seluruh dunia, di kantor-kantor editorial, dalam berbagai seminar, sidang perencanaan dan rapat konsultasi politik, serta juga dalam pemikiran kekuatan-kekuatan yang ingin muncul yang mengharapkan mendapatkan keuntungan politik darinya. Sebetulnya tidak mengherankan, banyak yang sudah mulai berperilaku seolah-olah model tersebut berlaku. Setiap pihak menganggap dirinya paling mengerti dalam menghadapi realitas yang disebutkan tadi, juga karena pihak-pihak lain melakukan hal yang sama sesuai dengan perkiraan yang ditentukan oleh model tersebut. Dengan demikian paradigma fundamentalisme dapat melebarkan sayapnya di luar penganut setianya.

2. Identitas Budaya: Kondisi Sekarang

Bilamana kita mengamati teori skenario Huntington mengenai perbenturan peradaban lebih mendalam, maka dapat ditemukan gambaran-gambaran klasik dari ideologi-ideologi menarik yang ingin menproklamasikan hasil akhirnya. Dengan mengambil beberapa fakta pilihan dari kejadian-kejadian dunia yang sesungguhnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, maka teori ini mengikatkan semua unsur di atas dalam pernyataan konklusif mengenai kejadian sebagai keseluruhan, dan mengesampingkan semua hal yang tidak cocok dengan gambaran yang sengaja diedarkan. Dibangun dalam bentuk demikian, teori ini dapat digunakan sebagai pembenaran bagi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kekuasaan dan supremasi, dimana sebuah pandangan adil dan tak berpihak tidak dapat memberikan pembelaan pada tingkat keyakinan manapun. Huntington memperlakukan peradaban-peradaban yang berbeda seolah-olah mereka hanya terdiri dari fundamentalisme.Namun demikian, fundamentalisme adalah salah satu dari berbagai pilihan untuk dapat mengerti dan mempraktekan tradisi budaya. Sebagai bentuk ekstrem dari politisasi perbedaan budaya, fundamentalisme tidak terbatas pada budaya barat (yang menciptakan terminologi tersebut), atau pada peradaban tertentu seperti Islam, walaupun banyak sekali pandangan yang menentangnya.

Fundamentalisme juga bukan merupakan sebuah instrumen analisa barat, seperti contoh dapat ditemukan dalam budaya lainnya, tetapi mungkin cara penerapannya di budaya lain melalui perspektif barat.Sebaliknya, semua budaya dunia terbukti berupa sekat-sekat diskusi dan wacana sosial yang pada hakekatnya sangat beranekaragam dan dinamis. Dalam budaya tersebut, dengan ukuran berbeda-beda, fundamentalisme muncul; dan dalam semua budaya itu pula, fundamentalisme merupakan ekspresi yang mendapat tentangan dalam keseluruhan identitas budaya. Perbandingan empiris yang menjangkau semua budaya menunjukan bahwa dalam kondisi tertentu setiap budaya menghasilkan aliran fundamentalisme berbarengan dengan modernisasi dan tradisionalisasi yang mengitarinya. Walaupun terdapat perbedaan yang luas dalam lingkungan-lingkungan budaya, aliran fundamentalisme dalam struktur dan fungsinya menunjukan karakteristik yang sama dimanapun dan memberi bahan untuk kebutuhan politis dan psikologis dalam semua budaya, yaitu kebutuhan akan kepastian, identitas dan pengakuan bagi mereka yang terisolasi atau terancam oleh kekuatan yang lebih tinggi atau oleh perkembangan pembangunan. Dalam masing-masing budaya ini, fundamentalisme menyatakan perang terhadap kedua aliran bersaing, yaitu modernisme dan tradisionalisme, dan dengan tak tergoyahkan mengupayakan dikembalikannya identitas yang sesungguhnya dari budaya tradisional yang saat itu berada dalam keterpurukan, dengan membangkitkannya kembali dengan cara mengambil alih kendali kekuasaan politik dan mencapai supremasi absolut. Dengan demikian masyarakat dibebaskan secara menyeluruh terhadap penderitaan kontradiksi modernisasi. Semua label fundamentalisme, apakah itu Kristen, Yahudi, Islam, Hindu atau Buddha, senantiasa bertendensi untuk membentuk sebuah sistem berpikir tertutup yang dengan demikian secara sintetis mengisolasikan perbedaan pendapat, keraguan, alternatif, dan keterbukaan.

Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk memberikan keamanan, keyakinan orientasi, identitas yang mantap dan kebenaran yang menyeluruh. Mereka akan tiba pada sebuah kepastian sistem kepercayaan yang dihasilkan sendiri dan disterilkan terhadap keraguan. Fundamentalisme modern memberikan pelayanan dalam bentuk militannya sebagai legitimasi tuntutan intelektual, agama dan supremasi terhadap mereka yang berbeda pendapat. Sistem iman yang tertutup dan penerapan peraturan dalam format fundamentalisme mewakili suatu paham kembali secara absolut dalam politik sampai pada batas bahwa mereka berasumsi memiliki peran dalam lingkungan publik dan mematikan kritik, semua alternatif, keraguan, serta dialog terbuka mengenai tuntutan kognitif diantara mereka yang setara. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pengabaian penuh (atau kadang-kadang dalam masyarakat demokratis yang telah berkembang hanya secara selektif) terhadap hak azasi manusia, pluralisme, toleransi, hukum dan prinsip mayoritas demokrasi atas nama kebenaran yang absolut yang dipercayai oleh kaum fundamentalis. Dalam budaya barat akhir-akhir ini kita telah menjadi saksi beraneka ragam gerakan fundamentalisme: Fundemantalisme Protestan di Amerika Serikat, fundamentalisme etnis di Balkan atau Jerman, dan Marxisme-Leninisme dalam berbagai bentuknya.

Pada akhir abad ke-20 fundamentalisme moderen telah menjadi formula tanpa banding untuk mendapatkan keberhasilan dalam politisasi perbedaan budaya dalam semua peradaban, walaupun ia juga memperlihatkan unsur-unsur yang sama beranekaragamnya seperti modernisasi yang ingin dilawannya di berbagai pusat di mana ia timbul sebagai kekuatan dominan .Dengan berakhirnya konflik Timur-Barat, maka pola-pola budaya yang berbeda-beda malah menjadi lebih jelas sebagai nilai-nilai dasar dan bentuk-bentuk hidup, sebagai merek dan harapan kolektif. Fakta yang kurang menonjol ini tidak begitu berhasil meninggalkan kesan di benak masyarakat luas dalam beberapa tahun setelah era ideologi, sama gagalnya dengan usahanya untuk menjadi pusat publisitas dan eksploitasi politik. Dibentuk sebagian untuk tujuan politik, dibuat berlebihan sebagian untuk mempertahankan pengakuan, ditelan oleh publik yang tak terorientasi dengan sebuah perasaan kelegaan dengan jarak aman terhadap kejadian tidak menyenangkan, perasaan kesadaran budaya dan bersamanya juga kesadaran perbedaan budaya kelihatannya telah mengambil alih keadaan konfrontasi terbesar yang mendominasikan abad ke-20.Dalam isi ajaran-ajarannya, kebiasaan hidup masyarakat yang tergabung dalam lingkungannya dan bentuk/struktur tujuan politik sosial yang dituju, terdapat perbedaan yang besar antara fundamentalisme Protestan di Amerika Serikat, fundamentalisme Hindu di India, fundamentalisme Evangelis di Guatemala, fundamentalisme Yahudi di Israel, funda-mentalisme Buddha di Sri Langka, fundamentalisme Islam di Iran atau Aljazair, fundamentalisme Khong Hu Cu di Asia Timur, fundamentalisme Katolik Roma di Eropa dan Amerika Serikat.

Perbedaan-perbedaan tersebut terungkap dalam kasus-kasus yang terjadi dengan jelas dan dalam ungkapan-ungkapan lumrah yang berakar pada masing-masing budaya yang berbeda. Namun, di antara semua perbedaan itu, ada satu elemen bersama yang mengikat mereka, yaitu suatu gaya yang ditandai oleh sebuah pendekatan permusuhan terhadap perbedaan budaya, sebuah strategi yang berorientasi untuk mencapai supremasi dengan cara mempolitisasikan budayanya sendiri melawan budaya pihak lainya, baik dalam lingkungan masyarakatnya sendiri maupun dengan masyarakat di luarnya.

3. Politisasi Perbedaan Budaya

Proses pemahaman naturalisasi budaya itu sendirilah – suatu proses yang aneh untuk akhir abad ke-20 – yang telah membuka jalan proses berpikir kawan-lawan agar dapat kembali melalui pintu belakang untuk memasuki pusat daerah politik, seolah-olah peradaban dan afiliasi individu-individu hanyalah final dan tidak dapat dirubah sama sekali, sama seperti makhluk hidup dengan genus dan spesies biologi. Strategi ‘rasisme budaya” secara diametris bertentangan dengan solusi politik kelanjutan hidup kemanusiaan saat kini: yaitu pengamanan perdamaian, pengamanan sumber daya alam kehidupan, dan kerjasama ekonomi. Dengan kata lain kita memerlukan kerjasama global yang menyatukan semua perbedaan tradisi, budaya, agama, dan daerah.

Bersamaan dengan itu, strategi ini juga secara diametris bertentangan pada kenyataan global di mana budaya-budaya telah lama saling mengintegrasikan diri dan tidak lagi berhenti untuk bersikap melanjutkan kebiasaan lama. Tetapi di lain sisi, jika perbedaan budaya dipolitisasikan dengan maksud untuk membangun perbedaan, yaitu perbedaan-perbedaan yang jika dibaca dengan cara yang diatur dengan baik, dapat membentuk dasar kebijakan saling pengertian umum bagi manusia dalam semua peradaban, maka bukan hanya kesempatan untuk hidup yang baik dalam setiap peradaban yang kini terancam (demikian juga dalam zaman dimana kita hidup), tetapi juga dasar-dasar penting untuk dapat melanjutkan kehidupan itu sendiri.

Konsekuensi secara menyeleruh, politisasi perbedaan budaya adalah suatu pekerjaan bunuh diri untuk semua. Dalam kasus individu mungkin saja bagi kelompok politik bisa berfungsi sebagai obat penenang kehidupan yang dipinjam, tetapi hal ini tidak memberikan solusi untuk hal-hal yang diperlukan seperti penciptaan pekerjaan, keadilan, keamanan, standar kehidupan sehat, pendidikan dan masa depan.Politisasi perbedaan budaya merupakan sebuah ancaman terhadap politik luar negeri dan merupakan sebuah tantangan bagi politik dalam negeri. Dalam banyak hal tantangan di kedua front tersebut dengan sendirinya akan saling bertautan, seperti yang dicontohkan dengan kejelasan klasik di Asia Selatan.

Perbedaan budaya di kedua negara berkekuatan nuklir, India dan Pakistan, mendominasi baik politik luar negeri maupun politik dalam negeri dalam masing-masing masyarakat, membuktikan bahwa keadaan tersebut sangat eksplosif jika dipolitisasi dengan tujuan untuk menciptakan antagonisme. Walaupun demikian bukanlah perbedaan budaya per se, tetapi eksploitasi politik yang seringkali menyusul dibelakang konflik ekonomi.Politisasi perbedaan budaya telah terbukti sebagai resep universal yang selama-lamanya berguna untuk membangkit-kan pendapat publik yang kemudian dapat diolah menjadi suara atau persetujuan kapan saja ada kekuatan yang berusaha untuk berkuasa tanpa memberikan kontribusi agar politik dapat mencapai tujuan sesungguhnya. Sebaliknya, jika yang ada hanya perbedaan sebagai pelengkap yang dalam kehidupan sehari-hari sama sekali tidak memberikan konflik, atau sekurang-kurangnya tidak perlu dirasakan demikian, dan perbedaan tersebut digunakan sedemikian rupa untuk menjadi instrumen rekayasa politik simbolis yang sengaja diarahkan dalam kampanye atau provokasi kekerasan menjadi masalah mati atau hidup, harga diri atau penghinaan, kebahagian hidup atau pengasingan, jaminan sosial atau ancaman, maka harapan ambisius dapat dibangkitkan, hambatan-hambatan menggangu dihentikan dan emosi digugah di luar kemampuan yang mungkin dilakukan oleh politik yang sesungguhnya. Dengan menerapkan strategi budaya eksklusif, maka pendukung loyal yang bingung dilemparkan dalam arena kawan-musuh. Dalam prosesnya, tantangan dan tanggung jawab sesungguhnya dengan sendirinya menghilang dari mata publik.

Ini merupakan hal yang sangat menggairahkan bagi politik dan politisi di dunia, dimana disposisi jumlah besar manusia membuat strategi demikian menjadi sangat menarik untuk memberikan hasil.Apakah konsekuensi politisasi budaya? Masalah-masalah yang dapat dan harus diselesaikan secara politis, misalnya pengangguran, semakin luasnya ketidakadilan, eksklusivitas ekonomi, tidak adanya tanggung jawab sosial, tuntutan hak atas supremasi, korupsi atau ketidakmampuan untuk kerjasama, dan kompromi sama sekali diabaikan atau dibuat menjadi sulit, semua ini dalam konsekuensi kegagalan mempertahankan perbedaan budaya, yang perbaikannya sangat vital untuk penyelesaian masalah-masalah ini. Keadaan sosial dan ekonomi yang telah membangkitkan kemarahan banyak orang dicerminkan sebagai hasil yang akan muncul dari degenerasi identitas budaya atau kesengajaan pencampuran budaya. Dilihat dari sudut pandang ini, politik identitas budaya, dengan cara menggeser yang lain dari lingkungan haknya, merupakan dasar yang tak terpisahkan untuk kesejahteraan „kaumnya sendiri”.Politisasi budaya berjalan di dalam maupun di luar.

Dari dalam mewakili strategi fundamentalisme yang berupaya untuk meyakinkan kita bahwa kejahatan yang timbul di dunia hanya dapat disembuhkan jika tuntutan kepastian yang dipegang oleh pemimpin-pemimpin fundamental dalam masing-masing kejadian, dapat berkuasa tanpa ketakutan dan kontradiksi. Dari luar mewakili strategi-strategi yang dinyatakan oleh orang-orang seperti Huntington yang tanpa menjadi fundamentalis sendiri, membuka jalan untuk tindakan fundamentalisme dengan pernyataan bahwa peradaban yang sudah menyebar di dunia pada hakekat alaminya bersifat fundamental. Teori ini bahkan memaksa orang non-fundamental untuk membayar dengan uang yang sama, jika mereka tidak mau menggoncangkan kekuasaan penilaian dalam anggapan adanya perbenturan peradaban secara global.Masih dalam lingkungan konfirmasi bersama, politisasi budaya baik internal maupun eksternal, mempersiapkan diri untuk mengisi dengan cara fatal, kekosongan yang ditinggalkan oleh runtuhnya ideologi-ideologi besar abad ke-20. Baik dari awalnya maupun hasilnya, proses ini jauh lebih tidak manusiawi dibandingkan dengan tuntutan kekuasaan ideologi-ideologi di abad yang baru lewat. Hal tersebut disebabkan politisasi demikian membuat individu dicap sesuai dengan latar belakang budayanya dan untuk selamanya dilihat sebagai unsur yang tidak berubah.

Sedangkan ideologi-ideologi besar setidaknya membiarkan pintu perubahan terbuka yang memungkinkan masing-masing individu memilih sendiri ideologinya, sehingga masih memberikan sedikit ukuran harkat dan penentuan diri bagi mereka.Selain itu, politisasi budaya memiliki efek samping yang sangat jahat. Dengan ditekannya keistimewaan dalam lingkup kawan-lawan, maka perbedaan budaya sesungguhnya hilang dari kesadaran publik bersama dengan pentingnya perbedaan tersebut untuk eksistensi dunia, untuk masyarakat sipil, politik dan ekonomi. Dipandang dari sudut pandang politisasi palsu, maka dunia mereka menjadi dunia asing yang tidak dapat saling mengerti, sedangkan mereka yang berminat terhadap saling pengertian menghindari tematisasi perbedaan agar tidak memunculkan demagogi.

Oleh karena itu, saat ini terdapat banyak kesempatan politisasi budaya untuk menjadi sebuah proses berkelanjutan. Mereka yang berupaya mengejarnya dari dalam dan mereka yang berusaha dari luar pada akhirnya saling memberikan bantuan dengan tidak sengaja. Penjelasan dan ramalan mereka saling memberikan dukungan secara menyesatkan, sedangkan energi mereka saling memberikan kekuatan. Ketidakjujuran dari kedua pihak dapat dibuka melalui sebuah pandangan tak terbias dan jujur terhadap dimensi, keluasan, akibat dan implikasi perbedaan budaya yang jujur.

4. Fundamentalisme: Fenomena Dunia

Fundamentalisme adalah sebuah ideologi politik abad ke-20 yang merekrut anggotanya berdasarkan kebersamaan karakteristik ethnik-agamanya. Dengan mengkombinasikan elemen-elemen zaman modern dengan cara pragmatis dengan aspek-aspek yang diambil dari pandangan dogmatis dari tradisi-tradisi pra moderen, maka fundamentalisme berupaya untuk menyerang struktur dasar dan konsekuensi budaya era moderen yang tidak sesuai dengannya, bahkan dengan cara menggunakan perangkat modern dan dengan cara yang modern. Fundamentalisme mencerminkan diri sebagai ideologi politik yang memiliki sebagian besar etika agama dan sebagian kecil etika sekuler ideologis sebagai jawaban politik absolut terhadap krisis modernisasi. Selain itu ia berusaha untuk membuat ikatan etik terhadap lingkungan masyarakat baik secara menyeluruh maupun dalam bentuk masalah fundamental yang diberikan simbolisme untuk melawan etika-etika alternatif dan institusi-institusi politik dalam masyarakat moderen.

Dengan cara demikian fundamentalisme menyatakan diri dapat memberikan penjelasan mengapa krisis terjadi dan menunjukan jalan keluarnya, dengan menyatakan akan tercapai keberhasilan yang pasti atas dasar kepastian absolut. Moralitas kolektif dimana semua orang hidup dalam komunitas politik akan dapat terlaksana, jika setiap individu menyatakan kebebasan tempat bagi masing-masing sistem etika atau agama, orientasi atau konsep hidup. Hal ini mendapat penggusuran dalam fundamentalisme dengan penerapan salah satu model etika yang bersaing dalam keteraturan dan kehidupan. Dari perspektif ini, gaya peradaban fundamentalisme pada dasarnya adalah penolakan untuk menghormati perbedaan budaya dengan adil, damai, dan pikiran terbuka. Budaya diperlakukan sebagai alat untuk memberikan kekuasaan kepada yang lainnya.Ini membuat sebuah struktur kebersamaan mendalam dalam “impuls fundemantalis”, walaupun perbedaan formal dan isi telah timbul diantara ideologi-ideologi fundamentalisme dalam semua peradaban dunia sejak ideologi-ideologi ini mendapat pengaruh budaya zaman moderen.

Struktur khas dan ideal ini dan bukan isi budaya tertentu yang membedakan fundamentalisme dengan gaya peradaban lainnya. Hal ini jugalah yang membuat fundamentalisme yang beranekaragam saat ini menjadi mirip satu dengan lainya, walaupun dengan gaya budaya masing-masing. Penemuan ini adalah hasil penelitian empiris tentang perbandingan antar budaya.Dengan demikian, baik dalam teori maupun dalam prakteknya, fundamentalisme terbukti merupakan sebuah bentuk spesifik penentangan modernisme budaya. Karena dalam semua bentuknya, intinya ditujukan untuk melawan keterbukaan yang pada hakekatnya merupakan inti dari budaya moderen. Di dalam setiap manifestasi khususnya, fundamentalisme terlihat beranekaragam seperti dinamika modernisasi dalam berbagai peradaban di mana fundamentalisme menampilkan dirinya. Karena alasan ini, peneliti fundamentalisme Amerika Martin. E. Marty menyarankan dalam sebuah rangkuman proyek riset antar budaya basis lebar yang dipimpinnya, agar fundamentalisme dimengerti sebagai sebuah pengertian kolektif “shared commonalities”, sebuah pengertian keluarga yang dikembangkan oleh Wittgenstein.

Dalam pemikiran dan tindakannya, semua bentuk fundamentalisme memiliki beberapa persamaan karakteristik, walaupun tidak semuanya memperlihatkan tepat yang sama. Walaupun demikian, dalam hal “keluarga fundamentalisme” dapat diperhatikan bahwa semua anggota memiliki atribut-atribut yang tertanam mendalam dalam bentuk yang dapat dimengerti dan jelas. Dengan demikian, walaupun perbedaan digunakan dalam menjelasan dan menilai setiap jenis fundamentalisme, baik dari segi sosial budaya dari mana ia muncul maupun dari segi bentuk, cara bertindak dan tujuan, masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri mengandung “impuls fundamental yang ideal-typical”. Dengan demikian fundamentalisme membentuk sebuah ideologi politik yang lain dari pada yang lain dan gerakan dalam zaman modern dalam abad ke-20. Ia menggunakan perangkat teknis dan organisatoris yang dihasilkan oleh zaman modern untuk menyerang pondasi budaya lawannya.

Proses modernisasi mengakibatkan sistem-sistem budaya, sosial dan politik dalam masyarakat terbuka terhadap interprestasi, tata susun, gaya hidup dan perjalanan pembangunan alternatif. Dalam masyarakat barat proses ini digerakan oleh dinamika internal sendiri; dalam banyak masyarakat berkembang proses dirangsang oleh pengaruh luar, walaupun hampir tidak pernah tanpa unsur modernisasi yang berasal dari dinamika masyarakat itu sendiri. Modernisasi membutuhkan kepastian tradisi yang perlu dipertanyakan melalui kritik dan pertimbangan alternatif; sesungguhnya kemampuan meresap alternatif menjadi sangat fundamental terhadap semua bagian pemikiran dan tindakan. Tata aturan publik harus melalui sebuah perubahan fundamental agar dapat mencapai kapasitas untuk dapat mengatur komunikasi dan kebebasan sistem bersaing dalam orientasi, dengan demikian memungkinkan integrasi sosial secara menyeluruh. Tata aturan harus belajar untuk dapat mengatur produktivitas dengan perbedaan dan mengatur interaksi-interaksi secara permanen.

Dengan berpegang pada prasyarat kebebasan dan hak menentukan diri sendiri, pembukaaan dalam masyarakat pada saat yang sama dengan tidak sengaja menciptakan kejadian sejarah yang tidak pernah terjadi yaitu resiko kehilangan orientasi dan erosi arti kepada individu dan kelompok. Baik kepada individu maupun masyarakat kini tersedia kesempatan besar untuk pengembangan hak penentuan sendiri, tetapi tanpa jaminan keberhasilan dalam membentuk sebuah identitas imdividu dan kollektif secara memuaskan. Dengan alasan ini tradisi dengan orientasinya, kemungkinan identifikasi dan keyakinan status senantiasa berada di bawah pertimbangan kondisi-kondisi moderen, tidak pernah sekaligus keseluruhan eksistensi tradisi, tetapi secara esensial satu per satu, dan tidak lebih dahulu dari tantangan perkembangan sosial. Tradisi tidak lagi berlaku per se, tetapi hanya dalam proporsi kekuasaan untuk meyakinkan para lawanya pada setiap saat.

Di bawah prasyarat ini, perkembangan dan upaya mempertahankan identitas individu dan kolektif menjadi tantangan yang tiada henti-hentinya.Sebagai sebuah ideologi politik dan gerakan, fundamentalisme merupakan sebuah upaya untuk membalikkan proses modernisasi keterbukaan dan ketidakpastian, Apakah fundamentalisme, menumbangkan modernitas secara menyeluruh atau hanya yakin pada keyakinan utamanya, sikap mendasar fundamentalisme adalah senantiasa memaksakan pandangan dunianya, etikanya, gaya hidupnya dan bentuk bentuk organisasi sosialnya kepada orang lain, dan untuk menyisihkan orientasi-orientasi lainnya. Sebagai produk zaman modern, fundamentalisme mencari upaya untuk mengatasi ketidakpastian dan keterbukaan dengan cara memilih satu alternatif diantara tradisi-tradisi yang sempit atau kebiasaan yang diterima tanpa kritik menjadi hal yang absolut.

Orang-orang fundamentalis dengan demikian bermaksud untuk melanjutkan sistem berpikir dan tindakan yang tertutup berdasarkan hal absolut tersebut – sistem yang secara sintetis menyisihkan perbedaan, keraguan dan alternatif – untuk menggantikan keterbukaan moderen. Dengan demikian, mereka memperbaharui dukungan dan jaminan keamanan, keyakinan akan orientasi, identitas yang mantap dan kebenaran, dengan cara membuat keyakinan ini bersifat mengikat bagi setiap orang dengan cara yang sama dan meletakkan mereka di luar lingkup perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Terakar dalam tawaran ini untuk individu dan kelompok yang belum yakin adalah prasyarat dan motivasi psiko-sosial yang memungkinkan dilakukannya instrumentalisasi politis perbedaan budaya agar dapat berhasil dalam skala besar. Jadi selalu terdapat dua sisi instrumentalisasi perbedaan budaya untuk kepentingan politik: perhitungan pelaku instrumentalisasi dan motivasi-motivasi mereka yang diinstrumentalisasikan, dimana keduanya harus sesuai satu dengan yang lainnya.

Pengimunisasian fondasi dari keraguan dilakukan fundamentalisme moderen dalam bentuk-bentuk militannya sebagai legitimasi intelektual, agama dan tuntutan politik terhadap kekuasaan, serta supremasi terhadap mereka yang berbeda. Sistem iman tertutup dan tata aturan bentuk seorang fundamentalis mencerminkan kembalinya absolut dalam politik hingga pada keadaan dimana mereka merampas peranan publik dan mematikan kritik, semua alternatif, keraguan dan dialog terbuka mengenai tuntutan diantara mereka yang setara. Apa yang umumnya terjadi selanjutnya adalah pengabaian total (atau kadang-kadang dalam peradaban demokrasi yang telah berkembang hanya secara selektif) terhadap hak azasi manusia, pluralisme, toleransi, hukum dan prinsip mayoritas demokratis atas nama kebenaran absolut, kepada siapa para fundamentalis percaya mereka memiliki komitmen penuh.

Sebagai fenomena, fundamentalisme telah ada sejak dimulainya modernisasi budaya sebagai impuls penentangnya. Istilah itu sendiri muncul untuk pertama kali dalam kaitannya dengan rangkaian publikasi dengan judul “The Fundamentals” antara 1910 dan 1915 di Amerika Serikat.

Rangkaian ini juga memegang judul terpandang “A Testimony to Truth”. Pada tahun 1919 kaum Kristen Protestan yang mempublikasikan rangkaian ini mendirikan sebuah organisasi sedunia yang bernama “World’s Christian Fundamentals Association”. Dengan demikin, istilah “Fundamentalisme” menjadi semacam keyakinan Kristen dengan dapat menempatkan diri untuk keperluan umum dan akademik. Selanjutnya, istilah ini juga digunakan untuk merujuk kepada ideologi dan gerakan lainya, awalnya dalam Katholikisme dan berikutnya dalam lingkungan budaya lainya yang memiliki karakteristik yang sama.Ada empat dasar yang memberikan karakter gerakan fundamentalis awal yang memberikan nama pada fenomena ini:

(1) Penggunaan tidak tepat atas keseluruhan isi Alkitab. (2) Pernyataan bahwa semua teologi, agama, dan ilmu pengetahuan adalah tidak berlaku, jika bertentangan dengan kata-kata dalam alkitab. (3) Keyakinan bahwa siapa saja yang keluar dari teks Alkitab (sesuai dengan interpretasi kaum fundamentalis) tidak dapat menjadi seorang Kristen yang benar, walaupun dengan yakin menyatakan dirinya demikian, (4) Kemauan yang pasti untuk membatalkan pemisahan moderen atas gereja dan negara, serta agama dan politik demi kepentingan politik, dengan cara menginterpretasikan agama sebagai jalan masing-masing, jika terdapat ketentuan hukum/politik dalam masalah-masalah krusial yang bertentangan dengan etika masing-masing.

Sebuah perbandingan berbagai gerakan fundamentalis dan kerangka berpikir dalam beberapa budaya yang sangat berbeda telah memperlihatkan bahwa walaupun terdapat perbedaan isi dalam bentuk dan pendekatan, fundamentalisme dipimpin oleh “impuls ideal-typical” yang sama di mana-mana. Keanekaragaman budaya dalam perwujudan impuls ideal-typical ini, variasi dalam kesamaan dalam kelompok keluarga ini, menyebar ke semua peradaban di dunia dan dicontohkan dengan baik oleh dua buah gerakan agama dan politik yang berbeda, masing-masing fundamentalisme Kristen di Amerika Serikat dan fundamentalisme Hindu di India. Yang di India tertanam terutama dalam organisasi-organisasi budaya dari Vishwa Hindu Parishad (VHP) dan Rashtriya Sewak Singh (RSS) maupun dalam partai politik Shiv Sena dan Bharatiya Janata (BJP).

Diantara mereka berdua, varian fundamentalisme mencakup perbedaan yang cukup besar dalam kerangka referensi agama, pada tingkat negara berkembang, tempat munculnya hal ini, dan dalam budaya politiknya.Baik pengikut fundamentalis Hindu dan rekannya Protestan menyatakan bahwa mereka adalah satu-satunya juru bicara yang paling sah dari agama mereka masing-masing. Kedua-duanya membenarkan intervensi mereka dalam politik dengan cara mengutuk hak-hak khusus dan konsensus budaya mayoritas yang menurut mereka telah melenceng dari fondasi agama sebenarnya di dalam budaya yang didasarkan pada agama, di mana agama dianggap berlaku abadi pada masing-masing negara. Gerakan fundamentalisme Protestan di Amerika Serikat menuntut haknya untuk menentang keputusan mayoritas demokrasi dan keputusan pengadilan dalam hal legalisasi aborsi dan larangan doa dalam sekolah.

Fundamentalis Hindu menyatakan perlawanan yang serupa untuk pertama kalinya ketika terjadi pembangunan kembali pura Hindu tua Ayodhya pada lokasi Mesjid abad ke-17 yang harus dibongkar untuk tujuan tersebut. Pada saat yang sama mereka juga mengumumkan maksud mereka untuk memulai gerakan-gerakan lebih lanjut dengan tujuan yang sama.Dengan mengungkapkan sebuah hak istimewa yang lebih tinggi yang didasarkan pada kebenaran agama, mereka membenarkan tuntutan agar etika yang berlaku dalam kelompok mereka ditingkatkan menjadi suatu moralitas yang mengikat dalam masalah-masalah utama dalam kehidupan normal. Mereka juga menuntut agar dogma mereka dipaksakan dengan cara apapun, termasuk pelanggaran hak-hak dasar orang lain dan pengecualian terhadap ketentuan pengambilan keputusan demokratis, jika diperlukan. Kedua kelompok tersebut sama-sama berkeyakinan penuh bahwa mereka dapat menjaga identitas mereka yang superior dan mengikat dalam masyarakat dengan cara memastikan bahwa kebenaran agama yang tunggal diturunkan dengan cara yang tidak bisa dipertanyakan. Dalam konteks ini, interpretasi lain dalam agama yang sama atau weltanschauung (Idiologi) dalam negara masing-masing dianggap oleh kedua kelompok sebagai hal yang menyesatkan.

Jika tulisan Alkitab dianggap sakral oleh fundamentalis Protestan di Amerika Serikat, sebaliknya kaum Hindu tidak memiliki teks tertulis yang mengikat bagi semua, bahkan dogma yang dengan jelas disebutkan bagi pengikutnya juga tidak ada. Dengan keadaan ini, fundamentalis Hindu tidak berupaya untuk mensucikan teks atau mengeluarkan sebuah hukum Hindu untuk keperluan itu. Untuk memilah antara kawan dengan lawan, pemeluk orthodoks dan yang bukan, mereka kembali kepada kejadian-kejadian simbolik yang direkam oleh tradisi, menginterpretasikannya secara dogmatis untuk melihat kejadian mana yang melambangkan tindakan-tindakan masa sekarang.Fundamentalis protestan di Amerika Serikat menggunakan produk-produk tercanggih teknologi komunikasi moderen, mulai dari televisi swasta sampai pada direct mailing untuk dapat menyebarkan pesan mereka.

Fundamentalis Hindu, di sisi lain, hingga kini tetap bertahan dengan cara komunikasi pra-moderen seperti prosesi simbolik dari kampung ke kampung atau pertemuan masa di desa dan kota, semua cara ini adalah sangat efektif dalam konteks budaya kegiatan mereka. Fundamentalis Protestan di Amerika Serikat dengan pendapat bersatu mempengaruhi program-program dan seleksi kandidat-kandidat berbagai partai yang ada dengan skala yang demikian besar, agar dapat mengambil bagian dalam kekuasaan politik, tanpa berupaya sendiri untuk mendirikan sebuah partai. Fundamentalis Hindu di India, disisi lain, memiliki dua buah partai, masing masing Shiv Sena dan BJP. Kedua partai tersebut mendapatkan kemenangan dalam masing-masing negara bagian, bahkan BJP di pusat melalui kemenangan elektoral.

Di kedua negara tersebut, kaum fundamentalis mempertahan-kan klaimnya akan kepastian pendapatnya dan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang jumlahnya jauh lebih besar yang juga menginterpretasikan agama dan tradisi budaya yang sama dengan cara liberal atau orthodoks dan memiliki pandangan lain mengenai kehidupan bersama. Selain itu, klaim ini juga harus dipertahankan terhadap kelompok-kelompok perwakilan agama lain. Di India, upaya-upaya kaum fundamentalis terutama ditujukan kepada agama-agama lain; di Amerika Serikat agama lain sebagian ditentang, sebagian diabaikan.Oleh karena itu fundamentalisme selalu merupakan bentuk komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Komunikasi simetris, yaitu dialog terbuka antara mitra yang sejajar dengan asumsi bahwa orang-orang yang dianggap oleh peserta sebagai orang yang sama-sama bertanggung jawab berupaya melakukan pertemuan antar pikiran dengan pandangan, kepentingan, konsep, interpretasi tradisi, signifikansi teks, dan elemen dalam tradisi yang berbeda-beda. Dalam hal demikian semua pihak menyetujui bahwa tidak ada diantara mereka yang memiliki akses atas pengetahuan yang tidak dapat dibantah karena mereka yang memiliki akses tersebut mempunyai kewenangan apriori untuk berbicara atas nama yang lainya.

Prinsip-prinsip dialog, hak azasi manusia dan demokrasi di satu sisi sangat sesuai dengan berbagai tuntutan kebenaran yang berperilaku dalam sebuah cara yang saling menunjang, tetapi di lain sisi tidak sesuai dengan tuntutan kepastian yang disahkan oleh satu pihak atas nama pihak-pihak lainya.Fundamentalisme dapat berkembang menjadi “totalitarisme”, tetapi hal ini tidak selalu terjadi pada setiap kasus. Fundamentalisme lebih bersifat sebuah ideologi politik baru dalam zaman moderen yang menerima dorongan saat terjadinya krisis. Seperti yang telah diperlihatkan dalam analisa empiris komparatif, fundamentalisme tidak terdiri atas esensi aktual dari peradaban dunia manapun melainkan sebuah gaya peradaban khusus, yang menginterpretasikan tradisi khusus dari masing-masing peradaban yang bersaing dengan gaya lainya dalam peradaban yang sama dan menjadikan ini semua dalam sebuah praktek khusus.

Berbicara mengenai penampilan manusia dan lingkungan sosial yang ingin dibentuk, fundamentalisme adalah sebuah mania identitas moderen yang harus merendahkan derajat, menundukkan atau mengusir identitas-identitas lain yang ada di dalam diri manusia itu sendiri dan dalam lingkungan hidupnya agar tercapai keyakinan akan identitas dirinya.

5. Bahasa Analisa Empiris

Teori Huntington mengenai perbenturan peradaban yang tidak dapat dihindarkan didasarkan pada asumsi bahwa saling pengertian yang murni atau kehidupan bersama antara buaya-budaya pada hakekatnya adalah hal yang tidak mungkin disebabkan adanya nilai-nilai dasar sosio-politik yang bertentangan dalam struktur pusatnya. Asumsi ini bukan hanya terbantah oleh banyak kasus penelitian empiris mengenai hadirnya eksistensi dan dialog antar budaya, seperti Parlemen Agama Sedunia (Chicago 1993) dengan deklarasinya “Towards Global Ethics”. Bahkan dengan sangat meyakinkan dipalsukan oleh penelitian empiris dalam distribusi nilai-nilai sosio-politik dalam masyarakat yang berasal dari berbagai budaya. Jika dilihat dari, contohnya, dukungan luas yang diberikan kepada nilai-nilai dasar sosio-politik seperti individualisme vs. kolektifisme, keadilan vs. ketidakadilan, penghindaran ketidakpastian vs. toleransi ketidakpastian, yang sangat relefan sebagai anggota sebuah struktur sosio-politik bersama, maka Portugal dan Turki, walaupun tidak tergabung dalam tradisi budaya yang sama, menunjukkan profil yang sama, yaitu penilaian yang sama rendah terhadap individualisme, penerimaan yang tinggi terhadap ketidakadilan, dan banyaknya kejadian penghindaran ketidakpastian.

Sebaliknya, Portugal dan Inggris Raya, walaupun tergabung dalam tradisi budaya yang sama, menunjukkan suatu perbedaan maksimal dalam setiap nilai sosio-politik. Data penelitian menunjukan bahwa di masing-masing budaya dan antar budaya yang berbeda terdapat perbedaan yang sama tinggi. Semua budaya yang ada saat ini sudah sangat jauh dari bentuk kesatuan yang homogen: Budaya-budaya dunia sekarang tidak lagi dibedakan oleh batas-batas yang jelas dalam keabsahan nilai-nilai dasar inti yang merupakan dasar hidup bersama. Adalah sangat benar bahwa masing-masing budaya sampai batas tertentu dikarakterisasikan oleh perhatian khusus yang diberikannya kepada nilai politik dasar seperti individualisme, persamaan hak, keinginan untuk lebih banyak atau sedikit, dan petentuan kehidupan social, dan sebagainya.Tetapi pada saat yang bersamaan terdapat sebuah overlapping yang besar dalam hal profil nilai dasar relevan yang utuh antara semua budaya yang ada saat ini.

Pengalaman sejarah masing-masing negara dan tingkatan perkembangan sosio-ekonomi secara menyeluruh mereka ternyata memberikan dampak yang lebih besar terhadap masing-masing profil nilai dibandingkan akar-akar agama-kultural. Perbedaan budaya tidak berfungsi sebagai hambatan terhadap kesamaan dan bertumpang tindih pada profil nilai. Kesamaan budaya, di lain pihak, tidak memberikan jaminan adanya kesamaan atau tumpang tindih pada profil nilai. Hanya untuk memberikan dua buah contoh: dalam hal nilai politis individualisme, kesamaan hak dan penghindaran ketidak-pastian, Portugal dan Inggris Raya yang tergabung dalam peradaban yang sama, menemukan diri masing-masing pada sisi yang bertentangan dalam skala, sedangkan di lain pihak Portugal dan Turki yang berbeda peradaban, memiliki profil nilai yang sama.Dengan demikian, data empiris sama sekali tidak memvalidasi ideologi perbenturan peradaban atas dasar perbedaan nilai-nilai dasar sosial politik yang tidak mungkin disatukan. Sebaliknya, kesamaan dan ketumpangtindihan dapat diidentifi-kasikan dalam semua budaya yang disurvei.

Perselisihan justru terjadi di dalam peradaban-peradaban tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil usaha pencapaian sebuah pengertian bersama dalam hal nilai hidup bersama yang baru-baru ini dibuat oleh semua wakil agama yang relevan saat kini, seperti yang tertuang dalam “Declaration of World Ethos”: dimana tercantum hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, prinsip kebebasan dari kekerasan dan menghormati hidup, solidaritas antar manusia di seluruh dunia dan advokasi sebuah tata ekonomi sedunia yang adil, toleransi terhadap agama, pendapat, dan budaya lain, hak perlakuan yang sama bagi semua orang dan kemitraan yang didasarkan pada kesamaan hak antara pria dan wanita. Dari sini terlihat bahwa ada sebuah dasar yang sama untuk saling pengertian dan ko-eksistensi dalam semua peradaban dunia.Hasil survey empiris ini sangat informatif, jika pasangan negara dengan pertemuan maximal profil nilai dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki perbedaan maximal dalam profil nilai. Secara transkultural, terdapat 48 negara yang menunjukan kesaman profil nilai, sedangkan secara intrakultural hanya 43 negara.

Pasangan-pasangan negara selanjutnya menunjukan kesamaan tertinggi dalam profil nilai dasar dengan semua 5 nilai dasar dipertimbangkan, data yang disediakan juga berguna untuk orientasi jangka panjang: Malaysia/Filipina. Indonesia/Afrika Barat, Afrika Timur/ Thailand, Afrika Timur/Taiwan, Negara-Negara Arab/Mexico, Pakistan/Peru, Brazil/Turki, Korea Selatan/Peru/ ElSalvador/ Chile/Yugoslavia, Portugal/Uruguay, Argentina/Spanyol, Portugal/Turki, Portugal/Korea Selatan.Temuan ini sangat jelas: terdapat kecocokan profil nilai yang sama banyaknya antar negara dengan afiliasi budaya yang sama dengan negara yang memiliki afiliasi budaya berbeda. Beberapa negara dengan profil nilai yang mirip, termasuk dalam kelompok budaya yang sama sekali lain, tetapi mereka mempunyai tingkat sosio-ekonomi yang hampir sama.

Atas dasar data yang terkumpul mengenai pasangan negara dengan profil nilai dasar yang sangat berbeda digabung dengan kelompok budaya terkait, negara berikut ini hampir tidak memiliki kesamaan dalam beberapa segmen nilai dasar dan memiliki perbedaan yang jauh dalam hal jumlah semua nilai dasar. Dalam peradaban barat pasangan-pasangan negara berikut ini dapat didentifikasi: Yunani/Denmark, Portugal/Denmark, Portugal/Irlandia, Portugal/Inggris Raya; Dalam dunia Kong Hu Cu: Korea Selatan/Singapur; dalam Islam: Malaysia/Turki; Dalam Amerika Latin: Guatemala/ Argentina, Kosta Rika/Ekuador, dan lain-lain.

Dengan demikian nilai dasar yang ditentukan menunjukan beberapa karakteristik data rata-rata beberapa kelompok budaya, tetapi yang lebih signifikan adalah keheterogenan antar-budaya di satu sisi dan sebuah kesesuaian yang ekstensif, di lain sisi, pada profil nilai negara-negara yang memiliki budaya yang sangat berbeda. Atas dasar data tersebut, maka secara logis dapat diambil beberapa kesimpulan hati-hati, tetapi jelas dan memiliki dasar yang kuat:Budaya-budaya dunia ini sama sekali tidak dibedakan oleh perbedaan tajam atau yang jelas batas-batasnya dalam validitas nilai-nilai dasar inti.

Adalah sungguh benar bahwa masing-masing budaya dikarakteristikan oleh penilaian khusus terhadap satu atau dua nilai dasar, tetapi pada saat yang bersamaan terdapat juga tumpang tindih dengan nilai dasar lainnya. Bahkan di tempat-tempat yang terdapat keyakinan akan adanya perbedaan karakteristik pada beberapa nilai dasar antar-budaya, perbedaan-perbedaan tersebut sangatlah terbatas dalam perbandingan. Walaupun penekanan budaya dapat diobservasikan dalam temuan rata-rata dalam hal beberapa nilai dasar, perbedaan yang timbul adalah sangat sempit dalam perbandingan.Beberapa negara dengan perbedaan profil nilai yang jelas tergabung dalam kelompok budaya yang sama, sedangkan negara-negara lain dengan kesamaan yang terbesar tergabung dalam budaya-budaya yang sangat berbeda. Pengalaman negara-negara dan tingkat perkembangan sosio-ekonomi secara menyeluruh mereka, dengan jelas memberikan dampak pada masing-masing profil nilai dibandingkan akar-akar agama-budaya. Perbedaan budaya tidak menjadi hambatan bagi kesamaan dan meberikan tumpang tindih pada profil nilai.

Kesamaan budaya, di pihak lain, sama sekali bukan sebuah jaminan adanya kesamaan dan tumpang tindih dalam profil nilai.Dengan demikian data empiris sama sekali tidak memvalidasikan ideologi perbenturan budaya atas dasar perbedaan diantara nilai sosial dasar yang tak dapat disatukan. Bahkan kesamaan dan tumpang tindih dapat diidentifikasikan dalam semua budaya yang disurvei. Garis-garis konflik justru berada di dalam peradaban itu sendiri.

6. Istrumentalisasi Politik terhadap Perbedaan Budaya

Politisasi perbedaan budaya terjadi baik di dalam maupun dari luar. Dari dalam mewakili strategi fundamentalisme yang berupaya meyakinkan kita bahwa kejahatan yang timbul di dunia hanya dapat disembuhkan, jika tuntutan kepastian yang dipegang oleh pemimpin-pemimpin fundamental dalam masing-masing kasus, dapat berlangsung tanpa ketakutan akan kontradiksi. Dari luar mewakili strategi dari pihak luar seperti Huntington yang tanpa menjadi fundamentalis sendiri, membuka jalan untuk tindakan fundamentalisme dengan mengungkapkan pernyataan bahwa peradaban yang sudah menyebar di dunia pada hakekat bersifat fundamental.

Bahkan orang non-fundamentalis juga harus membayar dengan uang yang sama, jika mereka tidak mau membahayakan kekuasaan untuk menuntut yang mereka miliki dalam perbenturan peradaban global yang diasumsikan. Fundamentalisme adalah sebuah ideologi abad ke-20 yang merekrut anggotanya atas dasar kesamaan karakteristik ethnis dan agama. Pengalaman penghinaan, penderitaan, keputusasaan, atau kurangnya pengakuan memberikan kontribusi besar pada kesuksesan politisnya. Dengan menggabungan elemen zaman moderen secara pragmatis dualis dengan aspek-aspek dogma yang berasal dari tradisi zaman pra-moderen, fundamentalisme berupaya untuk menyerang struktur dasar dan konsekuensi budaya yang tidak toleran dalam era moderen -yang tidak mendapat dukungan- dengan menggunakan perangkat modern dan dengan cara modern.

Fundamentalisme meproyeksikan diri sebagai ideologi politik yang memiliki sebagian besar etika agama dan sebagian kecil etika sekuler-ideologis sebagai jawaban politis absolut terhadap krisis modernisasi.Mania identitas fundamentalis merupakan bagian instrumentalisasi politik terhadap perbedaan budaya, walaupun sering dengan maksud dan penekanan yang berbeda pada kedua pihak. Demikian pula halnya dengan pengikutnya. Hal ini disebabkan mereka mendapatkan identitas melalui pernyataan supremasi terhadap orang lain, pernyataan yang hampir pasti ditegaskan kapanpun diperlukan. Hampir tanpa pengecualian, kepemimpinan fundamentalis diilhami dengan kemauan untuk menggunakan energi pengikut setia yang dimobilisasikan untuk meraih atau mengkonsolidasikan kepentingan politik atau membenarkan perlakuan kekerasan terhadap pihak yang dinyatakan sebagai musuh.

Penelitian sosiologi terperinci terhadap fundamentalis-me Islam di Iran dan fundamentalisme Protestan di Amerika Serikat dengan jelas menunjukan bahwa terutama lingkup tradisional memberikan reaksi terhadap bahaya disintegrasi diri yang diakibatkan oleh modernisasi kota dengan cara mundur ke dalam isolasi fundamentalis. Fundamentalis dalam kedua negara ini memiliki tendensi untuk mencari suaka kepada rekan-rekan yang berpikiran sama dengan tiga alasan. Ada ketakutan dalam diri mereka bahwa pengakuan sosial terhadap kebiasaan hidupnya akan sedikit demi sedikit berkurang; mereka menolak identitas sosial yang telah mereka raih di devaluasikan; atau ada kekuatiran bahwa anak-anak mereka akan memeluk gaya hidup modern dan terbuka. Pilihan terhadap gaya hidup terbuka akan memberikan ancaman terhadap existensi keseluruhan mereka sebagai komunitas yang terpisah.Impuls fundementalis dapat tumbuh dengan baik di mana terjadi penurunan harkat sosio-kultural secara tak terduga yang dikombinasikan dengan pengalaman atau ancaman penurunan mobilitas dan ketidakpastian ekonomi.

Krisis ganda budaya-ekonomi jenis seperti ini akan memberikan lahan yang subur bagi pertumbuhan cepat fundamentalisme. Contoh yang paling baik adalah nasional-sosialisme Jerman dengan semangat luar biasa yang dipegangnya dengan latar belakang keruntuhan budaya, perpecahan dengan krisis tradisi dan ekonomi. Contoh lainnya adalah fundamentalisme Islam di Iran yang muncul dari modernisasi yang dipaksakan dari atas digabung dengan sikap resmi yang melecehkan identitas tradisional sosial-budaya. Aljazair saat ini menunjukkan adanya peningkatan dramatis dalam perasaan bahwa masa depan tidak memberikan prospek, jika elit kepemimpinan politik membuktikan dirinya korupsi dan tidak mampu bereformasi.

Fundamentalisme dengan daya tarik bagi massa bekerja melalui organisasi yang berpengaruh, pemimpin yang karismatik, teknik komunikasi yang efektif dan slogan-slogan populer yang digabungkan dengan penjelasan superfisial mengenai keadaan saat ini dengan janji-janji politik akan mengatasinya. Kredibilitas tawaran yang diberikan dalam banyak kasus didukung oleh fakta bahwa organisasi-organisasi fundamental memberikan bantuan praktis pada lingkungan kelompok yang diminati.Semua contoh ini menunjukan bahwa pemimpin-pemimpin fundamentalis beserta organisasi-organisasi mereka seringkali bersikap santai dalam waktu jangka panjang tanpa ada respons besar hingga saatnya datang sebuah krisis. Seperti yang diamati oleh Gilles Keppel, bukanlah sebuah kebetulan bahwa fundamentalisme telah mendapatkan pengaruh dan daya tarik di seluruh dunia sejak pertengahan tahun tujuh puluhan.

Masa ini menentukan titik dimana krisis dalam model budaya pada zaman modern, khususnya dalam alternatif Marxisme, bertepatan dengan manifes stagnasi sosio-ekonomi dan pengalaman pertumbuhan ketidaksamaan sebagai akibat globalisasi. Pengalaman krisis sesungguhnya, janji perkembangan yang tidak dipenuhi dan ketakutan yang amat sangat akan merasa terancam memberikan dampak-dampak yang berbeda di masing-masing negara, walaupun semua itu dalam ukuran tertentu telah menguatkan fundamentalisme.Tergantung pada kelompok yang terkena imbas dan situasi yang memicu impuls fundamentalis, pengalaman penghinaan budaya atau ketakutan sosio-ekonomi dapat menjadi titik tolak dimana pengalaman krisis budaya, sosial dan ekonomi digabung dengan penyesatan politik dapat menciptakan fundamentalisme. Bahkan dalam hal ini fundamentalisme memperlihatkan banyak unsur.

Dengan demikian, sebuah strategi perlawanan budaya yang murni tidak akan banyak menunjukan keberhasilan, seperti yang dijelaskan di atas bahwa kekuatan fundamentalisme yang datang ke tempat dimana kita tinggal. Pada saat yang sama kita perlu memerangi akibat akibat nyata fundamentalisme dengan kebijakan yang dipercaya untuk menghindari tergiring orang-orang ke dalam pelukannya.

7. Sebuah Risiko Besar untuk Masa Depan Bersama

Sangat jelas bahwa pengalaman sosial dan situasi kehidupanlah, beserta kedekatan pada modernisasi budaya yang ditentukan olehnya, berada pada posisi utama untuk menentukan pendefinisikan cara hidup berbudaya kelompok-kelompok, dalam hal afiliasi pada tradisi agama-budaya. Termasuk dalam pengalaman-pengalaman yang membentuk ini adalah krisis, gejolak dan penyisihan, seperti yang telah diperlihatkan dalam hal fundamentalisme. Akan tetapi, nilai-nilai sosial yang menyangkut cara hidup bersama yang dianut oleh semua budaya yang ada akan membuka tempat bagi ko-eksistensi identitas budaya yang berbeda-beda sebagai cara untuk percaya dan hidup. Namun demikian, saat ini bertentangan dengan kesempatan nyata yang telah diberikan untuk saling mengerti, risiko berubahnya politisasi budaya menjadi sebuah proses mempertahankan diri sangatlah dekat.

Mereka yang berusaha dari dalam dan mereka yang melakukannya dari luar akan bertemu dan saling mendukung, penjelasan dan ramalan mereka bekerjasama secara menyesatkan, dan tenaga mereka saling memberikan kekuatan.Seperti masyarakat dimanapun, munculnya tata global memerlukan nilai-nilai dan norma norma untuk hidup bersama yang umum. Kesamaan mendasar terdapat dalam inti semua budaya, walaupun diucapkan dalam bahasa, simbol dan gambar yang berbeda-beda. Seringkali hal ini sulit terlihat, tetapi perlu ditemukan dan di taruh di tempat yang jelas.

Diperlukan usaha keras untuk mengenal, mengembangkan dan membawa elemen-elemen dalam berbagai budaya tersebut menjadi dekat satu dengan yang lain, sehingga memudahkan terjadinya saling pengertian dan tindakan bersama, khususnya karena selalu muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Ini adalah tantangan yang sesungguhnya setelah 11 September.

Sumber: Sekedar Catatan.

Bahaya Politik Identitas

Oleh DJASÉPUDIN

Kebebasan demokrasi yang cenderung kebablasan amat membahayakan. Selain korban jiwa, keutuhan bangsa dan negara pun jadi taruhan. Apalagi potensi konflik di negeri kita amat pelik. Celakanya, ihwal perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, agama, kepercayaan, ras, ideologi, atau golongan tidak dihadapi sebagai alasan utama guna membangun Indonesia yang adil dan sejahtera.

Politik identitas malah dijadikan dagangan. Isu presiden dari Jawa versus luar Jawa, partai nasionalis vs religius, penghadangan calon perseorangan, atau pengharaman golput pun merupakan isu politik yang terus diulik para elite. Dibukanya sayap keagamaan dan kebangsaan di beberapa partai, belum cukup kuat untuk meredam anak bangsa berbenam dalam perpecahan.

Politik identitas memang ancaman menakutkan saban pemilu dilaksanakan. Padahal Pemilu 2009 merupakan ujian sukses-tidaknya demokrasi sebagai salah satu cara guna mengelola negara. Oleh karena itu, Pemilu 2009 mesti berjalan dengan baik dan benar untuk kepentingan semua pihak.

Sayangnya, cita-cita mewujudkan bangsa dan negara yang lebih baik habis terkikis oleh kepentingan pribadi dan golongan. Bahkan, pasca-Keputusan MK tentang suara terbanyak untuk caleg terpilih, makin menandaskan kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Persaingan bukan melulu antarcaleg berbeda partai, antarcaleg di partai yang sama pun potensi perpecahannya makin menganga.

Maka, impian merengkuh kursi legislatif dilakukan dengan pelbagai cara. Akhirnya, strategi politik yang penuh intrik dan cenderung licik dipraktikkan. Biarkan yang lain meradang, yang penting diriku menang. Begitulah mantranya.

Yang namanya kontes, tentu ada yang kalah dan ada yang menang. Karena proses awalnya salah kaprah, hasilnya pun sulit diharapkan. Yang menang membusungkan dada, yang kalah berujung memendam dendam berkepanjangan. Terjadilah tarik-menarik kepentingan dan pergolakan atau kerusuhan sosial tak terelakkan.

Di sinilah Panwaslu-Bawaslu, KPU, MK, serta para penegak konstitusi dan hukum lainnya, dituntut keberanian dan ketegasannya dalam melaksanakan beragam aturan. Para penyelenggara demokrasi tersebut harus jadi wasit yang adil dalam menghadapi para caleg dan partai yang keluar dari rel.

Unsur lain yang bisa memberantas politik identitas adalah para pemuka agama dan masyarakat. Sebab, masyarakat Indonesia lebih patuh pada kiai sepuh ketimbang tunduk kepada aparat pemerintah.

Suku-suku bangsa di nusantara lainnya pun nyaris serupa. Raja, kepala suku, datuk, sesepuh atau tetua, ucap dan tindakannya selalu jadi rujukan. Bahkan rakyat cenderung taklid. Sebab, dalam keyakinan masyarakat tradisional sabda pemimpin merupakan kepanjangan tangan dari titah Tuhan.

Ironisnya, para pemuka masyarakat pun tak lepas dari belenggu intrik para elite. Mereka memanfaatkan tokoh berpengaruh untuk memuluskan ambisi pribadinya.

Setegas dan semahir apa pun para penegak hukum dan konstitusi dalam melaksanakan perannya, secerdik dan selicik apa pun para elite dalam mengelabui para pemuka masyarakat dan agama, tak akan berpengaruh jika masyarakat kita cermat dan cerdas dalam memilih.

Pertanyaannya, sudah secerdas apa rakyat Indonesia dalam menghadapi hajat politik 2009? Masalah kecerdasan, jangankan masyarakat awam, para pelaku politik (caleg) sekalipun, masih terlihat kekanak-kanakan. Terbuki, mereka masih melakukan politik uang, politik diskriminasi, kampanye hitam, mencari kambing hitam, juga menjadikan isu kedaerahan dan kebangsaan sebagai bagian dari memenangi perlombaan.

Jelas, politik identitas ada di antara kita. Lantas, akankah kita larung dalam pusaran yang membahayakan itu?***

Penulis, alumnus Prodi Sastra Sunda Unpad, bergiat di Institut Nalar Jatinangor.

Seputar Etika Politik

2010-01-12T15:47:00.003+07:00

SBY Minta Santri Diajari Etika Politik

Seolah menyentil rival politiknya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan adanya generasi masa depan yang beretika dalam berpolitik. Ia bahkan meminta pesantren mengajarkan santri empat perkara. Apa saja?

"Perlu diingat bahwa tanda kehidupan yang baik itu ditandai oleh empat perkara," pesan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam acara peluncuran program bantuan rehabilitasi madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah di Ponpes Al-Fitrah, Kelurahan Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Rabu (28/1).

Empat perkara itu adalah mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam berperilaku, seperti taat hukum, aturan dan berperilaku jujur. Kemudian, hendaknya para santri diajarkan tentang pengetahuan ekonomi yang baik. Selanjutnya, diajarkan etika berpolitik yang baik, dan terakhir diajarkan tentang mencintai lingkungan yang baik.

"Kalau semua itu bisa kita ajarkan kepada para santri, saya yakin kehidupan ini jadi lebih baik," terangnya di hadapan ribuan warga yang memadati Masjid Al- Fitrah.

Terkait penjelasan etika politik yang baik, SBY mengharapkan generasi mendatang sadar akan bahasa halus. "Hendaknya para santri itu diajarkan etika politik yang baik. Jangan berpolitik kotor dengan mengembangkan isu-isu yang tidak baik," paparnya.

Sumber: Inilah.

Presidential Bukan Etika Politik

Pengokohan sistem presidensial memang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Multipartai yang demikian kuat akan membawa kita pada musim semideadlock. Di sini artikel saya ”Kediktatoran Konstitusional” (17/11) dan artikel Denny Indrayana ”Mengokohkan Sistem Presidensial” (26/11) berbagi idealisme yang sama.

Namun, satu hal yang membedakan saya dari jalan pikiran Denny. Denny menghubungkan sistem presidensial dengan etika politik. Saya tidak melihat ada sangkut paut antara presidensial dan etika politik. Pendeknya, tidak ada muatan moral setinta pun dalam artikel saya terdahulu.

Kata kediktatoran dalam frase kediktatoran konstitusional bukan karakter kepemimpinan. Kediktatoran adalah karakter konstitusi yang meleluasakan keputusan eksekutif presiden. Singkat kata, kediktatoran konstitusional berbicara tentang karakter konstitusi, bukan pribadi.

Apabila etika dimengerti sebagai kewajaran, maka keputusan presiden dapat menerabas batas-batas kewajaran. Keputusan bukan sesuatu yang harus dikebawahkan pada dekrit-dekrit moral. Carl Schmitt menegaskan posisi itu. Demikian pula Nietszcshe. Keputusan disebut keputusan justru karena tak terpenjara dalam dekrit moral tertentu. Keputusan menciptakan, bukan melayani moral.

Denny mengidolakan sistem presidensial yang berlaku di Amerika. Berdasarkan argumen di atas, saya justru memandang tinggi sistem presidensial di Peru. Sistem presidensial Peru membawa napas kediktatoran konstitusional sampai ke tarikan terakhirnya. Dalam sistem itu, konstitusi meleluasakan presiden untuk membatalkan keputusan atau bahkan membubarkan kongres (Denny Indrayana).

Sistem presidensial Peru memberi ruang bagi ”yang tak wajar” dalam keputusan eksekutif. Apabila sistem Peru berlaku di Indonesia, seorang Gus Dur dapat dengan mudah mencabut Tap MPRS Nomor XXV. Seorang SBY dapat memeriksa UU yang anti-NKRI dan membatalkannya. Di republik ini kenegarawanan beradu dengan kepentingan. Konstitusi yang baik harus memungkinkan kemenangan kenegarawanan.

Politik anomali

Jadi, jelas kiranya desain konstitusi demi kokohnya presidensial tidak untuk menciptakan pemimpin bermoral. Desain konstitusi ditujukan untuk memungkinkan jatuhnya keputusan-keputusan ”tak wajar” yang bisa jadi bertentangan dengan opini umum tentang apa yang baik. Perilaku politik tidak dijaga oleh desain konstitusi. Konstitusi justru memberi ruang bagi keputusan politik anomali.

Tidak ada sangkut paut antara karakter kediktatoran konstitusi dan etika politik seorang presiden. Sungguh naif menyamakan kekokohan sistem presidensial dengan kebesaran hati seorang calon presiden yang kalah. Kekokohan sistem presidensial berhubungan dengan prasyarat dukungan politik terhadap calon presiden, penyederhanaan sistem multipartai, penambahan hak prerogatif presiden, sampai dengan penjaminan hak veto.

Karakter kediktatoran konstitusi pun tidak bersangkutan dengan tingkat pendidikan calon presiden. Seorang doktor yang menjadi presiden tidak dapat dipastikan lebih tegas dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan seorang lulusan SMU. Gus Dur bukan doktor. Namun, ketika republik ini di bawah komandonya, beliau banyak menjatuhkan keputusan tegas, tak wajar, dan tak populer.

Presiden ke depan diharapkan dapat mengambil keputusan-keputusan cepat, tegas, tak wajar, dan tak populer. Apalagi, kita sedang menghadapi krisis ekonomi yang sarat ketidakpastian. Kita tidak memerlukan sosok yang lama berdiskusi. Kita memerlukan sosok yang segera memutuskan dan menghitung cepat collateral damage dari keputusannya. Untuk itulah kediktatoran konstitusional diperlukan. Bukan untuk mencetak diktator, melainkan memungkinkan pengambilan keputusan yang tak terkendala konstitusi.

Kediktatoran konstitusional menuntut perbaikan karakter konstitusi. Tidak lebih. Moralitas politik adalah urusan individu, bukan konstitusi. Saya sepakat dengan Denny bahwa kita memerlukan legal engineering untuk mengokohkan sistem presidensial. Namun, kita tidak memerlukan moral engineering. Semoga tulisan ini dapat meluruskan apa yang lengkung sekaligus melengkungkan apa yang lurus (baca: wajar) dalam politik kita. Let free spirit flies alone!

Oleh: Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Universitas Indonesia

Kita Harus Harus Memiliki Kesadaran dan Etika Pluralisme

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, golongan, agama dan budaya. Fakta kemajemukan atau pluralitas ini harus kita terima sebagai kekayaan kita. Karena itu, para pemimpin bangsa dan warga negara harus menerima fakta pluralitas ini dan memiliki kesadaran, semangat atau etika pluralisme.

Demikian sari pendapat yang dirangkum dalam acara diskusi dan bedah buku “Politik Antara Legalitas dan Moralitas” karya P. Dr. Otto Gusti SVD, yang berlangsung di Auditorium III Kampus STFK Ledalero, Maumere, Rabu (20/5). Acara ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka perayaan 40 Tahun STFK Ledalero. Tampil sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut antara lain, P. Felix Baghi, SVD yang mengupas buku

“Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik”, P. Dr. Otto Gusti SVD, dan Dr. Nobert Jegalus yang membedah buku karya P. Otto Gusti dengan makalah berjudul “Pluralitas adalah Dasar Politik Modern dan Pluralisme adalah Etika Politiknya” dengan moderator Fr. Alex Dancar, SVD. Diskusi dan bedah buku ini diikuti sejumlah dosen, alumni dan mahasiswa STFK Ledalero.

Dalam pemaparannya, Nobert Jegalus mengatakan buku karya Pater Otto Gusti adalah sebuah karya yang mengulas topik filsafat politik dengan mengangkat pemikiran dua filsuf politik terkemuka yakni Juergen Habermas dan John Rawls, dan kemudian mengkritisi persoalan-persoalan aktual yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, seperti persoalan HAM, pornografi dll.

Satu persoalan pokok yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah kondisi aktual bangsa Indonesia yang majemuk. Menurut Jegalus, kemajemukan ini adalah sebuah fakta yang kita hadapi. Karena itu, sikap dasar yang mesti kita ambil adalah menerima fakta pluralitas yang merupakan dasar politik modern. Berbarengan dengan itu, kita juga perlu memiliki kesadaran, semangat dan etika pluralisme. “

Dalam kondisi kemajemukan, kita bisa mengalami perselisihan, pertentangan dan konflik. Kalau kemajemukan itu dihapuskan maka akan ada individu yang dikorbankan. Kita tidak menghendaki ini terjadi. Karena itu, yang tengah dikembangkan sekarang adalah etika, kesadaran atau semangat pluralisme. Dalam rangka inilah kita membangun diskusi dan komunikasi agar menemukan kesepahaman bersama,” katanya.

Sedangkan penulis buku “Politik Antara Legalitas dan Moralitas”, P. Otto Gusti, dalam pemaparannya, mengungkapkan beberapa pertanyaan mendasar dalam kaitannya dengan pembentukan sebuah negara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain apa yang menjadi dasar legitimasi sebuah negara, atas alasan apa manusia menjadikan negara sebagai sarana untuk mengorganisir hidup sosialnya. “Pertanyaan ini penting karena negara bukan satu-satunya lembaga yang mengorganisir hidup sosial karena masih ada keluarga, kelompok suku, kelompok budaya, dan lain-lain. Lalu, mengapa kita menginginkan negara,” kata Pater Otto.

Menurut Pater Otto, negara pada prinsipnya dipandang sebagai lembaga kekuasaan yang legitim jika dibandingkan dengan para bandit yang mungkin memiliki kekuasaan atas wilayah tertentu, tetapi kekuasaannya dipandang sebagai ilegitim. Pertanyaan yang muncul adalah apa dasar legitimasi bahwa manusia boleh menguasai yang lain? Pertanyaan ini telah menjadi bahan refleksi para pemikir dan filsuf politik sepanjang zaman. Secara garis besar ada dua bentuk legitimasi terhadap keberadaan negara yakni legitimasi moral dan pandangan positivisme hukum. Legitimasi moral bermula dari konsep hukum kodrat dari Aristoteles dan dikembangkan kemudian oleh beberapa pemikir. Mereka memandang negara dan tatanan hukumnya sebagai sarana menciptakan keadilan.

Sumber legitimasi negara adalah moralitas yang berlaku universal. Negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Ia hanya ditaati sejauh menjalankan fungsinya dalam batas-batas moral. Legitimasi moral berseberangan dengan pandangan posivisme hukum yang berpandangan bahwa konsep dan validitas hukum tak berkaitan sama sekali dengan penilaian moral dan bentuk-bentuk penilaian lainnya. Bentuk ekstremnya adalah pandangan Thomas Hobbes bahwa otoritas penguasa yang menjadi sumber legitimasi hukum. “Dewasa ini legitimasi hukum tidak lagi berasal dari otoritas penguasa, tetapi lebih merujuk pada paradigma fungsional dari berbagai elemen dalam negara,” jelas Pater Otto.

Rangkaian kegiatan dalam rangka Perayaan 40 Tahun STFK Ledalero pada hari ini Jumat (22/5) antara lain seminar dengan dua pembicara utama, yakni P. Dr. John Prior SVD dan Dr. Nobert Jegalus serta peluncuran buku kenangan Pancawindu STFK Ledalero. Perayaan puncaknya akan berlangsung pada Sabtu.

Sumber: Flores Pos.

Jangan Lakukan Politik Kotor

Jakarta-Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo mengajak kader Partai Demokrat untuk melakukan etika politik yang baik, santun, dan cerdas. Jadi, jangan melakukan praktik politik yang kotor, black campaign, karena itu tidak mendidik dalam alam demokrasi ini. Apalagi pemilu sudah tidak lama lagi.

Hadi mengatakan itu daam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) para anggota dewan Partai Demokrat se-Indonesia di Jakarta, Minggu (24/8).

Menurutnya, jangan hanya karena ingin menang di pemilu kemudian harus menggunakan cara-cara kotor, bahkan sebuah kejujuran diabaikan. Kalau cara ini digunakan itu artinya bukan berdemokrasi. “Demokrasi jangan dilalui dengan cara-cara yang kotor demi mencapai kemenangan pemilu. Karena itu saya mengajak untuk mengggunakan etika politik,” katanya.

Dia mengatakan Partai Demokrat tampil di depan untuk praktik demokrasi sesungguhnya. Untuk itu, jangan mencederai prinsip demokrasi. Apalagi tujuan dasar dari pemilu yang diselenggarakan 2009 mendatang adalah siapa yang dipilih rakyat itulah yang dipercaya oleh yang memilih.

Pemerintahan Yudhoyono-Kalla harus didukung dan diamankan demi untuk kepentingan rakyat. Dengan sistem presidensil ini, kata Hadi Utomo, Partai Demokrat harus punya kekuatan di parlemen. Karena itu, forum silatnas dipastikan sebagai bagian upaya dalam menghadapi pemilu tahun 2009.

Forum silatnas yang dihadiri selluruh anggota dewan Partai Demokrat se Indonesia ditambah Ketua DPD PD akan berlangsung hingga Selasa 26 Agustus. Direncanakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberi pembekalan kepada para peserta, Selasa (26/8) ini.

Sebelum sambutan Ketua Umum, Ketua Panitia Silatnas Max Sopacoa melaporkan mengenai kegiatan tahunan itu kepada Ketua dan peserta.

Sumber: Sinar Harapan.

SAATNYA ETIKA POLITIK BICARA

Oleh :Muhammad Mubibbuddin*

Karyana adalah guru Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhlas Muara Baru Jakarta Utara. Tanggung Jawabnya sebagai pengajar tergolong cukup besar, pagi hari mengajar di kelas IV dan siang harinya mengajar di Madarsah Tsanawiyah yang sama. Di samping itu, Karyana juga mengerjakan urusan administrasi sekolah. Namun imbalan yang diterimanya tidak sebesar tanggung jawabnya. Guru honorer yang sudah lima tahun dengan ikhlas mengabdikan diri pada bangsa dan negaranya ini hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 150.000,- per bulan. Hidup di ibu kota dengan gaji sekecil itu jelas sangat tidak mencukupi. Maka Karyana pun nyambi jualan ikan di pelelangan untuk menutup kekurangannya.

Namun di tengah penderitaan guru itu, belum lama, negara ini digoncang oleh sejumlah sekandal korupsi para pejabat negara yang mencapai miliaran rupiah. Ini jelas sebuah ironi. Dengan ini menandakan bahwa ada yang tak beres dalam soal managemen sistem perpolitikan di Indonesia.

Tujuan didirikannya negara adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya: ketidakadilan dan kesenjangan yang merajalela. Para pejabat yang masuk dalam lingkaran kekuasaan bisa mengeruk keuntungan material secara berlebihan, sementara orang-orang seperti Karyana yang berada di luar lingkaran kekuasaan terus termarginalkan.

Politik yang tanpa etika

Munculnya kesenjangan antara masyarakat dengan pejabat,antara pihak struktural dengan pihak kultural merupakan indikasi bahwa politik di Indonesia sudah tidak dikelola berdasarkan etika. Akibatnya, politik berjalan secara banal yang kering dari niliai-nilai moral dan intelektual. Para politisi yang ada di dalamnya bukan lagi mencerminkan sosok-sosok negarawan yang peduli terhadap kepentingan bersama, tapi sudah menjadi aktor-aktor minimal yang berprilaku dangkal dan egois.

Dalam analisis Haryatmoko (2003), terdapat kecenderungan orang yang terjun dalam dunia politik bermental animal laborans di mana orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi sangat dominan, cenderung menjadikan politik tempat mata pencarian utama. Dengan mental yang rendah semacam itu, para politisi akhirnya menajdikan dunia politik sebagai ladang pencarian. Akibatnya korupsi, kolusi dan nepotisme berkembang subur. Mereka cenderung mengabaikan kepentingan orang banyak karena terlalu mengurusi diri sendiri, keluarga dan golongannya.

Dalam situasi semacam itu, maka yang menjadi tumbal kekuasaan tidak lain adalah rakyat. Rakyat akhirnya menjadi korban para politisi yang tidak beretika itu. Keberadaan rakyat hanya dipandang sebagai obyek komoditas ekonomi dan politik tanpa pernah benar-benar diperjuangkan aspirasinya. Kepentingan rakyat adalah nomor kesekian kalinya setelah kepentingan pribadi terpenuhi. Para pemimpin atau pejabat yang seharusnya mengabdikan diri sebagai pelayan rakyat justru menjadi penjilat dan monster yang serakah. Mereka seharusnya lebih mendahulukan hajat hidup orang banyak dalam distribusi kekayaan, namun justru sebaliknya, berebut untuk mengambil yang pertama. Tentu saja akan mengambil bagian yang terbesar.

Etika Politik perlu digaungkan

Untuk mengembalikan fungsi politik yang sebenarnya, yakni sebagai ruang publik untuk mengatur dan mengakomodasi semua kepentingan indifidu dan kelompok, maka etika politik harus ditegakkan. Tujuan etika politik, seperti yang dikatakan Paul Ricoeur (1990) adalah mengarahkan ke hidup baik bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Politik, dalam kerangka makna ini, digunakan untuk menjembatani antara kepentingan individual, kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Tuntutan pertama etika politik adalah hidup baik bersama. Artinya bagaimana sistem politik yang ada bisa benar-benar difungsikan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, kemakmuran bersama dan keamanan bersama. Sehingga masing-masing pihak merasakan kemaslahatan eksisnya sebuah pmerintahan, eksisnya sebuah negara dan instiyusi-instityusi politik di dalamnya.

Karena orientasinya semacam itu, maka etika poltik bukan sekedar berbicara soal prilaku para politisi dalam konteks individual, tetapi juga dalam konteks kebersamaan. Artinya seorang politisi tidak hanya dituntut untuk berprilaku baik dan terpuji dalam praktik berpolitik, etapi lebih dari itu—dan ini yang lebih substansial—-menempatkan kemaslahaan bersama sebagai agenda utamanya. Pada tingkat ini, etika politik dipahami sebagai perwujudan sikap individu sekaligus kolektif. Jadi, Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jelasnya, politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral untuk kepentingan orang banyak.

Dengan demikian seorang politisi dituntut untuk berani berkorban untuk kepentingan umum. Pengorbanan yang paling minimal adalah mengalahkan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak. Mempunyai mobil mewah itu enak, mempunyai istri banyak dan cantik itu menggairahkan, mempunyai vila dan hotel di mana-mana itu membanggakan, tapi batalkan terlebih dahulu karena masih ada saudara yang tidak kuat makan, masih ada guru yang gajinya jauh dari standar, masih banyak anak yang kurang gizi, masih banyak orang yang hidup di lorong-lorong jembatan dan sebagainya.

Artinya, berani menjadi politisi adalah berani mewakafkan dirinya untuk orang lain, berani berkorban untuk memenuhi kepentingan rakyat banyak dan bukannya justru sebaliknya—mengabaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian etika politik mengandaikan terciptanya keadilan sosial. Inti keadilan sosial, secara simplisif, adalah terciptanya kesadaran untuk selalu peduli terhadap orang lain, terutama yang tak berdaya, sebagai manifestasi semangat terhadap nilai-nilai sosial-kemanusiaan dalam sebuah masyarakat atau bangsa.

Sebab seperti yang dikatakan oleh Frans Magnis-Suseno bahwa kemanusiaan sebuah masyarakat diukur dari perhatiannya kepada angota-anggotanya yang paling lemah, miskin dan menderita. Dengan keadilan sosial ini secara implisit meneguhkan sebuah prinsip bahwa selama dalam sebuah masyarakat masih dijumpai orang miskin, terbelakang, tidak punya tempat tinggal, tertindas dan termarginalkan, maka unsur masyarakat lain, terutama para pemimpinnya tidak boleh berpangku tangan dan pura-pura tidak tahu. Para pejabat sebagai abdi masyarakat harus segera membantu secara konkrit terhadap masyarakat yang berada dalam jurang kemiskinan dan keterbelakangan tersebut.

Maka dari itu, untuk menjernihkan dunia politik yang sudah banyak terkotori oleh prilaku para politisi yang tidak beretika alias busuk seperti sekarang ini, etika politik sudah saatnya bicara dalam dunia politik. Ini harus menjadi pedoman bagi politisi yang sudah maupun yang akan terjun ke gelanggang politik. Ingat politik bukan ladang bisnis individu maupun keluarga, tetapi tempat untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan bersama. Maka perhatikanlah saudara-saudara kita seperti guru Karyana itu.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator komunitas studi filsafat “Sophos alaikum” Fak.Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.