Hasil sementara pemilihan umum (pemilu) legislatif 5 April, menegaskan pola menarik atas perilaku politik pemilih. Naiknya suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan fenomena kehadiran Partai Demokrat yang memperoleh dukungan mengagetkan, segera memunculkan beragam penjelasan. Kenaikan PKS dipercaya karena memperoleh tumpahan suara dari partai-partai berasas Islam serta yang berbasis masa Islam, semisal Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara Partai Demokrat diuntungkan oleh dua hal: figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tengah “naik daun”, dan tumpahan suara bekas pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang “kecewa”.
Tetapi dari konteks sosio-politik yang khas di Indonesia, sebenarnya semua itu berada dalam satu fenomena politik yang lebih mengemuka, terutama sejak pemilu 1999 yang lalu, yakni abanganisasi politik. Istilah abanganisasi, terilhami oleh Cliford Geerzt, yang pernah membagi masyarakat Jawa (Indonesia) ke dalam tiga varian budaya (politik): santri, abangan dan priyayi. Zaini Muchtarom (1989) mengkaji lebih lanjut fenomena santri-abangan, dan menjelaskannya ke dalam dua konteks yang berbeda: konteks sosio-religius dan sosio-politik.
Dalam konteks sosio-religius, dengan mudah dapat ditemukan beberapa perbedaan, terkait dengan, antara lain sistem upacara masing-masing. Abangan diwarnai unsur sinkretisme, dibanding dengan yang “putihan” (santri). Abangan tidak taat “syariat”, sebagaimana kalangan santri. Konteks sosio-religius ini, tampaknya kurang menarik atau kalah populer dibanding dengan konteks sosio-politik. Perbedaan dua varian ini, dalam konteks sosio-politik, akarnya dapat ditelusuri sejak masa pergerakan nasional di masa kolonial. Varian santri mengental pada kekuatan-kekuatan politik Islam (yang berasas Islam dan berkeinginan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai syariat Islam), sementara varian abangan diwakili oleh kekuatan politik Komunis dan Nasionalis-Sekuler.
Varian politik non-santri terdiri dari golongan abangan dan kelompok non-muslim. Pada pemilu 1955 suara kelompok politik santri hampir seimbang dengan kalangan Nasionalis-Sekuler. Bahkan kalau seandainya suara Partai Masyumi digabung dengan Partai Nahdlatul Ulama (NU), yang memisah dari Masyumi pada 1952, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Perti, suaranya cukup signifikan (sekitar 43persen). Artinya kekuatan politik santri tidak bisa diremehkan di negeri berpenduduk mayoritas beragama Islam ini. Prospek untuk meraup prosentase yang lebih besar lagi, dalam kenyataannya, mengalami banyak hambatan, internal dan eksternal. Secara eksternal, dekrit presiden 5 Juli 1959, memperlempang abanganisasi politik di Indonesia pasca kemerdekaan.
Regulasi politik Orde Baru menambah proses abanganisasi berjalan mulus. Pada pemilu 1971 perolehan partai-partai Islam hanya sekitar 27 persen. Oleh Orde Baru lantas “politik aliran” dijinakkan, lewat fusi partai-partai politik. Kekuatan politik santri disatukan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada pemilu-pemilu lain masa Orde Baru PPP tak pernah beroleh suara lebih besar dari masa sebelumnya. Pada pemilu 1977 suara PPP sekitar 29 persen; pada 1982 sebesar 27 persen; 1987 merosot menjadi 16 persen; 1992 sebesar 22 persen. Angka-angka tersebut cukup menjelaskan bahwa secara sosio-politik kekuatan politik santri, menjadi kurang relevan. Faktor eksternal, tepatnya desain politik negara Orde Baru, telah menjadi hal utama dalam kemerosotan kekuatan politik santri.
Tetapi, ketika faktor negara tidak dianggap lagi sebagai penghambat, yang terjadi nyatanya, bukan lantas sekonyong-konyong muncul de-abanganisasi politik. Partai berasas Islam dan berbasis massa Islam merebak, menjadi sekitar 19 buah. Tetapi, perolehan suaranya, secara total hanya sekitar 38 persen. Abanganisasi memperoleh contoh nyata lewat kemenangan PDIP dan Partai Golkar –yang sama-sama berideologi nasionalis-sekuler. Ada beberapa penjelasan tentang fenomena ini, antara lain, karena pengaruh pola politik Orde Baru masih kokoh, serta, terjadinya proses “abanganisasi politik kaum santri”. Artinya, secara sosio-religius, mereka santri, tetapi secara sosio-politik abangan.
Bagaimana dengan pemilu 2004? Tentu saja apa yang terjadi, hanyalah kelanjutan atas proses abanganisasi politik. Dibanding dengan 1999, peserta pemilu 2004 dari kekuatan politik santri (termasuk yang berbasis massa Islam, yakni PKB dan PAN) merosot, menjadi 7 buah. Dengan menunjuk ini saja, jelas bahwa terjadi kecenderungan yang menandai kemerosotan kuantitas politik santri. Tetapi, bagaimana menjelaskan kenaikan suara PKS? Kenaikan suara PKS belum berarti merupakan sebuah gejala santrinisasi politik. Hal ini disebabkan oleh, tidak cukupnya akumulasi prosentase suara PKS dibanding dengan akumulasi kekuatan politik abangan. Juga, ternyata, disinyalir naiknya perolehan suara itu lebih besar berasal dari beberapa partai Islam lain. Sementara, fenomena perolehan suara Partai Demokrat, berkurangnya suara PDIP, naiknya suara Partai Golkar, menjelaskan adanya dinamika politik abangan. Menariknya lagi, ada alasan dari para pendukung PKS, memilih partai ini bukan karena faktor Islam, tetapi akibat citra “kebersihannya”.
Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah kelak dalam pemilu presiden yang terjadi tetap, semata merupakan konsekuensi kelanjutan abanganisasi politik santri? Tampaknya demikian, walaupun diakui faktor kekuatan politik santri akan cukup memainkan peranan kelak, khususnya dalam mempengaruhi peta koalisi politik. Hal ini sesungguhnya, telah tampak sejak awal, tatkala nyaris semua “kandidat presiden”, rajin meminta restu para kiai pimpinan pondok pesantren NU maupun non-NU. Semua kekuatan politik (partai-partai politik) mutakhir, terutama partai-partai besar semacam Partai Golkar dan PDIP, juga pendatang baru semacam Partai Demokrat, dituntut mampu meracik komposisi koalisi yang efektif dengan kekuatan politik santri –walaupun kekuatan politik abangan amat signifikan. Wallahua’lam.
* M Alfan Alfian M, Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta.
Sumber: Alfan Alfian.
Money Politik Vs Iklan Politik
Money Politik Vs. Iklan Politik. Indonesia telah berada di era pemilihan langsung yang sangat mengandalkan politik citra dari para kandidat. Pengalaman selama ini menunjukkan dalam arena pertarungan Pilkada ataupun pilpres kalah menangnya seorang kandidat semua bergantung pada pencitraan dirinya di mata publik. Hal serupa ditunjukkan oleh para kandidat presiden pada Pemilu 2004 yang mana mereka menciptakan budaya politik baru di Indonesia yakni Budaya Politik Populis.
Terlihat dari gencarnya iklan politik dari para kandidat di media cetak maupun elektronik. Sehingga jargon-jargon seperti “bersama kita bisa”, menjadi sesuatu yang lazim di tengah masyarakat. Pemasangan Iklan politik di media massa banyak memiliki kelemahan dan kekurangan. Selain tidak banyak mengandung unsur pendidikan politik bagi masyarakat, iklan politik kurang memperhatikan fungsi iklan dalam setiap kegiatan politik.
Parahnya lagi Iklan politik kita mengalami consumerisme akibatnya politik citra dalam pemilu 2004 lebih ditentukan oleh (kombinasi, akumulatif): seberapa banyak dana kampanye yang dimiliki & seberapa hebat sebuah tim sukses menyusun pesan-pesan yang emosional yang menjadikannya sebagai selebritas politik (sementara kehebatan mesin-mesin politik/ political machine sudah diprediksi akan tergerus pesona citra individu) akibatnya iklan, poster, lagu dan lain-lain terpasang di mana mana dan relatif (baru) merupakan communication without substance or image over substance mereka lebih merupakan political marketing daripada political communication bahayanya: suka cita janji besar-besar tanpa detail, membuat semua perasaan bergejolak (semua ada, apa pun bisa), ekspektasi menjadi melambung jauh begitu tinggi di tengah politik citra, apalagi dengan jarak yang terasa begitu jauh antara janji-janji nan indah dengan kenyataan kerasnya kehidupan rakyat.
Nah jika dilihat dari segi etika komunikasi maka seharusnya sebuah Perhatian utama iklan politik adalah memberi pemilih suatu sudut pandang yang disampaikan oleh partai politik atau seorang kandidat. Namun yang sering terjadi adalah komersialisasi politik tanpa mengindahkan etika politik. Seperti pemanfaatan teknologi untuk memanipulasi diri demi tampilan palsu atau teknik editing (penyuntingan, berupa penambahan atau pengaturan naskah atau pengubahan dan penyusunan kembali suatu adegan untuk menciptakan impresi palsu, dramatisasi visual, penampilan, make-up, warna rambut, kilauan senyum manipulasi teknologis tersebut menghalangi kemampuan informed electorate untuk membuat pilihan rasional.
Demokrasi sebagai The Market Places of Idea tereduksi oleh adanya komersialisasi politik berwujud iklan. Bagaimana tidak kesempatan untuk mengemukakan gagasan di dominasi oleh mereka yang memiliki dana yang cukup besar, tak heran pada Pemilu 2004 baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, hanya mereka yang memiliki dana yang cukup besar untuk membeli durasi iklan di Tv yang dapat muncul sesering mungkin, Sementara mereka yang bermodal cekak hanya bisa gigit jari. Jika melihat penjabaran di atas pertanyaan yang kemudian muncul adalah : apa yang membedakan antara Money Politik dan Iklan Politik ?
Tentu yang membedakannya adalah legalitas di bidang hukum, namun pada tingkat esensi Money politik dan Iklan politik sama saja, yakni penyampaian gagasan ditentukan oleh berapa banyak rupiah di dalam tas koper kita. Survei Nielsen Media Research seperti dikutip pada buku Iklan dan Politik (2008) menunjukkan, selama masa kampanye Pemilu 2004, PDI-P dan Partai Golkar paling banyak beriklan. PDI-P mengeluarkan dana Rp 39,25 miliar untuk satu bulan kampanye, sedangkan Partai Golkar membelanjakan Rp 21,75 miliar.
Belum lagi dana pembuatan iklan belum termasuk iklan di radio, pemasangan baliho, spanduk, poster dan lain lain. Maka bisa kita bayangkan berapa banyak dana yang harus disiapkan oleh kandidat atau parpol demi memenangkan Pemilu. kebutuhan akan biaya iklan politik yang tidak sedikit ini mau tidak mau memaksa bagi setiap parpol maupun kandidat untuk melakukan upaya ekstra keras untuk memenuhi pundi-pundi mereka demi mendapatkan durasi ataupun ruang pada media elektronik maupun cetak.
Hal tersebut tidak menutup kemungkinan mereka melakukan kolusi dengan para cukong. Maka dengan demikian amat sangat sulit bagi parpol maupun kandidat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang selalu didengungkannya pada saat berkampanye, melainkan yang paling utama adalah dia harus membela kepentingan para cukong tersebut.
Pada pemilu 2009 yang tinggal beberapa saat lagi belanja untuk iklan politik diperkirakan akan meningkat dibandingkan dengan belanja iklan politik menjelang Pemilu 2004. Belanja iklan politik ini sudah mulai terlihat dengan munculnya para tokoh untuk memaparkan visi dan misinya, terlepas dari apa pesan yang disampaikannya, namun biaya yang harus dikeluarkannya untuk iklan tersebut tidaklah sedikit .
Taruhlah dana yang digunakan untuk beriklan tersebut dibelanjakan untuk memperbaiki bangunan sekolah SD, yang kini banyak yang rusak di seluruh Indonesia, dan menewaskan murid-muridnya akibat kejatuhan atap, atau dana tersebut digunakan untuk membeli susu bagi para Balita di Nusa Tenggara Timur maka tak akan ada cerita Balita yang mengalami gizi buruk, atau dana tersebut digunakan untuk memberi bea siswa kepada murid yang tidak mampu maka tak akan ada cerita di mana seorang murid sekolah dasar melakukan bunuh diri karena malu tidak mampu membayar biaya SPP.
Sungguh ironis di tengah kondisi kesulitan ekonomi yang dialami oleh sebagian masyarakat kita, di satu sisi ada pihak yang mengatas namakan pembela rakyat miskin, pengayom rakyat miskin, menggunakan uangnya yang nota bene jika penghasilan seluruh orang miskin selama sebulan di Indonesia dikumpulkan, tak akan mampu menandingi biaya yang dikeluarkan untuk politik pencitraan tersebut, maka rakyat mana yang dibelanya ? Meski beriklan di televisi bukanlah sebuah tindakan kriminal. Apalagi uang yang dibelanjakan adalah dana yang legal, Bahkan bagi kalangan pelaku bisnis media akan menjadi rahmat menggembirakan, namun secara etika hal tersebut sangat sulit dibenarkan.
Oleh: Adi Sulhardi
penulis adalah :
Sekretaris BAPILU Partai Karya Perjuangan
Dan saat ini sedang menempuh pendidikan pasca Sarjana
di Program Magister Komunikasi Politik Universitas Indonesia
Terlihat dari gencarnya iklan politik dari para kandidat di media cetak maupun elektronik. Sehingga jargon-jargon seperti “bersama kita bisa”, menjadi sesuatu yang lazim di tengah masyarakat. Pemasangan Iklan politik di media massa banyak memiliki kelemahan dan kekurangan. Selain tidak banyak mengandung unsur pendidikan politik bagi masyarakat, iklan politik kurang memperhatikan fungsi iklan dalam setiap kegiatan politik.
Parahnya lagi Iklan politik kita mengalami consumerisme akibatnya politik citra dalam pemilu 2004 lebih ditentukan oleh (kombinasi, akumulatif): seberapa banyak dana kampanye yang dimiliki & seberapa hebat sebuah tim sukses menyusun pesan-pesan yang emosional yang menjadikannya sebagai selebritas politik (sementara kehebatan mesin-mesin politik/ political machine sudah diprediksi akan tergerus pesona citra individu) akibatnya iklan, poster, lagu dan lain-lain terpasang di mana mana dan relatif (baru) merupakan communication without substance or image over substance mereka lebih merupakan political marketing daripada political communication bahayanya: suka cita janji besar-besar tanpa detail, membuat semua perasaan bergejolak (semua ada, apa pun bisa), ekspektasi menjadi melambung jauh begitu tinggi di tengah politik citra, apalagi dengan jarak yang terasa begitu jauh antara janji-janji nan indah dengan kenyataan kerasnya kehidupan rakyat.
Nah jika dilihat dari segi etika komunikasi maka seharusnya sebuah Perhatian utama iklan politik adalah memberi pemilih suatu sudut pandang yang disampaikan oleh partai politik atau seorang kandidat. Namun yang sering terjadi adalah komersialisasi politik tanpa mengindahkan etika politik. Seperti pemanfaatan teknologi untuk memanipulasi diri demi tampilan palsu atau teknik editing (penyuntingan, berupa penambahan atau pengaturan naskah atau pengubahan dan penyusunan kembali suatu adegan untuk menciptakan impresi palsu, dramatisasi visual, penampilan, make-up, warna rambut, kilauan senyum manipulasi teknologis tersebut menghalangi kemampuan informed electorate untuk membuat pilihan rasional.
Demokrasi sebagai The Market Places of Idea tereduksi oleh adanya komersialisasi politik berwujud iklan. Bagaimana tidak kesempatan untuk mengemukakan gagasan di dominasi oleh mereka yang memiliki dana yang cukup besar, tak heran pada Pemilu 2004 baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, hanya mereka yang memiliki dana yang cukup besar untuk membeli durasi iklan di Tv yang dapat muncul sesering mungkin, Sementara mereka yang bermodal cekak hanya bisa gigit jari. Jika melihat penjabaran di atas pertanyaan yang kemudian muncul adalah : apa yang membedakan antara Money Politik dan Iklan Politik ?
Tentu yang membedakannya adalah legalitas di bidang hukum, namun pada tingkat esensi Money politik dan Iklan politik sama saja, yakni penyampaian gagasan ditentukan oleh berapa banyak rupiah di dalam tas koper kita. Survei Nielsen Media Research seperti dikutip pada buku Iklan dan Politik (2008) menunjukkan, selama masa kampanye Pemilu 2004, PDI-P dan Partai Golkar paling banyak beriklan. PDI-P mengeluarkan dana Rp 39,25 miliar untuk satu bulan kampanye, sedangkan Partai Golkar membelanjakan Rp 21,75 miliar.
Belum lagi dana pembuatan iklan belum termasuk iklan di radio, pemasangan baliho, spanduk, poster dan lain lain. Maka bisa kita bayangkan berapa banyak dana yang harus disiapkan oleh kandidat atau parpol demi memenangkan Pemilu. kebutuhan akan biaya iklan politik yang tidak sedikit ini mau tidak mau memaksa bagi setiap parpol maupun kandidat untuk melakukan upaya ekstra keras untuk memenuhi pundi-pundi mereka demi mendapatkan durasi ataupun ruang pada media elektronik maupun cetak.
Hal tersebut tidak menutup kemungkinan mereka melakukan kolusi dengan para cukong. Maka dengan demikian amat sangat sulit bagi parpol maupun kandidat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang selalu didengungkannya pada saat berkampanye, melainkan yang paling utama adalah dia harus membela kepentingan para cukong tersebut.
Pada pemilu 2009 yang tinggal beberapa saat lagi belanja untuk iklan politik diperkirakan akan meningkat dibandingkan dengan belanja iklan politik menjelang Pemilu 2004. Belanja iklan politik ini sudah mulai terlihat dengan munculnya para tokoh untuk memaparkan visi dan misinya, terlepas dari apa pesan yang disampaikannya, namun biaya yang harus dikeluarkannya untuk iklan tersebut tidaklah sedikit .
Taruhlah dana yang digunakan untuk beriklan tersebut dibelanjakan untuk memperbaiki bangunan sekolah SD, yang kini banyak yang rusak di seluruh Indonesia, dan menewaskan murid-muridnya akibat kejatuhan atap, atau dana tersebut digunakan untuk membeli susu bagi para Balita di Nusa Tenggara Timur maka tak akan ada cerita Balita yang mengalami gizi buruk, atau dana tersebut digunakan untuk memberi bea siswa kepada murid yang tidak mampu maka tak akan ada cerita di mana seorang murid sekolah dasar melakukan bunuh diri karena malu tidak mampu membayar biaya SPP.
Sungguh ironis di tengah kondisi kesulitan ekonomi yang dialami oleh sebagian masyarakat kita, di satu sisi ada pihak yang mengatas namakan pembela rakyat miskin, pengayom rakyat miskin, menggunakan uangnya yang nota bene jika penghasilan seluruh orang miskin selama sebulan di Indonesia dikumpulkan, tak akan mampu menandingi biaya yang dikeluarkan untuk politik pencitraan tersebut, maka rakyat mana yang dibelanya ? Meski beriklan di televisi bukanlah sebuah tindakan kriminal. Apalagi uang yang dibelanjakan adalah dana yang legal, Bahkan bagi kalangan pelaku bisnis media akan menjadi rahmat menggembirakan, namun secara etika hal tersebut sangat sulit dibenarkan.
Oleh: Adi Sulhardi
penulis adalah :
Sekretaris BAPILU Partai Karya Perjuangan
Dan saat ini sedang menempuh pendidikan pasca Sarjana
di Program Magister Komunikasi Politik Universitas Indonesia
AS Kritik China Soal Kebebasan Berpolitik dan Keagamaan
Presiden AS George W Bush hari Rabu mendesak Cina lebih maju dengan memberikan kebebasan politik dan keagamaan, serta memuji Taiwan sebagai model bagi masyarakat bebas dan demokratik Asia.
Dalam pidato mengusik Beijing sebelum lawatannya ke sana Sabtu, Bush mengatakan, Cina kelolaan komunis merupakan contoh masyarakat yang telah melangkah maju menuju keterbukaan, tapi "belum menyelesaikan perjalanannya".
"Saat Cina memperbaiki perekonomiannya, pemimpinnya mendapati bahwa sekali terbuka, pintu ke kebebasan tak dapat ditutup," kata Bush dalam pidatonya di Kyoto, Jepang.
Ia memberi gambaran berbeda dengan Taiwan, pulau swapraja yang diaku dibawah kedaulatan Cina, kendati ia mengulangi pernyataan dukungan Washington atas kebijakan "satu Cina", yang menyebut Taiwan tidak merdeka.
"Taiwan modern bebas, demokratik dan menjanjikan. Dengan memberi kebebasan di semua tingkat, Taiwan menyalurkan kesejahteraan kepada rakyatnya dan menciptakan masyarakat bebas dan demokratik Cina," kata Bush, yang juga memuji Jepang dan Korea Selatan sebagai contoh demokrasi bagi Asia.
Ia juga menekan Cina untuk melangkah lebih maju membebaskan mata uangnya dan membuka pasar dalam negerinya bagi barang Amerika Serikat dan ia menyeru diadakan "lapangan permainan" bagi perdagangan.
Jepang merupakan persinggahan pertama Bush dalam lawatan sepekan ke empat negara Asia, dengan kegiatan nuklir Korea Utara, ketegangan perdagangan dengan Cina dan ancaman wabah flu unggas berada di puncak agenda. Ia tiba di Korea Selatan pada Rabu petang dan dijadwalkan mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden Roh Moo-hyun hari Kamis.
Perjalanan tersebut, yang dilakukan saat Bush dikepung lawan politiknya di dalam negeri, berpusat pada pertemuan puncak Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Busan, Korea Selatan. Ia akan mendatangi Mongolia hari Senin.
Dalam temu pers, saat ditanya tentang kemungkinan ia mendesak Cina menyamai Taiwan, Bush menyatakan pesannya bersifat "umum" dan ia "tidak secara khusus mencoba membandingkan satu pranata dengan yang lain".
"Yang saya katakan kepada Cina, seperti yang lain, ialah bahwa masyarakat bebas adalah kepentingan Anda," katanya dalam temu pers dengan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi.
Washington mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipeh ke Beijing tahun 1979 untuk melaksanakan kebijakan "satu Cina". Bush pernah mengatakan akan melakukan apa pun untuk membela Taiwan, namun mendesak negeri pulau itu tidak mengarah ke kemerdekaan, yang dapat membuat panas Cina.
Bush mengulangi pernyataannya bahwa kedua pihak hendaknya tidak mengubah keadaan dan persoalan tersebut harus diselesaikan secara damai.
Di Busan, jurubicara Kementerian Luarnegeri Cina Qin Gang menyatakan "tidak mencatat" pernyataan Bush tentang Taiwan dan mengatakan bahwa hubungan Cina-AS secara umum "makin baik".
Bush mengeluarkan kata keras untuk Korea Utara dan Myanmar, dengan mengatakan bahwa tidak seperti Cina, mereka "belum selangkah pun maju menuju kebebasan".
Pelanggaran oleh tentara di Myanmar meliputi "perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan pemindahpaksaan", kata Bush.
Ia merujuk citra satelit penjara di Korea Utara, yang menunjukkan "ukurannya satu kota" dan upaya negeri itu memiliki senjata nuklir mengancam keseimbangan kawasan tersebut.
Laporan tanggal 8 November 2005 pemerintah Bush menyebut Cina, Korea Utara, Vietnam dan Myanmar merupakan bagian dari delapan negara yang memrihatinkan akibat pelanggaran kebebasan keagamaan.
Bush merencanakan menghadiri misa di gereja Cina, kesempatannya untuk menggarisbawahi pesannya tentang kebebasam beragama.
Ia menyebut Jepang "pilar kemapanan dan keamanan kawasan" dan mendesakkan pandangan Washington bahwa negara kepulauan tersebut musti mendapat kursi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Presiden Amerika Serikat tersebut menyebut Koizumi sebagai "salah satu sahabatnya di masyarakat antarbangsa" dan berterima kasih kepadanya atas dukungannya di Irak dan Afganistan.
Pilihan Bush atas Jepang sebagai tempat untuk menohok Cina dalam hal demokrasi diduga bakal lebih membuat marah Beijing.
Hubungan antara Cina dengan Jepang menegang akibat kunjungan tahunan Koizumi ke kuil Yasukuni di Toyko. Kuil tersebut dipandang oleh sejumlah tetangga Jepang sebagai lambang masa lampau militeristiknya, karena narapidana perang dihormati bersama korban lain Perang Dunia Kedua.
Sumber: KapanLagi.
Dalam pidato mengusik Beijing sebelum lawatannya ke sana Sabtu, Bush mengatakan, Cina kelolaan komunis merupakan contoh masyarakat yang telah melangkah maju menuju keterbukaan, tapi "belum menyelesaikan perjalanannya".
"Saat Cina memperbaiki perekonomiannya, pemimpinnya mendapati bahwa sekali terbuka, pintu ke kebebasan tak dapat ditutup," kata Bush dalam pidatonya di Kyoto, Jepang.
Ia memberi gambaran berbeda dengan Taiwan, pulau swapraja yang diaku dibawah kedaulatan Cina, kendati ia mengulangi pernyataan dukungan Washington atas kebijakan "satu Cina", yang menyebut Taiwan tidak merdeka.
"Taiwan modern bebas, demokratik dan menjanjikan. Dengan memberi kebebasan di semua tingkat, Taiwan menyalurkan kesejahteraan kepada rakyatnya dan menciptakan masyarakat bebas dan demokratik Cina," kata Bush, yang juga memuji Jepang dan Korea Selatan sebagai contoh demokrasi bagi Asia.
Ia juga menekan Cina untuk melangkah lebih maju membebaskan mata uangnya dan membuka pasar dalam negerinya bagi barang Amerika Serikat dan ia menyeru diadakan "lapangan permainan" bagi perdagangan.
Jepang merupakan persinggahan pertama Bush dalam lawatan sepekan ke empat negara Asia, dengan kegiatan nuklir Korea Utara, ketegangan perdagangan dengan Cina dan ancaman wabah flu unggas berada di puncak agenda. Ia tiba di Korea Selatan pada Rabu petang dan dijadwalkan mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden Roh Moo-hyun hari Kamis.
Perjalanan tersebut, yang dilakukan saat Bush dikepung lawan politiknya di dalam negeri, berpusat pada pertemuan puncak Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Busan, Korea Selatan. Ia akan mendatangi Mongolia hari Senin.
Dalam temu pers, saat ditanya tentang kemungkinan ia mendesak Cina menyamai Taiwan, Bush menyatakan pesannya bersifat "umum" dan ia "tidak secara khusus mencoba membandingkan satu pranata dengan yang lain".
"Yang saya katakan kepada Cina, seperti yang lain, ialah bahwa masyarakat bebas adalah kepentingan Anda," katanya dalam temu pers dengan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi.
Washington mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipeh ke Beijing tahun 1979 untuk melaksanakan kebijakan "satu Cina". Bush pernah mengatakan akan melakukan apa pun untuk membela Taiwan, namun mendesak negeri pulau itu tidak mengarah ke kemerdekaan, yang dapat membuat panas Cina.
Bush mengulangi pernyataannya bahwa kedua pihak hendaknya tidak mengubah keadaan dan persoalan tersebut harus diselesaikan secara damai.
Di Busan, jurubicara Kementerian Luarnegeri Cina Qin Gang menyatakan "tidak mencatat" pernyataan Bush tentang Taiwan dan mengatakan bahwa hubungan Cina-AS secara umum "makin baik".
Bush mengeluarkan kata keras untuk Korea Utara dan Myanmar, dengan mengatakan bahwa tidak seperti Cina, mereka "belum selangkah pun maju menuju kebebasan".
Pelanggaran oleh tentara di Myanmar meliputi "perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan pemindahpaksaan", kata Bush.
Ia merujuk citra satelit penjara di Korea Utara, yang menunjukkan "ukurannya satu kota" dan upaya negeri itu memiliki senjata nuklir mengancam keseimbangan kawasan tersebut.
Laporan tanggal 8 November 2005 pemerintah Bush menyebut Cina, Korea Utara, Vietnam dan Myanmar merupakan bagian dari delapan negara yang memrihatinkan akibat pelanggaran kebebasan keagamaan.
Bush merencanakan menghadiri misa di gereja Cina, kesempatannya untuk menggarisbawahi pesannya tentang kebebasam beragama.
Ia menyebut Jepang "pilar kemapanan dan keamanan kawasan" dan mendesakkan pandangan Washington bahwa negara kepulauan tersebut musti mendapat kursi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Presiden Amerika Serikat tersebut menyebut Koizumi sebagai "salah satu sahabatnya di masyarakat antarbangsa" dan berterima kasih kepadanya atas dukungannya di Irak dan Afganistan.
Pilihan Bush atas Jepang sebagai tempat untuk menohok Cina dalam hal demokrasi diduga bakal lebih membuat marah Beijing.
Hubungan antara Cina dengan Jepang menegang akibat kunjungan tahunan Koizumi ke kuil Yasukuni di Toyko. Kuil tersebut dipandang oleh sejumlah tetangga Jepang sebagai lambang masa lampau militeristiknya, karena narapidana perang dihormati bersama korban lain Perang Dunia Kedua.
Sumber: KapanLagi.
Politik Uang
Pagi ini saya melihat di salah satu media bagaimana para elit politik berlomba-lomba dalam strategi pencarian kedudukan tertinggi di kalagan High Society. Berbicara tentang strategi, saya rasa hal ini tidak luput dari besarnya pengaruh politik uang yang bermain di sini. Istilah politik uang atau money politics belakangan menjadi akrab dalam pembicaraan di berbagai kalangan.
Sebab, dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang ini, uang merupakan alat kampanye yang paling ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih organisasi sosial politik tertentu, tidak peduli apakah orsospol ini pro reformasi atau pro status quo.
Selain itu, politik uang juga akan menghilangkan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi politik mereka, sesuai dengan hati nurani, yang sesungguhnya merupakan esensi demokrasi.Dan celakanya lagi praktik politik uang saat ini sudah sampai pada taraf yang sangat membahayakan. Hampir tak ada lagi proses-proses politik yang—baik antarelite politik maupun antara elite dan rakyat banyak—tidak ternodai oleh transaksi-transaksi politik yang berbasis kompensasi dalam bentuk finansial.
Dan ternyata kawan, terdapat tiga faktor yang amat berpengaruh dalam dunia politik, yaitu duit, money dan fulus.Kedengarannya sih memang sinis, tapi hal ini menggambarkan kenyataan politik yang berlaku, baik di Indonesia, maupun di berbagai belahan dunia lainnya, termasuk di negara-negara yang mengaku dirinya sebagai pendekar demokrasi.Politik uang sangat-sangat dan sangat berbahaya, ibarat virus yang belum pernah bisa dimusnahkan, dan ibarat pepatah buah simalakama. Bahaya politik uang adalah wujudnya yang yang seringkali begitu canggih sehingga tidak mudah dideteksi.
Menurut saya dalam suatu pesta politik seharusnya tidak hanya transparansi keuangan saja yang mesti ditegakkan dalam menghindari money politics. Tetapi etika dan moral dari vorum politik juga mesti dibenahi. Alasannya? Karena bukan hanya uang yang berbicara tapi juga pemberian status, jabatan maupun posisi.
Sudah menjadi rahasia umum, dalam proses-proses pembahasan Rapat Kerja dan Rancangan Undang-Undang di lembaga resmi negara maunpun swasta sering memunculkan aroma bagi-bagi uang. Contohnya dalam pemilihan pemimpin eksekutif di segala level, politik uang juga menjadi fenomena sangat jamak. Praktik politik uang yang terjadi antara elite dengan rakyat mulai menjamur sejak zaman orde lama dan orde lama.
Para kandidat berebut pemilih dengan memberikan uang kepada mereka yang berjanji mau mencoblos.Hmm, mungkin mereka pikir setelah memperoleh kekuasaan kelak uang dapat kembali dalam waktu tidak terlalu lama.Tentu saja caranya adalah dengan melakukan penyelewengan kekuasaan (abuse of power) dalam konteks mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Dalam konteks tersebut. politik uang benar-benar telah merusak mentalitas rakyat.
Akhirnya yang terjadi adalah rakyat memilih bukan karena pertimbangan visi, komitmen,dan kompetensi kandidat, tetapi karena imbalan uang.Padahal, praktik ini ujung-ujungnya akan membuat kepemimpinan yang ada tidak akan efektif untuk melakukan perbaikan dan kesejahteraan masyarakat. Kemungkinan besar yang akan terjadi para calon yang terpilih karena menabur uang akan menggunakan kekuasaan politik untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan. Alhasil, tak ada jalan untuk itu kecuali melakukan korupsi.
Oleh: Zoraya.
Sebab, dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang ini, uang merupakan alat kampanye yang paling ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih organisasi sosial politik tertentu, tidak peduli apakah orsospol ini pro reformasi atau pro status quo.
Selain itu, politik uang juga akan menghilangkan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi politik mereka, sesuai dengan hati nurani, yang sesungguhnya merupakan esensi demokrasi.Dan celakanya lagi praktik politik uang saat ini sudah sampai pada taraf yang sangat membahayakan. Hampir tak ada lagi proses-proses politik yang—baik antarelite politik maupun antara elite dan rakyat banyak—tidak ternodai oleh transaksi-transaksi politik yang berbasis kompensasi dalam bentuk finansial.
Dan ternyata kawan, terdapat tiga faktor yang amat berpengaruh dalam dunia politik, yaitu duit, money dan fulus.Kedengarannya sih memang sinis, tapi hal ini menggambarkan kenyataan politik yang berlaku, baik di Indonesia, maupun di berbagai belahan dunia lainnya, termasuk di negara-negara yang mengaku dirinya sebagai pendekar demokrasi.Politik uang sangat-sangat dan sangat berbahaya, ibarat virus yang belum pernah bisa dimusnahkan, dan ibarat pepatah buah simalakama. Bahaya politik uang adalah wujudnya yang yang seringkali begitu canggih sehingga tidak mudah dideteksi.
Menurut saya dalam suatu pesta politik seharusnya tidak hanya transparansi keuangan saja yang mesti ditegakkan dalam menghindari money politics. Tetapi etika dan moral dari vorum politik juga mesti dibenahi. Alasannya? Karena bukan hanya uang yang berbicara tapi juga pemberian status, jabatan maupun posisi.
Sudah menjadi rahasia umum, dalam proses-proses pembahasan Rapat Kerja dan Rancangan Undang-Undang di lembaga resmi negara maunpun swasta sering memunculkan aroma bagi-bagi uang. Contohnya dalam pemilihan pemimpin eksekutif di segala level, politik uang juga menjadi fenomena sangat jamak. Praktik politik uang yang terjadi antara elite dengan rakyat mulai menjamur sejak zaman orde lama dan orde lama.
Para kandidat berebut pemilih dengan memberikan uang kepada mereka yang berjanji mau mencoblos.Hmm, mungkin mereka pikir setelah memperoleh kekuasaan kelak uang dapat kembali dalam waktu tidak terlalu lama.Tentu saja caranya adalah dengan melakukan penyelewengan kekuasaan (abuse of power) dalam konteks mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Dalam konteks tersebut. politik uang benar-benar telah merusak mentalitas rakyat.
Akhirnya yang terjadi adalah rakyat memilih bukan karena pertimbangan visi, komitmen,dan kompetensi kandidat, tetapi karena imbalan uang.Padahal, praktik ini ujung-ujungnya akan membuat kepemimpinan yang ada tidak akan efektif untuk melakukan perbaikan dan kesejahteraan masyarakat. Kemungkinan besar yang akan terjadi para calon yang terpilih karena menabur uang akan menggunakan kekuasaan politik untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan. Alhasil, tak ada jalan untuk itu kecuali melakukan korupsi.
Oleh: Zoraya.
Dua Strategi Dalam Kampanye Pilpres
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan terdapat dua strategi kampanye politik yang lazim digunakan dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, yaitu memberi harapan dan pencerahan kepada publik.
“Strategi memberi harapan atau iming-iming merupakan tipikal kampanye yang meninakbobokan,” kata Arbi Sanit ketika menghadiri diskusi di Dewan Perwakilan Daerah, Rabu 27 Mei 2009.
Strategi itu, kata dia, biasa dilakukan oleh figur pemimpin yang sekedar mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan tertentu, bukan berfungsi sebagai pemimpin sejati.
Sedangkan strategi pencerahan, kata Arbi, ciri-cirinya dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara berdiskusi dan berdialog.
Menurut Arbi, strategi itu lazim dilakukan tipikal pemimpin yang bersedia bekerja untuk rakyat. “Ini penting untuk membangun komunikasi intensif dengan rakyat. Baik secara langsung atau door to door mendatangi rakyat,” katanya.
Sumber: VIVANEWS.
“Strategi memberi harapan atau iming-iming merupakan tipikal kampanye yang meninakbobokan,” kata Arbi Sanit ketika menghadiri diskusi di Dewan Perwakilan Daerah, Rabu 27 Mei 2009.
Strategi itu, kata dia, biasa dilakukan oleh figur pemimpin yang sekedar mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan tertentu, bukan berfungsi sebagai pemimpin sejati.
Sedangkan strategi pencerahan, kata Arbi, ciri-cirinya dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara berdiskusi dan berdialog.
Menurut Arbi, strategi itu lazim dilakukan tipikal pemimpin yang bersedia bekerja untuk rakyat. “Ini penting untuk membangun komunikasi intensif dengan rakyat. Baik secara langsung atau door to door mendatangi rakyat,” katanya.
Sumber: VIVANEWS.
Karikatur Politik, Politik Karikatur
Hubungan Indonesia-Australia yang tengah memanas kini memasuki babak baru. Ketegangan yang terjadi di antara pemerintah kedua negara menyusul diberikannya visa sementara bagi 42 orang pencari suaka dari Papua telah merembes ke ranah publik. Pemicunya adalah karikatur.
Mulanya karikatur yang menggambarkan dua Dingo berwajah PM John Howard dan Menlu Alexander Downer dalam posisi tak senonoh, yang dimuat di harian Rakyat Merdeka, 27 Maret 2006. Walaupun reaksi publik Australia terhadap karikatur tersebut terbilang adem ayem saja, harian The Weekend Australian memanfaatkan momentum ini dengan menampilkan karikatur yang tak kalah provokatifnya pada edisi Sabtu, 1 April 2006.
Bukan kali ini saja media Australia menampilkan karikatur politik provokatif tentang Indonesia. Sejak era Pemerintahan Suharto, Indonesia menjadi inspirasi bagi para karikaturis Australia. Bedanya, kali ini untuk pertama kalinya ''serangan'' pertama muncul dari pihak media di Indonesia --yang belum lama menikmati era kebebasan pers-- melawan para karikaturis seniornya di Australia.
'Senjata ampuh'
Tak banyak yang tahu bahwa karikatur politik di Benua Kanguru itu telah tampil nyaris sejak industri media mulai menggeliat di sana. Karikatur politik pertama konon terbit tahun 1835. Setelah itu karikatur politik kemudian menjelma tak lagi hanya sekadar pelengkap ilustrasi artikel, tetapi kerap menjadi senjata paling ampuh bagi analisis dan opini media untuk mengkritisi kebijakan pemerintah federal.
Karikatur punya logika rasionalitasnya sendiri. Efek yang ditimbulkan bagi pembentukan opini publik dari suatu corat-coret karikatur kerap kali jauh lebih dahsyat ketimbang ratusan kata dalam suatu analisis ilmiah ataupun beberapa lembar reportase jurnalistik. Canggihnya lagi, tak perlu sokongan data yang valid atau teori ilmiah mutakhir untuk membuat suatu karikatur politik yang efektif.
Kini, profesi karikaturis di Australia juga sangat menjanjikan dari segi materi. Reproduksi karikatur dari seorang karikaturis kondang nilainya bahkan dapat melebihi reproduksi lukisan-lukisan dari pelukis maestro sekaliber Van Gogh, misalnya.
Bill Leak, si pembuat karikatur kontroversial di harian The Weekend Australian, Sabtu lalu, adalah karikaturis ternama yang telah menyabet belasan penghargaan sebagai karikaturis terbaik Australia. Selembar reproduksi karikaturnya berharga 125 dolar Australia atau hampir sekitar Rp 700 ribu.
Saat isu flu burung sedang hangat-hangatnya, Bill Leak membuat karikatur yang menggambarkan sosok mirip Menlu Alexander Downer tengah berbincang dengan pria berkulit gelap dan berpeci. Di karikatur itu, Downer berujar bahwa ia tidak sangsi atas kemampuan Indonesia untuk menangani virus burung. Ironisnya, sembari mengatakan itu, Downer menutup setengah wajahnya dengan masker.
Karikatur tersebut secara cerdas berhasil mengangkat ke permukaan dua isu penting. Pertama, opini publik di Australia yang memang cenderung selalu meragukan kemampuan Pemerintah Indonesia. Kedua, menyindir sikap ambigu dari pemerintahnya sendiri. Ekspresi yang mirip juga ditampilkan oleh karikaturis kondang lainnya, Peter Nicholson di harian The Weekend Australian edisi 25 Maret 2006.
Pada karikatur tersebut tampak PM Howard tengah membaca surat permintaan dari Pemerintah RI agar Australia memulangkan para pencari suaka politik dari Papua, sementara di sampingnya berdiri sosok Presiden SBY yang tengah menyembunyikan senjata laras panjang di balik badannya.
Karikatur ini seakan merepresentasikan opini publik di Australia yang ragu atas jaminan keselamatan bagi para pencari suaka seandainya mereka harus kembali ke Indonesia. Pesan politik bagi Howard juga jelas: Hati-hatilah dengan isu ini atau anda dianggap tidak peduli tehadap hak asasi!
Itu hanya dua contoh saja dari puluhan karikatur lainnya yang secara jitu membidik titik rawan dan sensitif dari hubungan Indonesia-Australia. Ajaibnya, para karikaturis yakin betul bahwa karyanya pasti dilihat oleh para pembuat kebijakan. ''Tak perlu saya repot-repot membuat karikatur jika tahu Howard tak akan menengoknya,'' kata Bill Leak penuh percaya diri.
Singkat kata, karikatur politik kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi politik Australia. Sementara di Indonesia, tradisi itu baru saja mulai dibangun seiring dengan iklim kebebasan pers yang belum lama dihirup. Memang semestinya menjadi amat menarik untuk menyaksikan ''pertarungan'' karikatur yang bermutu antara sang 'kakak' dan 'adiknya' itu. Tetapi jika mengamati dua karikatur tersebut, tampaknya banyak pihak akan setuju dengan pernyataan petinggi kedua negara bahwa dua karikatur tersebut ''berselera rendah''.
Dari sejumlah koleksi karikatur produksi Bill Leak, yang terakhir ini terbilang paling sarkastik. Tak pernah sebelumnya Bill Leak merasa perlu untuk menggambar (maaf) hubungan seksual untuk mengilustrasikan pesan politiknya. Karikaturnya ini bisa jadi merupakan karyanya yang terburuk selama kariernya sebagai karikaturis.
Dua hari setelah pemuatan karikatur kontroversial tersebut, harian The Weekend Australian memuat tanggapan pembaca atas karikatur tersebut. Tak sedikit yang bernada sinis mengecam Leak yang dianggap mereka telah menurunkan standar kualitas karyanya semata untuk melayani karikatur di harian Rakyat Merdeka.
Karikatur Rakyat Merdeka tak kurang parahnya. Di Australia sekalipun, rasanya tak pernah ada media yang tega untuk memuat karikatur yang menggambarkan (sekali lagi maaf) hubungan seksual antara binatang.
Transformasi
Selanjutnya, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan transformasi karikatur politik menjadi ''politik karikatur'', ketika karya para karikaturis tersebut menjadi amunisi belaka bagi para aktor-aktor politik kedua negara untuk agenda politik masing-masing. Mustahil untuk melokalisasi karikatur provokatif tersebut di ruang-ruang diskusi saja. Dalam hitungan jam, copy dari karikatur tersebut sudah pasti telah berada di tangan para diplomat kedua negara.
Setelah itu, jangan harap copy karikatur hanya akan berpindah dari tangan para diplomat --yang pusing tujuh keliling karena beban tugasnya bertambah lagi-- ke tangan para akademisi yang kemudian sibuk menganalisis dengan perangkat teori-teori politik dan hubungan internasional yang mutakhir. Para politisi kita juga pasti tak mau ketinggalan mendapatkan copy karikatur tersebut.
Di tangan para politisi oportunis dan aktivis politik yang 'genit', copy dari karikatur tersebut bisa jadi akan menjadi amunisi terbaru bagi aksi-aksi politiknya di lapangan. Tak ada lagi prakondisi yang lebih sempurna bagi konflik antarnegara selain para pejabat yang murka, diplomat yang kehabisan kata-kata, dan media yang menabuh genderang peperangan mengiringi tarian para politisi genit.
Hari-hari ini semestinya yang ditunggu-tunggu oleh publik di Indonesia bukan retorika nasionalisme atau karikatur balasan yang lebih provokatif. Argumentasi rasional mengenai keuntungan yang bisa diraih oleh Indonesia jika hubungan dengan Australia bisa dipelihara, jelas lebih relevan. Selayaknya para pejabat tampil ke publik memaparkan data-data yang terkait hubungan kedua negara.
Tak ada salahnya jika Departemen Perdagangan merilis neraca perdagangan terbaru antara kedua negara. Penting bagi pejabat di Departemen Pendidikan Nasional untuk membeberkan jumlah sarjana dan intelektual Tanah Air lulusan Australia yang kini mengabdi bagi Ibu Pertiwi. Sangat menarik jika para intelektual kemudian memberikan analisis atas efektifitas bantuan luar negeri bagi kemajuan pendidikan di Tanah Air.
Apa kemudian peran para anggota Dewan? Sebaiknya para wakil rakyat itu berkonsentrasi pada diskursus publik mengenai untung rugi pemutusan hubungan bilateral tersebut ketimbang melakukan muhibah ke Australia dan terburu-buru menyerukan pemutusan hubungan diplomatik. Jika yang dituju adalah anggota parlemen, harap juga dicatat bahwa jadwal kunjungan harus menyesuaikan dengan jadwal persidangan mereka di Canberra. Jangan sampai 'misi suci' kemudian hanya berujung di tempat-tempat wisata, atau paling banter dialog dengan KBRI di Canberra.
Memang, idealnya, rasionalitas harus menjadi penggerak utama aksi para pemimpin kita. Atau jangan-jangan perlu karikatur politik provokatif yang lain untuk memaksa pemimpin kita bertindak rasional? Pernah dimuat di Harian Republika, 06.04.2006
Mulanya karikatur yang menggambarkan dua Dingo berwajah PM John Howard dan Menlu Alexander Downer dalam posisi tak senonoh, yang dimuat di harian Rakyat Merdeka, 27 Maret 2006. Walaupun reaksi publik Australia terhadap karikatur tersebut terbilang adem ayem saja, harian The Weekend Australian memanfaatkan momentum ini dengan menampilkan karikatur yang tak kalah provokatifnya pada edisi Sabtu, 1 April 2006.
Bukan kali ini saja media Australia menampilkan karikatur politik provokatif tentang Indonesia. Sejak era Pemerintahan Suharto, Indonesia menjadi inspirasi bagi para karikaturis Australia. Bedanya, kali ini untuk pertama kalinya ''serangan'' pertama muncul dari pihak media di Indonesia --yang belum lama menikmati era kebebasan pers-- melawan para karikaturis seniornya di Australia.
'Senjata ampuh'
Tak banyak yang tahu bahwa karikatur politik di Benua Kanguru itu telah tampil nyaris sejak industri media mulai menggeliat di sana. Karikatur politik pertama konon terbit tahun 1835. Setelah itu karikatur politik kemudian menjelma tak lagi hanya sekadar pelengkap ilustrasi artikel, tetapi kerap menjadi senjata paling ampuh bagi analisis dan opini media untuk mengkritisi kebijakan pemerintah federal.
Karikatur punya logika rasionalitasnya sendiri. Efek yang ditimbulkan bagi pembentukan opini publik dari suatu corat-coret karikatur kerap kali jauh lebih dahsyat ketimbang ratusan kata dalam suatu analisis ilmiah ataupun beberapa lembar reportase jurnalistik. Canggihnya lagi, tak perlu sokongan data yang valid atau teori ilmiah mutakhir untuk membuat suatu karikatur politik yang efektif.
Kini, profesi karikaturis di Australia juga sangat menjanjikan dari segi materi. Reproduksi karikatur dari seorang karikaturis kondang nilainya bahkan dapat melebihi reproduksi lukisan-lukisan dari pelukis maestro sekaliber Van Gogh, misalnya.
Bill Leak, si pembuat karikatur kontroversial di harian The Weekend Australian, Sabtu lalu, adalah karikaturis ternama yang telah menyabet belasan penghargaan sebagai karikaturis terbaik Australia. Selembar reproduksi karikaturnya berharga 125 dolar Australia atau hampir sekitar Rp 700 ribu.
Saat isu flu burung sedang hangat-hangatnya, Bill Leak membuat karikatur yang menggambarkan sosok mirip Menlu Alexander Downer tengah berbincang dengan pria berkulit gelap dan berpeci. Di karikatur itu, Downer berujar bahwa ia tidak sangsi atas kemampuan Indonesia untuk menangani virus burung. Ironisnya, sembari mengatakan itu, Downer menutup setengah wajahnya dengan masker.
Karikatur tersebut secara cerdas berhasil mengangkat ke permukaan dua isu penting. Pertama, opini publik di Australia yang memang cenderung selalu meragukan kemampuan Pemerintah Indonesia. Kedua, menyindir sikap ambigu dari pemerintahnya sendiri. Ekspresi yang mirip juga ditampilkan oleh karikaturis kondang lainnya, Peter Nicholson di harian The Weekend Australian edisi 25 Maret 2006.
Pada karikatur tersebut tampak PM Howard tengah membaca surat permintaan dari Pemerintah RI agar Australia memulangkan para pencari suaka politik dari Papua, sementara di sampingnya berdiri sosok Presiden SBY yang tengah menyembunyikan senjata laras panjang di balik badannya.
Karikatur ini seakan merepresentasikan opini publik di Australia yang ragu atas jaminan keselamatan bagi para pencari suaka seandainya mereka harus kembali ke Indonesia. Pesan politik bagi Howard juga jelas: Hati-hatilah dengan isu ini atau anda dianggap tidak peduli tehadap hak asasi!
Itu hanya dua contoh saja dari puluhan karikatur lainnya yang secara jitu membidik titik rawan dan sensitif dari hubungan Indonesia-Australia. Ajaibnya, para karikaturis yakin betul bahwa karyanya pasti dilihat oleh para pembuat kebijakan. ''Tak perlu saya repot-repot membuat karikatur jika tahu Howard tak akan menengoknya,'' kata Bill Leak penuh percaya diri.
Singkat kata, karikatur politik kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi politik Australia. Sementara di Indonesia, tradisi itu baru saja mulai dibangun seiring dengan iklim kebebasan pers yang belum lama dihirup. Memang semestinya menjadi amat menarik untuk menyaksikan ''pertarungan'' karikatur yang bermutu antara sang 'kakak' dan 'adiknya' itu. Tetapi jika mengamati dua karikatur tersebut, tampaknya banyak pihak akan setuju dengan pernyataan petinggi kedua negara bahwa dua karikatur tersebut ''berselera rendah''.
Dari sejumlah koleksi karikatur produksi Bill Leak, yang terakhir ini terbilang paling sarkastik. Tak pernah sebelumnya Bill Leak merasa perlu untuk menggambar (maaf) hubungan seksual untuk mengilustrasikan pesan politiknya. Karikaturnya ini bisa jadi merupakan karyanya yang terburuk selama kariernya sebagai karikaturis.
Dua hari setelah pemuatan karikatur kontroversial tersebut, harian The Weekend Australian memuat tanggapan pembaca atas karikatur tersebut. Tak sedikit yang bernada sinis mengecam Leak yang dianggap mereka telah menurunkan standar kualitas karyanya semata untuk melayani karikatur di harian Rakyat Merdeka.
Karikatur Rakyat Merdeka tak kurang parahnya. Di Australia sekalipun, rasanya tak pernah ada media yang tega untuk memuat karikatur yang menggambarkan (sekali lagi maaf) hubungan seksual antara binatang.
Transformasi
Selanjutnya, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan transformasi karikatur politik menjadi ''politik karikatur'', ketika karya para karikaturis tersebut menjadi amunisi belaka bagi para aktor-aktor politik kedua negara untuk agenda politik masing-masing. Mustahil untuk melokalisasi karikatur provokatif tersebut di ruang-ruang diskusi saja. Dalam hitungan jam, copy dari karikatur tersebut sudah pasti telah berada di tangan para diplomat kedua negara.
Setelah itu, jangan harap copy karikatur hanya akan berpindah dari tangan para diplomat --yang pusing tujuh keliling karena beban tugasnya bertambah lagi-- ke tangan para akademisi yang kemudian sibuk menganalisis dengan perangkat teori-teori politik dan hubungan internasional yang mutakhir. Para politisi kita juga pasti tak mau ketinggalan mendapatkan copy karikatur tersebut.
Di tangan para politisi oportunis dan aktivis politik yang 'genit', copy dari karikatur tersebut bisa jadi akan menjadi amunisi terbaru bagi aksi-aksi politiknya di lapangan. Tak ada lagi prakondisi yang lebih sempurna bagi konflik antarnegara selain para pejabat yang murka, diplomat yang kehabisan kata-kata, dan media yang menabuh genderang peperangan mengiringi tarian para politisi genit.
Hari-hari ini semestinya yang ditunggu-tunggu oleh publik di Indonesia bukan retorika nasionalisme atau karikatur balasan yang lebih provokatif. Argumentasi rasional mengenai keuntungan yang bisa diraih oleh Indonesia jika hubungan dengan Australia bisa dipelihara, jelas lebih relevan. Selayaknya para pejabat tampil ke publik memaparkan data-data yang terkait hubungan kedua negara.
Tak ada salahnya jika Departemen Perdagangan merilis neraca perdagangan terbaru antara kedua negara. Penting bagi pejabat di Departemen Pendidikan Nasional untuk membeberkan jumlah sarjana dan intelektual Tanah Air lulusan Australia yang kini mengabdi bagi Ibu Pertiwi. Sangat menarik jika para intelektual kemudian memberikan analisis atas efektifitas bantuan luar negeri bagi kemajuan pendidikan di Tanah Air.
Apa kemudian peran para anggota Dewan? Sebaiknya para wakil rakyat itu berkonsentrasi pada diskursus publik mengenai untung rugi pemutusan hubungan bilateral tersebut ketimbang melakukan muhibah ke Australia dan terburu-buru menyerukan pemutusan hubungan diplomatik. Jika yang dituju adalah anggota parlemen, harap juga dicatat bahwa jadwal kunjungan harus menyesuaikan dengan jadwal persidangan mereka di Canberra. Jangan sampai 'misi suci' kemudian hanya berujung di tempat-tempat wisata, atau paling banter dialog dengan KBRI di Canberra.
Memang, idealnya, rasionalitas harus menjadi penggerak utama aksi para pemimpin kita. Atau jangan-jangan perlu karikatur politik provokatif yang lain untuk memaksa pemimpin kita bertindak rasional? Pernah dimuat di Harian Republika, 06.04.2006
Subscribe to:
Posts (Atom)
